<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/17/2_muh-4221617405.jpg" alt="HORMATI PROSES HUKUM: Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menyapa sejumlah jurnalis di rumah dinas setelah halalbihalal dengan ASN di Pendopo Delta Wibawa, Kabupaten Sidoarjo, Selasa (16/4)." width="100%">
<figcaption>HORMATI PROSES HUKUM: Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menyapa sejumlah jurnalis di rumah dinas setelah halalbihalal dengan ASN di Pendopo Delta Wibawa, Kabupaten Sidoarjo, Selasa (16/4).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Jumat (3/5). Kuasa hukum Gus Muhdlor, Moch Arifin menyatakan, kliennya tidak bisa hadir pemeriksaan KPK, karena masih menunggu hasil putusan gugatan praperadilan yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan hormat kami mohon pemeriksaan kepada klien kami dapatnya ditunda sampai dengan proses permohonan Praperadilan nomor 49/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," kata Arifin dalam surat keterangan yang dikirimkan ke KPK, Jumat (3/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Arifin menjelaskan, gugatan peradilan yang diajukan oleh Muhdlor untuk menggunakan haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Ia pun memastikan, kliennya tidak akan melarikan diri dari kasus dugaan korupsi pemotongan insentif pajak ASN itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selama proses praperadilan kami menjamin klien kami tidak akan melarikan diri," tegas Arifin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Arifin berjanji, Ahmad Muhdlor bakal hadir memenuhi panggilan pemeriksaan, setelah hadirnya putusan praperadilan PN Jaksel.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami siap untuk menghadirkan klien kami di hadapan penyidik (KPK) setelah putusan praperadilan," tegas Arifin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terpisah, Kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri mengaku&nbsp;menerima surat ketidakhadiran dari Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor. Sebab,&nbsp;Gus Muhdlor sedianya menjalani pemeriksaan, pada hari ini terkait kasus dugaan korupsi pemotongan uang insentif ASN di lingkungan pemerintah daerah Sidoarjo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Penyidik KPK telah menyampaikan surat panggilannya sejak 26 April 2024 lalu. Namun hari ini (3 Mei) kami menerima surat konfirmasi dari kuasa hukumnya bahwa Ahmad Mudhlor tidak bisa memenuhi panggilan pemeriksaan tersebut, tanpa disertai alasan ketidakhadirannya," ujar Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali menegaskan, pihaknya tidak bisa menerima konfirmasi ketidakhadiran yang tidak disertai alasan. Pemanggilan hari ini merupakan panggilan pemeriksaan ulang, pada Jumat (19/4) lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyidik KPK tentu tidak bisa menerima konfirmasi ketidakhadiran yang tidak disertai dengan alasan tersebut," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali mengutarakan, seharusnya pemeriksaan oleh penyidik KPK bisa menjadi kesempatan bagi terperiksa, untuk menjelaskan informasi dan keterangan yang diketahuinya, bukan justru melakukan penghindaran. Ia memahami, Gus Muhdlor saat ini tengah mengajukan upaya hukum praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, setelah ditetapkan sebagai tersangka.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penting dipahami bahwa praperadilan yang diajukan sama sekali tidak menunda ataupun menghentikan semua proses penyidikannya," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014197855/kepala-bppd-sidoarjo-dicecar-penyidik-kpk-soal-pemberian-uang-insentif-gus-mudhlor-bantah-tak-terima">Kepala BPPD Sidoarjo Dicecar Penyidik KPK Soal Pemberian Uang Insentif, Gus Mudhlor Bantah Tak Terima </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara KPK bidang penindakan ini menegaskan, jika memang menghormati proses hukum, seharusnya Gus Muhdlor hadir sesuai panggilan tim penyidik. Bahkan, kuasa hukum seharusnya bisa berperan mendukung kelancaran proses hukum di KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kuasa Hukum seharusnya juga berperan untuk mendukung kelancaran proses hukum, bukan justru memberikan saran-saran yang bertentangan dengan norma-norma hukum," cetus Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali menegaskan, KPK tak segan menjerat pihak-pihak apabila terdapat yang menghalang-halangi proses penyidikan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentu kita juga memahami, kepada pihak-pihak yang diduga melakukan perintangan ataupun penghalangan proses penyidikan,&nbsp; KPK tak segan menerapkan pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 UU Tipikor," pungkas Ali.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Repor</div> </div> </div> </div>

Arifin berjanji, Ahmad Muhdlor bakal hadir memenuhi panggilan pemeriksaan, setelah hadirnya putusan praperadilan PN Jaksel.

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Janji Datangi KPK Setelah Praperadilannya Diputus PN Jaksel

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/16/Screenshot_20240416-132906-3105697553.jpg" alt="Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (16/2)./" width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (16/2)./</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Bupati Sidoarjo, Jawa Timur, Ahmad Muhdlor atau yang akrab disapa Gus Muhdlor mengajukan gugatan pra peradilan, terkait status penetapan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini dilakukan Gus Mudhlor, usai dirinya memilih tak memenuhi panggilan pemeriksaan tim lembaga antirasuah.<br /><br />"Iya betul (mengajukan permohonan praperadilan) dengan registrasi nomor perkara 49/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL," kata Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Jaksel)&nbsp;Djuyamto dikutip dari Antara, Rabu (24/4).<br /><br />Ia mengatakan bahwa permohonan praperadilan yang diajukan oleh Gus Muhdlor tersebut terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka oleh KPK.<br /><br />Atas pengajuan gugatan tersebut, pihak pengadilan pun akan melakukan persidangan pertama akan pada hari Senin (6/5) dengan agenda pembacaan permohonan. Persidangan dijadwalkan berlangsung dari jam 09.00 WIB di ruang sidang 03.<br /><br />"Praperadilan ini dipimpin oleh Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan Radityo Baskoro," katanya.<br /><br /><br /><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014197855/kepala-bppd-sidoarjo-dicecar-penyidik-kpk-soal-pemberian-uang-insentif-gus-mudhlor-bantah-tak-terima">Kepala BPPD Sidoarjo Dicecar Penyidik KPK Soal Pemberian Uang Insentif, Gus Mudhlor Bantah Tak Terima </a></strong><br /><br />Sebelumnya, kuasa hukum Bupati Sidoarjo, Mustofa Abidin menyatakan akan mengajukan gugatan praperadilan soal penetapan kliennya sebagai tersangka oleh KPK dalam perkara pemotongan insentif pegawai di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo.<br /><br />"Ada beberapa hal lain yang akan ditempuh melalui upaya hukum, termasuk praperadilan nantinya," ujar Mustofa.<br /><br />Gus Muhdlor mengaku menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan setelah penetapan dirinya sebagai tersangka oleh penyidik KPK.<br /><br />"Secara umum kami menghormati segala keputusan yang dikeluarkan oleh KPK," katanya di Sidoarjo, Selasa (16/4).,<br /><br />KPK mempersilakan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali mengajukan gugatan praperadilan terkait penetapan tersangka terhadap dirinya oleh KPK.<br /><br />"Masalah beliau mau mengajukan praperadilan atau tidak, itu hak beliau yang dijamin oleh undang-undang sebagaimana diatur dalam KUHAP," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak.</p>

"Iya betul (mengajukan permohonan praperadilan) dengan registrasi nomor perkara 49/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL," kata Humas PN Jaksel

Usai Tak Hadiri Panggilan Pemeriksaan dengan Alasan Sakit, Bupati Sidoarjo Gugat KPK

<div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/16/Screenshot_20240416-132906-3105697553.jpg" alt="Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (16/2)./" width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (16/2)./</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor menyatakan tidak bisa menghadiri panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Jumat (19/4). Sedianya, Gus Muhdlor akan diminta keterangan terkait kasus dugaan korupsi&nbsp;pemotongan dan penerimaan uang di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kuasa hukum Gus Muhdlor, Mustofa Abidin&nbsp;memastikan bahwa Gus Muhdlor sangat menghormati panggilan KPK. Namun, kondisi Gus Muhdlor sedang sakit sehingga tidak bisa berangkat ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Saya sampaikan informasi bahwa kami semua sangat menghormati panggilan oleh KPK terhadap klien kami. Namun hari ini memang Bupati Sidoarjo tidak dapat hadir memenuhi panggilan pemeriksaan oleh KPK tersebut karena sakit,&rdquo; kata Mustofa kepada wartawan, Jumat (19/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Mustofa, kondisi Gus Muhdlor&nbsp;</div> <div dir="auto">yang kurang sehat membuat&nbsp;</div> <div dir="auto">tidak memungkinkan untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan tim penyidik.&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, Mustofa mengaku telah mengirimkan surat ke KPK untuk meminta penjadwalan ulang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Dan tadi pagi kami sudah menyampaikan surat permohonan penundaan pemeriksaan kepada KPK,&rdquo; tegas Mustofa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya,&nbsp;KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor, pada Jumat (19/4). Gus Muhdlor akan diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hari ini (19/4) bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan salah satu pihak terkait dalam perkara ini, atas nama Ahmad Muhdlor Ali (Bupati Sidoarjo periode 2021-sekarang)," ucap kepala bagian pemberitaan KPK, Ali Fikri, Jumat (19/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Panggilan pemeriksaan ini, merupakan yang pertama setelah orang nomor satu di Kabupaten Sidoarjo itu ditetapkan sebagai tersangka. KPK pun langsung mencegah Gus Muhdlor untuk tidak bepergian ke luar negeri setelah menyandang status tersangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014555050/kpk-panggil-bupati-sidoarjo-gus-muhdlor-ali-terkait-kasus-dugaan-korupsi-pemotongan-insentif-asn">KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Ali Terkait Kasus Dugaan Korupsi Pemotongan Insentif ASN</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Ali menjelaskan, pencegahan itu dilakukan terhitung untuk enam bulan ke depan. Hal ini setelah KPK mengirimkan surat pencekalan ke luar negeri terhadap Gus Muhdlor kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk itu diperlukan adanya pengajuan cegah pada Dirjen Imigrasi Kemenkumham RI untuk enam bulan pertama agar yang bersangkutan tetap berada di wilayah Indonesia," pungkas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Reporter:&nbsp;</div> </div>

Saya sampaikan informasi bahwa kami semua sangat menghormati panggilan oleh KPK terhadap klien kami.

Beralasan Sakit, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Minta KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan

<div class="adn ads" data-message-id="#msg-f:1796734337992284854" data-legacy-message-id="18ef485c63c6dab6"> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":1av" class="ii gt"> <div id=":1aw" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/16/Screenshot_2024-02-16-14-23-21-987_comgoogleandroidgm-edit-1061793094.jpg" alt="Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (16/2)" width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (16/2)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor, pada Jumat (19/4). Gus Muhdlor akan diperiksa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hari ini (19/4) bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan salah satu pihak terkait dalam perkara ini, atas nama Ahmad Muhdlor Ali (Bupati Sidoarjo periode 2021-sekarang)," kata kepala bagian pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (19/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, Ali Fikri belum menjelaskan secara rinci apa yang akan didalami terhadap Gus Muhdlor. Panggilan pemeriksaan ini, merupakan yang pertama setelah orang nomor satu di Kabupaten Sidoarjo itu ditetapkan sebagai tersangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sejauh ini, Gus Muhdlor belum memenuhi panggilan pemeriksaan KPK. Gus Muhdlor berencana mengajukan upaya hukum praperadilan sebagaimana diutarakan kuasa hukumnya, Mustofa Abidin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Selaku warga negara yang baik beliau (Muhdlor Ali) menghormati keputusan KPK. Kami juga beberapa pekan sebelumnya telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dan saat ini tengah mempersiapkan upaya hukum," ucap Mustofa, Selasa (16/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mustofa menjelaskan, upaya hukum yang bakal dilakukan termasuk praperadilan dan beberapa petunjuk lain, termasuk akan mempersoalkan barang bukti senilai Rp 69 juta yang dianggap kecil jika melibatkan kepala daerah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada saat OTT barang bukti yang diungkapkan KPK terbilang sangat kecil jika perkara ini ditangani oleh KPK dan ada beberapa hal lain yang akan ditempuh melalui upaya hukum, termasuk praperadilan nantinya," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mustofa enggan berpikir bahwa penetapan terdangka Gus Muhdlor bermuatan politis. Ia menyatakan, masih melakukan komunikasi dengan tim hukum lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang jelas OTT itu terjadi sebelum digelarnya pemilu, masalah itu bermuatan politis atau tidak kami belum berani memutuskan," ujar Muatofa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014555037/abu-vulkanik-gunung-ruang-ganggu-penerbangan-bandara-sam-ratulangi-masih-ditutup">Abu Vulkanik Gunung Ruang Ganggu Penerbangan, Bandara Sam Ratulangi Masih Ditutup</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor memastikan, dirinya sangat menghormati dan akan mengikuti segala keputusan yang dikeluarkan KPK. Terkait upaya hukum praperadilan, ia menyerahkan sepenuhnya kepada tim kuasa hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang jelas proses ini kami hormati karena ini negara hukum banyak jalan yang akan ditempuh kami mohon doanya," pungkas Gus Muhdlor.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Hari ini (19/4) bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan salah satu pihak terkait

KPK Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Ali Terkait Kasus Dugaan Korupsi Pemotongan Insentif ASN

<div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/01/Gus-Mudor-2071716028.jpg" alt="Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor Deklarasi Santri derek kiai Prabowo-Gibran di Ponpes Progresif Bumi Shalawat Lebo Sidoarjo, Kamis (1/2)." width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor Deklarasi Santri derek kiai Prabowo-Gibran di Ponpes Progresif Bumi Shalawat Lebo Sidoarjo, Kamis (1/2).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali. Dia akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi, kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang di lingkungan Badan Pelayanan Pajak (BPPD) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri mengonfirmasi bahwa Ahmad Muhdlor Ali telah memenuhi panggilan pemeriksaan. Pria yang karib disapa Gus Muhdlor itu akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ahmad Muhdlor Ali (Bupati Sidoarjo), yang bersangkutan saat ini telah hadir dan segera dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik," kata Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (16/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemeriksaan ini merupakan penjadwalan ulang, setelah sebelumnya Gus Muhdlor berhalangan hadir dari panggilan pemeriksaan penyidik KPK, pada Jumat (2/2) lalu. Saat itu, tim penyidik KPK hanya memeriksa Kepala BPPD Sidoarjo, Ari Suryono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Gus Muhdlor, lembaga antirasuah pada hari ini juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Surendro Nurbawono, ASN Pemda Sidoarjo; Imam Purwanto alias Irwan, Direktur CV Asmara Karya dan Robbin Alan Nuhgoho, swasta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski demikian, belum diketahui apa yang akan didalami tim penyidik KPK terhadap Gus Muhdlor dan tiga saksi lainnya yang akan menjalani pemeriksaan hari ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebelumnya, KPK menetapkan&nbsp;Kepala Sub Bagian (Kasubag) Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, Siska Wati sebagai tersangka kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang kepada ASN BPPD di Sidoarjo. Penetapan tersangka itu setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Sidoarjo, pada Kamis (25/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">Besaran potongan yang diterima senilai 10 sampai dengan 30 persen, sesuai dengan besaran insentif yang diterima. KPK menduga, selama 2023 penerimaan dana insentif itu berjumlah Rp 2,7 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/health-issues/014165948/6-makanan-solusi-cepat-tidur-pulas">6 Makanan Solusi Cepat Tidur Pulas!</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Siska disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div>

"Ahmad Muhdlor Ali (Bupati Sidoarjo), yang bersangkutan saat ini telah hadir dan segera dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik," kata Ali

Penuhi Panggilan Pemeriksaan KPK, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Akan Dicecar Soal Dugaan Korupsi di BPBD

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/09/JKT_Kampanye-Ganjar-Di-Banyuwangi_MIFTAHUL-HAYAT-08-3015823968.jpeg" alt="Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomer urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menghadiri kampanye Hajatan Rakyat tau kampande akbar di RTH Maron Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis, (8/2/2024)." width="100%">
<figcaption>Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomer urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menghadiri kampanye Hajatan Rakyat tau kampande akbar di RTH Maron Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis, (8/2/2024).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Calon presiden (capres) Ganjar Pranowo menyampaikan sejumlah solusi untuk mengembalikan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, sejumlah solusi itu yakni penataan regulasi, sistem kelembagaan, dan aktor terbaik yang memimpin institusi itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang paling penting dilakukan adalah merevisi UU KPK," kata Ganjar saat berbincang dengan mantan Pimpinan KPK, Abraham Samad dalam podcast 'Speak Up', Jumat (9/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia berpendapat, UU KPK saat ini memudahkan lembaga antikorupsi itu dikooptasi. Ia pun menyoroti peristiwa yang terjadi baru-baru ini, seorang bupati yang wilayahnya terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT), yang kemudian mendapatkan penundaan pemeriksaan usai menyatakan dukungan kepada salah satu pasangan calon (paslon) pada Pilpres 2024.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Nggak bisa dipungkiri ya. Kemudian, diambil alih, diganti, sekarang kooptasi dari kelompok sini sehingga seorang bupati yang kena OTT, tiba-tiba besok pindah dukungan dan kemudian paling terdepan.&nbsp; Maka, sekarang menjadi guyonan. Iya kan? Kalau mau selamat dukunglah itu. gitu Jadi maksud saya, ini kan sinikal,&rdquo; tegas Ganjar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ganjar juga mengemukakan pentingnya tindakan pencegahan korupsi pada setiap lini. Menurutnya, keteladanan pucuk pimpinan merupakan kunci dari pencegahan korupsi dan hal berbau fraud lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014139043/tpn-ganjar-mahfud-minta-kpu-bawaslu-perketat-metode-quick-count-begini-alasannya">TPN Ganjar-Mahfud Minta KPU-Bawaslu Perketat Metode Quick Count, Begini Alasannya &nbsp;</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Maksud saya pencegahan kan mesti dilakukan dengan apa? Keteladanan dari pemimpin tertinggi, ya teladan. Yang kedua, pemimpin tertinggi tangannya mau basah, mau kotor, karena apa? Karena dia mau mengawasi dengan turun langsung,&rdquo; tegas Ganjar.</div>

Yang paling penting dilakukan adalah merevisi UU KPK," kata Ganjar saat berbincang dengan mantan Pimpinan KPK, Abraham Samad dalam podcast

Ganjar Singgung Bupati yang Wilayahnya Disasar OTT KPK Pindah Dukungan ke Paslon Lain

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/25/WhatsApp-Image-2024-01-25-at-154325-1007449067.jpg" alt="Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali." width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memanggil Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali. Sebab, KPK mengaku tak berhasil menemukan Ahmad Muhdlor Ali, dalam giat operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis (25/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pemanggilan terhadap Bupati Sidoarjo itu dilakukan dalam rangka pemeriksaan, dalam kapasitasnya sebagai saksi. Dalam OTT itu, KPK hanya menjerat satu pihak sebagai tersangka yakni,&nbsp;Kepala Sub Bagian (Kasubag) Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, Siska Wati.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Setelah kami tidak temukan yang bersangkutan pada hari penangkapan, tentu kami akan melakukan prosedur hukum, yaitu pemanggilan kepada yang bersangkutan sesuai proses penyidikan," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (29/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam giat tangkap tangan itu, KPK mengaku sempat&nbsp;mencari Bupati Sidoarjo. KPK mengamankan 11 pihak, di antaranya&nbsp;asisten pribadi (aspri) Bupati Sidoarjo, Aswin Reza Sumantri dan&nbsp;kakak ipar Bupati Sidoarjo,&nbsp;Robith Fuadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Secara teknis pada hari Kamis sampai Jumat itu, kami sudah melakukan secara stimultan mencari yang bersangkutan (Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali)," ucap Ghufron.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Ghufron membantah pihaknya meloloskan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali dalam giat operasi senyap di Kabupaten Sidoarjo. Sebab, penetapan tersangka ini lebih dari 1x24 jam, setelah KPK menggelar OTT pada Kamis (25/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi tidak benar kalau kemudian jeda sampai 4 hari ini itu adalah kami menghindari, jadi tidak ada itu," tegas Ghufron.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/health-issues/014052668/kenali-6-manfaat-buah-delima-untuk-kesehatan-tubuh-yang-wajib-kamu-ketahui">Kenali 6 Manfaat Buah Delima untuk Kesehatan Tubuh yang Wajib Kamu Ketahui</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, KPK menetapkan&nbsp;Kepala Sub Bagian (Kasubag) Umum dan Kepegawaian Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo, Siska Wati sebagai tersangka kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang kepada ASN BPPD di Sidoarjo. KPK menduga, pemotongan uang ASN tersebut salah satunya untuk kepentingan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">Besaran potongan yang diterima senilai 10 sampai dengan 30 persen, sesuai dengan besaran insentif yang diterima. KPK menduga, selama 2023 penerimaan dana insentif itu berjumlah Rp 2,7 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Siska disangkakan melanggar Pasal 12 huruf f Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-</div> <div dir="auto">Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Setelah kami tidak temukan yang bersangkutan pada hari penangkapan, tentu kami akan melakukan prosedur hukum, yaitu pemanggilan

KPK Bakal Panggil Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Terkait Kasus Dugaan Pemotongan Insentif ASN

<div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/20/IMG_4924JPG-4043325568.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Alexander Marwata." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah menyelamatkan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur yang digelar pada Jumat (26/1). Sebab, muncul kabar pimpinan KPK terbelah saat gelar perkara OTT di Sidoarjo yang mengamankan penyelenggara negara di wilayah tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Informasi itu dibantah Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. Ia menegaskan, tak ada pimpinan KPK yang melindungi Bupati Sidoarjo dalam ekspose operasi senyap yang mengamankan pejabat di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Aparat penegak hukum di KPK kan banyak. Perasaan pas ekspose nggak ada pimpinan yang ingin melindungi bupati. Malah perintah pimpinan segera panggil dan periksa bupati," kata Alex dikonfirmasi, Senin (29/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya tersiar informasi juga, KPK akan melimpahkan penanganan kasus itu ke aparat kepolisian. Karena, KPK hanya menjerat satu pihak sebagai tersangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Alex pun secara tegas membantah informasi tersebut. "Saya malah baru tahu. Informasi dari mana itu?," tegas Alex.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/01250407/ott-bupati-sidoarjo-kpk-tak-gentar-jika-digugat-praperadilan">OTT Bupati Sidoarjo, KPK Tak Gentar Jika Digugat Praperadilan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Dalam operasi senyap tersebut, KPK menangkap 10 orang yang belum disampaikan identitasnya. Mereka saat ini sudah di Kantor KPK untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Beberapa yang diamankan berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan, OTT itu berkaitan dengan kasus dugaan pemotongan insentif pajak dan retribusi daerah. Ia menyebut KPK menindaklanjuti laporan yang diberikan oleh masyarakat.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebagai tindak lanjut laporan masyarakat yang ditindaklanjuti KPK terkait dugaan adanya pemotongan pembayaran insentif pajak dan retribusi daerah di sana," ucap Ali, Jumat (26/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam prosesnya, tim KPK juga telah menyegel sejumlah ruang kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo. Satu di antaranya Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD). Lembaga antirasuah berencana mengumumkan tersangka berikut konstruksi perkara, pada Senin (29/1) hari ini.&nbsp;</div> </div>

Aparat penegak hukum di KPK kan banyak. Perasaan pas ekspose nggak ada pimpinan yang ingin melindungi bupati.

KPK Bantah Selamatkan Nasib Bupati Dalam OTT di Kabupaten Sidoarjo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/28/Screenshot_2023-12-28-21-17-13-482-edit_comandroidchrome-3486294946.jpg" alt="Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor bersama dengan forkopimda setempat meresmikan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kamis (28/12/2023)." width="100%">
<figcaption>Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor bersama dengan forkopimda setempat meresmikan rehabilitasi rumah tidak layak huni, Kamis (28/12/2023).</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <div><strong>JawaPos.com-</strong>Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menuntaskan rehabilitasi sebanyak 504 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di kabupaten setempat dalam program bantuan rehab rumah.</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/013665767/sudah-ada-puluhan-model-sepeda-motor-listrik-subsidi-yang-bisa-dipilih-masyarakat">Sudah Ada Puluhan Model Sepeda Motor Listrik Subsidi yang Bisa Dipilih Masyarakat</a></strong></div> <div>&nbsp;</div> <div>Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor di Sidoarjo, Kamis mengatakan program rehab rumah tersebut selain dari anggaran Pemkab Sidoarjo juga datang dari Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI serta Program Pembangunan Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu) Provinsi Jawa Timur bersama Kodam V Brawijaya.</div> <p>"Keberadaan 504 RTLH tersebut tersebar di 18 kecamatan yang ada Kabupaten Sidoarjo," katanya.</p> <div>Ia mengatakan, program bedah rumah menjadi salah satu komitmen pemkab dalam membantu masyarakatnya agar memiliki rumah layak huni.</div> <p>"Program RTLH ini secara kontinuitas, secara aspek Holistik Integratif Tematik dan Sapasial (HITS) sesuai yang dicanangkan oleh Bappenas ini berjalan dengan baik. Kolaboratif dan sinergi bersama-sama, di antaranya dengan Kodim Sidoarjo, termasuk juga Baznas Sidoarjo," ucapnya.&nbsp;</p> <div>Gus Muhdlor sapaab akrabnya mengatakan saat ini masih ada 1.300 unit RTLH yang masih membutuhkan bantuan sehingga dibutuhkan sinergi pemangku kepentingan untuk menuntaskannya.</div> <p>"Harapan kami semua pemangku kepentingan bersatu padu karena masih ada 1.300 rumah dengan kerusakan yang beragam, dengan tingkat kelayakannya beragam," ucapnya.</p> <p>Gus Muhdlor mengusahakan program bedah rumah dapat terlaksana setiap tahunnya karena program tersebut menjadi salah satu program prioritas dirinya dalam mensejahterakan warganya. Bahkan, sasaran penerima manfaatnya akan coba ditingkatkan jumlahnya.</p> <p>"Setiap tahun kami usahakan program ini ada karena merupakan salah satu program prioritas kami. Bahkan, sasaran penerima manfaatnya akan coba kami tingkatkan jumlahnya," katanya.</p> <div>Dalam program bedah rumah RTLH ini Pemkab Sidoarjo menetapkan beberapa kriteria kondisi rumah yang berhak mendapatkan bantuan antara lain bangunan rumah lokal atau tradisional, pondasi rumahnya sudah rusak sebagian atau keseluruhan, tembok rusak atau tidak standar (belum diplester) serta struktur atapnya rusak sebagian atau keseluruhan.</div> <div>&nbsp;</div> <div><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/013665730/idap-adhd-fuji-tidak-menganggapnya-sebagai-penyakit">Idap ADHD, Fuji Tidak Menganggapnya sebagai Penyakit</a></strong></div> <div>&nbsp;</div> <div>Selain itu juga pertimbangan lain adalah rumah yang tidak punya WC dan ventilasi yang kurang memadai. (*)</div>

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur menuntaskan rehabilitasi sebanyak 504 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Bupati Sidoarjo Ahmad Mudhlor

Berita Terkini