<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/01/WhatsApp-Image-2023-08-01-at-160023-796025579.jpg" alt="Mantan Bupati Sambas Burhanuddin A. Rasyid bergabung ke Partai Hanura pimpinan Oesman Sapta Odang (OSO)." width="100%">
<figcaption>Mantan Bupati Sambas Burhanuddin A. Rasyid bergabung ke Partai Hanura pimpinan Oesman Sapta Odang (OSO).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kejaksaan Agung menyatakan belum mendapat informasi terkait perkembangan terbaru kasus Surya Darmadi alias Apeng, bos PT Duta Palma Group. Kasus itu menyeret nama Bupati Sambas periode 2001-2011, Burhanuddin A. Rasyid. Padahal, Surya Darmadi sudah divonis 15 tahun penjara.&nbsp;&nbsp; &rdquo;Saya belum dapat informasi,&rdquo; ujar Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana. Surya Darmadi telah divonis 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan dalam kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau. Kasus itu juga menyeret mantan Bupati Inhu periode 1999-2008, Raja Thamsir Rachman. Selain pidana badan, menurut Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat Fahzal Hendri, Surya Darmadi juga dihukum untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp 2,2 triliun dan kerugian perekonomian negara sebesar Rp 39,7 triliun. Dalam kasus itu, Raja Thamsir Rachman divonis 7 tahun penjara. &rdquo;Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Raja Thamsir Rachman selama 7 tahun,&rdquo; kata Ketut Sumedana dalam keterangannya, saat itu. Menurut jaksa penuntut, Raja Thamsir terseret kasus tersebut karena dinilai memanfaatkan jabatan untuk mengeluarkan izin usaha kepada Surya Darmadi. Perbuatan Raja Thamsir dinilai memperkaya Surya Darmadi. Yang menjadi pertanyaan kemudian, bagaimana dengan kasus serupa yang terjadi di tiga kabupaten di Kalimantan Barat (Kalbar)? Selain Kabupaten Inhu, kasus serupa yang terkait Surya Darmadi, diduga juga terjadi di tiga kabupaten di Kalbar. Yakni di Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang,&nbsp;dan Kabupaten Sanggau. Di tiga kabupaten itu juga diduga melibatkan para mantan bupati. Seperti di Sambas, mantan Bupati Sambas Burhanuddin A. Rasyid, juga diduga terlibat kasus terkait Surya Darmadi. Burhanuddin A. Rasyid diduga melakukan pembiaran atas penguasaan lahan oleh Surya Darmada melalui PT Wirata Bangun Persadar di Desa Sepantai. Kabar terbaru, Burhanuddin A. Rasyid pada 18 Juli resmi bergabung ke Partai Hanura pimpinan Oesman Sapta Odang (OSO). Sebelumnya, Burhanuddin adalah kader Partai Ummat pimpinan Amien Rais.

Kejagung mengaku belum dapat informasi perkembangan terbaru kasus bos PT Duta Palma Group. Kasus itu menyeret nama mantan Bupati Sambas

Bos PT Duta Palma Group Sudah Divonis, Bagaimana Kasus Eks Bupati Sambas?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/soal-galian-c-bupati-janjikan-solusi-dalam-dua-hari_m_151376.jpeg" alt="Ratusan sopir truk angkutan galian C saat menggelar aksi di kantor Bupati Sambas, Senin (14/8)." width="100%">
<figcaption>Ratusan sopir truk angkutan galian C saat menggelar aksi di kantor Bupati Sambas, Senin (14/8).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi unjuk rasa sopir truk galian C pada Senin (14/8) mendapat perhatian dari Bupati Sambas, Atbah Romin Suhaili. Kemarin (15/8), dia menjanjikan solusi nasib pengangkut galian C dalam dua hari ke dapan. "Kita sama-sama inginkan solusi cepat. Hari ini juga, setelah pertemuan bersama saudara-saudara sopir angkutan galian C, saya akan melakukan pertemuan bersama unsur Forkopimda,&rdquo; tegas Atbah, usai pertemuan dengan Forkopimda dan para sopir, di Gedung DPRD Sambas, dikutip dari Rakyat Kalbar (Jawa Pos Group). Imbuh dia, &ldquo;Kita ingin cepat, kita ingin para sopir bisa segera kembali menafkahi keluarganya, mudah-mudahan dalam dua hari solusi paling bijak bisa kita hasilkan". Ditutupnya tambang galian C dikarenakan hampir semua perusahaan tidak diperbolehkan beroperasi karena tidak memiliki izin, sementara proses pengurusan izin sesuai amanat Undang- Undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah telah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Tak lagi di tangan pemerintah kabupaten. Atbah sendiri menyatakan, kepentingan Pemkab Sambas terhadap bahan galian C sangat besar. Untuk pembangunan infrastruktur. "Terkait galian C, kepentingan Pemda lebih besar karena untuk mensukseskan pembangunan fisik di Kabupaten Sambas, karenanya saya sudah mengirim surat kepada Bapak Gubernur dan bertemu langsung dengan Beliau membahas persoalan perizinan perusahaan galian C tersebut," ungkapnya. Di sisi lain, solusi yang diambil harus memenuhi regulasi yang berlaku. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas, Ibrahim Kasim mengatakan, pihaknya harus bekerja sesuai aturan. "Sebagaimana disampaikan bupati, kita bekerja berpedoman pada payung hukum. Jadi, sebenarnya izin yang kita keluarkan sesuai dengan payung hukum. Ini sesuai dengan Undang-Undang no 23 tahun 2014,&rdquo; terangnya. &ldquo;Pasal 14 berisi penyelenggaraan urusan pemerintah bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi. Jadi kewenangan kita sudah tidak ada lagi, kecuali dokumen izin lingkungan seperti AMDAL atau UKL UPL," sambung dia. Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Sambas, Erwin Saputra mengatakan, kejadian ini ibarat bom waktu yang telah meledak. "UPL, UKL-nya lambat sekali, bantulah apa susahnya, kita cari formatnya, mereka harus kita bina," tuturnya. Dipaparkan Erwin, jika mengacu pada peraturan, bahkan pendapatan daerah Kabupaten Sambas dari sektor pertambangan galian C bisa dikategorikan ilegal. "Ini, jika kita lebih dalami lagi, bahkan APBD kita bisa tidak sah jika diaudit karena ada uang dari galian C di sana. Kepolisian dan jaksa sudah berbaik hati, kita tidak diaudit. Sekarang jangan lagi kita berlama-lama, unsur pimpinan harus duduk bersama agar bisa mencari solusi untuk hal ini," pinta dia. Bentuk kebijakan yang akan diambil kelak, diyakininya akan dipahami oleh pemerintah provinsi. "Kebijakan yang akan diambil kelak tetap kita koordinasikan kepada pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi saya yakin paham dengan kondisi yang kita alami, ini bersinggungan dengan serapan anggaran pembangunan,&rdquo; ujarnya. Menurut dia, bahan galian C ini juga paling banyak diserap oleh desa. Digunakan untuk menimbun jalan-jalan desa. &ldquo;Pembangunan ini dilaksanakan dengan anggaran dana desa," tukas Erwin. Dalam hal ini, kata Erwin, Kabupaten Sambas bisa saja meniru langkah yang diambil oleh daerah lainnya untuk mengatasi persoalan serupa. "Kabupaten Melawi, Sanggau, Kapuas Hulu, sama dengan Sambas. Akhirnya Bupati-nya dan Forkopimda mengambil kebijakan dengan menekan perusahaan harus menyelesaikan perizinan mereka dalam tempo yang ditentukan bersama," tandasnya. Masih di Gedung DPRD, seorang sopir galian C, Hamdi mengatakan, selama empat bulan terakhir mereka terpaksa main kucing-kucingan dengan aparat penegak hukum. "Anak istri kami perlu makan, butuh solusi, bukan mau melihat bapak-bapak saling menyalahkan. Kami tidak tahu undang-undang ini dan itu. Yang perlu difikirkan, kalau kuari itu ditutup, apa yang kami angkut?&rdquo; tuturnya. Jadi sopir, menurutnya bukan cari kekayaan. Hanya cari sesuap nasi untuk makan. &ldquo;Kami bukan pengusaha, kami hanya sopir, kami selama beberapa bulan dikejar-kejar aparat, serasa belum merdeka, dituduh mencuri di tanah sendiri. Tuntutan kami satu, yaitu kebijakan bupati agar membuat suatu keputusan untuk kuari di Sambas agar bisa kembali dibuka dan beroperasi sebagaimana biasanya," papar Hamdi.

Soal Galian C, Bupati Janjikan Solusi dalam Dua Hari

bupati sambas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bupati sambas

Berita Terkini

Bos PT Duta Palma Group Sudah Divonis, Bagaimana Kasus Eks Bupati Sambas?

Soal Galian C, Bupati Janjikan Solusi dalam Dua Hari

Download Aplikasi JawaPos.com