<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/HASAN-TANTRI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Hukuman pada mantan bupati pasangan suami-istri Hasan Aminuddin dan Puput Tantriana Sari, akhirnya inckracht (memiliki kekuatan hukum tetap). Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas perkara suap jual-beli jabatan di lingkungan Pemkab Probolinggo pada 2020 silam.  Dua terdakwa pasutri tersebut tetap divonis dengan hukuman masing-masing 4 tahun penjara. Selain itu, MA juga memvonis kedua terdakwa dengan denda sebesar Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan. Namun, untuk terdakwa Tantri, juga wajib membayar uang pengganti sebesar Rp 20 juta subsider 6 bulan penjara.  Putusan tersebut telah tertuang dalam amar putusan MA Nomor Perkara 30 K/Pid.Sus/2023, Selasa, 31 Januari 2023. Sesuai amar putusan yang diunggah di website MA disebutkan bahwa MA menolak kasasi penuntut umum dengan perbaikan kualifikasi terbukti pasal 11. ‘’Pidana masing-masing 4 tahun penjara.’’ Demikian bunyi putusan MA.  MA menilai kedua terdakwa terbukti melanggar pasal 11. Jeratan pasal itu tidak sama dengan vonis Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Sebelumnya, PN Tipikor Surabaya menyatakan, Tantri dan Hasan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Sebagaimana dakwaan pertama, Pasal 12 huruf a UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.  Atas tindakan itu, majelis hakim memvonis kedua terdakwa dengan hukuman pidana 4 tahun penjara. Hukuman itu separo dari tuntutan JPU. Sebelumnya, JPU menuntut Tantri dan Hasan selama 8 tahun. Begitu juga putusan banding dari Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya yang menguatkan putusan PN Tipikor Surabaya.  Arief Suhermanto, salah seorang tim JPU dari Komisi Pemberantan Korupsi (KPK) belum dapat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Bromo tentang hasil kasasi tersebut. Saat dihubungi via telepon, tidak respons.  Agus Sudjatomoko, advokat yang mendampingi terdakwa Tantri dan Hasan selama persidangan, mengatakan, amar putusan kasasi MA yang menolak kasasi JPU dan memperbaiki kualifikasi pasal dari pasal 12 menjadi pasal 11 itu, sesuai materi pembelaan di persidangan. Dalam pleidoi (pembelaan) primer, pihaknya meminta kedua kliennya bebas dari hukuman.  Lalu, lanjut dia, pleidoi kedua, pasal yang seharusnya ditetapkan pasal 11. Bukan pasal 12 sesuai tuntutan penuntut umum. Sebab, tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam perkara tersebut.  Kliennya, Hasan menerima uang itu bukan sebagai pejabat yang memiliki wewenang untuk menunjuk penjabat (Pj) kepala desa (Kades). Bahkan, uang itu digunakan Hasan untuk membeli kain dan sembako untuk dibagikan.  Adapun, kliennya Tantri, yang memiliki kewenangan dalam penunjukan Pj Kades itu, tidak pernah mengetahui soal pemberian uang dari para calon Pj Kades tersebut. Bahkan, tidak pernah menerima sedikitpun uang dari hasil penyerahan tersebut.  ”Seharusnya, Bu Tantri bisa bebas dari segala tuntutan hukuman. Karena memang beliau tidak mengetahui dan tidak pernah menerima uang dari para calon Pj kades itu,” ungkapnya seperti dilansir Jawa Pos Radar Bromo.  ---  Perjalanan Jerat Hukum Pasutri Hasan-Tantri  30 Agustus 2021 <ul> 	<li>Puput Tantriana Sari dan Hasan Aminuddin diamankan KPK pada dini hari di rumahnya Jalan Ahmad Yani, Kota Probolinggo.</li> </ul> 31 Agustus 2021 <ul> 	<li>Hasan-Tantri  ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan atas kasus dugaan suap jual beli jabatan Pj Kades tahun 2021 di Kecamatan Krejengan dan Paiton.</li> 	<li>Saat itu, ditetapkan juga 20 tersangka yang semuanya ASN di lingkungan Pemkab Probolinggo. Antara lain, Camat Paiton Muhammad Ridwan dan Camat Krejengan Doddy Kurniawan. Lalu, Pj Kades Karangren Sumarto dan 17 calon Pj Kades di Krejengan dan Paiton.</li> </ul>  28 Desember 2021 <ul> 	<li>Hasan=Tantri dan berkasnya dilimpahkan oleh jaksa KPK ke Pengadilan Tipikor Surabaya.</li> </ul> 25 Januari 2022 <ul> 	<li>Terdakwa Hasan-Tantri mulai disidangkan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Ketua Majelis Hakim Dju Johnson Mira Mangngi dengan anggota, Emma Ellyani dan Abdul Ghani.</li> </ul> 21 April 2022 <ul> 	<li>Sidang pembacaan tuntutan pada terdakwa Hasan-Tantri oleh JPU. Keduanya dituntut dengan pidana penjara masing-masing 8 tahun. Tuntutan pidana penjara itu dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa</li> 	<li>Selain itu, kedua terdawa dituntut membayar denda masing-masing Rp 800 juta. Lalu khusus untuk uang pengganti, hanya dibebankan pada terdakwa Tantri  sebesar Rp 20 juta.</li> </ul> 2 Juni 2022 <ul> 	<li>Sidang pembacanaan putusan untuk terdakwa Tantri-Hasan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya. Terdakwa Hasan-Tantri dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun. Selain itu, didenda Rp 200 juta, subsider kurungan 2 bulan.</li> 	<li>Terdakwa Tantri diwajibkan membayar uang pengganti Rp 20 juta, subsider pidana penjara 6 bulan.</li> </ul> 18 Agustus 2022 <ul> 	<li>JPU menerima rilis pemberitahuan putusan banding untuk terdakwa Hasan-Tantri dari PT Surabaya. Isi putusannya sama dengan Pengadilan Tipikor</li> </ul> 31 Januari 2023 <ul> 	<li>Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi JPU. Hasan-Tantri tetap divonis hukuman 4 tahun penjara.  dengan denda sebesar Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan. Namun, untuk terdakwa Tantri, juga wajib membayar uang pengganti sebesar Rp 20 juta subsider 6 bulan penjara.</li> </ul>

Akhir Perjalanan Kasus Hasan-Tantri, Pasutri Mantan Bupati Probolinggo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/1664526730023.jpg" alt="Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sejak ditangkap akibat kasus korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 30 Agustus 2021, eks Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Perempuan Surabaya. Setahun berada di balik jeruji besi, Puput mengikuti beberapa kegiatan yang disediakan.  Kepala Rutan Perempuan Surabaya Amiek Diyah Ambarwati mengatakan, Puput beberapa kali menjadi penceramah di masjid. ”(Eks) Bupati Puput selama di sini ikut beberapa kegiatan. Orangnya aktif,” kata Amiek saat ditemui Jumat (30/9).  Puput disebut menjadi penceramah di Masjid Al Insyirah. Ceramah itu biasa diberikan setelah salat subuh. ”Beberapa kali jadi penceramah. Kayak ngisi kultum (kuliah tujuh menit) gitu. Materinya ganti-ganti,” ujar Amiek.  Kegiatan lain yang paling sering dilakukan Puput,lanjut Amiek, adalah membaca buku. Puput disebut banyak menghabiskan waktu membaca buku-buku dari perpustakaan.  ”Hobi utamanya ya membaca buku,” ujar Amiek.  Dia menambahkan, Puput juga beberapa kali mengikuti kegiatan berkebun. Di Rutan Perempuan Surabaya disediakan lahan berkebun dan juga beberapa kegiatan lain.  ”Di sini ada poliklinik, masjid, perkebunan, sampai bimker (bimbingan kerja),” pungkas Amiek.  Sebelumnya, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam giat operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (30/8) tahun lalu. Tantri tidak sendiri. Dia ditemani suaminya, Hasan Aminuddin. Hasan merupakan bupati Probolinggo selama dua periode sebelumnya, yakni 2003–2008 dan 2008–2013.

Eks Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari Jadi Penceramah di Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG-20220714-WA0028.jpg" alt="Terdakwa HA di Ruran Medaeng. Humas Kemenkumham Jatim" width="100%">
<figcaption>Terdakwa HA di Ruran Medaeng. Humas Kemenkumham Jatim</figcaption>
</figure>JawaPos.com–HA, mantan Bupati Probolinggo terdakwa kasus korupsi dibawa ke Rutan I Surabaya. Dengan berbalut rompi koruptor, HA dilimpahkan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Rutan Medaeng hari ini, Kamis (14/7).  HA langsung dimasukkan blok isolasi mandiri di rutan yang dipimpin Wahyu Hendrajati Setyo Nugroho itu. ”Sudah diterima tadi sekitar pukul 10.00 WIB (14/7),” ujar Kakanwil Kemenkumham Jatim Zaeroji.  Menurut Zaeroji, HA diserahkan Jaksa KPK Arif Suhermanto dan diterima petugas registrasi rutan yang terletak di Desa Medaeng itu. HA dilimpahkan dari Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur Cabang Rutan KPK.  Zaeroji menjelaskan, pelimpahan HA tetap ke rutan, tepatnya Rutan Medaeng Surabaya karena statusnya masih sebagai tahanan.  “Karena masih ada upaya banding, statusnya masih sebagai tahanan A4 atau tahanan pengadilan tinggi,” imbuh Zaeroji.  Sementara itu, Karutan Medaeng Wahyu Hendrajati Setyo Nugroho menyebutkan, penitipan itu bersifat sementara. Kendati demikian, HA harus mengikuti SOP yang berlaku.  Setelah diperiksa petugas kesehatan, HA langsung dimasukkan ke blok isolasi mandiri selama minimal tujuh hari ke depan.  Hendrajati tidak bisa memastikan sampai kapan HA di Rutan Surabaya. Namun, HA akan dipindah jika sudah ada putusan dari pengadilan dan tidak ada upaya hukum lagi.  ”Jika sudah tidak ada upaya hukum lanjutan, HA akan dipindah ke lapas, kemungkinan yang dekat dengan domisilinya,” terang Hendrajati.

Mantan Bupati Probolinggo Ditahan di Rutan Medaeng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/antarafoto-sidang-lanjutan-kaus-mantan-bupati-probolinggo-puput-tantriana-sari-kpk-230522-rn-2.jpg" alt="Terdakwa Bupati nonaktif Probolinggo Puput Tantriana Sari. Reno Esnir/Antara" width="100%">
<figcaption>Terdakwa Bupati nonaktif Probolinggo Puput Tantriana Sari. Reno Esnir/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Bupati Probolinggo nonaktif Puput Tantriana dan suami Hasan Aminuddin divonis 4 tahun penjara dalam persidangan kasus korupsi di Pengadilan Tipikor Surabaya, Kamis (2/6). Hakim Ketua Dju Johnson Mira M. juga menjatuhkan denda terhadap terpidana sebesar Rp 200 juta subsider 2 bulan.  ”Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa 4 tahun penjara,” kata Dju Johnson Mira seperti dilansir dari Antara.  Bupati nonaktif dan suaminya dinyatakan terbukti langgar pasal 12 huruf A atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.  Menurut jaksa Wawan Yunarwanto, sebenarnya putusan hakim tersebut sangat meringankan karena separuh dari tuntutan JPU dengan tuntutan 8 tahun penjara. ”Kami mengapresiasi putusan majelis hakim yang sependapat dengan tuntutan kami. Selanjutnya kami ke depannya akan kami pikir-pikir dahulu,” kata Wawan usai sidang.  Sementara itu, penasihat hukum terdakwa Bunadi Wibakso mengatakan, pada dasarnya dakwaan JPU tidak terbukti. Kalau sesuai dengan nota pembelaan dari penasihat hukum, kedua terdakwa seharusnya dinyatakan bebas dari perkara tersebut.  ”Kami masih pikir-pikir dengan klien kami apakah akan melakukan banding atau menerima putusan dari majelis hakim,” tutur Bunadi.  Kasus yang menjerat mereka adalah dugaan suap terkait dengan seleksi atau jual beli jabatan penjabat kepala desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada 2021. Hasan dan istrinya terjerat sebagai penerima suap bersama Camat Krejengan Doddy Kurniawan dan Camat Paiton Muhamad Ridwan.  Sebanyak 18 orang lainnya merupakan pemberi suap, yakni Pejabat Kades Karangren Sumarto. Ada pula Ali Wafa, Mawardi, Mashudi, Maliha, Mohammad Bambang, Masruhen, Abdul Wafi, Kho’im, Ahkmad Saifullah, Jaelani, Uhar, Nurul Hadi, Nuruh Huda, Hasan, Sahir, Sugito, dan Samsuddin.

Bupati Probolinggo Nonaktif Divonis 4 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/gedung-kpk.jpg" alt="Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah aset berupa tanah dan bangunan milik Bupati nonaktif Probolinggo, Puput Tantriana Sari. Beberapa aset yang disita ini diduga hasil dari tindak pidana korupsi.  Penyitaan ini dilakukan, lantaran KPK telah menjerat Puput dan suaminya Anggota DPR RI Fraksi Nasdem, Hasan Aminuddin dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). Perkara ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.  "Adapun perkiraan nilai dai aset-aset tersebut sekitar Rp 7 miliar," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (18/2).  Adapun sejumlah aset yang disita KPK itu di antaranya, tanah dan bangunan yang berlokasi di Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan Kabupaten Probolinggo; tiga bidang tanah yang berlokasi di Desa Karangren Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo; satu bidang tanah yang berlokasi di Kelurahan / Desa Alaskandang Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo dan satu bidang tanah yang berlokasi di Desa Sumberlele Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo.  Juru bicara KPK bidang penindakan ini memastikan, tim penyidik masih terus melakukan penelusuran dan pencarian aset-aset lainnya yang diduga milik Puput dan suaminya Hasan Aminuddin. Diduga masih ada aset lainnya yang disimpan menggunakan indentitas tertentu.  "Melakukan penelusuran dan pencarian aset yang menggunakan identitas pihak-pihak tertentu dengan maksud untuk mengaburkan asal usul sumber dana yang digunakan dalam melakukan pembeliannya," tegas Ali.  Dalam perkaranya, Puput dan Hasan terlebih dulu terjerat dalam perkara dugaan suap jual beli jabatan di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. KPK juga menetapkan 20 orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait seleksi atau jual beli jabatan penjabat kepala desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021.  KPK menyebut, total tarif untuk menjadi kepala desa di pemerintahan Kabupaten Probolinggilo sebesar Rp 25 juta perorangan. Adapun tarif untuk menjadi Pejabat Kepala Desa sebesar Rp 20 juta, ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp 5 juta/hektar. Puput dan Hasan ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama Camat Krejengan, Doddy Kurniawan dan Camat Paiton, Muhamad Ridwan. Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Sementara 18 orang lainnya, ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap, yakni Pejabat Kades Karangren, Sumarto. Kemudian, Ali Wafa, Mawardi, Mashudi, Maliha, Mohammad Bambang, Masruhen, Abdul Wafi, Kho’im, Ahkmad Saifullah, Jaelani, Uhar, Nurul Hadi, Nuruh Huda, Hasan, Sahir, Sugito, dan Samsuddin. Mereka dijerat melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Belakangan ini, Puput dan Hasan kembali terjerat terkait dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dugaan TPPU dan penerimaan gratifikasi yang menjerat Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin setelah ditemukannya alat bukti yang cukup.

KPK Sita Tanah dan Bangunan Milik Bupati Probolinggo Senilai Rp 7 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/antarafoto-kpk-tahan-bupati-probolinggo-310821-hma-1-1.jpg" alt="Puput Tantriana dan Suaminya Tersangka Kasus Suap" width="100%">
<figcaption>Puput Tantriana dan Suaminya Tersangka Kasus Suap</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati nonaktif Probolinggo, Puput Tantriana Sari dan suaminya yang merupakan Anggota DPR RI Fraksi Nasdem, Hasan Aminuddin didakwa menerima suap terkait jual beli jabatan. Keduanya menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa (25/1).  "Melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang yang seluruhnya sebesar Rp 360.000.000," kata Jaksa KPK, Wawan Yunarwanto membacakan surat dakwaan.  Penerimaan suap tersebut diduga dari sejumlah ASN di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Diduga penerimaan uang itu untuk menempati posisi jabatan kepala desa yang kosong selama 6 bulan, karena pengunduran masa pemilu kades.  Mereka yang diduga memberi suap di antaranya Sumarto, Ali Wafa, Mawardi, Mashudi, Maliha, Mohammad Bambang, Masruhen, Abdul Wafi, Kho'im, Akhmad Saifullah, Jaelani, Uhar, Nurul Hadi, Nurul Huda, Hasan, Sahir, Sugito, dan Samsudin.  "Diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya," ucap Jaksa Wawan.  Jaksa Wawan menjelaskan, kasus bermula saat Puput Tantriana Sari diangkat menjadi Bupati Probolinggo periode 2018-2023, menggantikan suaminya Hasan Aminuddin yang sebelumnya merupakan Bupati Probolinggo dua periode. Meski sudah tidak lagi menjabat, Hasan Aminuddin diduga masih melakukan intervensi dalam penentuan jabatan di Pemkab Probolinggo. Karena, terhitung pada 9 September 2021 terdapat 253 kepala desa di Kabupaten Probolinggo yang akan berakhir masa jabatannya, termasuk di dalamnya 13 kepala desa di Kecamatan Krejengan dan 12 kepala desa di Kecamatan Paiton.  "Atas berakhirnya masa jabatan kepala desa tersebut, Puput Tantriana Sari mengeluarkan kebijakan untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak pada Februari 2022 yang berakibat terjadinya kekosongan jabatan kepala desa kurang lebih selama 6 bulan," ungkap Jaksa Wawan.  Meski Puput Tantriana Sari belum menerbitkan peraturan bupati tentang penundaan Pilkades, namun pada 2 Agustus 2021, Puput melalui Suparwiyono meminta kepada Edy Suryanto untuk mengamankan kebijakan Puput tersebut. Selain itu, Puput juga menyampaikan agar usulan Pj. Kades diseleksi dan mendapat persetujuan (ACC) dari Hasan Aminuddin meskipun tidak memiliki kewenangan dan kapasitas memberi persetujuan.  "Adapun untuk dapat diusulkan menduduki jabatan sebagai Pj. Kades harus memenuhi persyaratan antara lain Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak menduduki jabatan struktural, bukan tenaga kesehatan dan bukan tenaga kependidikan (guru) serta memberikan imbalan kepada Puput melalui Hasan Amimuddin," beber Jaksa Wawan.  Menindaklanjuti hal tersebut, Edy Suryanto menyampaikan kepada para camat di lingkungan Pemkab Probolinggo diantaranya yakni, Doddy Kurniawan selaku Camat Kerajengan dan Muhammad Ridwan selaku Camat Paiton. Usulan Pj. Kades terlebih dahulu harus mendapat persetujuan (ACC) Hasan Aminuddin.  "Apabila tidak mendapat persetujuan dari Hasan Aminuddin, maka Dinas PMD tidak akan memproses usulan tersebut, disamping itu, calon Pj. Kades juga harus menyiapkan uang untuk diberikan kepada Puput melalui Hasan Aminuddin yang pelaksanaannya dikumpulkan kepada masing-masing camat sebagai kepanjangan tangan dari Puput," papar Jaksa Wawan.  Hasilnya, ada 18 nama ASN yang diajukan oleh keduanya untuk menjadi pejabat kades. Masing-masing diminta untuk menyerahkan uang sebesar Rp 20 juta dan hasil pengelolaan tanah bengkok sebagai fee kepada Puput dan Hasan.  Mereka yang diduga memberikan uang untuk menjadi pejabat kades di antaranya Sumarto, Ali Wafa, Mawardi, Mashudi, Maliha, Mohammad Bambang, Masruhen, Abdul Wafi, Kho'im, Akhmad Saifullah, Jaelani, Uhar, Nurul Hadi, Nurul Huda, Hasan, Sahir, Sugito dan Samsudin.  Puput dan Hasan didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Didakwa Terima Suap Rp 360 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/antarafoto-kpk-tahan-bupati-probolinggo-310821-hma-1-1.jpg" alt="Puput Tantriana dan Suaminya Tersangka Kasus Suap" width="100%">
<figcaption>Puput Tantriana dan Suaminya Tersangka Kasus Suap</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati nonaktif Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suamianya, Hasan Aminuddin akan menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Surabaya, Selasa (25/1). Kedua terdakwa, Puput Tantriana Sari dan Hasan Aminuddin mengikuti persidangan secara daring dari Gedung ACLC KPK.  "Puput dan Hasan online dari Gedung KPK C1. Sementara JPU (Jaksa Penuntut Umum) hadir di Pengadilan," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri kepada JawaPos.com, Selasa (25/1).  Dalam perkaranya, Puput dan Hasan Aminuddin yang merupakan Anggota DPR RI Fraksi Nasdem menyandang status tersangka KPK bersama 18 orang lainnya dalam kasus dugaan suap terkait seleksi atau jual beli jabatan penjabat kepala desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021. Mereka terjerat setelah tertangkap tangan KPK, pada Senin 30 Agustus 2021.  KPK menduga, total tarif untuk menjadi kepala desa di pemerintahan Kabupaten Probolinggilo sebesar Rp 25 juta perorangan. Adapun tarif untuk menjadi Pejabat Kepala Desa sebesar Rp 20 juta, ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp 5 juta/hektare.  Puput dan Hasan terjerat sebagai penerima suap bersama Camat Krejengan, Doddy Kurniawan dan Camat Paiton, Muhamad Ridwan. Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.  Sementara 18 orang lainnya, ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap yakni Pejabat Kades Karangren, Sumarto. Kemudian, Ali Wafa, Mawardi, Mashudi, Maliha, Mohammad Bambang, dan Masruhen.  Lalu Abdul Wafi, Kho’im, Ahkmad Saifullah, Jaelani, serta Uhar. Terakhir, Nurul Hadi, Nuruh Huda, Hasan, Sahir, Sugito, dan Samsuddin.  Mereka dijerat melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.  Dalam kasus ini, Puput dan Hasan akan didakwa melanggar Pasal 12 huruf a UU Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Bupati Probolinggo dan Suami Ikuti Sidang Kasus Suap Jual-Beli Jabatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/OTT-Bupati-Probolinggo-Puput-Tantriana-Sari-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminudin saat dihadirkan pada jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (31/8/2021). KPK menetapkan Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari bersama suaminya, Hasan Aminuddin sebagai tersangka ka" width="100%">
<figcaption>Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminudin saat dihadirkan pada jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (31/8/2021). KPK menetapkan Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari bersama suaminya, Hasan Aminuddin sebagai tersangka ka</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara suap terdakwa Bupati nonaktif Probolinggo, Puput Tantriana Sari ke Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Langkah ini dilakukan setelah seluruh berkas dinyatakan lengkap oleh tim penyidik KPK.  "Hari ini tim jaksa telah selesai melimpahkan berkas perkara terdakwa Puput Tantriana Sari dkk ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (14/1).  Perkara ini juga turut menjerat suami Puput, yakni Hasan Aminuddin. Hasan merupakan Anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem.  Setelah kedua surat dakwaan diserahkan ke Pengadilan Negeri Surabaya, penahanan terhadap Puput dan Hasan sepenuhnya menjadi kewenangan pengadilan.  "Tim jaksa masih akan menunggu penetapan penunjukkan majelis hakim dan penetapan hari sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan," tegas Ali.  Puput dan Hasan menyandang status tersangka bersama 18 orang lainnya dalam kasus dugaan suap terkait seleksi atau jual beli jabatan penjabat kepala desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021.  KPK menyebut, total tarif untuk menjadi kepala desa di pemerintahan Kabupaten Probolinggilo sebesar Rp 25 juta perorangan. Adapun tarif untuk menjadi Pejabat Kepala Desa sebesar Rp 20 juta, ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp 5 juta/hektar.  Puput dan Hasan ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama Camat Krejengan, Doddy Kurniawan dan Camat Paiton, Muhamad Ridwan. Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Sementara 18 orang lainnya, ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap, yakni Pejabat Kades Karangren, Sumarto. Kemudian, Ali Wafa, Mawardi, Mashudi, Maliha, Mohammad Bambang, Masruhen, Abdul Wafi, Kho’im, Ahkmad Saifullah, Jaelani, Uhar, Nurul Hadi, Nuruh Huda, Hasan, Sahir, Sugito, dan Samsuddin. Mereka dijerat melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Dalam kasus ini, Puput dan Hasan akan didakwa melanggar Pasal 12 huruf a UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP atau Pasal 11 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suaminya Segera Duduk di Meja Hijau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/DSC07407_1611151284802.jpg" alt="Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara" width="100%">
<figcaption>Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa tujuh saksi dalam kasus dugaan suap jual beli jabatan kepala desa, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari. Mereka didalami terkait penerimaan uang kepada Puput dan suaminya Hasan Aminuddin yang merupakan anggota DPR RI Fraksi Nasdem.  Tujuh saksi yang diperiksa yakni, Edy Suryanto, Kadis Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Probolinggo; Ponirin, Camat; Puja Camat Besuk; Rachmad Hidayanto, Camat Pajarakan; Imam Syafii, Camat Banyuanyar; Heri Sulistyanto, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Probolinggo dan Zulfikar Imawan Hir, Wiraswasta.  "Seluruh saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan penerimaan sejumlah uang oleh tersangka PTS dan tersangka HA melalui beberapa pihak terkait dengan pengangkatan Penjabat Kepala Desa dan juga mutasi jabatan di Pemerintah Kabupaten Probolinggo," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (22/10).  Puput dan Hasan terlebih dulu terjerat dalam perkara dugaan suap jual beli jabatan di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. KPK juga menetapkan 20 orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait seleksi atau jual beli jabatan penjabat kepala desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo tahun 2021. KPK menyebut, total tarif untuk menjadi kepala desa di pemerintahan Kabupaten Probolinggilo sebesar Rp 25 juta perorangan.  Adapun tarif untuk menjadi Pejabat Kepala Desa sebesar Rp 20 juta, ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp 5 juta/hektar.  Puput dan Hasan ditetapkan sebagai tersangka penerima suap bersama Camat Krejengan, Doddy Kurniawan dan Camat Paiton, Muhamad Ridwan. Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Sementara 18 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap, yakni Pejabat Kades Karangren, Sumarto. Kemudian, Ali Wafa, Mawardi, Mashudi, Maliha, Mohammad Bambang, Masruhen, Abdul Wafi, Kho’im, Ahkmad Saifullah, Jaelani, Uhar, Nurul Hadi, Nuruh Huda, Hasan, Sahir, Sugito, dan Samsuddin. Mereka dijerat melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Belakangan ini, Puput dan Hasan kembali terjerat terkait dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dugaan TPPU dan penerimaan gratifikasi yang menjerat Puput Tantriana Sari dan suaminya, Hasan Aminuddin setelah ditemukannya alat bukti yang cukup.

Jual Beli Jabatan Kades, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Probolinggo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/WhatsApp-Image-2021-09-02-at-15.38.42.jpg" alt="KPK periksa saksi kasus suap seleksi jabatan di lingkungan Pemkab Probolinggo. Humas KPK/Antara" width="100%">
<figcaption>KPK periksa saksi kasus suap seleksi jabatan di lingkungan Pemkab Probolinggo. Humas KPK/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan adanya pemberian sejumlah uang untuk mendaftar sebagai penjabat kepala desa di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo, Jawa Timur. KPK pada Selasa (21/9), memeriksa empat saksi untuk tersangka Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari (PTS) dan kawan-kawan dalam penyidikan kasus dugaan korupsi terkait seleksi jabatan di lingkungan Pemkab Probolinggo Tahun 2021. Pemeriksaan dilakukan di Kantor Bupati Probolinggo.  ”Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan adanya pemberian sejumlah uang bagi para ASN yang akan mendaftar untuk jabatan penjabat kepala desa di Kabupaten Probolinggo,” ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Rabu (22/9).  Empat saksi, yakni Sekda Kabupaten Probolinggo Soeparwiyono, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Probolinggo Hudan Syarifuddin, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Probolinggo Edy Suryanto, dan Pitra Jaya Kusuma sebagai ajudan Anggota DPR Hasan Aminuddin. Terhadap empat saksi tersebut juga dikonfirmasi mengenai usul hingga pelantikan menjadi penjabat kepala desa tersebut harus mendapat persetujuan berupa paraf dari tersangka Hasan Aminuddin (HA) sebagai representasi dari tersangka Puput Tantriana Sari.  KPK total menetapkan 22 orang sebagai tersangka kasus tersebut. Sebagai penerima, yaitu Puput Tantriana Sari, Hasan Aminuddin yang merupakan suami Puput dan juga pernah menjabat sebagai Bupati Probolinggo, Doddy Kurniawan (DK) selaku Aparatur Sipil Negara (ASN)/Camat Krejengan, Kabupaten Probolinggo, dan Muhammad Ridwan (MR) selaku ASN/Camat Paiton, Kabupaten Probolinggo. Sebanyak 18 orang sebagai pemberi suap merupakan ASN Pemkab Probolinggo.  Sebagai penerima, empat orang tersebut disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan sebagai pemberi, 18 orang disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan, pemilihan kepala desa serentak tahap II di wilayah Kabupaten Probolinggo yang awalnya diagendakan pada 27 Desember mengalami pengunduran jadwal. Adapun terhitung 9 September terdapat 252 kepala desa dari 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang selesai menjabat.  Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa tersebut akan diisi penjabat kepala desa yang berasal dari para ASN di Pemkab Probolinggo dan untuk pengusulannya dilakukan melalui camat. KPK menyebut ada persyaratan khusus di mana usul nama para penjabat kepala desa harus mendapatkan persetujuan Hasan yang juga suami Puput dalam bentuk paraf pada nota dinas pengusulan nama sebagai representasi dari Puput dan para calon penjabat kepala desa juga diwajibkan memberikan dan menyetorkan sejumlah uang.  Adapun tarif untuk menjadi penjabat kepala desa di Kabupaten Probolinggo sebesar Rp 20 juta per orang ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp 5 juta per hektare.

KPK Dalami Pemberian Uang Daftar Penjabat Kades di Pemkab Probolinggo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bupati probolinggo

Berita Terkini