<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/09/Konpres-Bupati-Ponorogo-Sugiri-Sancoko-Dery-Ridwansah-2JPG-3160171466.jpg" alt="Tersangka selaku Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ponorogo Agus Pramono berjalan dihadirkan dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (9/11/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Tersangka selaku Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Ponorogo Agus Pramono berjalan dihadirkan dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (9/11/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Sugiri Sancoko, Bupati Ponorogo periode 2021-2025 (dan baru saja terpilih kembali 2025-2030), kini menjadi sorotan nasional setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkapnya dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat malam, 7 November 2025. "Penangkapan Sugiri terkait dugaan kasus &ldquo;mutasi dan promosi jabatan&rdquo; aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Ponorogo," ungkap Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. Empat orang akhirnya diumumkan sebagai tersangka: Sugiri sendiri, Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Pramono, Direktur RSUD dr. Harjono Ponorogo Yunus Mahatma, dan seorang pengusaha swasta. OTT dilakukan di saat Sugiri baru saja melantik 138 pejabat administrator dan pengawas ASN, mutasi massal yang kemudian menjadi bagian dari penyelidikan KPK. Penyidikan KPK itu tidak hanya fokus pada dugaan jual-beli jabatan, tetapi juga pada proyek besar dan pengadaan di Kabupaten Ponorogo. OTT KPK tersebut pun akhirnya menguak sejumlah kontroversi di balik peran Sugiri Sancoko. Berikut beberapa kontroversi yang melingkupinya: <ol> <li>Kontroversi Museum Reog</li> </ol> Salah satu proyek yang disoroti adalah Monumen Reog dan Museum Peradaban (MRMP) di Ponorogo, proyek yang sejak awal dipromosikan sebagai ikon budaya dan pariwisata. Setelah Sugiri jadi tersangka, KPK membuka penyelidikan mendalam pada proyek ini. &nbsp; Dugaan penerimaan &ldquo;uang haram&rdquo; atau gratifikasi dari proyek ini mencuat setelah KPK memeriksa sekitar 80 saksi dalam sepekan terakhir. Tim penyidik juga telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi, termasuk kantor pemerintahan, rumah dinas, dan lokasi swasta terkait proyek, untuk menyita dokumen dan barang bukti . <ol start="2"> <li>LHKPN </li> </ol> Kemudian, menjelang OTT, data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan Sugiri pada 14 Maret 2024 menunjukkan total kekayaan mencapai sekitar Rp 6,19 miliar, terutama dari aset tanah dan bangunan tersebar di beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur dan Jawa Tengah. &nbsp; Kekayaan ini, dibanding dengan dugaan suap dan gratifikasi terkait jabatan serta proyek, hal itu memicu pertanyaan publik: apakah aliran dana dari proyek pemerintahan ikut memperbesar kekayaannya secara signifikan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/016931689/dari-penyelidikan-80-saksi-kpk-ungkap-3-kasus-yang-menjerat-bupati-ponorogo-sugiri-sancoko">Dari Penyelidikan 80 Saksi, KPK Ungkap 3 Kasus yang Menjerat Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko</a>&nbsp; <ol start="3"> <li>Mutasi 138 ASN di Pemkab Ponorogo</li> </ol> Kemudian, pasca OTT, Pemkab Ponorogo menyatakan akan meninjau ulang mutasi 138 ASN yang baru saja dilakukan. Hal ini karena rotasi jabatan dinilai terjadi bersamaan dengan dugaan suap/promosi jabatan. Publik dan pemerhati birokrasi menyoroti praktik jual-beli jabatan sebagai ancaman bagi profesionalisme ASN dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah. (*) &nbsp; &nbsp; <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: 142px; top: 524.547px;">&nbsp;</div>

Sugiri Sancoko, Bupati Ponorogo, kini menjadi sorotan nasional setelah KPK menangkapnya dalam OTT. Berikut ini kontroversinya

Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko yang Kini Jadi Tersangka KPK dan Berbagai Kontroversi yang Melingkupinya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/05/Gubernur-Riau-Abdul-Wahid-Dery-Ridwansah-2JPG-3944802386.jpg" alt="Tersangka UPT Jalan dan Jembatan di Dinas PUPR Riau, Gubernur Riau Abdul Wahid munuju mobil tahanan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/11/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Tersangka UPT Jalan dan Jembatan di Dinas PUPR Riau, Gubernur Riau Abdul Wahid munuju mobil tahanan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (5/11/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gencar melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dalam sepekan terakhir. Operasi senyap itu menyasar dua kepala daerah tingkat satu dan tingkat dua. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto sebanyak 51 persen perkara korupsi yang ditangani lembaga antirasuah itu berasal dari pejabat daerah, baik eksekutif maupun legislatif. terbaru, KPK menangani kasus rasuah yang melibatkan Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid. &ldquo;Sebanyak 51 persen perkara korupsi yang ditangani berasal dari lingkungan pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif,&rdquo; kata Fitroh di hadapan 25 wali kota dan bupati peserta kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Gelombang II Tahun 2025, bertema 'Penguatan Integritas untuk Mengikis Perilaku Koruptif dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah' di Gedung Trigatra, Lemhannas, Jakarta, Rabu (5/11). Fitroh menjelaskan, dari 1.666 perkara yang telah ditangani KPK, 854 di antaranya melibatkan pejabat daerah. Menurutnya, fenomena tersebut tak lepas dari tingginya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah yang memicu praktik transaksional. &ldquo;Para kandidat sering terjebak dalam lingkaran pemodal yang kemudian menuntut imbal balik berupa proyek. Inilah akar dari banyak kasus korupsi di daerah,&rdquo; tegasnya. Berikut daftar dua OTT KPK dalam sepekan terakhir <h3>1. OTT Gubernur Riau</h3> Tim penindakan KPK melakukan OTT terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid, pada Senin (3/11). Abdul Wahid diamankan di Provinsi Riau bersama sembilan orang lainnya. Dalam OTT itu, KPK menetapkan Gubernur Riau Abdul Wahid sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan/penerimaan hadiah atau janji di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau Tahun Anggaran 2025. Selain Abdul Wahid, KPK juga menjerat Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) M. Arief Setiawan, serta Tenaga Ahli Gubernur Riau, Dani M. Nursalam yang merupakan kader PKB sebagai tersangka. KPK menduga Abdul Wahid mendapat uang Rp 7 miliar dari program pembangunan jalan dan jembatan yang mengalami lonjakan signifikan sebesar 147 persen, dari Rp 71,6 miliar menjadi Rp 177,4 miliar. Program itu dijalankan oleh Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau. Uang tersebut diduga dikumpulkan secara bertahap dari beberapa unit kerja di lingkungan Dinas PUPR-PKPP. Abdul Wahid juga menggunakan tekanan jabatan untuk memastikan permintaan tersebut dipenuhi. Mereka disangkakan melanggar Pasal 12e dan/atau pasal 12f dan/atau pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. <h3>2. OTT Bupati Ponorogo</h3> Tak berlangsung lama, KPK kembali melakukan OTT terhadap kepala daerah. Kali ini, KPK melakukan operasi senyap tehadap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, pada Jumat (7/11). KPK mengamankan 13 orang dalam operasi senyap itu, tetapi hanya tujuh pihak yang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Sabtu (8/11). Mereka yang dibawa ke markas KPK, di antaranya Bupati Ponorogo, Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo, Direktur Utama (Dirut) RSUD, Kepala Bidang Mutasi Kesekretariatan Daerah, serta tiga pihak swasta. "Pihak-pihak yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan tersebut akan dilakukan pemeriksaan lanjutan secara intensif," ucap juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Sabtu (8/11). KPK menyebut, OTT terhadap Bupati Ponorogo diduga berkaitan dengan mutasi dan promosi jabatan. Meski demikian, KPK belum menjelaskan secara rinci konstruksi perkara dan identitas yang diamankan dalam operasi senyap tersebut. KPK memiliki waktu 1x24 jam dalam menentukan status hukum yang diamankan. Lembaga antirasuah akan mengumumkannya ke publik dalam konferensi pers. &nbsp;

KPK melakukan OTT terhadap Gubernur Riau dan Bupati Ponorogo, dua kepala daerah terlibat kasus korupsi.

Dalam Sepekan KPK OTT Dua Kepala Daerah, Gubernur Riau Abdul Wahid dan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/08/IMG_2845JPG-1632770960.jpg" alt="Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dan enam orang lainnya menjalani pemeriksaan usai terjaring OTT KPK, Jakarta, Sabtu (8/11/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dan enam orang lainnya menjalani pemeriksaan usai terjaring OTT KPK, Jakarta, Sabtu (8/11/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan uang tunai dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menyasar Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, pada Jumat (7/11). Dalam OTT itu, KPK mengamankan sebanyak 13 orang di wilayah Kabupaten Ponorogo. "Selain mengamankan sejumlah 13 orang dalam giat tangkap tangan di Ponorogo, Tim juga mengamankan sejumlah uang tunai dalam bentuk mata uang rupiah," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Sabtu (8/11). Meski mengamankan 13 orang dalam OTT di Kabupaten Ponorogo, KPK hanya membawa tujuh orang ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada hari ini. Mereka yang dibawa ke markas lembaga antirasuah di antaranya Bupati Ponorogo, Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo, Direktur Utama (Dirut) RSUD, Kepala Bidang Mutasi Kesekretariatan Daerah, serta tiga pihak swasta. Saat ini, ketujuh pihak yang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK, tengah dalam pemeriksaan intensif. Pemeriksaan itu penting, sebelum KPK menentukan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan. "Selanjutnya pihak-pihak yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan tersebut akan dilakukan pemeriksaan lanjutan secara intensif," ujar Budi. KPK menyebut, OTT terhadap Bupati Ponorogo diduga berkaitan dengan mutasi dan promosi jabatan. Meski demikian, KPK belum menjelaskan secara rinci konstruksi perkara dan identitas yang diamankan dalam operasi senyap tersebut. KPK memiliki waktu 1x24 jam dalam menentukan status hukum yang diamankan. Lembaga antirasuah akan mengumumkannya ke publik dalam konferensi pers.

KPK amankan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dan 13 orang lainnya dalam OTT, uang tunai masih dihitung, investigasi berlanjut.

KPK Amankan Uang Tunai Dalam OTT Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/08/7lB8gcwGXJQdGj4FndUwygkYTssz4A9aXMpwE7wc-2673169685.jpg" alt="Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (8/11). (Dery Ridwansah/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (8/11). (Dery Ridwansah/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko telah tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Sabtu (8/11), sekitar pukul 08.10 WIB. Sugiri Sancoko yang terlihat mengenakan pakaian serba hitam dan masker memilih bungkam saat memasuki markas lembaga antirasuah. Selain Bupati Ponorogo, tim penindakan KPK turut membawa sejumlah pejabat lain di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Ponorogo. Mereka di antaranya Sekretaris Daerah (Sekda) Ponorogo, Direktur Utama (Dirut) RSUD, Kepala Bidang Mutasi Kesekretariatan Daerah, serta tiga pihak swasta. "Pihak-pihak yang diamankan dan dibawa ke Jakarta pagi ini yaitu Bupati, Sekda, Dirut RSUD, Kabid Mutasi Setda, dan tiga pihak swasta. Salah satunya adik Bupati," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Sabtu (8/11). Mereka akan kembali menjalani pemeriksaan intensif KPK untuk menentukan status hukum, setelah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Ponorogo, Jawa Timur, pada Jumat (7/11) kemarin. Seluruhnya, KPK mengamankan total 13 orang saat OTT di Ponorogo, namun hanya tujuh orang yang dibawa ke markas KPK. "Tujuh orang diantaranya pagi ini dibawa ke Jakarta," ujar Budi. KPK menyebut, OTT terhadap Bupati Ponorogo diduga berkaitan dengan mutasi dan promosi jabatan. Meski demikian, KPK belum menjelaskan secara rinci konstruksi perkara dan identitas yang diamankan dalam operasi senyap tersebut. KPK memiliki waktu 1x24 jam dalam menentukan status hukum yang diamankan. Lembaga antirasuah akan mengumumkannya ke publik dalam konferensi pers.

Bupati Ponorogo dan beberapa pejabat dibawa ke KPK setelah terjaring OTT, status hukum mereka akan ditentukan dalam 24 jam.

 Tak Hanya Bupati Ponorogo, Sekda hingga Dirut RSUD Turut Dibawa ke Gedung KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/07/Screenshot_2025-11-07-22-17-04-044_comandroidchrome-edit-293604074.jpg" alt="Dua mobil berpelat luar kota terparkir di halaman depan rumah dinas Bupati Ponorogo. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Dua mobil berpelat luar kota terparkir di halaman depan rumah dinas Bupati Ponorogo. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Suasana rumah dinas Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, menjadi sorotan publik pasca operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Jumat (7/11). Terbaru, dua mobil berpelat luar kota terlihat terparkir di halaman depan rumah dinas tersebut.&nbsp; Mengutip Radar Madiun (Jawa Pos Group) kendaraan yang dimaksud yakni satu unit Toyota Innova berpelat AD 1167 HU dan satu unit SUV berpelat DP 1358 OP. Kehadiran kedua mobil itu menarik perhatian warga sekitar lantaran bukan kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo, yang umumnya menggunakan pelat nomor AE.&nbsp; Hingga kini, belum diketahui siapa pemilik mobil-mobil tersebut dan sejak kapan kendaraan itu terparkir di lokasi. Kemunculan mobil berpelat luar daerah ini pun memunculkan spekulasi publik. Beberapa pihak menduga kendaraan tersebut milik tim dari KPK atau pihak lain yang tengah melakukan penyelidikan lanjutan terkait dugaan kasus korupsi promosi jabatan yang menyasar Sugiri Sancoko. Sebelumnya, KPK melakukan OTT terhadap Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, pada Jumat (7/11). Sugiri Sancoko diamankan bersama pihak lainnya di wilayah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo. "Salah satu pihak yang diamankan Bupati Ponorogo," ucap juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (7/11). Sementara, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyatakan bahwa OTT yang menyasar Sugiri Sancoko berkaitan dengan mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. "Mutasi dan promosi jabatan," pungkas Fitroh. (*)

Pasca OTT Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, dua mobil berpelat AD dan DP tiba-tiba muncul di rumah dinasnya. Warga curiga, benarkah milik tim

Dua Mobil Misterius Berpelat Luar Daerah Muncul di Rumah Dinas Bupati Ponorogo Usai OTT KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/07/knSirgZr3uQyuJVVCB9vAlCLssC02Uwob2PHa25v-2209305247.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyebut ada 854 kasus korupsi di KPK yang melibatkan pejabat daerah. (KPK)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyebut ada 854 kasus korupsi di KPK yang melibatkan pejabat daerah. (KPK)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Ponorogo, Jawa Timur, Sugiri Sancoko, pada Jumat (7/11). Orang nomor satu di Kabupaten Ponorogo itu saat ini telah diamankan dan tengah dalam pemeriksaan. "Benar (Bupati Ponorogo diamankan)," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto dikonfirmasi, Jumat (7/11). Fitroh menyebut OTT KPK yang menyasar Sugiri Sancoko itu diduga berkaitan dengan mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. "Mutasi dan promosi jabatan," ujarnya. Terpisah, juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa pihaknya mengamankan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dalam operasi senyap di wilayah Ponorogo, Jatim. "Salah satu pihak yang diamankan Bupati Ponorogo," tegasnya. KPK belum membeberkan siapa saja, selain Bupati Ponorogo yang diamankan dalam operasi senyap tersebut. Saat ini, tim penindakan KPK masih melakukan penindakan di wilayah Ponorogo. "Saat ini tim masih di lapangan," imbuhnya. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan.

KPK tangkap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, diduga terlibat korupsi promosi jabatan, investigasi masih berlanjut.

OTT KPK Terhadap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Terkait Dugaan Korupsi Promosi Jabatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/1502-polda-sugiri1.jpg" alt="Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko di Mapolda Jatim, Selasa (15/2). Antara" width="100%">
<figcaption>Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko di Mapolda Jatim, Selasa (15/2). Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur (Jatim), pada Jumat (7/11). Operasi senyap itu dikabarkan menyasar kepala daerah di Ponorogo. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan bahwa KPK menangkap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko. "Benar," kata Fitroh dikonfirmasi, Jumat (7/11). Ia memastikan, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko saat ini telah diamankan dan tengah dalam pemeriksaan intensif. "Benar (Bupati Ponorogo sudah diamankan)," singkat Fitroh. Namun, KPK masih belum membeberkan terkait kasus apa yang menyasar tangkap tangan terhadap Bupati Ponorogo tersebut. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan. &nbsp; &nbsp;

KPK tangkap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dalam OTT, saat ini dalam pemeriksaan intensif, status hukum belum ditentukan.

KPK OTT Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko

bupati ponorogo sugiri sancoko

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bupati ponorogo sugiri sancoko

Berita Terkini