<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/01/Warga-Pati-Demo-di-KPK-668794693.jpg" alt="Ratusan warga Pati menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, menuntut penetapan tersangka terhadap Sudewo.(Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ratusan warga Pati menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, menuntut penetapan tersangka terhadap Sudewo.(Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan proses penyidikan terhadap Bupati Pati Sudewo dalam dugaan kasus korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih terus berjalan. Pernyataan ini disampaikan saat ratusan warga Pati menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, menuntut penetapan tersangka terhadap Sudewo. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memastikan penyidikan kasus tersebut tidak berhenti dan lembaga antirasuah tetap bekerja secara profesional. KPK memastikan, pengusutan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Sudewo tidak berhenti. &ldquo;Berikutnya perlu kami sampaikan juga terkait dengan salah satu poin yang menjadi concern masyarakat Pati terkait penanganan perkara yang menyangkut saudara SDW, kami sampaikan dan kami pastikan kepada bapak ibu seluruh rekan-rekan masyarakat Pati bahwa penyidikan perkara tersebut masih berproses, jadi kami pastikan penyidikan perkara itu tidak berhenti,&rdquo; kata Budi saat menemui massa aksi di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (1/9). Budi memastikan, KPK membuka ruang partisipasi publik dalam proses hukum ini. Ia menegaskan, masyarakat dapat menyampaikan informasi tambahan yang bisa memperkaya penyidikan KPK.&nbsp; &ldquo;Kepada bapak ibu dan teman-teman sekalian masyarakat Pati, jika ada informasi tambahan yang kiranya dapat menjadi pengayaan bagi KPK dalam penanganan perkara tersebut tentu kami terbuka, kami sangat terbuka menerima saran dan masukan yang dapat mendukung penanganan perkara tersebut,&rdquo; ucapnya. Menurut Budi, prinsip kehati-hatian menjadi kunci dalam setiap proses hukum, khususnya terkait dengan pengumpulan bukti maupun pendalaman perkara.&nbsp; &ldquo;Dalam proses penyidikan perkara tersebut tentu butuh kecermatan dalam melakukan pendalaman maupun pengumpulan barang bukti, sehingga kami ingin memastikan bahwa seluruh proses penegakan hukum dalam perkara itu dilakukan secara profesional dan taat terhadap asas-asas hukum,&rdquo; tegasnya. Lebih lanjut, KPK mengapresiasi kehadiran warga Pati yang datang langsung ke Gedung Merah Putih. Budi berpesan agar warga menjaga ketertiban dalam menyampaikan aspirasi.&nbsp; &ldquo;Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada masyarakat Pati, baik yang berkesempatan datang langsung di Gedung KPK Merah Putih maupun masyarakat Pati lainnya yang dalam kesempatan kali ini belum bisa bergabung bersama rekan-rekan di pelataran Gedung Merah Putih ini,&rdquo; ujar Budi. Sebelumnya, ratusan warga asal Kabupaten Pati melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (1/9). Mereka menuntut lembaga antirasuah itu segera menetapkan Bupati Pati, Sudewo, sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi yang menyeret namanya. Koordinator Lapangan aksi warga Pati, Supriyono alias Boto, menyebut kedatangannya sebagai bentuk kekecewaan atas lambannya KPK mengusut kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pati Sudewo.&nbsp; &ldquo;Karena kemarin ke KPK kita sudah bersurat ke KPK. Terkait kasus Bapak Bupati Sudewo itu sinyal pertama, kita sudah memberi surat kok masih tidak ditindaklanjuti. Ya akhirnya kita kesini geruduk ke KPK. Karena apa? Karena Bapak Bupati Sudewo itu sudah layak ditetapkan sebagai tersangka,&rdquo; tutur Supriyono di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Supriyono menjelaskan, ada sejumlah bukti kuat yang sudah seharusnya menjadi landasan KPK untuk menaikkan status hukum Bupati Pati Sudewo. Bahkan, KPK sendiri telah memeriksa Sudewo sebagai saksi kasus dugaan korupsi proyek rel kereta api pada Direktorat Jenderal Perkeretapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub). &ldquo;KPK telah menyita uang Rp 3 miliar di rumah pribadi Bapak Sudewo,&rdquo; urainya. Bupati Pati Sudewo sendiri telah menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan pembangunan jalur kereta api di wilayah Jawa Tengah/Solo Balapan pada lingkungan DJKA Kemenhub. Sudewo mengaku telah memberikan keterangan kepada penyidik KPK. Sudewo menjalani pemeriksaan kurang lebih selama 6,5 jam, terhitung sejak 09.42 WIB hingga pukul 16.29 WIB. Sudewo terlihat mengenakan batik lengan panjang berwarna coklat saat menjalani rangkaian pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. &ldquo;Saya dipanggil, dimintai keterangan sebagai saksi, semua pertanyaan saya jawab sejujurnya dan apa adanya,&rdquo; ujar Sudewo usai menjalani pemeriksaan, Rabu (27/8). Politikus Partai Gerindra itu menjalani pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai Anggota Komisi V DPR RI. Ia mengakui, dirinya didalami aliran uang dalam kasus dugaan korupsi proyek rel kereta api. Pasalnya, diduga Sudewo menerima aliran uang sebesar Rp 3 miliar. Ia mengklaim, uang itu merupakan pendapatan selama dirinya berkiprah sebagai anggota dewan di Parlemen. &ldquo;Kalau soal uang, itu juga ditanyakan dan itu sudah dijelaskan dalam pemeriksaan kira-kira dua tahun yang lalu, bahwa itu adalah uang pendapatan dari DPR RI, semua rinci, ada pemasukan, pendapatan, ada pengurangan,&rdquo; tuturnya. Lebih lanjut, Sudewo mengklaim tidak begitu ingat berapa banyak pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK terhadap dirinya. &ldquo;Pertanyaannya tidak, gini aja ya, berapa jumlah pertanyaannya, enggak ingat,&rdquo; pungkasnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan proses penyidikan terhadap Bupati Pati Sudewo dalam dugaan kasus korupsi terus berjalan

Didemo Ratusan Warga Pati, KPK Tegaskan Penyidikan Sudewo di Kasus Dugaan Korupsi DJKA Penuh Kecermatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/27/JKT_Bupati-Kabupaten-Pati-Diperiksa-KPK-Selama-65-Jam_SALMAN-TOYIBI_-5JPG-1712703854.jpg" alt="Bupati Pati, Jawa Tengah Sudewo usai memenuhi panggilan KPK, Jakarta Rabu (27/8/2025). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Bupati Pati, Jawa Tengah Sudewo usai memenuhi panggilan KPK, Jakarta Rabu (27/8/2025). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Bupati Pati Sudewo secara tegas enggan mengundurkan diri dari jabatan orang nomor satu di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah (Jateng). Desakan mundur itu sempat bergema di Kabupaten Pati, setelah dirinya menetapkan kenaikan PBB P2 sebesar 250 persen. Politikus Partai Gerindra itu menyatakan dirinya akan tetap konsisten menjadi kepala daerah di Kabupaten Pati. "Saya akan istiqomah, akan amanah untuk membangun Kabupaten Pati untuk sebaik-baiknya," kata Sudewo usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (27/8). Sudewo yang menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pembangunan jalur kereta api pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) itu meminta warga Pati untuk bersama-sama kompak membangun Kabupaten Pati. "Saya mendukung masyarakat untuk tetap solid," tegasnya. Sementara, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pun telah mengimbau Bupati Pati, Sudewo, tetap harus menjalankan tugas pemerintahan seperti biasa meski tengah menghadapi isu pemakzulan. Tito menekankan, proses politik tersebut memiliki mekanisme yang jelas, sesuai peraturan perundang-undangan sehingga tidak boleh mengganggu jalannya roda pemerintahan daerah. "Saya sampaikan bahwa pemerintahan tetap berjalan, sesuai aturan undang-undang, bupati kan tetap bisa berjalan," ucap Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/8). Tito menjelaskan, meski DPRD memiliki hak untuk mengajukan pemakzulan, pemerintahan tetap harus berjalan normal, sampai ada putusan final dari Mahkamah Agung (MA).&nbsp; Tito menjelaskan, meski DPRD memiliki hak untuk mengajukan pemakzulan, pemerintahan tetap harus berjalan normal, sampai ada putusan final dari Mahkamah Agung (MA).&nbsp; Ia mencontohkan kasus serupa pernah terjadi di Jember, Jawa Timur, di mana Bupati tetap menjalankan pemerintahan, meski DPRD setempat mengajukan pemakzulan. "Sama seperti dulu waktu di Jember, Jember juga pernah ada pemakzulan oleh DPRD, tetap berjalan pemerintahnya oleh bupati waktu itu, Jember, dan kemudian dari DPRD-nya mereka memenuhi kuorum, menyampaikannya kemudian kepada Mahkamah Agung, nanti Mahkamah Agung yang menjadi wasitnya,&rdquo; ujar Tito. Sebagaimana diketahui, isu pemakzulan terhadap Bupati Pati disuarakan setelah adanya kenaikan PBB P2 sebesar 250 persen. Kenaikan PBB P2 itu memicu unjuk rasa yang memicu kerusuhan di Kabupaten Pati, pada Rabu (13/8). Di tengah unjuk rasa itu, DPRD Kabupaten Pati menggelar sidang paripurna mendadak dan menyepakati pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk memakzulkan Bupati Pati, Sudewo.&nbsp; Seluruh fraksi, termasuk Partai Gerindra yang merupakan partai pengusung Sudewo, menyatakan setuju. Partai lain seperti PDIP, PPP, PKB, PKS, Demokrat, dan Golkar juga kompak mendukung langkah tersebut.

Bupati Pati Sudewo menolak mundur dari jabatannya meski ada desakan pemakzulan akibat kenaikan PBB P2 yang kontroversial.

Tolak Mundur dari Jabatan Bupati, Sudewo Minta Warga Pati Tetap Kompak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/13/IMG-20250813-WA0075-1505288483.jpg" alt="Massa bentrok dengan aparat saat melakukan aksi di depan Kantor Bupati Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025). (M. Ulin Nuha/ Jawa Pos Radar Kudus)" width="100%">
<figcaption>Massa bentrok dengan aparat saat melakukan aksi di depan Kantor Bupati Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025). (M. Ulin Nuha/ Jawa Pos Radar Kudus)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, dua daerah telah membatalkan rencana kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Tito mengatakan, sebanyak 15 daerah sudah membuat aturan terkait kenaikan pajak tersebut pada 2022, 2023 dan 2024. Sedangkan lima daerah lainnya baru menerapkan aturan tersebut pada 2025.&nbsp; Berdasarkan data tersebut, ia pun mengatakan sebagian besar aturan daerah mengenai kenaikan PBB dan NJOP itu diterbitkan sebelum pemerintahan Presiden Prabowo Subianto resmi menerapkan kebijakan efisiensi anggaran pada awal 2025. Ia mengatakan, dari 20 daerah yang menaikkan besaran PBB dan NJOP tersebut, dua diantaranya sudah membatalkan aturan tersebut. "Dari 20 daerah ini, dua daerah sudah membatalkan, Pati dan Jepara," ujar Tito dikutip dari Antara, Sabtu (16/8). Tito mengatakan, kenaikan PBB dan NJOP memang merupakan kewenangan pemerintah daerah, seperti yang tercantum dalam Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). "Tapi ada klausul, yaitu harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, yang kedua juga harus ada partisipasi dari masyarakat, jadi harus mendengar suara publik juga," ujar dia. Sementara itu, dia membantah bahwa kenaikan PBB hingga ratusan persen di sejumlah daerah sebagai buntut dari efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.&nbsp;Sejumlah daerah, kata dia, telah memberlakukan kenaikan tarif PBB sejak 2022, termasuk lima daerah yang baru mulai memberlakukan kenaikan pajak tersebut pada tahun ini. "Jadi, Perkada (Peraturan Kepala Daerah) dari lima daerah itu dibuat di tahun 2025. Sisanya (15) itu dibuat di tahun 2022, 2023, dan 2024. Artinya, (kenaikan PBB dan NJOP di) 15 daerah tidak ada hubungannya dengan efisiensi yang terjadi," kata Tito. Sebagai informasi, pada Rabu (13/8), puluhan ribu warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, melakukan unjuk rasa menuntut Bupati Pati Sudewo mengundurkan diri dari jabatannya sebagai buntut dari polemik kenaikan PBB Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen. Kebijakan tersebut pada akhirnya dibatalkan dan tarif PBB-P2 akan dikembalikan seperti semula atau sama seperti tahun 2024.

Mendagri Tito Karnavian mengungkap dua daerah batalkan kenaikan PBB dan NJOP, dampak kebijakan pajak bagi masyarakat.

Mendagri Tito Karnavian Sebut Pati dan Jepara Batalkan Kenaikan PBB

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/13/IMG-20250813-WA0075-1505288483.jpg" alt="Massa bentrok dengan aparat saat melakukan aksi di depan Kantor Bupati Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025). (M. Ulin Nuha/ Jawa Pos Radar Kudus)" width="100%">
<figcaption>Massa bentrok dengan aparat saat melakukan aksi di depan Kantor Bupati Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8/2025). (M. Ulin Nuha/ Jawa Pos Radar Kudus)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Demonstrasi besar yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di depan Kantor Bupati Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8), berakhir ricuh. Ribuan massa menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jabatannya, meski ia sudah membatalkan kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga 250 persen. Aksi protes memanas setelah pernyataan Sudewo yang dinilai arogan. Sebelumnya, ia sempat menantang warga dengan mengatakan tidak takut pada demonstrasi.&nbsp; Situasi kian tegang saat aparat dan massa saling lempar botol air mineral, hingga polisi menembakkan gas air mata, padahal massa aksi merupakan warga sipil biasa, tak bersenjata, merupakan unsur petani dan nelayan di Pati. Berikut ini fakta-fakta yang sudah JawaPos.com rangkum dari demo di Pati kemarin: Duduki Gedung DPRD dan Kantor Bupati Sekitar pukul 10.45 WIB, bentrok pecah di gerbang Kantor DPRD Pati. Massa yang mendesak Sudewo keluar untuk menemui mereka mulai melempari gedung dewan dengan benda tumpul dan botol. Aparat membalas dengan semprotan meriam air. Kericuhan membuat massa berhasil menerobos ke dalam gedung. Beberapa fasilitas rusak, pot tanaman dipecahkan, dan tanah berserakan di lantai. Sudewo Dilempari Botol dan Sandal Sekitar pukul 12.16 WIB, Sudewo muncul di hadapan massa sambil berdiri di atas kendaraan polisi. Ia menyampaikan permintaan maaf dan janji untuk bekerja lebih baik.&nbsp; Namun, suasana kembali memanas. Sudewo dilempari botol air mineral dan sandal hingga terpaksa kembali masuk ke kantor dengan perlindungan ajudan. DPRD Bentuk Pansus Pemakzulan Kericuhan ini berujung pada langkah politik. DPRD Pati sepakat membentuk panitia khusus (pansus) untuk memproses pemakzulan Sudewo.&nbsp; Beberapa fraksi, termasuk PKS, Demokrat, Gerindra, dan PKB, menilai Bupati melanggar sumpah jabatan, tidak berpihak pada rakyat, serta menimbulkan kegaduhan melalui kebijakan PBB meski sudah dibatalkan. Ketua DPRD Pati, Ali Badrudi, resmi mengetok palu pembentukan pansus dan mengusut kebijakan Sudewo melalui hak angket. Sudewo Tegaskan Tak Akan Mundur Menanggapi tuntutan mundur, Sudewo menegaskan dirinya dipilih rakyat secara demokratis dan hanya bisa diberhentikan melalui mekanisme resmi. Ia mengaku menghormati hak angket DPRD namun menolak mundur. 64 Orang Luka, 11 Diduga Provokator Ditangkap Polda Jawa Tengah memastikan tidak ada korban tewas. Namun, Dinas Kesehatan Pati mencatat 64 korban luka, enam di antaranya dirawat inap. Polisi juga menangkap 11 orang yang diduga sebagai provokator. Satu mobil dinas polisi terbakar dan terbalik di depan gedung DPRD. Bahkan hingga pagi hari ini, aparat masih berjaga di sekitar Kantor Bupati Pati untuk mengantisipasi gelombang aksi susulan. &nbsp; </div>

Demonstrasi besar yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di depan Kantor Bupati Pati, Jawa Tengah, Rabu (13/8), berakhir ricuh.

Berujung Ricuh, Ini Fakta-fakta Demo Besar di Pati hingga DPRD Bentuk Pansus Pemakzulan Bupati Sudewo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/05/PoFWr7ljqy6Q7kPSr3uN09lCRnU5Slq0LlGew3Om-3343693366.jpeg" alt="Bupati Pati, Sudewo. (ANDRE FAIDHIL FALAH/RADAR KUDUS)." width="100%">
<figcaption>Bupati Pati, Sudewo. (ANDRE FAIDHIL FALAH/RADAR KUDUS).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, Sugiono, angkat bicara terkait desakan mundur yang ditujukan kepada Bupati Pati, Sudewo, oleh masyarakat dalam aksi unjuk rasa yang digelar, pada Rabu (13/8). Desakan mundur itu buntut kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) sebesar 250 persen. Sugiono mengingatkan Bupati Pati Sudewo, yang merupakan kader Partai Gerindra untuk dapat mendengarkan setiap aspirasi rakyat dalam pengambilan kebijakan kepala daerah. &ldquo;Saya terus memonitor aksi unjuk rasa di Pati pada hari ini dan berterima kasih kepada semua pihak karena berdasarkan laporan yang saya terima, situasi sore hingga malam ini sudah kembali kondusif,&rdquo; kata Sugiono dalam keterangan tertulisnya, Kamis (14/8). Sugiono mengaku telah menyampaikan langsung kepada Bupati Sudewo agar memperhatikan aspirasi masyarakat, khususnya terkait kenaikan PBB P2 sebesar 250 persen. Sehingga kebijakan yang diambil tidak menambah beban warga. &ldquo;Selaku Sekjen DPP Partai Gerindra saya juga sudah menyampaikan kepada Bupati Sudewo agar memperhatikan aspirasi dari masyarakat sehingga kebijakan yang diambil tidak menambah beban kepada masyarakat,&rdquo; tegasnya. Sugiono juga mengingatkan seluruh kepala daerah yang berasal dari Partai Gerindra untuk menjadikan rakyat sebagai pusat pertimbangan setiap kebijakan. Ia menekankan, pesan tersebut merupakan arahan langsung dari Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto. &ldquo;Kepada semua kepala daerah kader Gerindra, saya mengingatkan kembali pesan Ketua Dewan Pembina/Ketua Umum kita yaitu Bapak Prabowo Subianto, bahwa setiap kebijakan yang diambil harus selalu memperhitungkan dampak yang akan dirasakan oleh rakyat terkecil di daerah masing-masing. Partai kita adalah partai yang lahir dan besar karena perjuangan tersebut,&rdquo; tegasnya. Sebelumnya, DPRD Kabupaten Pati menggelar sidang paripurna mendadak dan menyepakati pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk memakzulkan Bupati Pati, Sudewo. Seluruh fraksi, termasuk Partai Gerindra yang merupakan partai pengusung Sudewo, menyatakan setuju. Partai lain seperti PDIP, PPP, PKB, PKS, Demokrat, dan Golkar juga kompak mendukung langkah tersebut. &ldquo;Mencermati kondisi di masyarakat, menimbang banyak masyarakat yang terluka, maka sepakat mengambil hak angket dan pembentukan Pansus,&rdquo; ujar pimpinan DPRD Pati dalam sidang, yang disambut riuh tanda persetujuan dari seluruh anggota dewan, Rabu (13/8). Keputusan DPRD ini diambil hanya beberapa jam setelah terjadinya kericuhan dalam aksi demonstrasi besar di depan Kantor Bupati Pati. Aksi tersebut diikuti puluhan ribu massa dari Pati dan daerah sekitarnya yang memprotes kebijakan kenaikan pajak hingga 250 persen. Kericuhan dalam aksi tersebut bahkan menimbulkan korban jiwa. Bupati Sudewo sendiri menolak mundur dari jabatannya meski didesak massa. Ia menegaskan bahwa dirinya dipilih rakyat melalui mekanisme demokratis dan konstitusional, sehingga tidak bisa diberhentikan hanya karena tuntutan aksi. &ldquo;Saya kan dipilih rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan seperti itu. Semua ada mekanisme,&rdquo; pungkas Sudewo.

Sekjen Gerindra, Sugiono, ingatkan Bupati Pati untuk perhatikan aspirasi rakyat terkait kenaikan pajak yang memicu unjuk rasa.

Sekjen Partai Gerindra Sugiono Ingatkan Pesan Prabowo ke Bupati Pati Sudewo: Perhatikan Dampak yang Dirasakan Rakyat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/13/Bupati-Pati-tolak-mundur-738409083.jpg" alt="Bupati Pati Sudewo menolak mundur saat menemui massa demo 13 Agustus di halaman pendapa setempat, Rabu (13/8). (Radar Pati)" width="100%">
<figcaption>Bupati Pati Sudewo menolak mundur saat menemui massa demo 13 Agustus di halaman pendapa setempat, Rabu (13/8). (Radar Pati)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan proses pemakzulan terhadap Bupati Pati Sudewo bukanlah perkara yang bisa dilakukan secara instan. Terdapat serangkaian prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,&nbsp;untuk bisa memakzulkan Sudewo dari jabatan Bupati Pati. Desakan mundur terhadap Sudewo disuarakan oleh masyarakat Pati yang melakukan unjuk rasa, pada Rabu (13/8). Hal ini disambut dengan rapat paripurna DPRD Pati yang mengesahkan pembentukan Pansus Hak Angket untuk memakzulkan Bupati Pati Sudewo. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benny Irwan menjelaskan, pembentukan Panitia Khusus (Pansus) oleh DPRD merupakan langkah awal, namun untuk mencapai tujuan pemakzulan dibutuhkan waktu dan proses yang ketat. &ldquo;Untuk sampai kepada tujuan memakzulkan tadi itu tidak bisa dalam waktu yang singkat. Ada tahapan-tahapan yang perlu dilalui sesuai dengan peraturan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,&rdquo; kata Benny kepada wartawan, Kamis (14/8). Menurut Benny, tahap pertama yang harus dilakukan Pansus adalah menyampaikan hak interpelasi kepada pemerintah daerah. Langkah ini dimaksudkan untuk meminta penjelasan resmi terkait kebijakan atau tindakan kepala daerah.&nbsp; &ldquo;Pansus harus mengikuti, harus menempuh tahapan menyampaikan hak interpelasi kepada pemerintah. Kemudian nanti baru setelah itu, kalau tidak puas dengan jawaban pemerintah, menyampaikan hak angket,&rdquo; jelasnya. Hak angket, lanjut Benny, merupakan hak DPRD untuk memberikan pernyataan atas jawaban pemerintah yang dianggap tidak memuaskan. Dari hasil hak angket inilah nantinya akan dibuat rekomendasi yang diteruskan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui pemerintah provinsi Jawa Tengah (Jateng). &ldquo;Makanya kita mendorong pemerintah provinsi juga turun untuk mencermati dinamika ini,&rdquo; tegasnya. Setibanya di Kemendagri, rekomendasi hak angket tersebut akan ditelaah lebih lanjut. Kemendagri kemudian akan meminta pandangan atau fatwa dari Mahkamah Agung (MA) terkait substansi dugaan pelanggaran yang dilakukan kepala daerah. &ldquo;Apakah secara substansial bisa menghentikan bupati ini atau tidak,&rdquo; ujar Benny. Benny menambahkan, hasil keputusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat. Berdasarkan putusan tersebut, Mendagri nantinya akan mengambil sikap akhir terhadap kelanjutan jabatan Bupati Pati.&nbsp; &ldquo;Kita menunggu hasil keputusan dari Mahkamah Agung yang bersifat final dan mengikat, dari Menteri Dalam Negeri untuk menunjukkan sikap akhir atas persoalan ini,&rdquo; jelasnya. Terkait durasi proses, Benny menyebut waktu yang dibutuhkan bergantung pada kinerja DPRD. Semakin efektif tahapan di DPRD, maka proses menuju Mahkamah Agung bisa lebih cepat.&nbsp; Pemakzulan kepala daerah bukanlah keputusan politik semata, tetapi prosedur hukum yang melibatkan lembaga legislatif daerah, pemerintah provinsi, Kemendagri, hingga Mahkamah Agung. &ldquo;Kalau memang proses daripada upaya pemakzulan ini berjalan, tergantung proses yang dilakukan oleh teman-teman di DPRD, tergantung jadwal mereka. Kalau mereka membuat jadwalnya baik, ya mungkin bisa lebih cepat. Sampai nanti di Mahkamah Agung kan juga ada waktu,&rdquo; tegasnya. Sebelumnya, DPRD Kabupaten Pati menggelar sidang paripurna mendadak dan menyepakati pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket untuk memakzulkan Bupati Pati, Sudewo.&nbsp; Seluruh fraksi, termasuk Partai Gerindra yang merupakan partai pengusung Sudewo, menyatakan setuju. Partai lain seperti PDIP, PPP, PKB, PKS, Demokrat, dan Golkar juga kompak mendukung langkah tersebut. &ldquo;Mencermati kondisi di masyarakat, menimbang banyak masyarakat yang terluka, maka sepakat mengambil hak angket dan pembentukan Pansus,&rdquo; ujar pimpinan DPRD Pati dalam sidang, yang disambut riuh tanda persetujuan dari seluruh anggota dewan, Rabu (13/8). Keputusan DPRD ini diambil hanya beberapa jam setelah terjadinya kericuhan dalam aksi demonstrasi besar di depan Kantor Bupati Pati.&nbsp; Aksi tersebut diikuti puluhan ribu massa dari Pati dan daerah sekitarnya yang memprotes kebijakan kenaikan pajak hingga 250 persen. Kericuhan dalam aksi tersebut bahkan menimbulkan korban jiwa. Bupati Sudewo sendiri menolak mundur dari jabatannya meski didesak massa. Ia menegaskan bahwa dirinya dipilih rakyat melalui mekanisme demokratis dan konstitusional, sehingga tidak bisa diberhentikan hanya karena tuntutan aksi. &ldquo;Saya kan dipilih rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan seperti itu. Semua ada mekanisme,&rdquo; pungkas Sudewo.

Kemendagri menjelaskan bahwa pemakzulan Bupati Pati Sudewo memerlukan prosedur yang ketat dan tidak instan.

Kemendagri Sebut Langkah Pemakzulan Bupati Pati Sudewo Bukan Hal Mudah, Begini Tahapannya