<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/saiful-ilah-tuntutan.jpg" alt="TERDAKWA: Saiful Ilah menjalani sidang tuntutan di PN Tipikor Surabaya di Sidoarjo kemarin (14/9). (DIMAS MAULANA/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>TERDAKWA: Saiful Ilah menjalani sidang tuntutan di PN Tipikor Surabaya di Sidoarjo kemarin (14/9). (DIMAS MAULANA/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Saiful Ilah dituntut pidana empat tahun penjara. Bupati nonaktif Sidoarjo itu, kata jaksa penuntut umum (JPU) KPK Arif Suhermanto dkk, menerima suap dari pengusaha untuk memenangkan lelang proyek pembangunan di kabupaten yang dia pimpin.  "Menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan terdakwa Saiful Ilah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP," ujar jaksa Arif saat membacakan tuntutan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya kemarin (14/9).  Jaksa Arif menyebutkan, Saiful menerima suap Rp 600 juta dari pengusaha Ibnu Gofur dan Totok Sumedi. Uang itu diterima tiga kali. Pertama Rp 200 juta, kedua Rp 50 juta, dan terakhir Rp 350 juta saat ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK.  Uang suap Rp 350 juta yang disita saat OTT sudah dijadikan sebagai uang pengganti korupsi oleh KPK. Sisanya, Rp 250 juta, harus diganti Saiful.  Jika terdakwa tidak mengembalikan sisa uang suap tersebut, harta bendanya yang senilai dengan uang itu akan disita untuk dilelang dan hasilnya dibayarkan ke kas negara. "Apabila belum mencukupi, diganti dengan pidana kurungan selama dua tahun," katanya.  Pertimbangan yang memberatkan jaksa dalam menuntut adalah terdakwa sebagai bupati sudah mengkhianati amanah yang diberikan masyarakat. Selain itu, terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.  Seusai sidang, Saiful Ilah membantah pertimbangan dalam tuntutan jaksa. Dia menepis telah menerima uang Rp 600 juta. Uang Rp 350 juta juga tidak diterimanya meskipun dia sudah tertangkap tangan oleh KPK.  ’’Saya tidak terbukti terima uang, Bos. Yang Rp 350 juta itu diterima almarhum Budiman (Kasubbag Protokol Pemkab Sidoarjo),’’ kata Saiful kepada wartawan.  Begitu pula uang Rp 200 juta. Uang dari Ibnu Gofur itu diterima mantan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sidoarjo Sanadjihitu Sangadji. "Kalau Rp 50 juta itu untuk Deltras, Bos. Masak saya harus suruh mempertanggungjawabkan," ujarnya.  Samsul Huda, pengacara Saiful, menambahkan bahwa jaksa hanya menuntut berdasar bukti petunjuk. Menurut dia, dalam kasus korupsi, harus jelas unsur pidananya. "Padahal, pidana korupsi ini terkait sesuatu yang harus terang benderang. Baik alat bukti, fakta, perbuatannya, maupun rangkaian perbuatan," tambahnya.  Sementara itu, tiga mantan anak buah Saiful juga dinyatakan jaksa terbukti melanggar pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Namun, mereka dituntut berbeda.  Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sidoarjo Sunarti Setyoningsih dituntut pidana dua tahun penjara. Terdakwa juga diharuskan membayar denda Rp 225 juta. Jika tidak sanggup membayar, diganti pidana enam bulan kurungan. Sunarti dinyatakan jaksa menerima suap Rp 225 juta. Uang itu sudah disita sehingga dia tidak perlu menggantinya.  Mantan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sidoarjo Sanadjihitu Sangadji dituntut pidana tiga tahun penjara. Dia juga dituntut membayar denda Rp 150 juta subsider enam bulan kurungan. Selain itu, Sangadji harus mengganti uang suap Rp 300 juta yang diterima.  Dari nilai itu, dia harus mengganti Rp 100 juta. Sebanyak Rp 100 juta sudah disita dan Rp 100 juta lainnya sudah dikembalikan. Jika tidak dikembalikan, harta bendanya disita sesuai nilai uang yang diterima. Jika tidak cukup, diganti pidana setahun penjara.  Sementara itu, Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Judi Tetrahastoto dituntut pidana tiga tahun penjara dan denda Rp 150 juta subsider enam bulan kurungan. Judi juga diharuskan mengganti uang suap yang sudah diterima Rp 480 juta. Sebanyak Rp 230 juta sudah disita KPK dan sisanya yang belum dikembalikan Rp 250 juta. Jika tidak diganti, harta bendanya disita untuk dilelang. Apabila tidak cukup, diganti pidana setahun penjara.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=DgY5b_P2GjE

Fakta-Fakta Saiful Ilah Dituntut 4 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/SAIFUL-ILAH.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus dugaan suap di Sidoarjo yang melibatkan Bupati (nonaktif) Saiful Ilah memasuki babak baru. KPK memindahkan empat tersangka dalam kasus tersebut dari Rutan Guntur, Jakarta, ke rutan di Surabaya. KPK juga mendaftarkan berkas perkara keempatnya ke Pengadilan Tipikor Surabaya kemarin (18/5).  Selain Saiful, KPK memindahkan Kepala (nonaktif) Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air (PU BMSDA) Kabupaten Sidoarjo Sunarti Setyaningsih, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PU BMSDA Judi Tetrahastoto, dan Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Sanadjihitu Sangadji. Keempatnya diberangkatkan ke Surabaya dengan menggunakan kereta api.  Empat terdakwa penerima suap itu dititipkan di dua tempat. Abah Ipul –sapaan akrab Saiful Ilah– dititipkan di Rutan Mapolda Jatim, sedangkan tiga tersangka lainnya di Rutan Negara Kejati. Abah Ipul dibawa memasuki Rutan Mapolda Jatim pukul 08.57. Dia dikawal ketat oleh personel KPK dan kepolisian. ”Wes-wes gak usah foto,” ucapnya.  Sementara itu, jaksa KPK Arief Suhermanto menerangkan, dalam perkara tersebut, tim bakal mengorek keterlibatannya dalam penerimaan uang dan aliran uang suap aneka proyek di Sidoarjo.  Ahmad Riyadh, penasihat hukum Saiful Ilah, belum bisa berkomentar banyak soal perkara tersebut. Pasalnya, tim belum mendapatkan dakwaan apa pun. Namun, pada prinsipnya, kliennya bakal kooperatif dalam menyelesaikan kasus itu.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=dJQpilBfFzY  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=XEAUA4z3XvU&amp;t  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=wYXAiUSNA7Q

KPK Titipkan Saiful Ilah ke Rutan Polda Jatim

bupati nonaktif sidoarjo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bupati nonaktif sidoarjo

Berita Terkini

Fakta-Fakta Saiful Ilah Dituntut 4 Tahun Penjara

KPK Titipkan Saiful Ilah ke Rutan Polda Jatim

Download Aplikasi JawaPos.com