<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/21/JKT_PELANTIKAN-KEPALA-DAERAH_20022025-10-702937750.jpg" alt="Sejumlah Kepala daerah berbaris untuk menjalani pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/02/2025). Sejumlah Kepala daerah berbaris untuk menjalani pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/2/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah Kepala daerah berbaris untuk menjalani pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/02/2025). Sejumlah Kepala daerah berbaris untuk menjalani pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (20/2/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dari 961 pimpinan daerah yang dilantik, ada sebagian yang familier di layar televisi. Di antara mereka, ada yang baru masuk pemerintahan. Namun, ada pula yang sudah berpengalaman. Dicky Candra yang pada 2000-an sering muncul di layar kaca kemarin mengenakan setelan jas serbaputih. Dia juga memakai pet dengan lambang garuda. Di bahunya ada tanda jabatan. Dicky bukan lagi hanya milik fansnya. Dia kini milik warga Tasikmalaya karena jabatannya sebagai wakil wali kota. Di hadapan awak media yang berkerumun di Istana Negara, dia sempat mengeluarkan jurus kocaknya. Dia pura-pura hendak menabrak tiang. &rdquo;Eh..!!!&rdquo; Aksinya mengundang tawa. Selain aktor, Dicky memang dikenal sebagai aktor komedi. Dicky tidak sendiri. Ada Ramzi, presenter yang kerap malang melintang dari konser musik hingga pemilihan dai cilik. Ramzi dilantik sebagai wakil bupati Cianjur. &rdquo;Saya atur syutingnya malam sehingga tidak mengganggu kinerja,&rdquo; katanya. Ramzi mengaku akan tetap eksis di layar kaca. Apalagi sebentar lagi memasuki Ramadan. Dia memang laris saat bulan puasa. &rsquo;&rsquo;Ramadan tetap saya ambil (job syuting, Red),&rdquo; ungkapnya. Meski demikian, dia mengaku akan mengutamakan kepentingan rakyat Cianjur daripada fansnya. Dalam rombongan kepala daerah, terlihat ipar Raffi Ahmad, Jeje Govinda. Suami Syahnaz Sadiqah itu seorang musisi. Kini dia menjabat sebagai bupati Bandung Barat. Jeje, seperti kepala daerah lain, juga akan mengikuti retret ke Magelang. &rdquo;Hari ini ada kegiatan dulu, ketemu dengan orang-orang dinas. Kami dari Jawa Barat berangkat bareng menggunakan helikopter mungkin ya,&rdquo; ujarnya. Dia optimistis akan kuat mengikuti retret kepala daerah di Magelang. Bahkan, tak ada persiapan khusus. &rdquo;Paling persiapannya seragam yang dibutuhkan. Jadi, harus benar-benar detail,&rdquo; kata Jeje. Sosok lain yang mencuri perhatian adalah Lucky Hakim. Kini dia menjabat bupati Indramayu. Dia sebelumnya resign dari jabatan wakil bupati Indramayu dan berkompetisi dengan Nina Agustina. Kini Lucky menggandeng Syaefudin sebagai wakilnya. &rdquo;Pertama, kami akan benahi dulu birokrasinya,&rdquo; bebernya. Rencana selanjutnya, dia akan meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan yang menjadi mayoritas profesi warganya. Yang tidak kalah menarik adalah penampilan istri para kepala daerah dan wakilnya. Sebagian besar mengenakan pakaian yang sama. Setidaknya menggunakan warna senada. Misalnya, Mahmudah Saleh (istri Bupati Tanggamus Saleh Asnawi) dan Yana Verawati Agus (istri Wakil Bupati Tanggamus Agus Suranto). &rdquo;Biar terlihat kompak karena kami adalah pembina ibu-ibu PKK,&rdquo; kata Mahmudah. Mahmudah dan Yana memakai kebaya warna krem. Bawahannya kain bermotif belah ketupat berwarna emas. Begitu juga selendangnya. &rdquo;Ini memang kain khas dari daerah kami. Warna emas memang sudah jadi identitas,&rdquo; tuturnya. Ada juga Fatimah Toha (istri Bupati Musi Banyuasin Toha Tohet) dan Rosadah Rohman (istri Wakil Bupati Musi Banyuasin Rohman). Mereka mengaku menyewa make-up artist. "Dandannya sejak subuh," ucap Fatimah, lantas tersenyum. Dia merasa antusias karena ini kali pertama pelantikan secara serentak di Istana Merdeka bersama Presiden Prabowo. Bagi dia, momen itu menjadi salah satu cara untuk mengenalkan kain khas Musi Banyuasin yang bernama jumputan gambo. Di Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak dilantik untuk kali kedua sebagai gubernur dan wakil gubernur. Ada kesan berbeda dibandingkan pelantikan lima tahun lalu. Sebab, pelantikan kali ini bersamaan dengan ulang tahun ke-31 Arumi Bachsin, istri Emil. Arumi berulang tahun pada Rabu (19/2). Kemarin ada prosesi potong tumpeng seusai pelantikan. Itu dilakukan di Kraton Majapahit sebelum rakor. Pemotongan tumpeng dilakukan oleh Khofifah dan disaksikan seluruh kepala OPD. Emil maupun Khofifah sama-sama mengucapkan selamat ulang tahun kepada Arumi. Ucapan itu disambut tawa bahagia Arumi yang kemarin juga dilantik sebagai ketua Tim Penggerak PKK Jatim. (far/lyn/hen/c19/oni)

Dari 961 pimpinan daerah yang dilantik, ada sebagian yang familier di layar televisi. Di antara mereka, ada yang baru masuk pemerintahan.

Kepala Daerah Baru dengan Kesibukannya: Ramzi Tetap Syuting Ramadan, Arumi Bachsin Rayakan Ulang Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/20211116_120908.jpeg" alt="Ilustrasi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta Selatan. Muhammad Zulfikar/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta Selatan. Muhammad Zulfikar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua orang saksi terkait kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Kabupaten Musi Banyuasin nonaktif Dodi Reza Alex, Jumat (3/12).  ”Dua saksi yang diperiksa yakni Septian Aditya yang merupakan staf honorer dan Marlisa staf keuangan di CV Era Karya Makmur,” kata Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan Ali Fikri seperti dilansir dari Antara, Jumat (3/12).  Pemeriksaan terhadap dua orang saksi tersebut dilakukan tim penyidik lembaga antirasuah di Satbrimobda Sumatera Selatan. Keduanya dimintai keterangan terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun anggaran 2021.  Pemeriksaan tersebut merupakan kelanjutan pengembangan kasus dari tersangka Dodi Reza Alex Noerdin yang mengatur berbagai proyek disertai dengan penentuan besaran komitmen fee.  Sebelumnya, KPK telah menetapkan tiga tersangka lain yakni Kepala Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Herman Mayori (HM), Kabid Sumber Daya Air (SDA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Eddi Umari (EU), dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandy (SH).  Keterangan yang dihimpun KPK, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 akan melaksanakan beberapa proyek yang dananya bersumber dari APBD, APBD-P TA 2021, dan bantuan keuangan provinsi (bantuan gubernur) di antaranya di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin.  Untuk melaksanakan berbagai proyek dimaksud, diduga telah ada arahan dan perintah dari Dodi kepada Herman, Eddi, dan beberapa pejabat lain di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin. Agar dalam proses pelaksanaan lelangnya direkayasa sedemikian rupa.  Hal itu dilakukan dengan membuat daftar paket pekerjaan dan telah ditentukan calon rekanan yang akan menjadi pelaksana pekerjaan tersebut. Selain itu, Dodi juga telah menentukan adanya persentase pemberian fee dari setiap nilai proyek paket pekerjaan di Kabupaten Musi Banyuasin yaitu 10 persen untuk Dodi, tiga hingga lima persen untuk Herman, dan dua sampai tiga persen bagi Eddi serta pihak terkait lain.  Dalam kegiatan tangkap tangan di Kabupaten Musi Banyuasin, KPK mengamankan uang senilai Rp 270 juta. Uang itu diduga telah disiapkan Suhandy yang nanti diberikan pada Dodi melalui Herman dan Eddi. Selain itu di Jakarta, KPK juga mengamankan uang Rp 1,5 miliar dari ajudan Dodi Reza.

KPK Periksa Dua Saksi Kasus Korupsi Bupati Musi Banyuasin Nonaktif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Bupati-Musi-Banyuasin-Dodi-Reza-Alex-Noerdin-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Bupati Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex Noerdin usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (16/10/2021). KPK menetapkan Bupati Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex Noerdin sebagai tersangka penerimaan suap pengadaan barang dan jasa di" width="100%">
<figcaption>Bupati Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex Noerdin usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (16/10/2021). KPK menetapkan Bupati Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex Noerdin sebagai tersangka penerimaan suap pengadaan barang dan jasa di</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjangan penahanan Bupati Musi Banyuasin (Muba) Dodi Reza Alex Noerdin untuk 40 hari ke depan. Perpanjangan penahanan anak dari mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin ini dilakukan, karena tim penyidik KPK masih menyusun berkas penyidikan.  Selain Dodi, tim penyidik juga memperpanjang penahanan kepada Kepala Dinas PUPR Herman Mayori, pejabat pembuat komitmen (PPK) Dinas PUPR Eddi Umari dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandy  "Tim penyidik memperpanjang masa penahanan Tsk DRA dkk, untuk masing-masing selama 40 hari kedepan terhitung mulai 5 November 2021-14 Desember 2021," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (5/11).  Perpanjangan penahanan ini dilakukan, karena penyidik masih memerlukan waktu untuk melengkapi berkas perkara para tersangka.  Dalam perkaranya, Dodi diduga dijanjikan fee sebesar Rp 2,6 miliar dalam pengerjaan empat proyek infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin senilai Rp 19,89 miliar. Komitmen fee yang sudah terealisasi sebesar Rp 1,77 miliar.  Adapun pengerjaan empat proyek yang dimenangkan oleh PT Selaras Simpati Nusantara, pertama, Rehabilitasi Daerah Irigasi Ngulak III (IDPMIP) di Desa Ngulak III, Kecamatan Sanga dengan nilai kontrak Rp 2,39 miliar. Kedua, peningkatan jaringan irigasi DIR Epil dengan nilai kontrak Rp 4,3 miliar.  Ketiga, peningkatan jaringan irigasi DIR Muara Teladan dengan nilai kontrak Rp 3,3 miliar. Keempat, normalisasi Danau Ulak Ria Kecamatan Sekayu dengan nilai kontrak Rp 9,9 miliar.  Sebagai penerima suap, Dodi, Herman dan Eddi disangkakan melanggar melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.  Sebagai pihak pemberi, Suhandy disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK Perpanjang Penahanan Anak Alex Noerdin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Bupati-Musi-Banyuasin-Dodi-Reza-Alex-Noerdin-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Bupati Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex Noerdin usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (16/10/2021). KPK menetapkan Bupati Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex Noerdin sebagai tersangka penerimaan suap pengadaan barang dan jasa di" width="100%">
<figcaption>Bupati Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex Noerdin usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (16/10/2021). KPK menetapkan Bupati Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex Noerdin sebagai tersangka penerimaan suap pengadaan barang dan jasa di</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Erini Mutia Yufada, istri Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin pada Selasa (26/10) kemarin. Penyidik KPK mendalami terkait penghasilan Dodi Reza yang merupakan anak dari mantan Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin.  Pemeriksaan terhadap Erini Mutia Yufada dilakukan di Gedung Merah Putih KPK pada Senin (25/10) kemarin.  "Erini Mutia Yufada (Swasta / Istri Bupati Musi Banyuasin), yang bersangkutan hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan penghasilan tersangka DRA selaku Bupati," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (26/10).  Selaim soal penghasilan, tim penyidik KPK juga mendalami beberapa pertemuan yang diduga dihadiri oleh Erini. Penyidik juga turut mengonfirmasi barang bukti yang diamankan dari hasil penggeledahan. "Disamping itu adanya dugaan beberapa pertemuan yang turut dihadiri oleh saksi. Serta di konfirmasi berbagai barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh Tim Penyidik KPK," tegas Ali.  Dodi yang merupakan anak dari mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin yang kini menyandang status sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa infrastruktur di Musi Banyuasin. Selain Dodi, KPK juga menetapkan Kepala Dinas PUPR Musi Banyuasin Herman Mayori.  KPK juga menetapkan dua tersangka lain dalam kasus ini. Keduanya yakni pejabat pembuat komitmen (PPK) Dinas PUPR Musi Banyuasin Eddi Umari dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara, Suhandy.  Dodi diduga dijanjikan fee sebesar Rp 2,6 miliar dalam pengerjaan empat proyek infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin senilai Rp 19,89 miliar. Komitmen fee yang sudah terealisasi sebesar Rp 1,77 miliar. Adapun pengerjaan empat proyek yang dimenangkan oleh PT Selaras Simpati Nusantara, pertama, Rehabilitasi Daerah Irigasi Ngulak III (IDPMIP) di Desa Ngulak III, Kecamatan Sanga dengan nilai kontrak Rp 2,39 miliar. Kedua, peningkatan jaringan irigasi DIR Epil dengan nilai kontrak Rp 4,3 miliar.  Ketiga, peningkatan jaringan irigasi DIR Muara Teladan dengan nilai kontrak Rp 3,3 miliar. Keempat, normalisasi Danau Ulak Ria Kecamatan Sekayu dengan nilai kontrak Rp 9,9 miliar.  Sebagai penerima suap, Dodi, Herman dan Eddi disangkakan melanggar melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.  Sebagai pihak pemberi, Suhandy disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK Cecar Mantu Alex Noerdin Soal Penghasilan Suaminya Sebagai Bupati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/6202_23562_Dodi-Reza-Alex.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi VI DPR Dodi Reza Alex Noerdin." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi VI DPR Dodi Reza Alex Noerdin.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengusut kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa yang menjerat Bupati Musi Banyuasin (Muba) Dodi Reza Alex Noerdin. Penyidik lembaga antirasuah menggeledah beberapa lokasi di Kabupaten Musi Banyuasin pada Kamis (22/10) kemarin.  Adapun sejumlah tempat yang digeledah di antaranya kantor Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin; kantor Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin meliputi ruang Kerja Bupati, ruang Kerja Sekda dan ruang Kerja Bagian Pengadaan Setda Kabupaten Muba; rumah Dinas Bupati hingga rumah kediaman dari pihak terkait.  "Dari sejumlah lokasi ini, ditemukan dan diamankan antara lain berbagai dokumen dan alat elektronik yang diduga terkait dengan perkara," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (22/10).  Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyampaikan, bukti-bukti ini akan di analisa untuk memastikan keterkaitannya dengan perkara yang menjerat anak dari politikus Golkar Alex Noerdin.  "Segera pula dilakukan penyitaan untuk melengkapi berkas perkara tersangka DRA dkk," tegas Ali.  Dalam perkaranya, KPK menetapkan Bupati Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex Noerdin; Kepala Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, Herman Mayori; Kabid SDA/PPK Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, Eddi Umari dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara, Suhandy sebagai tersangka.  KPK menduga, Dodi dijanjikan fee sebesar Rp 2,6 miliar dalam pengerjaan empat proyek infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin senilai Rp 19,89 miliar. Komitmen fee yang sudah terealisasi sebesar Rp 1,77 miliar.  Adapun pengerjaan empat proyek yang dimenangkan oleh PT Selaras Simpati Nusantara, pertama, Rehabilitasi Daerah Irigasi Ngulak III (IDPMIP) di Desa Ngulak III, Kecamatan Sanga dengan nilai kontrak Rp 2,39 miliar. Kedua, peningkatan jaringan irigasi DIR Epil dengan nilai kontrak Rp 4,3 miliar.  Ketiga, peningkatan jaringan irigasi DIR Muara Teladan dengan nilai kontrak Rp 3,3 miliar. Keempat, normalisasi Danau Ulak Ria Kecamatan Sekayu dengan nilai kontrak Rp 9,9 miliar.  Sebagai penerima suap, Dodi, Herman dan Eddi disangkakan melanggar melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.  Sebagai pihak pemberi, Suhandy disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Geledah Rumah Hingga Kantor Bupati Muba, Penyidik KPK Temukan Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Bupati-Musi-Banyuasin-Dodi-Reza-Alex-Noerdin-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Bupati Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex Noerdin usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (16/10/2021). KPK menetapkan Bupati Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex Noerdin sebagai tersangka penerimaan suap pengadaan barang dan jasa di" width="100%">
<figcaption>Bupati Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex Noerdin usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (16/10/2021). KPK menetapkan Bupati Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex Noerdin sebagai tersangka penerimaan suap pengadaan barang dan jasa di</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal mengembangkan kasus dugaan suap proyek infrastruktur pada Dinas PUPR yang menjerat Bupati Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex Noerdin dan tiga orang lainnya. Lembaga antirasuah tak menutup kemungkina bakal mendalami peran dan keterlibatan dari para Anggota DPRD Muba.  Hal ini mengingat rencana dan anggaran proyek dibahas DPRD dan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin. Selain Dodi, pihak lainnya yang terjerat perkara ini di antaranya Kepala Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, Herman Mayori; Kabid SDA/PPK Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, Eddi Umari dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara, Suhandy.  Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri menyampaikan, Dodi diduga memerintahkan anak buahnya untuk merekayasa lelang agar memenangkan pihak tertentu. KPK memastikan, tim penyidik akan mendalami setiap informasi dengan memeriksa para saksi kasus ini.  "Sejauh ini soal dugaan ada rekayasa lelang pada tahap pelaksanaannya. Namun setiap informasi kami pastikan akan dilakukan pendalaman lebih lanjut melalui pemeriksaan saksi dan alat bukti lain," kata Ali dikonfirmasi, Senin (18/10).  Dodi diduga dijanjikan fee sebesar Rp 2,6 miliar dalam pengerjaan empat proyek infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin senilai Rp 19,89 miliar. Komitmen fee yang sudah terealisasi sebesar Rp 1,77 miliar.  Adapun pengerjaan empat proyek yang dimenangkan oleh PT Selaras Simpati Nusantara, pertama, Rehabilitasi Daerah Irigasi Ngulak III (IDPMIP) di Desa Ngulak III, Kecamatan Sanga dengan nilai kontrak Rp 2,39 miliar. Kedua, peningkatan jaringan irigasi DIR Epil dengan nilai kontrak Rp 4,3 miliar.  Ketiga, peningkatan jaringan irigasi DIR Muara Teladan dengan nilai kontrak Rp 3,3 miliar. Keempat, normalisasi Danau Ulak Ria Kecamatan Sekayu dengan nilai kontrak Rp 9,9 miliar.  Sebagai penerima suap, Dodi, Herman dan Eddi disangkakan melanggar melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.  Sebagai pihak pemberi, Suhandy disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK Dalami Kasus Suap Bupati Musi Banyuasin ke Jajaran DPRD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Bupati-Musi-Banyuasin-Dodi-Reza-Alex-Noerdin-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Bupati Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex Noerdin usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (16/10/2021). KPK menetapkan Bupati Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex Noerdin sebagai tersangka penerimaan suap pengadaan barang dan jasa di" width="100%">
<figcaption>Bupati Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex Noerdin usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (16/10/2021). KPK menetapkan Bupati Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex Noerdin sebagai tersangka penerimaan suap pengadaan barang dan jasa di</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Setelah Alex Noerdin menjadi tahanan Kejaksaan Agung, kini anaknya yang menjabat bupati Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex Noerdin, ditangkap petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan korupsi terhadap empat proyek senilai Rp 19,89 miliar.  Dodi terjaring operasi tangkap tangan (OTT) bersama tujuh orang lainnya. Yakni, Kepala Dinas PUPR Muba Herman Mayori, Kabid SDA Dinas PUPR Muba Eddi Umari, Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandy, Kabid Preservasi Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Muba Irfan, ajudan bupati Muba Mursyid, staf ahli bupati Muba Badruzzaman, dan Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Muba Achmad Fadly. OTT dilakukan pada Jumat (15/10) sekitar pukul 11.30 di beberapa tempat.  Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan, Jumat lalu, tim KPK menerima informasi soal dugaan penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara yang disiapkan Suhandy. "Akan diberikan kepada DRA (Dodi Reza Alex) melalui HM (Herman Mayori) dan EU (Eddi Umari)," terangnya dalam konferensi pers di gedung KPK kemarin (16/10).  Selain itu, tim mendapat data transaksi perbankan yang menunjukkan adanya transfer uang yang diduga berasal dari perusahaan milik Suhandy ke rekening bank milik salah satu keluarga Eddi Umari. ’’Setelah uang itu masuk, ditarik tunai oleh keluarga EU untuk kemudian diserahkan kepada EU,’’ paparnya.  Selanjutnya, kata Alex, Eddi menyerahkan uang tersebut kepada Herman untuk diberikan kepada Dodi. Dari informasi itu, tim KPK lantas bergerak. Tim mengamankan Herman di salah satu tempat ibadah di Kabupaten Muba dan mendapati uang Rp 270 juta yang dibungkus dengan kantong plastik.  Tim KPK lalu mengamankan Eddi, Suhandy, dan pihak terkait lainnya. Mereka dibawa ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk diperiksa. Sementara itu, Dodi ditangkap di salah satu lobi hotel di Jakarta. Dia langsung dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. ’’Dari kegiatan ini, selain uang Rp 270 juta, turut diamankan uang yang ada pada MRD (ajudan bupati Mursyid) Rp 1,5 miliar,’’ jelas Alex.  KPK menemukan bukti permulaan yang cukup. Status perkara pun naik ke tahap penyidikan. KPK menetapkan empat tersangka, yaitu Dodi Reza, Herman Mayori, Eddi Umari, dan Suhandy.  Alex melanjutkan, sejak awal, Dodi mengatur secara rapi proyek yang akan dilaksanakan di Kabupaten Muba. Diduga, sudah ada arahan dan perintah dari Dodi kepada Herman, Eddi, dan beberapa pejabat lain di Dinas PUPR Kabupaten Muba. "Dengan membuat list daftar paket pekerjaan dan telah ditentukan calon rekanan yang akan jadi pelaksana pekerjaan tersebut," ungkapnya.  Selain itu, Dodi telah menentukan persentase pemberian fee dari setiap nilai proyek paket pekerjaan di Kabupaten Muba. Yakni, 10 persen untuk Dodi, 3–5 persen untuk Herman, dan 2–3 persen untuk Eddi.  Empat proyek itu adalah rehabilitasi daerah irigasi di Desa Ngulak III, Kecamatan Sanga, dengan nilai kontrak Rp 2,39 miliar; proyek peningkatan jaringan irigasi DIR Epil dengan nilai kontrak Rp 4,3 miliar; proyek peningkatan jaringan irigasi DIR Muara Teladan dengan nilai kontrak Rp 3,3 miliar; dan proyek normalisasi Danau Ulak Lia, Kecamatan Sekayu, dengan nilai kontrak Rp 9,9 miliar.  Dengan demikian, total nilai empat proyek itu sekitar Rp 19,89 miliar.

Dodi Reza Alex Atur Empat Proyek di Musi Banyuasin Senilai Rp 19,89 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/WhatsApp-Image-2021-08-12-at-13.24.18.jpeg" alt="Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara" width="100%">
<figcaption>Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Noerdin yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diamankan di Jakarta pada Jumat (15/10) malam. Dia diduga diamankan di sebuah hotel kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan.  Berdasarkan sumber internal JawaPos.com, putra dari mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin itu diamankan saat memasuki hotel di kawasan Gatot Subroto Jakarta Selatan.  Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri sebelumnya membenarkan Dodi Reza diamankan terlebih dahulu di Jakarta pada Jumat (15/10) malam. Dia kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan.  "Benar, yang bersangkutan diamankan di Jakarta tadi malam, Jumat (15/10)," kata Ali Fikri dikonfirmasi, Sabtu (16/10).  Sementara empat orang lainnya ditangkap tim Satgas KPK di Kabupaten Musi Banyuasin. Keempat orang itu sempat diperiksa di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dan telah dibawa ke Gedung KPK untuk diperiksa intensif.  "Sejauh ini ada sekitar enam orang di antaranya Bupati Kabupaten Musi Banyuasin dan beberapa ASN di lingkungan Pemkab Musi Banyuasin," ucap Ali.  KPK menduga, pihak-pihak yang diamankan terlibat kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumsel. Tetapi, KPK belum menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam OTT ini.  "Kegiatan tangkap tangan yang dilakukan KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi suap pengadaan barang dan jasa infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumsel," ucap Ali.  KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum Dodi dan lima pihak yang diamankan dalam OTT ini. KPK akan menyampaikan secara rinci terkait kasus tersebut, termasuk konstruksi perkara dan barang bukti yang disita dalam konferensi pers. "Perkembangannya akan diinfokan," pungkas Ali.

Bupati Musi Banyuasin Diamankan saat Hendak Masuk ke Hotel di Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Konpres-OTT-Bupati-Banggai-Laut-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango bearsama penyidik KPK menunjukan barang bukti saat konferensi pers penetapan Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo sebagai tersangka di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (4/12/2020). KPK menetapkan Bupati Banggai Laut, Sulawesi Tengah" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango bearsama penyidik KPK menunjukan barang bukti saat konferensi pers penetapan Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo sebagai tersangka di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (4/12/2020). KPK menetapkan Bupati Banggai Laut, Sulawesi Tengah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga mengamankan uang ratusan juta dalam operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Noerdin. Berdasarkan sumber, Tim Satgas KPK mengamankan uang senilai Rp 300 juta dalam operasi senyap tersebut.  "Barang bukti uang cash Rp 300 juta, dan uang ada yang di rekening," ucap sumber internal JawaPos.com, Sabtu (15/10).  Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri menyampaikan, pihaknya mengamankan enam pihak salah satunya Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin, yang merupakan anak dari mantan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin.  "Sejauh ini ada sekitar enam orang di antaranya Bupati Kabupaten Musi Banyuasin dan beberapa ASN di lingkungan Pemkab Musi Banyuasin," ujar Ali.  KPK menduga, pihak-pihak yang diamankan terlibat kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumsel. Tetapi, KPK belum menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam OTT ini.  "Kegiatan tangkap tangan yang dilakukan KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi suap pengadaan barang dan jasa infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumsel," ucap Ali.  Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyampaikan, Tim Satgas KPK telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Musi Banyuasin dan jajarannya. Pemeriksaan tersebut dilakukan di Kejaksaan Tinggi Sumsel.  "Akan segera dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan," ujar Ali.  KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT ini. "Perkembangannya akan diinfokan," pungkas Ali.

KPK Amankan Uang Rp 300 Juta Dalam OTT Bupati Musi Bayuasin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/WhatsApp-Image-2021-08-12-at-13.24.18.jpeg" alt="Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara" width="100%">
<figcaption>Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Musi Banyuasin, Dodi Reza Alex Noerdin pada Jumat (15/10) malam. Putra dari mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin ini ternyata diamankan di Jakarta.  "Benar, yang bersangkutan diamankan di Jakarta tadi malam," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Sabtu (16/10).  Dodi bersama pihak lainnya yang juga diamankan di Jakarta telah dibawa ke Gedung Merah Putih KPK pada Jumat (15/10) malam. Hal itu dilakukan untuk melakukan pemeriksaan secara intensif.  Sementara empat orang lainnya ditangkap tim Satgas KPK di Kabupaten Musi Banyuasin. Keempat orang itu sempat diperiksa di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan saat ini telah dibawa ke Gedung KPK untuk diperiksa intensif.  "Sejauh ini ada sekitar enam orang di antaranya Bupati Kabupaten Musi Banyuasin dan beberapa ASN di lingkungan Pemkab Musi Banyuasin," ucap Ali.  KPK menduga, pihak-pihak yang diamankan terlibat kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumsel. Tetapi, KPK belum menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam OTT ini.  "Kegiatan tangkap tangan yang dilakukan KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi suap pengadaan barang dan jasa infrastruktur di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumsel," ucap Ali.  KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum Dodi dan lima pihak yang diamankan dalam OTT ini. KPK akan menyampaikan secara rinci terkait kasus tersebut, termasuk konstruksi perkara dan barang bukti yang disita dalam konferensi pers. "Perkembangannya akan diinfokan," pungkas Ali.

KPK Tangkap Bupati Musi Banyuasin di Jakarta Jumat Malam

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bupati musi banyuasin

Berita Terkini