<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/07/39_ada_3-4247150819.jpg" alt="BUPATI PETAHANA: Ikfina Fahmawati (tengah) saat menyerahkan berkas formulir pendaftaran bacabup di kantor DPC PKB Kabupaten Mojokerto (4/5)." width="100%">
<figcaption>BUPATI PETAHANA: Ikfina Fahmawati (tengah) saat menyerahkan berkas formulir pendaftaran bacabup di kantor DPC PKB Kabupaten Mojokerto (4/5).</figcaption>
</figure> Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, serta Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo sudah satu periode bekerja. Tapi, belum semuanya secara terbuka menyatakan maju lagi meski sejumlah dukungan parpol telah mencuat. MAJUNYA mereka dalam perebutan takhta di kabupaten masing-masing dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak sebelumnya sempat mengundang sorotan. Maklum, yang akan digantikan adalah suami mereka. Abdullah Azwar Anas, suami Ipuk Fiestiandani, memimpin Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dua periode, 2010&ndash;2021. Masih di Jawa Timur, Mustofa Kamal Pasa, suami Ikfina Fahmawati, juga dua periode memimpin Kabupaten Mojokerto. Meski terhenti di tengah jalan karena tersandung kasus korupsi. Kustini Sri Purnomo juga bersuami mantan bupati. Sri Purnomo menakhodai Kabupaten Sleman, Jogjakarta, pada 2010&ndash;2021. Ipuk, Ikfina, dan Kustini hanya sedikit contoh dari sejumlah lainnya di berbagai penjuru tanah air: istri para mantan bupati/wali kota yang memenangi pilkada. Tapi, ada yang menduga nama besar atau pengaruh kuat sang suami turut berperan penting dalam keterpilihan mereka. Karena itu, Pilkada Serentak 2024 menjadi semacam pembuktian. Apakah kinerja selama satu periode menjabat bakal cukup menjadi modal untuk membawa mereka kembali ke tampuk pimpinan tertinggi di kabupaten masing-masing. Bupati Banyuwangi Fokus Selesaikan Tugas <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/07/75_ada_2-3865569556.jpg" alt="Ipuk Fiestiandani saat menerima Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha di Surabaya (25/4). Ipuk juga belum resmi menyatakan akan ikut Pilbup Banyuwangi 2024." width="100%">
<figcaption>Ipuk Fiestiandani saat menerima Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha di Surabaya (25/4). Ipuk juga belum resmi menyatakan akan ikut Pilbup Banyuwangi 2024.</figcaption>
</figure> Pada 2023, indeks pembangunan manusia (IPM) Banyuwangi mencapai 73,79, lebih tinggi ketimbang 2022 sebesar 73,15. Realisasi IPM 2023 tersebut 103,54 persen melampaui target yang ditetapkan. Mengutip Jawa Pos Radar Banyuwangi, kabupaten di ujung timur Pulau Jawa itu juga mencatatkan angka kemiskinan terendah sepanjang sejarah Banyuwangi sejak Indonesia merdeka. Berdasar data Badan Pusat Statistik, pada 2023 persentase penduduk miskin di Bumi Blambangan sebesar 7,34 persen. Lebih rendah dibandingkan 2022 yang mencapai 7,51 persen. Bahkan, persentase penduduk miskin tersebut juga lebih rendah dibandingkan sebelum pandemi Covid-19. Pada 2019 persentase penduduk miskin di Banyuwangi 7,52 persen. Itu saja sebenarnya sudah bisa dijadikan modal Ipuk untuk maju lagi sebagai bupati Banyuwangi. Belum lagi yang terbaru, Ipuk dan Pemkab Banyuwangi pada puncak peringatan Hari Otonomi Daerah di Kota Surabaya pada 25 April lalu diganjar penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha. Anugerah itu diberikan atas hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2022 yang juga mendapatkan nilai terbaik nasional dengan status kinerja tertinggi. Tapi, sampai kemarin (5/5), Ipuk belum menyatakan secara resmi bahwa dirinya bakal kembali maju. &rdquo;Mohon doa restunya ya. Saya masih ingin menyelesaikan tugas sebagai bupati,&rdquo; ujarnya. Selain Golkar, Ipuk tampaknya juga dilirik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Buktinya, meski tidak mendaftar sebagai cabup pada penjaringan yang dilakukan di kantor Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB Banyuwangi, Ipuk diundang dalam pertemuan antara Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bersama para calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah PKB se-Jatim di Surabaya pada Sabtu (4/5). Bupati Mojokerto Pecah Kongsi dengan Wakil Bupati Di Kabupaten Mojokerto, Bupati Ikfina Fahmawati bakal bersaing ketat dengan Wakil Bupati Muhammad Albarraa dalam pilkada 27 November nanti. Keduanya belakangan mulai berebut dukungan parpol di parlemen untuk menjadi bakal calon bupati. Itu mirip yang dialami Bupati Sukoharjo Etik Suryani, istri Bupati Sukoharjo 2010&ndash;2021 Wardoyo Wijaya, yang mungkin akan berhadapan dengan Wakil Bupati Agus Santosa. Di hari pertama DPC PDIP Sukoharjo membuka pendaftaran dan penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati pada Minggu (5/5), Etik dan Agus langsung mengambil formulir pendaftaran. Penyebab terbelahnya incumbent pada pilbup Mojokerto adalah keduanya memiliki pandangan berbeda dalam kebijakan penuntasan skala prioritas di lingkungan pemerintahan. &rdquo;Bismillah akan running di 2024,&rdquo; ungkap Ikfina kepada Jawa Pos Radar Mojokerto. Ikfina mengungkapkan bahwa keberlanjutan program itu penting. Selain itu, janji politiknya belum tuntas akibat terpangkasnya masa jabatan menjadi 3 tahun 8 bulan buntut dihelatnya Pilkada Serentak 2024. Terlebih, saat awal menjabat, dirinya sudah disibukkan dengan pandemi Covid-19 yang berakibat pada stagnasi pembangunan. Ikfina intensif menjalin komunikasi politik dengan parpol. Terbaru, dia berebut restu PKB dengan Albarraa. PKB adalah partai pemenang Pileg 2024 di Kabupaten Mojokerto dengan perolehan 10 kursi dari total 50 kursi DPRD. Praktis, PKB satu-satunya partai yang bisa mengusung pasangan calon kepala daerah sendiri. Bupati Sleman Tunggu Perkembangan <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/07/21_ada_1-1674467706.jpg" alt="Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo (dua dari kiri) belum menentukan sikap apakah akan maju lagi." width="100%">
<figcaption>Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo (dua dari kiri) belum menentukan sikap apakah akan maju lagi.</figcaption>
</figure> Di Kabupaten Sleman, petahana Bupati Kustini Sri Purnomo (KSP) masih belum memutuskan untuk maju kembali di Pilkada 2024. Wanita kelahiran Jepara, Jawa Tengah, itu masih pikir-pikir. &rdquo;Nanti lihat perkembangan, insya Allah (maju pilkada, Red),&rdquo; ujar KSP ketika ditemui Jawa Pos Radar Jogja di Minomartani, Ngaglik, Sleman, pada Rabu (1/5) pekan lalu. Hingga saat ini baru ada dua bakal calon yang mantap untuk maju dalam Pilbup Sleman 2024. Pertama adalah Harda Kiswaya yang sudah mendaftar lewat Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Bakal calon kedua merupakan petahana, yakni Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa. (sgt/aif/ori/fen/inu/kwl/c9/ttg)

Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, serta Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo sudah satu periode bekerja.

Pilkada Serentak 2024, Periode Pembuktian Para Istri Mantan Bupati yang Jadi Bupati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/wali-kota-dan-bupati-mojokerto.jpg" alt="PEREMPUAN PEMIMPIN: Dari kiri, Bupati Mojokerto Ikfina Famawati, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat menghadiri pernikahan adik Wabup Mojokerto Muhammad Albarra di Pacet, Mojokerto (5/3). (DOK. PEMKOT MOJO" width="100%">
<figcaption>PEREMPUAN PEMIMPIN: Dari kiri, Bupati Mojokerto Ikfina Famawati, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat menghadiri pernikahan adik Wabup Mojokerto Muhammad Albarra di Pacet, Mojokerto (5/3). (DOK. PEMKOT MOJO</figcaption>
</figure>Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati mengaku belajar banyak dari sang adik yang sudah sekitar 2,5 tahun memimpin Kota Mojokerto, Ika Puspitasari. Koordinasi dan kolaborasi lebih mudah dilakukan dan itu sudah terbukti di hari kedua sang kakak menjabat.  RIZAL AMRULLOH, Mojokerto, Jawa Pos  ---  TIAP ada undangan ke acara yang sama, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari dengan segera mengontak Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati. Misalnya, ketika keduanya diundang Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri peringatan Isra Mikraj belum lama ini.  ”Mbak, kita budal jam piro (Mbak, kita berangkat jam berapa),” kata Ning Ita, sapaan akrab Ika Puspitasari, menceritakan kontaknya ke Ikfina.  Dalam sejumlah kesempatan, Ning Ita biasanya akan mengajak Ikfina satu mobil dengannya.  Bahkan, ketika menghadiri Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi pada Pemerintah Daerah di Wilayah Kerja Bakorwil Jawa Timur II di Bojonegoro bulan lalu (10/3), keduanya memilih satu kamar di tempat transit.  ”Pada momen-momen seperti itu, kami bisa berdiskusi lebih dekat. Karena saya dan beliau (Bupati Ikfina) bisa satu mobil, makan bersama, dan satu kamar juga berdua,” imbuhnya.  Kalau keduanya bisa sedekat itu, bukan semata karena keduanya sama-sama perempuan atau karena wilayah yang mereka pimpin berimpitan. Tapi, karena keduanya memang kakak-adik.  Ikfina istri Mustofa Kamal Pasa, mantan bupati Mojokerto yang juga kakak kandung Ita. Tapi, Ita jauh lebih dulu menduduki posisinya yang sekarang. Sudah sekitar 2,5 tahun dia memimpin Kota Mojokerto dengan didampingi Wakil Wali Kota A. Rizal Zakaria. Ikfina baru 26 Februari lalu dilantik sebagai bupati Mojokerto, berdampingan dengan Wakil Bupati Muhammad Albarra.  Dalam keseharian Ita biasa memanggil Ikfina dengan ”Mbak Ina”, sedangkan Ikfina memanggil adik iparnya itu dengan ”Dik Ita”.  Relasi seperti ”Mbak Ina dan Dik Ita” itu tergolong langka dalam sejarah pemerintahan Indonesia. Di periode sekarang ini, relasi serupa bisa ditemukan di Kabupaten dan Kota Pasuruan, yang juga berada di Jawa Timur, yang dipimpin kakak-adik pula.  Bagi Ita, bertugas berdampingan dengan sang kakak ipar yang memimpin kabupaten tetangga sangat memudahkan koordinasi dan kolaborasi. Itu terbukti di hari kedua Ikfina berdinas sebagai bupati Mojokerto. Dua perempuan pemimpin tersebut melakukan penandatanganan berita acara saling serah terima hibah barang milik daerah antara Pemkab dan Pemkot Mojokerto. Agenda yang difasilitasi Korsupgah (Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi) Komisi Pemberantasan Korupsi itu pun menjadi gerbang awal sinergi yang terjalin antar kedua kepala daerah.  Ning Ita menyebutkan, masih ada sejumlah prioritas di sektor lain yang juga akan dikerjasamakan dengan Pemkab Mojokerto. Di antaranya, yang kini tengah berproses adalah penataan tata ruang. ”Karena ada sebagian daerah kita (Kota Mojokerto, Red) yang justru di peta RTRW (rencana tata ruang wilayah) masuk di wilayah Kabupaten Mojokerto. Begitu pun sebaliknya,” ujarnya.  Karena itu, dua daerah bertetangga tersebut bersepakat melakukan review untuk menentukan titik-titik koordinat batas wilayah Kota dan Kabupaten Mojokerto. ”Tata ruang ini harus segera kami tertibkan. Karena ke depan sangat berpengaruh terhadap perizinan,” terangnya.  Tapi, sedekat apa pun, tentu tak bisa tiap hari kakak-adik itu bisa bertemu secara fisik. Sebab, keduanya tentu terikat padatnya agenda pemerintahan.  Karena itu, selama bulan pertama Ikfina memimpin Kabupaten Mojokero, Ning Ita mengaku hanya beberapa kali bertatap muka secara langsung. Kendati demikian, keduanya masih menyempatkan waktu untuk berkomunikasi melalui sambungan telepon. ”Saya menyadari di awal-awal begini beliau (Bupati Ikfina) masih butuh konsentrasi dan effort yang cukup besar,” papar Ita.  Menjalin kontak dengan kakak sendiri, bagi Ita, juga lebih cair. ”Artinya, ketika satu keluarga, akan semakin lebih mudah berkoordinasi dari sekadar hubungan pertemanan dengan kepala-kepala daerah yang lain,” katanya.  Karena itu, tiap ada kesempatan menghadiri acara yang sama selalu dimanfaatkan keduanya. Misalnya, saat menghadiri pernikahan putri pengasuh Pesantren Amanatul Ummah KH Asep Saifuddin Chalim yang juga adik Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Albarra di Pacet, Kabupaten Mojokerto (5/3).  Ikfina menyatakan, yang menjadi perhatian dan prioritas utama di masa kepemimpinannya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan sinergi dengan pemerintah daerah di sekitarnya. Khususnya dengan tetangga terdekat, yakni Pemkot Mojokerto.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/features/11/02/2021/mulai-perkantoran-pemkot-sampai-kelurahan-bercorak-majapahitan/">Mulai Perkantoran Pemkot sampai Kelurahan Bercorak Majapahitan</a>  Untuk itu, Ikfina mengaku banyak menimba ilmu dan pengalaman kepada adik iparnya yang sudah lebih dari 2,5 tahun memimpin Kota Mojokerto. ”Saya masih baru sehingga harus banyak belajar dengan Ning Ita terkait dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat,” katanya.  Dan, relasi kakak-adik memudahkan dia untuk belajar kapan saja dari sang adik. Di acara yang mereka hadiri berdua, saat semobil di perjalanan, ketika beristirahat bersama saat transit, atau juga di pertemuan-pertemuan keluarga.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/IB7Hw6cg_vs

Ketika Bupati dan Wali Kota Mojokerto Bisa Berdiskusi saat Sekamar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/lawan-kpk-bupati-mojokerto-ajukan-praperadilan_m_213846.jpeg" alt="Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) saat ditahan KPK." width="100%">
<figcaption>Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) saat ditahan KPK.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah penetapan tersangka disertai penahanan, Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) bersiap mengajukan praperadilan. Langkah itu dilakukan untuk mengusik statusnya sebagai tersangka suap dan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kabar pengajuan praperadilan tersebut mencuat di kalangan birokrat Pemkab <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/07/210523/kasus-suap-dan-gratifikasi-bupati-mojokerto-kpk-sita-20-mobil" target="_blank">Mojokerto</a> sejak dua hari ini. "Rencana praperadilan sudah dibahas di keluarga. Mungkin segera diajukan," ujar seorang pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Mojokerto itu. Selain pertimbangan keluarga besar <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/08/210781/kpk-panggil-empat-saksi-untuk-kasus-suap-bupati-mojokerto" target="_blank">MKP</a>, rencana praperadilan mendapat pendampingan dari penasihat hukum. Di antaranya Mariyam Fatimah yang dipercaya keluarga mengawal proses hukum di KPK. Hingga tadi malam Mariyam belum dapat dimintai konfirmasi. Meski nada ponselnya terdengar, tak kunjung ada jawaban. Pun demikian pesan singkat yang dikirim ke Mariyam, tak berbalas. Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan belum menerima surat pengajuan praperadilan dari pihak MKP. Sejauh ini KPK tetap akan berfokus terhadap penanganan perkara <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/05/08/210902/kpk-cegah-bupati-mojokerto-nonaktif-bepergian-ke-luar-negeri" target="_blank">MKP</a> dengan memeriksa sejumlah saksi.&nbsp;

"Lawan" KPK, Bupati Mojokerto Ajukan Praperadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kantor-digeledah-bupati-mojokerto-asyik-makan-nasi-kotak_m_207105.jpeg" alt="Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Fasa (kaos kuning) bersama dua orang di rumah dinasnya." width="100%">
<figcaption>Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Fasa (kaos kuning) bersama dua orang di rumah dinasnya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Fasa, Selasa (24/4). Sang bupati tak tampak di lokasi saat penggeledahan berlangsung. Namun setelah ditelusuri, ternyata Mustofa berada di rumah dinas. Lokasinya masih satu kompleks dengan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto. Dalam foto yang didapat JawaPos.com, Mustofa berada di rumah dinas dengan memakai kaos warna kuning dipadu rompi kulit warna hitam. Dia tampak ditemani dua orang. Satu orang polisi dan seorang lagi berpakaian preman yang diduga penyidik lembaga anti-rasuah. Kuat dugaan, dua orang tersebut sengaja menemani Mustafa agar tidak keluar dari rumah dinas. Selain duduk santai, ketiganya juga sempat menyantap nasi kotak di ruang tengah rumah dinas. "Pak Bupati ada di dalam. Sejam yang lalu beliau makan nasi kotak bersama polisi dan penyidik KPK,&rdquo; ujar salah seorang staf Pemkab Mojokerto kepada wartawan. Sementara itu, Kabag Humas dan Protokol Pemkab Mojokerto Alfiyah Ernawati mengaku tidak mengetahui keberadaan bupati dan wakil bupati saat penggeledahan berlangsung. Dia juga tidak mengetahui secara pasti apa motif di balik penggeledahan tersebut. "Saya tidak tahu apakah bupati dan wakil bupati ada di kantor. Kalau kemarin, beliau masih memimpin rapat staf. Saya sendiri sedang berada di luar kantor untuk persiapan Hari Jadi Kabupaten Mojokerto. Terkait kasus apa kedatangan KPK, saya juga tidak tahu,&rdquo; ujar Alfiyah kepada wartawan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, penyidik KPK tidak hanya menggeledah ruang kerja bupati, wakil bupati, sekda, dan kantor Dinas PUPR setempat. Penyidik KPK yang berjumlah 15 orang juga menggeledah Kantor Dinas Pendidikan, serta Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda). Namun hingga kini, belum ada keterangan secara resmi dari KPK apa motif dari penggeledahan tersebut. Kuat dugaan, penggeledahan berkaitan dengan sejumlah proyek yang ditangani Dinas Pendidikan dan PUPR. Penggeledahan berlangsung sejak pukul 11.00 WIB.

Kantor Digeledah, Bupati Mojokerto Asyik Makan Nasi Kotak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-obok-obok-ruang-kerja-bupati-mojokerto_m_207044.jpeg" alt="Sejumlah wartawan menanti proses penggeledahan di Kantor Bupati Mojokerto,Selasa (24/4)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah wartawan menanti proses penggeledahan di Kantor Bupati Mojokerto,Selasa (24/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan ruang kerja pejabat. Kali ini menyasar ruang kerja Bupati Mojokerto, Mustofa Kamal Pasa, serta mengobok-obok ruang kerja Wakil Bupati Mojokerto, Pungkasiadi, Selasa (24/4). Belum ada keterangan secara resmi atas aksi penggeledahan yang dilakukan puluhan penyidik lembaga antirasuah itu. Namun berdasarkan informasi yang beredar, penggeledahan dilakukan berkaitan dengan sejumlah kasus pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sebab, penyidik KPK juga melakukan penggeledahan di kantor Dinas PUPR setempat. Sementara berdasarkan informasi yang dihimpun dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Mojokerto, penggeledahan berkaitan dengan kasus suap pendirian tower. Tentu ini dikaitkan dengan pemanggilan Mustafa Kamal Pasa dan beberapa pejabat teras lainnya oleh KPK beberapa waktu lalu. KPK juga menggeledah ruangan milik Sekda Mojokerto, Herry Suwito. Namun, Herry yang kebetulan berada di lokasi saat penggeledahan memilih bungkam. Dia pergi dari kantor dan menuju rumah dinas bupati. Sementara Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto kebetulan tidak ada di lokasi. Kasi Keamanan Setda Kabupaten Mojokerto, Sartono membenarkan penyidik KPK telah melakukan penggeledahan dan penyegelan terhadap ruang bupati, wakil bupati, dan sekda. "Saya dijadikan saksi,” kata Sartono kepada wartawan. Penggeledahan dimulai sekira pukul 11.00 WIB. Hingga kini, para penyidik KPK belum keluar dari Kantor Bupati Mojokerto. Artinya, sudah hampir lima jam penggeledahan masih belum rampung.

KPK Obok-obok Ruang Kerja Bupati Mojokerto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/74136_93459_MKP.jpg" alt="DIPANTAU: Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa." width="100%">
<figcaption>DIPANTAU: Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) dijerat pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU). Hal itu terlihat dari annual report (laporan tahunan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2015. Nama MKP masuk dalam deretan kasus yang pernah dilakukan supervisi oleh Komisi Antirasuah ke Mabes Polri. Dalam laporan tersebut, MKP diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi (TKP) kasus kredit fiktif Bank Jatim cabang HR. Muhammad, Surabaya, senilai Rp 52,3 miliar. Klarifikasi KPK bernomor: R-1384/20-25/09/2014 itu dilayangkan ke Kabareskrim Mabes Polri tertanggal 25 September 2014. Empat bulan kemudian, tepatnya 31 Desember 2014, surat KPK itu dijawab Mabes Polri dengan Nomor: R/1974/Tipidkor/XII/2014. Hasil klarifikasi tersebut menegaskan, penanganan perkara atas tersangka MKP dilakukan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri dengan persangkaan TPPU. Kasus MKP itu merupakan satu di antara 56 kasus yang telah diklarifikasi KPK kepada aparat penegak hukum sepanjang 2015. Bukan hanya dari kepolisian, sejumlah kasus di Kejaksaan juga ikut dipantau. Menyikapi kabar tersebut, MKP tampak tak gugup. Dia mengaku sudah mendengar kabar yang menyebar secara viral di media sosial itu. &rsquo;&rsquo;Iku urusane wong-wong nduwur kono (itu urusan orang-orang atas sana),&rsquo;&rsquo; ujarnya. &rsquo;&rsquo;Kalau nggak ingin dilaporkan ke polisi, jaksa, dan KPK, ya jangan jadi pejabat. Buka warung kopi di pojokan saja,&rsquo;&rsquo; imbuhnya. Dengan isu yang terus menyebar, MKP menerima dengan lapang dada dan tak menyimpan dendam sedikit pun. &rsquo;&rsquo;Itu memang dinamikanya. Kami terima. Ya itu, ada siang, ada malam, ada manis ada pahit. Namanya juga manusia,&rsquo;&rsquo; ungkapnya. Dia sempat mengutip salah satu hadis yang berisi tentang kodrat manusia. &rsquo;&rsquo;Tidak ada manusia yang sempurna. Sebaik apa pun, manusia selalu saja memiliki salah,&rsquo;&rsquo; katanya. Sebelumnya, MKP menunjukkan sederet prestasi yang telah diraih Pemkab Mojokerto. Mulai pembangunan infrastruktur jalan yang digeber sejak empat tahun terakhir, hingga LPJU yang kini sudah nyaris rampung. Seperti diberitakan, MKP kembali menjadi pembicaraan hangat sepekan terakhir. Namanya disebut-sebut telah menyandang status tersangka oleh Mabes Polri atas kasus kredit fiktif di Bank Jatim, cabang HR. Muhammad, Surabaya. Kabar MKP berurusan dengan hukum tidak hanya sekali. Sebelumnya, saat memasuki cuti tahun lalu, dia dikabarkan ditangkap polisi karena kasus narkoba. Namun, hal tersebut terbantahkan lantaran kabar operasi tangkap tangan (OTT) itu hanya isu. (ron/abi/c5/ano) &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Bupati Mojokerto Masuk Annual Report KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/72634_91931_korupsi1.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah aktivis antikorupsi mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil alih penanganan kasus korupsi kredit fiktif PT BPD Jatim Cabang H. Muhammad Surabaya (Bank Jatim) sebesar Rp 52,3 miliar tahun 2012. Sebab, meski sudah menetapkan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasha sebagai tersangka, namun hingga kini kasus yang ditangani Bareskrim Polri itu tak kunjung tuntas. "Kami mendesak KPK segera mengambil alih penanganan kasus itu. Karena sudah dua tahun ditetapkan sebagai tersangka, namun hingga kini bupati Mojokerto belum dilakukan penahanan," kata aktivis Transparency and Transportation Community Jawa Timur, Joko Fattah Rochim dalam keterangan persnya yang diterima JawaPos.com, Kamis (22/12). Sebelumnya, Joko Fattah Rochim bersama aktivis Transparency and Transportation Community lainnyamendatangi kantor KPK di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (21/12). Kedatangan mereka itu meminta KPK mengambil langkah tegas atas kasus yang menyeret Mustofa Kamal Pasha tersebut. Menurunya, Mustofa Kamal Pasha sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak dua tahun silam. Bahkan bupati Mojokerto juga pernah dipanggil oleh penyeidik KPK. Itu dibuktikan dengan surat yang dikeluarkan KPKRI Nomor: R1384/25/09/2014 tanggal 25 September 2014. Mustofa Kamal Pasha diduga melakukan Tindak Pindana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus kredit fiktif PT BPD Jatim Surabaya Rp 52,3 miliar. "Itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) KPK dengan Komisi III DPR RI pada 27 Januari 2016. Kemudian kasus tersebut ditangani oleh Dittipideksus Bareskrim Polri. Tapi kenapa sampai sekarang mandul. Ada apa ini," tambahnya. Selain itu, alasan lain didesaknya KPK untuk mengambil alih kasus tersebut, karena adanya perbedaan penanganan hukum terhadap para tersangka kasus kredit fiktif Bank Jatim Surabaya ini. Sebab, dari tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka, hanya Yudi Setiawan dan Carolina Gunadi yang sudah dijebloskan ke sel tahanan oleh pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Yudi divonis bersalah pada 2 Desember 2014. Dia pun harus menjalani hukuman selama 10 tahun penjara dan denda Rp 200 juta pengganti kurungan 1 tahun. Selain itu, Direktur PT Cipta Inti Paramindo (CIP) juga harus mengembalikan uang sebesar Rp 58.220.624.000. Sementara Carolina dijatuhi vonis lebih ringan. Mantan istri Yudi itu hanya dikenakan hukuman penjara 6 tahun, denda Rp 400 juta subsider 4 bulan kurungan, dan membayar uang pengganti Rp 184.957.000. "Sementara Mustofa Kamal Pasha sampai saat ini belum tersentuh hukum sama sekali. Dia masih enak-enakan jadi bupati," terangnya. Mangkraknya penanganan kasus tersebut, lanjut Fattah, tentunya mencoreng keabsahan adanya lembaga hukum di Indonesia. Baik KPK yang telah menetapkan Bupati Mojokerto sebagai tersangka maupun institusi kepolisian yang menangani kasus dugaan korupsi tersebut. "Maka itu, kami mendesak agar KPK segera mengambil alih kasus tersebut. Hukum tidak boleh tebang pilih. Sehingga kabar adanya bupati sakti dari Mojokerto yang tidak tersentuh hukum itu tidak benar adanya, atau justru sebaliknya," sindir Fattah. (iil/JPG)

Aktivis Antikorupsi Jatim Desak KPK Ambil Alih Kasus Korupsi yang Menyeret Bupati Mojokerto

bupati mojokerto

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bupati mojokerto

Berita Terkini