<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div id="m#msg-f:1797735239991658941" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG-20220908-WA0003-1.jpg" alt="Bupati Mimika Eltinus Omaleng saat memasuki gedung merah putih KPK mengenakan rompi tahanan, Kamis (8/9). (Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Bupati Mimika Eltinus Omaleng saat memasuki gedung merah putih KPK mengenakan rompi tahanan, Kamis (8/9). (Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta segera mengeksekusi putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terhadap Bupati Mimika Eltinus Omaleng yang divonis 2 tahun pidana penjara. Eltinus terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus pembangunan Gereja Kingmi Mile 32.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Putusan kasasi itu mementahkan putusan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Makassar yang membebaskan Eltinus Omaleng dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya tentu kita berharap ya ketika KPK sudah menemukan ataupun sudah mendapatkan putusannya segeralah dieksekusi," kata mantan penyidik KPK, Yudi Punomo dikonfirmasi, Selasa (30/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yudi mengamini, dalam mengeksekusi putusan, KPK harus terlebih dahulu menerima salinan putusan. Hal itu diperlukan untuk mengetahui secara mendalam analisis dan pertimbangan hakim.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentu pada awalnya, KPK harus menerima salinan putusan dari MA dulu ya, dan dengan dasar itu pertimbangannya secara formil ya dipanggil ya untuk menghadap ke jaksa penuntut umum yang akan mengeksekusinya, dipanggil ke KPK untuk kemudian dieksekusi sesuai dengan di mana nanti dia akan ditempatkan," tegas Yudi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia pun mengingatkan, Eltinus Omaleng untuk kooperatif menjalani proses hukum di KPK. "Kita berharap bupati tersebut juga kooperatif untuk datang ketika misalnya dia mau mengajukan (persidangan) lagi ya tentu silakan saja, kan terbuka peluang dia untuk PK," ucap Yudi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mahkamah Agung (MA) sebelumnya mengabulkan upaya hukum kasasi yang dilayangkan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Mimika, Papua Tengah, Eltinus Omaleng. Terdakwa kasus&nbsp;</div> <div dir="auto">korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32, di Kabupaten Mimika itu divonis dua tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsidair dua tahun penjara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kabul," demikian bunyi amar putusan kasasi, Kamis (25/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perkara itu diadili oleh Ketua Majelis Hakim Agung Surya Jaya bersama dengan Hakim Agung Ansori dan Hakim Agung Ainal Mardhiah sebagai anggota. Perkara itu teregistrasi dengan nomor 523 K/Pid.Sus/2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hakim tingkat kasasi menilai, Eltinus Omaleng terbukti secara sah melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sehingga, putusan kasasi ini mengubah putusan Pengadilan Negeri (PN) Makassar Nomor 2/Pid.Sus-Tpk/2023/PN.Mks yang sempat melepaskan Eltinus Omaleng dari segala tuntutan jaksa KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Eltinus sempat diadili atas dugaan korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 tahap I yang diduga merugikan keuangan negara Rp 14,2 miliar ini di PN Makassar. Namun, Pemgadilan Negeri Makassar menyatakan, Eltinus Omaleng tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi pembangunan rumah ibadah itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jaksa KPK langsung mengajukan upaya hukum kasasi atas vonis itu. Bahkan, Eltinus kembali aktif menjadi Bupati setelah PN Makassar menyatakan perbuatan dirinya tidak terbukti melakukan korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

"kita berharap ya ketika KPK sudah menemukan ataupun sudah mendapatkan putusannya segeralah dieksekusi," kata Yudi.

KPK Harus segera Eksekusi Bupati Mimika Eltinus Omaleng ke Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/ELTINUS-OMALENG1-1.jpg" alt="Bupati Mimika Eltinus Omaleng. Evarianus Supar/Antara" width="100%">
<figcaption>Bupati Mimika Eltinus Omaleng. Evarianus Supar/Antara</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Makassar mengabulkan penangguhan penahanan terhadap Bupati nonaktif Mimika, Eltinus Omaleng. KPK mengingatkan Eltinus tidak kabur, agar tak mengganggu proses persidangan.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saat ini terkait penahanan terdakwa menjadi kewenangan sepenuhnya majelis hakim* dan benar (31/5) Majelis Hakim telah menangguhkan penahanan terdakwa Eltinus Omaleng dkk," kata Kepala Bagian Pemberitaaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Minggu (4/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali menjelaskan, penahanan di tingkat persidangan sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim. Karena itu, KPK menghormati keputusan Pengadilan Negeri Makassar yang mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terdakwa Eltinus Omaleng, terhitung sejak 31 Mei 2023 tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/01703259/kai-catat-593130-penumpang-gunakan-kereta-api-selama-libur-panjang-ini-rute-favoritnya">KAI Catat 593.130 Penumpang Gunakan Kereta Api Selama Libur Panjang, Ini Rute Favoritnya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KPK berharap penangguhan ini tidak mengganggu proses hukum yang sedang berlangsung terhadap para Terdakwa," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karenanya, KPK meminta kepada&nbsp; para terdakwa untuk patuh terhadap penetapan hakim, yang meminta agar terdakwa dan penasehat hukum selaku penjamin untuk tidak melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana, bersikap kooperatif, siap setiap saat bersedia hadir tepat waktu untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebab, apabila terdakwa melarikan diri, maka penjamin bersedia membayar kepada negara dengan uang penjaminan sebesar Rp 5 miliar. Penetapan ini dapat dicabut sewaktu-waktu apabila terdakwa melanggar syarat-syarat tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK berharap proses persidangan pada tahap berikutnya dapat berjalan secara efektif, sehingga segera memberikan kepastian hukum baik kepada terdakwa maupun masyarakat selaku korban korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sesuai hukum acara pidana, Jaksa Penuntut Umum KPK harus melaksanakan sesuai penetapan tersebut. Namun demikian kami juga&nbsp; pertimbangkan melakukan langkah proses hukum lanjutannya," pungkas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Pengadilan Tipikor pada PN Makassar mengabulkan penangguhan penahanan terhadap Bupati nonaktif Mimika, Eltinus Omaleng.

Penahanannya Ditangguhkan, KPK Ingatkan Bupati Nonaktif Mimika Eltinus Omaleng Tak Kabur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/mk-nyatakan-siap-100-persen-hadapi-sengketa-pemilu-2019_m_.jpg" alt="Iluatrasi MK." width="100%">
<figcaption>Iluatrasi MK.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Mimika Johannes Retob melayangkan uji materi Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur terkait pemberhentian sementara Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan uji materi itu terdaftar dalam nomor perkara :55/PUU/PAN.MK/AP3/05/2023.</p> <p>Kuasa Hukum Plt Bupati Mimika Johannes Retob Viktor Santoso Tandiasa mengatakan, pihaknya mengajukan uji materi setelah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua menetapkan Johannes sebagai tersangka dugaan tindak pidana kolusi dan nepotisme berdasarkan Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.</p> <p>Padahal, dalam proses hukum yang telah dilalui Johannes hingga membawanya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), upaya penahanan tidak pernah dilakukan oleh Kejati. Bahkan, putusan sela memutuskan, PN Tipikor Papua tidak berwenang mengadili perkara tersebut.</p> <p>"Menurut kami, tindakan Kejati papua yang menerbitkan surat perihal 'permohonan pemberhentian sementara' terhadap klien kami Bapak Johannes Rettob diduga tindakan hukum yang dilakukan diduga di luar kewenangan Kejati," kata Viktor di Gedung MK, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (31/5).</p> <p>Viktor mengungkapkan, tindakan Kajati Papua bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.</p> <p>Berdasarkan Pasal 124 Ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 78 Tahun 2012 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, yang berwenang mengusulkan pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah kepada Menteri Dalam Negeri adalah Gubernur.</p> <p>Menurutnya, tindakan Kejati Papua telah nyata merugikan hak konstitusional Johannes berkaitan dengan hak atas pengakuan dan jaminan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, juga terhadap hak atas martabatnya sebagaimana dijaminkan dalam Pasal 28 D Ayat (1) dan Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945.</p> <p>Viktor mengungkapkan, ada proses hukum yang dipaksakan oleh Kajati Papua terhadap Plt Bupati Mimika. Sebab, setelah perkaranya batal demi hukum dalam putusan sela. Namun, Kejati kembali mengajukan dakwaan baru dengan register perkara di Pengadilan Tipikor pada PN Jayapura Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jap, tanggal 09 Mei 2023.</p> <p>Padahal, perkara yang diduga melibatkan Plt Bupati Mimika ini sebelumnya pernah diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada rentang waktu 2017-2019. Namun, proses penyelidikan tidak dilanjutkan ke tahap penyidikan karena tidak cukup bukti.</p> <p>"Kami melakukan upaya hukum baik upaya administratif yakni mengajukan permohonan keberatan administratif atas tindakan Kejati Papua yang melampaui kewenangannya, serta mengajukan upaya ke MK untuk melakukan uji materi atas Pasal 83 Ayat (1) UU 23 Tahun 2014 tentang Pemda dalam rangka melindungi hak konstitusional yang bersangkutan sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi," tegas Viktor.</p> <p>Terpisah, juru bicara MK Fajar Laksono mengatakan, pihaknya sudah menerima berkas perkara tersebut. MK akan menindaklanjuti berkas perkara itu.</p> <p>"Sudah diterima, tapi belum diverifikasi, karena baru diajukan pukul 11.26 WIB," pungkas Fajar.</p>

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Mimika Johannes Retob melayangkan uji materi Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda

Plt Bupati Mimika Ajukan Gugatan Uji Materi Undang-Undang Pemda ke MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Juru-Bicara-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelesaikan berkas perkara Bupati nonaktif Mimika Eltinus Omaleng dkk. Surat dakwaan dan berkas perkara tersebut sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Makassar.<br /> <br /> "Kasatgas Penuntutan Ikhsan Fernandi Z, Kamis (12/1) telah selesai melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan para Terdakwa yaitu Eltinus Omaleng, Marthen Sway dan Teguh Anggara ke Pengadilan Tipikor pada PN Makasar," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (13/1).<br /> <br /> Oleh karena itu, Eltinus dkk akan segera menjalani persidangan dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 di Papua. Kini, penahanan terhadap Eltinus dkk menjadi kewenangan pengadilan.<br /> <br /> "Status penahanan para terdakwa tersebut saat ini menjadi wewenang Pengadilan Tipikor dan tempat penahanan masih berada di Rutan KPK," ucap Ali.<br /> <br /> Rencananya, persidangan akan digelar pada Kamis (19/1) mendatang. "Agenda sidang pembacaan surat dakwaan digelar pada Kamis (19/1)," tegas Ali.<br /> <br /> Sebelumnya, KPK resmi melakukan penahanan terhadap Bupati Mimika Eltinus Omaleng, Kamis (8/9). Eltinus ditahan setelah sebelumnya ditangkap tim penyidik KPK di sebuah hotel di Jayapura pada Rabu (7/9).<br /> <br /> Eltinus merupakan tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 di Papua. KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya yakni Marthen Sawy selaku Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Mimika/Pejabat Pembuat Komitmen dan Teguh Anggara selaku Direktur PT Waringin Megah.<br /> <br /> "Untuk kepentingan penyidikan, tim Penyidik melakukan penahanan tersangka Eltinus Omaleng selama 20 hari pertama terhitung 8 September 2022 s/d 27 September 2022 di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (8/9).<br /> <br /> Firli menjelaskan, perkara yang menjerat Eltinus terjadi pada 2013. Saat itu Eltinus ingin membangun tempat ibadah berupa Gereja Kingmi Mile di Kabupaten Mimika dengan nilai Rp 126 miliar.<br /> <br /> Pada 2014, dia terpilih menjadi Bupati Mimika dan mengeluarkan kebijakan memberikan dana hibah ke Yayasan Waartsing untuk pembangunan Gereja Kingmi Mile 32. Kemudian, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Mimika sebagaimana perintah Eltinus memasukkan anggaran hibah dan pembangunan gereja Kingmi Mile 32 sebesar Rp 65 miliar ke anggaran daerah Pemkab Mimika tahun 2014.<br /> <br /> Eltinus yang masih menjadi komisaris PT NKJ kemudian membangun dan menyiapkan alat produksi beton yang berada tepat didepan lokasi akan dibangunnya Gereja Kingmi Mile 32. Selanjutnya, pada 2015 untuk mempercepat proses pembangunan, Eltinus menawarkan proyek ini ke Teguh Anggara (TA) selaku Direktur PT Waringin Megah dengan kesepakatan pembagian fee 10 persen dari nilai proyek.<br /> <br /> "Eltinus Omaleng mendapat 7 persen dan Teguh Anggara 3 persen," ujar Firli.<br /> <br /> Dalam rangka memuluskan proses lelang, Eltinus sengaja mengangkat Marthen Sawy (MS) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. Padahal, Marthen tidak mempunyai kompetensi di bidang konstruksi bangunan.<br /> <br /> "Eltinus juga memerintahkan Marthe Sawy untuk memenangkan Teguh Anggara sebagai pemenang proyek walaupun kegiatan lelang belum diumumkan. Setelah proses lelang dikondisikan, Marthen Sawy dan Teguh Anggara melaksanakan penandatangan kontrak pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 dengan nilai kontrak Rp 46 Miliar," beber Firli.<br /> <br /> Untuk pelaksanaan pekerjaan, Teguh kemudian mensubkontrakkan seluruh pekerjaan pembangunan gedung Kingmi Mile 32 ke beberapa perusahaan berbeda, salah satunya yaitu PT KPPN (Kuala Persada Papua Nusantara) tanpa adanya perjanjian kontrak dengan pihak Pemkab Mimika.<br /> <br /> PT KPPN kemudian menggunakan dan menyewa peralatan PT NKJ dimana Eltinus masih tetap menjabat sebagai Komisarisnya. Dalam perjalanannya, kemajuan pembangunan Gereja Kingmil Mile 32 tidak sesuai dengan jangka waktu penyelesaian sebagaimana kontrak, termasuk adanya kurang volume pekerjaan, padahal pembayaran pekerjaan telah dilakukan.<br /> <br /> "Akibat perbuatan para tersangka mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara setidaknya sejumlah sekitar Rp 21,6 miliar dari nilai kontrak Rp 46 miliar. Dari proyek ini Eltinus diduga turut menerima uang sejumlah sekitar Rp 4,4 miliar," cetus Firli.<br /> <br /> Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja, Bupati Mimika Segera Disidang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/gedung-kpk.jpg" alt="Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Gedung Merah Putih KPK. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Bupati Toraja Utara, Yohanis Bassang terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 di Mimika, Papua. Dia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Wakil Bupati Mimika periode 2014-2019.<br /> <br /> Yohanis ditelisik pengetahuannya terkait penunjukan Marthen Sawy yang merupakan Direktur PT. Waringin Megah untuk mengerjakan proyek Gereja Kingmi Mile 32.<br /> <br /> "Yohanis Bassang (Bupati Toraja Utara), saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan penunjukan tersangka MS (Marthen Sawy) sebagai Kabag Kesra Pemkab Mimika yang diduga menjadi salah satu orang kepercayaan tersangka EO (Eltinus Omalang) dalam pengerjaan proyek pembangunan Gereja Kingmi Mile 32," kata juru bicara KPK Ipi Maryati dalam keterangannya, Rabu (19/10).<br /> <br /> Namun, Yohanis usai menjalani pemeriksaan di KPK pada Selasa (18/10) kemarin, mengaku tidak mengetahui sengkarut perkara tersebut.<br /> <br /> "Tidak tahu sama sekali itu. Saya kabur, buta, gelap," ucap Yohanis Bassang usai diperiksa penyidik KPK.<br /> <br /> "Ya ditanya 'apakah bapak tahu?', tidak tahu soal itu," imbuhnya.<br /> Sebelumnya, KPK resmi melakukan penahanan terhadap Bupati Mimika Eltinus Omaleng, Kamis (8/9). Eltinus ditahan setelah sebelumnya ditangkap tim penyidik KPK di sebuah hotel di Jayapura pada Rabu (7/9).<br /> <br /> Eltinus merupakan tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 di Papua. KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya yakni Marthen Sawy selaku Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Mimika/Pejabat Pembuat Komitmen dan Teguh Anggara selaku Direktur PT Waringin Megah.<br /> <br /> "Untuk kepentingan penyidikan, tim Penyidik melakukan penahanan tersangka Eltinus Omaleng selama 20 hari pertama terhitung 8 September 2022 s/d 27 September 2022 di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (8/9).<br /> <br /> Firli menjelaskan, perkara yang menjerat Eltinus terjadi pada 2013. Saat itu Eltinus ingin membangun tempat ibadah berupa Gereja Kingmi Mile di Kabupaten Mimika dengan nilai Rp 126 miliar.<br /> <br /> Pada 2014, dia terpilih menjadi Bupati Mimika dan mengeluarkan kebijakan memberikan dana hibah ke Yayasan Waartsing untuk pembangunan Gereja Kingmi Mile 32. Kemudian, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Mimika sebagaimana perintah Eltinus memasukkan anggaran hibah dan pembangunan gereja Kingmi Mile 32 sebesar Rp 65 miliar ke anggaran daerah Pemkab Mimika tahun 2014.<br /> <br /> Eltinus yang masih menjadi komisaris PT NKJ kemudian membangun dan menyiapkan alat produksi beton yang berada tepat didepan lokasi akan dibangunnya Gereja Kingmi Mile 32. Selanjutnya, pada 2015 untuk mempercepat proses pembangunan, Eltinus menawarkan proyek ini ke Teguh Anggara (TA) selaku Direktur PT Waringin Megah dengan kesepakatan pembagian fee 10 persen dari nilai proyek.<br /> <br /> "Eltinus Omaleng mendapat 7 persen dan Teguh Anggara 3 persen," ujar Firli.<br /> <br /> Dalam rangka memuluskan proses lelang, Eltinus sengaja mengangkat Marthen Sawy (MS) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. Padahal, Marthen tidak mempunyai kompetensi di bidang konstruksi bangunan.<br /> <br /> "Eltinus juga memerintahkan Marthe Sawy untuk memenangkan Teguh Anggara sebagai pemenang proyek walaupun kegiatan lelang belum diumumkan. Setelah proses lelang dikondisikan, Marthen Sawy dan Teguh Anggara melaksanakan penandatangan kontrak pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 dengan nilai kontrak Rp 46 Miliar," beber Firli.<br /> <br /> Untuk pelaksanaan pekerjaan, Teguh kemudian mensubkontrakkan seluruh pekerjaan pembangunan gedung Kingmi Mile 32 ke beberapa perusahaan berbeda, salah satunya yaitu PT KPPN (Kuala Persada Papua Nusantara) tanpa adanya perjanjian kontrak dengan pihak Pemkab Mimika.<br /> <br /> PT KPPN kemudian menggunakan dan menyewa peralatan PT NKJ dimana Eltinus masih tetap menjabat sebagai Komisarisnya. Dalam perjalanannya, kemajuan pembangunan Gereja Kingmil Mile 32 tidak sesuai dengan jangka waktu penyelesaian sebagaimana kontrak, termasuk adanya kurang<br /> volume pekerjaan, padahal pembayaran pekerjaan telah dilakukan.<br /> <br /> "Akibat perbuatan para tersangka mengakibatkan timbulnya kerugian keuangan negara setidaknya sejumlah sekitar Rp 21,6 miliar dari nilai kontrak Rp 46 miliar. Dari proyek ini Eltinus diduga turut menerima uang sejumlah sekitar Rp 4,4 miliar," cetus Firli.<br /> <br /> Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Bupati Toraja Dicecar Soal Penunjukan Orang Kepercayaan Bupati Mimika

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/ELTINUS-OMALENG1-1.jpg" alt="Bupati Mimika Eltinus Omaleng. Evarianus Supar/Antara" width="100%">
<figcaption>Bupati Mimika Eltinus Omaleng. Evarianus Supar/Antara</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa Bupati Mimika Eltinus Omaleng ke gedung merah putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (8/9). Hal ini setelah tim penyidik KPK melakukan jemput paksa terhadap Eltinus Omelang.<br /> <br /> "Pagi ini (8/9) Bupati Mimika dibawa dari Jayapura menuju Gedung Merah Putih KPK," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (8/9).<br /> <br /> Eltinus merupakan tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32, Kabupaten Mimika, Papua. Politikus Partai Golkar itu akan menjalani pemeriksaan intensif, untuk selanjutnya dilakukan penahanan.<br /> <br /> "Selanjutnya akan menjalani pemeriksaan dan perkembangan perkara ini segera kami akan sampaikan setelahnya," tegas Ali.<br /> <br /> Menurut Ali, jemput paksa terhadap Eltinus dilakukan karena tidak kooperatif memenuhi panggilan KPK. Padahal, KPK telah melakukan pemanggilan terhadap Eltinus pada 10 dan 17 Juni 2022, tetapi mangkir dari panggilan tersebut.<br /> <br /> "Karena kami nilai yang bersangkutan tidak koperatif selama proses penyidikan perkara dimaksud," ucap Ali.<br /> <br /> KPK sebelumnya mengusut kasus dugaan korupsi terkait proyek pembangunan Gereja Kinmi Mile 32 Tahap 1 tahun anggaran 2015 di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Bupati Mimika, Eltinus Omaleng menjadi tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32, Kabupaten Mimika, Papua.<br /> <br /> Eltinus yang merupakan politikus Golkar sebelumnya telah melayangkan gugatan praperadilan terhadap penetapannya sebagai tersangka pada Juli lalu. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan tersebut pada 25 Agustus 2022.<br /> <br /> Pembangunan Gereja Kingmi Mile sudah berjalan sejak 2015 dan dibiayai melalui APBD Kabupaten Mimika secara multi-years. Pembangunan gereja ini disebut telah menghabiskan dana lebih dari Rp 250 miliar.

Bupati Mimika Digiring KPK ke Jakarta Pagi Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/09/3023_20043_Bupati-Mimika.jpg" alt="Polisi berjaga-jaga di depan rumah Bupati Mimika." width="100%">
<figcaption>Polisi berjaga-jaga di depan rumah Bupati Mimika.</figcaption>
</figure><p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>JawaPos.com--</strong>Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian tentang penyebab insiden&nbsp;pelemparan rumah pribadi Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, Senin (7/9) dinihari. Namun, dari informasi yang dihimpun Radar Timika (Grup Jawa Pos), k<span style="line-height:1.6em">ejadian itu terkait dengan kasus kecelakaan lalulintas yang terjadi beberapa tahun lalu.&nbsp;</span></span></p><br /> <br /> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Kecelakaan tahun&nbsp;2013 itu melibatkan Adolof Omaleng, salah seorang keluarga bupati. Meski sudah dua tahun berlalu, hingga kini belum ada ganti rugi yang dibayarkan kepada pihak korban. Akibatnya, keluarga korban mendatangi rumah bupati untuk menagih ganti rugi tersebut.&nbsp;</span></p><br /> <br /> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">&ldquo;Pihak keluarga korban yang datang menuntut bupati harus tanggung jawab,&rdquo; ujar warga di depan rumah bupati yang&nbsp;<span style="line-height:1.6em">terletak di Kelurahan Timika Jaya (SP 2) itu. Sayangnya, tidak dijelaskan mengenai kondisi korban kecelakaan yang dimaksudkan.&nbsp;</span></span></p><br /> <br /> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px; line-height:1.6em">Sebelumnya, s</span><span style="font-size:16px; line-height:1.6em">ekelompok warga melempari atap rumah bupati&nbsp;sekira pukul 2.30 WIT.&nbsp;</span><span style="font-size:16px; line-height:1.6em">Selain itu, sejak pagi, sekelompok warga juga berkumpul di depan rumah itu sambil melakukan pemalangan dengan meletakkan kayu balok di jalan.&nbsp;</span></p><br /> <br /> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px; line-height:1.6em">Namun, situasi dengan cepat dikendalikan karena aparat keamanan yang berjaga di lokasi menghubungi polisi.&nbsp;</span><span style="font-size:16px; line-height:1.6em">Satu regu perintis dan sabhara lantas diterjunkan ke lokasi. Saat dikonfirmasi,&nbsp;</span><span style="font-size:16px; line-height:1.6em">Kapolsek Mimika, I Gede Putra tidak berkomentar banyak mengenai masalah ini.&nbsp;&ldquo;Kejadian dari pagi, itu anggota ada di sana,&rdquo; katanya singkat.&nbsp;</span><span style="font-size:16px; line-height:1.6em"><em><strong>(rex/jpg)</strong></em>&nbsp;</span></p>

Inilah Penyebab Rumah Bupati Mimika Dilempari Warga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/09/3019_20044_Bupati-Mimika.jpg" alt="Polisi berjaga-jaga di depan rumah Bupati Mimika." width="100%">
<figcaption>Polisi berjaga-jaga di depan rumah Bupati Mimika.</figcaption>
</figure><p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px"><strong>JawaPos.com--</strong>Rumah pribadi Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, di Kelurahan Timika Jaya (SP 2), Timika, Papua dilempari oleh sekelompok warga, Senin (7/9) dinihari. Lemparan itu mengenai atap rumah tersebut.&nbsp;</span></p><br /> <br /> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Dari info yang dihimpun Radar Timika (Jawa Pos Grup), sejak pagi sekelompok warga sudah berkumpul di depan rumah bupati sambil melakukan pemalangan dengan meletakkan kayu balok di jalan.&nbsp;</span></p><br /> <br /> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Sementara kejadian pelemparan sendiri terjadi sekitar pukul 2.30 WIT. Aparat keamanan yang bersiaga di lokasi tersebut kemudian menghubungi polisi. Tak lama kemudian, satu regu perintis dan sabhara tiba di lokasi dan berusaha menenangkan warga.&nbsp;</span></p><br /> <br /> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">Seorang warga yang diduga provokator pun langsung diamankan polisi. Pantauan Radar Timika hingga sore, situasi sudah&nbsp;kondusif. Tidak ada laporan tentang kerusakan ataupun&nbsp;korban cedera akibat insiden tersebut. </span></p><br /> <br /> <p style="text-align:justify"><span style="font-size:16px">&ldquo;Saya baru datang, tidak tahu masalah apa orang sudah banyak di depan rumah,&rdquo; ujar Ny Nella Omaleng saat ditemui di depan rumahnya.&nbsp;</span><span style="font-size:16px">Ketika dikonfirmasi, Kapolsek Mimika Baru (Miru), AKP I Gede Putra, membenarkan kejadian tersebut. Namun ia tidak menyampaikan tentang penyebabnya. &ldquo;Kejadian dari pagi, itu anggota ada di sana,&rdquo; kata Kapolsek singkat.</span><em><strong>(rex/jpg)</strong></em></p>

Rumah Bupati Mimika Dilempari Warga

bupati mimika

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bupati mimika

Berita Terkini