<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/03/Jubir-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-1-1JPG-1502552824.jpg" alt="Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri." width="100%">
<figcaption>Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap pelaksana tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti, Asmar Senin (29/5). Asmar akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Wakil Gubernur Kepulauan Meranti dalam perkara dugaan korupsi Bupati nonaktif Kepulauan Meranti Muhammad Adil (MA).</p> <p>"Hari ini pemeriksaan saksi untuk tersangka MA dkk," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (29/5).</p> <p>Selain Asmar, tim penyidik KPK juga turut memanggil tujuh saksi lainnya dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mereka di antaranya Irmansyah, Sumarno, Wan Masrad, Khaidir, Hilman, Khairudin, dan Naldo Jauhari Pratama.</p> <p>"Pemeriksaan dilakukan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jalan Kuningan Persada Kavling 4, Setiabudi, Jakarta Selatan," ucap Ali.</p> <p>Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil sebagai tersangka. Hal ini setelah politikus PDI Pernjuangan itu terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Kamis (6/4) lalu.</p> <p>Selain M. Adil, KPK juga turut menjerat dua pihak lainnya sebagai tersangka, keduanya yakni Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti, Fitria Ningsih dan Pemeriksa Muda BPK Perwakilan Riau, M Fahmi Aressa.</p> <p>Muhammad Adil terjerat dalam tiga kasus dugaan korupsi. Kasus pertama, terkait pemotongan anggaran seolah-olah sebagai utang kepada penyelenggara negara atau yang mewakilinya tahun 2022 sampai 2023.</p> <p>Kasus kedua, dugaan korupsi penerimaan fee dari jasa travel umrah. Ketiga, kasus dugaan suap pengondisian pemeriksaan keuangan pada 2022 di Pemkab Kepulauan Meranti.</p> <p>Muhammad Adil sebagai tersangka penerima suap melanggar pasal 12 huruf f atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>Selain itu, Muhammad Adil juga sebagai pemberi melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.</p> <p>Sementara itu Fitria Ningsih sebagai pemberi melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>M Fahmi Aressa sebagai penerima melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap pelaksana tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti, Asmar Senin (29/5).

KPK Periksa Plt Bupati Kepulauan Meranti Asmar Terkait Dugaan Korupsi

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/08/Bupati-Meranti-Muhammad-Adil-Tiba-Di-KPK-Fedrik-Tarigan-2-717598915.jpg" alt="Bupati Meranti Muhammad Adil dikawal petugas usai operasi tangkap tangan (OTT) setibanya di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rasuna Said, Jakarta, Jumat (7/4/2023). M. Adil bersama sejumlah pihak diamankan penyidik KPK terkait dugaan" width="100%">
<figcaption>Bupati Meranti Muhammad Adil dikawal petugas usai operasi tangkap tangan (OTT) setibanya di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rasuna Said, Jakarta, Jumat (7/4/2023). M. Adil bersama sejumlah pihak diamankan penyidik KPK terkait dugaan</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah empat orang bepergian ke luar negeri, dalam kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Kepulauan Meranti (nonaktif), Muhammad Adil. Pencekalan untuk tidak bepergian ke luar negeri itu diberlakukan selama&nbsp;enam bulan ke depan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KPK mencegah empat orang agar tidak bepergian keluar negeri dan telah diajukan ke Dirjen Imigrasi sejak 27 April 2023 untuk waktu enam bulan ke depan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (28/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan informasi yang dihimpun, empat pihak yang dicegah untuk tidak bepergian ke luar negeri diantaranya yaitu tiga orang swasta yakni Muhammad Reza Fahlevi, Maria Giptia, dan Deny Surya A. R, serta satu orang PNS Heny Fitriani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali menjelaskan, pencekalan itu dilakukan untuk memudahkan proses pemberkasan perkara penyidikan tersangka Muhammad Adil. Sehingga&nbsp;dapat dilengkapi alat buktinya melalui pemeriksaan beberapa pihak sebagai saksi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami berharap agar pihak dimaksud nntinya kooperatif hadir dalam setiap agenda pemanggilan Tim Penyidik KPK," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil sebagai tersangka. Hal ini setelah politikus PDI Perjuangan itu terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Kamis (6/4) kemarin.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain M. Adil, KPK juga menjerat dua pihak lainnya sebagai tersangka, keduanya yakni Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti, Fitria Ningsih dan&nbsp;Pemeriksa Muda BPK Perwakilan Riau, M Fahmi Aressa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pada kesempatan ini, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka," ucap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (7/4) malam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Alex menjelaskan, Muhammad Adil terjerat dalam tiga kasus dugaan korupsi. Kasus pertama, terkait pemotongan anggaran seolah-olah sebagai utang kepada penyelenggara negara atau yang mewakilinya tahun 2022 sampai 2023.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kasus kedua, dugaan korupsi penerimaan <em>fee</em> dari jasa travel umrah. Ketiga, kasus dugaan suap pengondisian pemeriksaan keuangan pada 2022 di Pemkab Kepulauan Meranti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kegiatan tangkap tangan terhadap kepala daerah aktif ini menjadi komitmen nyata kinerja pemberantasan korupsi oleh KPK. Agar menjadi pembelajaran bagi para pejabat publik lainnya untuk tidak melakukan korupsi, yang ujungnya hanya akan merugikan keuangan negara, serta mendegradasi kesejahteraan dan perekonomian rakyat," tegas Alex.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Muhammad Adil sebagai tersangka penerima suap melanggar Pasal 12 huruf f atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Muhammad Adil juga sebagai pemberi melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu Fitria Ningsih sebagai pemberi melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">M Fahmi Aressa sebagai penerima melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Diantaranya yaitu tiga orang swasta yakni Muhammad Reza Fahlevi, Maria Giptia, dan
Deny Surya A. R, serta satu orang PNS Heny Fitriani.

Kasus Dugaan Suap Bupati Kepulauan Meranti, KPK Cegah Empat Pihak ke Luar Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/15/IMG_20230414_234028_copy_1493x912-29255715.jpeg" alt="Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti." width="100%">
<figcaption>Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> -&nbsp;Kabar situasi pinjaman keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, sampai Kantor Bupati Meranti yang menjadi jaminannya mencuat ke publik. Pinjaman itu ternyata sudah melalu mekanisme yang berlaku.</p> <p>Pimpinan Cabang Bank Riau Kepri Selatpanjang, Ridwan&nbsp;menjelaskan pinjaman keuangan daerah Pemkab Kepulauan Meranti sebenarnya telah melalui mekanisme dan aturan yang berlaku.</p> <p>Gagasan pinjaman tersebut juga sudah mendapatkan restu pemerintah pusat melalui rekomendasi Kementerian Dalam Negerimaupun Kementerian Keuangan.</p> <p>Begitu pula mekanisme pinjaman keuangan itu digagas dalam akad kredit. Pemkab Meranti menggunakan pembiayaan akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) dengan underlying asset atau aset dasar menjadi penjamin.</p> <p>Sehingga, diakui Ridwan, aset yang dimaksud bukan Kantor Bupati, melainkan mencakup seluruh bangunan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kepulauan Meranti.</p> <p>"Tidak kantor bupati. Yang benar itu bangunan Kantor PUPR," beber Ridwan kepada wartawan,&nbsp;seperti dikutip <em>Antara</em>, Senin (15/4).</p> <p>Menurutnya, pinjaman keuangan daerah menjadi langkah yang wajar. Pasalnya sejauh ini, upaya tersebut tidak hanya ditempuh oleh Pemkab Kepulauan Meranti, melainkan juga sejumlah kabupaten dan kota di Riau lainnya.</p> <p>Demikian juga terhadap plafon batas maksimal biaya kredit yang disetujui Bank Riau Kepri kepada Pemkab Kepulauan Meranti. Karena telah melalui analisis yang cukup panjang berdasarkan kemampuan keuangan.</p> <p>Menurut&nbsp;Ridwan, semula pinjaman itu diatensikan untuk menutupi persoalan defisit APBD 2022 sebesar Rp 100 milliar. Namun bobot terhadap realisasi belanja tidak mencapai dari target besaran pinjaman yang telah disetujui.</p> <p>Pasalnya diungkapkan Ridwan, bobot kemampuan pencairan terhadap kegiatan yang diajukan Pemkab Meranti, tidak kurang dari Rp 60 miliar, hingga batas akhir 31 Desember 2022 lalu.</p> <p>Namun sampai saat ini, seluruh angsuran pokok dan margin atas pinjaman terlapor lancar. Bahkan kebutuhan saat ini tertuang dalam APBD Murni 2023. Sementara untuk kelanjutannya menjadi wewenang pemerintah daerah setempat.</p> <p>Menanggapi hal itu, Asmar mengakui bahwa perbedaan informasi yang diterimanya dampak dari minimnya koordinasi jauh sebelum ia menjabat sebagai Plt Bupati Kepulauan Meranti.</p> <p>Untuk itu ia wajib mengevaluasi seluruh kegiatan yang diatensikan mantan Bupati Adil yang sudah berjalan jauh sebelum menjadi tersangka KPK.</p> <p>"Gambarannya demikian kita bisa nilai sama-samalah. Wajar kalau menurut saya. Karena sejauh saya menjadi wakil, informasi terhadap seluruh kebijakan saya terima benar-benar tidak utuh. Makanya kita harus evaluasi semua," ungkap Asmar.</p> <p>Meski demikian, Asmar berharap dukungan dari seluruh pihak dan masyarakat agar jalannya roda pemerintahan daerah setempat kembali sesuai aturan yang berlaku, sehingga apa yang menjadi atensinya ke depan tepat sasaran.</p>

Kabar situasi pinjaman keuangan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, sampai Kantor Bupati Meranti yang menjadi jaminannya mencuat ke publik.

Bukan Kantor Bupati Meranti yang Digadaikan, Ternyata Kantor Dinas PUPR yang jadi Jaminan Utang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/09/Barang-bukti-OTT-Bupati-Kepulauan-Meranti-Muhammad-Adil-Fedrik-Tarigan-5-1362213352.jpg" alt="Petugas menunjukkan barang bukti uang tunai disaksikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (kanan) saat konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (7/4/2023)." width="100%">
<figcaption>Petugas menunjukkan barang bukti uang tunai disaksikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (kanan) saat konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (7/4/2023).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pemkab Kepulauan Merantai melakukan evaluasi terhadap APBD 2023. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kepulauan Meranti M Sakinul Wadi mengatakan, evaluasi dilakukan menindaklanjuti kekuatan anggaran, di samping tingginya proyeksi kepala daerah yang tertuang dalam APBD murni 2023.</p> <p>&ldquo;Benar. Memang APBD murni 2023 ada proyeksi pendapatan yang terlalu optimistis. Jadi kita ukur kembali melalui rapat lanjutan TAPD pada hari ini (Kamis, red),&rdquo; ujarnya seperti dikutip <em>Riau Pos (Jawa Pos Group)</em>, Sabtu (15/4).</p> <p>Atensi rapat evaluasi kemarin membuka besaran proyeksi riil pendapatan asli daerah (PAD), terutama TKD seperti dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. &ldquo;PAD riil akan kami rekap kembali, terutama mengukur gambaran dana transfer (TKD) yang akan masuk. Jika sudah dapat gambaran riilnya maka akan kami sesuaikan dengan anggaran belanja yang telah kami susun sebelumnya,&rdquo; ujar M Sakinul Wadi.</p> <p>Pasalnya, atensi kepala daerah tidak mau mendengar anggaran pendapatan dan belanja daerah yang lebih besar pasak dari tiang. &ldquo;Jika belanja lebih besar dari pendapatan tentu akan dikurangi lagi nanti proyeksinya. Nanti akan kami tandai mana prioritas dan mana yang tidak prioritas,&rdquo; ungkapnya.</p> <p>Sakinul menambahkan, perbaikan akan ditetapkan dalam penyesuaian anggaran perubahan. Apalagi saat ini mereka sedang menyusun rencana kerja pemerintah daerah.</p> <p>Diberitakan <em>Riau Pos</em> sebelumnya, postur anggaran pendapatan daerah yang tertuang dalam APBD 2023 Kepulauan Meranti sebesar Rp 1.462.127.490.522 terdiri dari PAD sebesar Rp 421.579.085.283, dan pendapatan transfer sebesar Rp 1.040.548.405.242.</p> <p>Sementara kumulatif belanja daerah sebesar Rp 1.516.308.620.000 terdiri dari belanja operasional Rp 1.044.931.963.538, belanja modal Rp 304.716.704.162, belanja tidak terduga Rp 5.000.000.000, dan belanja transfer Rp 161.659.952.300.</p> <p>Sedangkan pembiayaan daerah sebesar Rp 57.181.129.475. Penerimaan pembiayaan sebesar Rp113.485.099.621 yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya Rp58.485.099.62 dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp55.000.000.000.</p> <p>Sementara pengeluaran pembiayaan Rp56.303.970.146 yang terdiri dari penyertaan modal daerah sebesar Rp15.000.000.000, pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar Rp41.303.970.146. Sehingga, sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (silpa) APBD 2023 sebesar Rp3.000.000.000.</p> <p>Ditambah pula fakta baru dari Plt Bupati Meranti Asmar. Ternyata kantor Pemkab Meranti tergadai ke bank senilai Rp 100 miliar. Pinjaman itu untuk pembangunan jalan di Kabupaten Meranti. Lalu, setiap bulan pemda harus membayar cicilan ke bank.</p> <p>&ldquo;Kantor bupati itu yang digadai di bank. Saya saja baru tahu ini," ujar Plt Bupati Asmar kepada <em>Riau Pos</em>, Rabu (12/4) malam.</p>

Kepala Bappeda Kepulauan Meranti M Sakinul Wadi mengatakan evaluasi dilakukan menindaklanjuti kekuatan anggaran.

Kantor Bupati Tergadai di Bank, Pemkab Meranti Evaluasi APBD 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/15/kantor-bupati-meranti-4243777974.jpg" alt="Kantor Bupati Kepulauan Meranti di Jalan Dorak Selatpanjang, Kecamatan Tebingtinggi." width="100%">
<figcaption>Kantor Bupati Kepulauan Meranti di Jalan Dorak Selatpanjang, Kecamatan Tebingtinggi.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Fakta-fakta baru soal Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Merantai mulai terungkap ke publik. Kondisi ini baru diketahui oleh pelaksana tugas (plt) Bupati Meranti Asmar setelah dia ditunjuk sebagai nakhoda daerah.</p> <p>Setelah Bupati nonaktif M Adil mendekam di penjara KPK, Asmar mendapat cerita yang di luar dugaannya. Yaitu, kantor Bupati Meranti tergadai di bank. Nilai agunannya mencapai Rp 100 miliar.</p> <p>&ldquo;Kantor bupati itu yang digadai di bank. Saya saja baru tahu ini," ujar Plt Bupati Asmar kepada <em>Riau Pos (Jawa Pos Group)</em>, Rabu (12/4) malam.</p> <p>Asmar menyebut uang Rp 100 miliar itu digunakan untuk pembangunan jalan. Asmar pun mengaku serbasalah. Pasalnya pinjaman itu harus diangsur dan menjadi beban APBD. Jika angsuran tak dipenuhi, maka akan ada konsekuensi yang harus diterima Pemkab Kepulauan Meranti.</p> <p>&ldquo;Sementara beban angsuran atas utang yang wajib dibayar sebesar Rp 3 miliar per bulan. Kalau telat bayar, bunga yang ditetapkan cukup besar. Sementara kemampuan keuangan kita (Meranti, red) cukup kecil,&rdquo; ujar Asmar.</p> <p>Kini Plt Bupati pun mengaku menghentikan seluruh kegiatan pembangunan fisik dan nonfisik yang sudah sempat berjalan jauh. &ldquo;Saya hentikan semua kegiatan fisik yang belum lelang, mau lelang, sudah lelang, maupun yang sudah dikerjakan. Kita evaluasi kembali karena saya tidak mau ke depan ada masalah,&rdquo; ungkapnya.</p> <p>Adapun kegiatan yang dimaksud adalah mulai dari pembangunan fisik seluruh bidang jalan, pembangunan kantor bupati, pembangunan sekolah, pustaka, dan kegiatan serupa lainnya. Seperti pembangunan jalan yang dialokasikan melalui dana pinjaman dari bank sebesar Rp 100 miliar.</p> <p>Dari empat kegiatan terdapat dua kegiatan masih belum rampung. Adapun dua lokasi terdiri dari pembangunan Jalan Tanjung Samak menuju Tanjung Kedabu, dan Jalan Sungai Nyiur menuju Desa Sesap lokasi pembangunan kantor bupati baru.</p>

Setelah Bupati nonaktif M Adil mendekam di penjara KPK, Asmar mendapat cerita bahwa kantor Bupati Meranti tergadai di bank. Nilainya Rp 100M

Semasa Kepemimpinan M Adil, Kantor Bupati Meranti Tergadai Rp 100 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/12/lalu-lintas-di-selatpanjang-1026195734.jpg" alt="Situasi arus lulintas di persimpangan Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Tebingtinggi Kepulauan Meranti, Selasa (11/4/2023)." width="100%">
<figcaption>Situasi arus lulintas di persimpangan Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Tebingtinggi Kepulauan Meranti, Selasa (11/4/2023).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Tongkat estafet kepemimpinan di Kabupaten Kepulauan Meranti kini dipegang oleh pelaksana tugas (Plt) Bupati Asmar. Pria yang sebelumnya menjabat sebagai wakil bupati Meranti itu akan mencabut sejumlah kebijakan yang dibuat Muhammad Adil.</p> <p>Salah satu kebijakan Muhammad Adil yang akan diubah Asmar soal sistem satu arah (one way) untuk arus lalu lintas di Selatpanjang, ibu kota Kabupaten Meranti.</p> <p>Menurut Asmar, hingga saat ini di Selatpanjang belum layak diterapkan jalan satu arah. Sebab, jalan di Selatpanjang masih kecil.</p> <p>"Belum layak karena jalan kita kecil tambah ruas jalan buangan atau alternatif juga minim. Insyaallah besok kita cabut. Perbupnya juga kita cabut," ujar Asmar, seperti dikutip dari <em>Riau Pos (Jawa Pos Group)</em>, Rabu (12/4).</p> <p>Meski begitu, kata Asmar, untuk di seluruh ruas jalan protokol yang padat akan tetap dilakukan penjagaan untuk mengatur kelancaran pengguna jalan. Bentuk rekayasa lalu lintas tidak lagi berupaya sistem satu arah. Petugas jaga baru akan turun ke jalan pada saat jam anak-anak pergi dan kembali sekolah saja. Setelah itu, petugas jaga kembali lagi ke kantor masing-masing.</p> <p>"One way kita tiadakan, Perbupnya juga akan kita cabut. Paling tinggi nantinya penjagaan saja saat anak-anak pergi dan pulang sekolah. Setelah itu petugasnya kembali ke kantor, kalau ada kerja lain, kerjakan," ujar Plt bupati yang pensiunan perwira polisi itu.</p> <p>Untuk diketahui, kebijakan one way di Selatpanjang diterapkan sejak Oktober 2021. Semenjak kebijakan itu diberlakukan, banyak warga yang menentang.</p> <p>Kini kebijakan itu akan dianulir seiring dengan ditangkapnya Muhammad Adil oleh KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada pekan lalu. Muhammad Adil jadi tersangka kasus dugaan penerimaan suap.</p>

Tongkat estafet kepemimpinan di Kabupaten Kepulauan Meranti kini dipegang oleh pelaksana tugas (Plt) Bupati Asmar.

Pimpin Daerah, Plt Bupati Meranti Cabut Kebijakan Muhammad Adil

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/09/Barang-bukti-OTT-Bupati-Kepulauan-Meranti-Muhammad-Adil-Fedrik-Tarigan-2-1606934505.jpg" alt="Petugas menunjukkan barang bukti uang tunai disaksikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (kanan) saat konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (7/4/2023). KPK res" width="100%">
<figcaption>Petugas menunjukkan barang bukti uang tunai disaksikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (kanan) saat konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (7/4/2023). KPK res</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penggeledahan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti, Senin (10/4). KPK menggeledah sejumlah tempat di antaranya kantor bupati dan rumah dinas jabatan bupati.</p> <p>"Senin (10/4) Tim Penyidik KPK melaksanakan penggeledahan diwilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Antara lain Kantor Bupati, Kantor Sekda, Rumah Dinas Jabatan Bupati dan Rumah Dinas Kepala BPKAD," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (11/4).</p> <p>Menurut Ali, tim penyidik KPK berhasil mengamankan sejumlah alat bukti dalam penggeledahan itu. KPK selanjutnya akan melakukan penyitaan untuk melengkapi berkas acara penyidikan.</p> <p>"Diperoleh bukti dokumen, surat dan bukti elektronik. Segera dilakukan penyitaan sebagai barang bukti," tegas Ali.</p> <p>Dalam kasus ini, KPK menetapkan Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil sebagai tersangka. Hal ini setelah politikus PDI Pernjuangan itu terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Kamis (6/4) kemarin.</p> <p>Selain M. Adil, KPK juga turut menjerat dua pihak lainnya sebagai tersangka, keduanya yakni Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti, Fitria Ningsih dan Pemeriksa Muda BPK Perwakilan Riau, M Fahmi Aressa.</p> <p>"Pada kesempatan ini, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka," ucap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (7/4) malam.</p> <p>Alex menjelaskan, Muhammad Adil terjerat dalam tiga kasus dugaan korupsi. Kasus pertama, terkait pemotongan anggaran seolah-olah sebagai utang kepada penyelenggara negara atau yang mewakilinya tahun 2022 sampai 2023.</p> <p>Kasus kedua, dugaan korupsi penerimaan fee dari jasa travel umrah. Ketiga, kasus dugaan suap pengondisian pemeriksaan keuangan pada 2022 di Pemkab Kepulauan Meranti.</p> <p>"Kegiatan tangkap tangan terhadap kepala daerah aktif ini menjadi komitmen nyata kinerja pemberantasan korupsi oleh KPK. Agar menjadi pembelajaran bagi para pejabat publik lainnya untuk tidak melakukan korupsi, yang ujungnya hanya akan merugikan keuangan negara, serta mendegradasi kesejahteraan dan perekonomian rakyat," tegas Alex.</p> <p>Muhammad Adil sebagai tersangka penerima suap melanggar pasal 12 huruf f atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>Selain itu, Muhammad Adil juga sebagai pemberi melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.</p> <p>Sementara itu Fitria Ningsih sebagai pemberi melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>M Fahmi Aressa sebagai penerima melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p>

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penggeledahan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Geledah Kantor Bupati dan Ruang Sekda Kepulauan Meranti, KPK Amankan Sejumlah Bukti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/11/wabup-asmar-1572359040.jpeg" alt="Wabup Asmar ditunjuk jadi Plt Bupati Meranti." width="100%">
<figcaption>Wabup Asmar ditunjuk jadi Plt Bupati Meranti.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pemprov Riau menunjuk Wakil Bupati Meranti Asmar menjadi pelaksana tugas (plt) Bupati Meranti. Penunjukan Asmar sebagai Plt bupati setelah sang Bupati M Adil ditangkap tangan oleh KPK pada Kamis malam (6/4) lalu.</p> <p>Penunjukan itu berdasar pada surat Gubernur Riau Syamsuar pada Senin (10/4) bernomor 15/PEM-OTDA/1641 dengan perihal Plt dan Wewenang Kepala Daerah oleh Wakil Kepala Daerah.</p> <p>Dikutip dari Riau Pos (Jawa Pos Group), Kabag Humas dan Prokopim Meranti Afrinas Yusran mengatakan, isi surat itu dikeluarkan sehubungan dengan dilakukannya penahanan terhadap Bupati Kepulauan Meranti Adil oleh KPK pada tanggal 6 April 2023.</p> <p>Adapun lampiran dari surat itu yang diterima <em>Riau Pos (Jawa Pos Group)</em> berisikan, pertama penerbitan surat berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.</p> <p>a. Pasal 65 ayat (3) ditegaskan bahwa "Kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)"</p> <p>b. Selain terusan Pasal 65 ayat (4) ditegaskan bahwa "Dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah."</p> <p>Sehubungan hal tersebut di atas, untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Saudara Wakil Bupati Kepulauan Meranti melaksanakan tugas sehari-hari Bupati Kepulauan Meranti sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.</p> <p>"Tembusan surat yang kami terima juga diteruskan kepada Menteri Dalam Negeri RI Cq Direktur Jenderal Otonomi Daerah di Jakarta. Setelah itu Ketua DPRD Provinsi Riau di Pekanbaru, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti di Selat Panjang dan Anggota Forkopimda Kabupaten Kepulauan Meranti di Selatpanjang," ujar Afrinas Yusran.</p>

Pemprov Riau menunjuk Wakil Bupati Meranti Asmar menjadi pelaksana tugas (plt) Bupati Meranti. Penunjukan Asmar sebagai Plt bupati.

Wabup Asmar Jabat Plt Bupati Meranti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/08/Bupati-Meranti-Muhammad-Adil-Tiba-Di-KPK-Fedrik-Tarigan-2-717598915.jpg" alt="Bupati Meranti Muhammad Adil dikawal petugas usai operasi tangkap tangan (OTT) setibanya di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rasuna Said, Jakarta, Jumat (7/4/2023). M. Adil bersama sejumlah pihak diamankan penyidik KPK terkait dugaan" width="100%">
<figcaption>Bupati Meranti Muhammad Adil dikawal petugas usai operasi tangkap tangan (OTT) setibanya di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rasuna Said, Jakarta, Jumat (7/4/2023). M. Adil bersama sejumlah pihak diamankan penyidik KPK terkait dugaan</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mendalami dugaan penerimaan suap senilai Rp 1,4 miliar oleh Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil. Uang suap itu diduga diterima M. Adil dari perusahaan travel umrah PT Tanur Muthmainnah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nanti dilakukan pendalaman lebih lanjut," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Selasa (11/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Juru bicara KPK bidang penindakan ini menegaskan, sepanjang ditemukannya alat bukti penerimaan suap, maka lembaga antirasuah akan mencari pihak-pihak yang harus bertanggung jawab.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sepanjang ditemukan alat bukti pasti akan diperyanggungjawabkan juga," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya,&nbsp;Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil diduga menerima suap senilai Rp 1,4 miliar dari perusahaan travel umrah. Uang suap itu diterima M. Adil setelah membantu memenangkan proyek pemberangkatan&nbsp;umrah untuk para takmir masjid di Kabupaten Kepulauan Meranti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hal ini diketahui KPK setelah M. Adil resmi menyandang status tersangka, setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Kamis (6/4). Ia terjerat bersama dengan dua pihak lainnya, yakni&nbsp;Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti, Fitria Ningsih dan&nbsp;Pemeriksa Muda BPK Perwakilan Riau, M Fahmi Aressa sebagai tersangka.&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sekitar bulan Desember 2022, MA menerima uang sejumlah sekitar Rp 1,4 miliar dari&nbsp; PT TM (Tanur Muthmainnah) melalui FN (Fitria Ningsih) yang bergerak dalam bidang jasa travel perjalanan umroh," ucap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (7/4) malam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK menduga, penerimaan suap itu karena M. Adil turut membantu PT Tanur Muthmainnah memenangkan proyek pemberangkatan umrah para takmir masjid. "Karena memenangkan PT TM untuk proyek pemberangkatan umrah bagi para Takmir Masjid di Kabupaten Kepulauan Meranti," papar Alex.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain terjerat penerimaan suap jasa travel umrah, Bupati Meranti turut terjerat&nbsp;pemotongan anggaran seolah-olah sebagai utang kepada penyelenggara negara atau yang mewakilinya tahun 2022 sampai 2023. Kemudian,&nbsp;dugaan suap pengondisian pemeriksaan keuangan pada 2022 yang melibatkan auditor BPK perwakilan Riau di Pemkab Kepulauan Meranti.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Muhammad Adil sebagai tersangka penerima suap melanggar Pasal 12 huruf f atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Muhammad Adil juga sebagai pemberi melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu Fitria Ningsih sebagai pemberi melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">M Fahmi Aressa sebagai penerima melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</div> </div> </div> </div> </div>

M. Adil diduga turut membantu PT Tanur Muthmainnah memenangkan proyek pemberangkatan umrah para takmir masjid.

KPK Dalami Dugaan Bupati Meranti 'Disawer' Travel Umrah Rp 1,4 Miliar

<p><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil (MA), diduga akan menggunakan uang hasil korupsi pemotongan anggaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk membiayai kampanye pencalonan dirinya dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Riau tahun 2024. Hal ini dikatakan&nbsp;Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.</p> <p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/08/Bupati-Meranti-ANT-10586788.jpg" alt="Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dikawal penyidik KPK menuju Rutan KPK, Sabtu (8/4/2023)." width="100%">
<figcaption>Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil dikawal penyidik KPK menuju Rutan KPK, Sabtu (8/4/2023).</figcaption>
</figure> <br /><br />"Uang-uang setoran tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan MA, di antaranya sebagai dana operasional kegiatan safari politik rencana pencalonan MA untuk maju dalam Pemilihan Gubernur Riau di tahun 2024," kata Alexander Marwata di Jakarta, dikutip dari Antara Sabtu (8/4).</p> <p><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/01475750/indonesia-desak-pbb-ambil-langkah-nyata-guna-hentikan-pelanggaran-israel-terhadap-masjid-al-aqsa">Indonesia Desak PBB Ambil Langkah Nyata Guna Hentikan Pelanggaran Israel terhadap Masjid Al Aqsa</a></strong><br /><br />Alex menjelaskan, ada tiga kasus korupsi yang menjerat Muhammad Adil, yang pertama adalah pemotongan anggaran SKPD, penerimaan&nbsp;<em>fee</em>&nbsp;dari kegiatan umrah dan suap terhadap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) demi mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam pemeriksaan keuangan Pemkab Kepulauan Meranti.<br /><br />Penyidik juga menetapkan tiga tersangka dalam kasus tersebut yakni Muhammad Adil, kemudian M. Fahmi Aressa (MFA) selaku Pemeriksa Muda Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau dan Fitria Nengsih (FN) selaku Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti.<br /><br />Alex juga mengatakan penyidik KPK telah menemukan bukti bawah Muhammad Adil menerima uang sekitar Rp 26,1 miliar dari berbagai pihak dan sebanyak Rp 1 miliar digunakan untuk menyuap MFA.<br /><br />Ada pun konstruksi kasus tersebut berawal saat MA diduga memerintahkan para kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk memotong anggaran sebesar 5 hingga 10 persen untuk kemudian disetorkan kepada FN selaku orang kepercayaan MA.<br /><br />Selain menjabat sebagai Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti, FN juga diketahui menjabat sebagai Kepala Cabang PT Tanur Muthmainnah (TM) yang bergerak dalam bidang jasa&nbsp;<em>travel</em>&nbsp;perjalanan umrah.<br /><br />PT TM terlibat dalam proyek pemberangkatan umrah bagi para takmir masjid di Kabupaten Kepulauan Meranti.</p> <p><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/01475747/rumah-hingga-faskes-di-gaza-hancur-akibat-serangan-brutal-israel">Rumah Hingga Faskes di Gaza Hancur Akibat Serangan Brutal Israel</a></strong><br /><br />Perusahaan&nbsp;<em>travel</em>&nbsp;tersebut mempunyai program setiap memberangkatkan lima jamaah umrah maka akan mendapatkan jatah gratis umrah untuk satu orang, namun pada kenyataannya tetap ditagihkan enam orang kepada Pemkab Kepulauan Meranti.<br /><br />Uang hasil korupsi tersebut selain digunakan untuk keperluan operasional MA juga digunakan untuk menyuap MFA demi memberikan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dalam pemeriksaan keuangan Pemkab Kepulauan Meranti.<br /><br />Atas perbuatannya para tersangka tersebut disangkakan dengan pasal sebagai berikut, tersangka MA sebagai penerima suap melanggar pasal 12 huruf f atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.<br /><br />Tersangka FN sebagai pemberi melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.<br /><br />Kemudian MFA sebagai penerima melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.<br /><br />Ketiga tersangka kini ditahan selam 20 hari ke depan terhitung sejak 7 April 2023 sampai dengan 27 April 2023 demi kepentingan penyidikan.</p>

Uang-uang setoran tersebut kemudian digunakan untuk kepentingan MA, di antaranya sebagai dana operasional kegiatan safari politik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bupati meranti

Berita Terkini