<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/15/andi-arief-617507978.jpg" alt="Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief usai menjalani pemeriksaan di&nbsp;Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (15/5)." width="100%">
<figcaption>Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief usai menjalani pemeriksaan di&nbsp;Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (15/5).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief menyampaikan, salah seorang kader partainya pernah menerima sumbangan berbentuk uang dari Bupati nonaktif Memberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak. Hal ini diutarakan Andi Arief setelah dirinya menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (15/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bantuan agar ada pengakuan dari Ricky Ham Pagawak bahwa dia pernah ada sumbangan. Jadi, saya akan cari yang nerima sumbangannya, dan akan dikembalikan ke KPK kalau ada," kata Andi Arief.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Elite Partai Demokrat ini menyebut sumbangan tersebut berupa uang yang diduga diterima dari kader partai berlambang bintang mercy. Namun, ia memastikan akan membantu KPK untuk mencari tahu hal tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ke kader. Saya enggak tahu juga (sumbangan untuk apa)," ucap Andi Arief.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di sisi lain, Andi Arief membantah dirinya turut menerima aliran uang dari Ricky Ham Pagawak. Ia memastikan, tidak pernah menerima uang dari Ricky Ham.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Enggak ada, bukan ke saya," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Andi Arief, tim penyidik KPK juga memeriksa&nbsp;dua saksi lainnya yang merupakan pihak swasta. Mereka di antaranya Uci Sanusi dan Rajesh Khana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, KPK sampai saat ini belum memberikan penjelasan terkait materi pemeriksaan terhadap ketiga saksi tersebut. KPK sebelumnya telah menahan Bupati Mamberamo Tengah&nbsp;Ricky&nbsp;Ham&nbsp;Pagawak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Upaya paksa penahanan ini dilakukan setelah KPK berhasil menangkap&nbsp;Ricky&nbsp;Ham, yang sebelumnya masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO). Ricky&nbsp;Ham&nbsp;Pagawak merupakan tersangka kasus dugaan suap, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ricky ditangkap KPK di Abepura, Jayapura, Minggu (19/2) setelah buron tujuh bulan. Penangkapan itu turut melibatkan tim kepolisian dari Polda Papua.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Jeratan hukum terhadap Ricky&nbsp;Ham&nbsp;sejauh ini terkait dugaan suap, gratifikasi dan pencucian uang yang dinikmatinya diduga sebesar Rp 200 miliar. KPK pun memastikan mendalami dalam proses penyidikan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Ricky&nbsp;Ham&nbsp;disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana&nbsp;</div> <div dir="auto">Pencucian Uang.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, tiga penyuap&nbsp;Ricky&nbsp;Ham&nbsp;sudah divonis bersalah oleh pengadilan. Mereka yakni Direktur PT Solata Sukses Membangun, Marten Toding; Direktur Utama PT Bumi Abadi Perkasa, Jusieandra Pribadi Pampang; Direktur Utama PT Bina Karya Raya/Komisaris Utama PT Bumi Abadi Perkasa, Simon Pampang.</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Di sisi lain, Andi Arief membantah dirinya turut menerima aliran uang dari Ricky Ham Pagawak. Ia memastikan, tidak pernah menerima uang.

Andi Arief Akui Ada Kader Demokrat yang Terima Uang dari Bupati Memberamo Tengah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/03/Jubir-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-1-1JPG-1502552824.jpg" alt="Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri." width="100%">
<figcaption>Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita berbagai aset milik Bupati nonaktif Memberamo Tengah Ricky Ham Pagawak (RHP). Berbagai aset yang disita itu selurunya senilai Rp 10 miliar. "Agar aset recovery dari penanganan perkara dapat terus dimaksimalkan, tim penyidik telah melakukan penyitaan berbagai aset milik tersangka RHP yang berada di Kota Jayapura dan Kabupaten Sentani," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Selasa (18/4). Ali menjelaskan, aset yang disita itu di antaranya berupa dua unit mobil dan empar bidang tanah beserta bangunan diatasnya berupa tiga homestay dan satu rumah tinggal. Keseluruhan aset yang disita itu diperkirakan berjumlah lebih dari Rp 10 miliar. "Perkiraan nilai dari aset dimaksud mencapai Rp 10 miliar lebih," ucap Ali. Juru bicara KPK bidang penindakan ini memastikan, tim penyidik masih akan terus melakukan penelurusan aset dari tersangka Ricky Ham Pagawak melalui pemeriksaan saksi-saksi. "Sekaligus dengan melibatkan Tim Asset Tracing pada Direktorat Labuksi KPK," tegas Ali. KPK sebelumnya telah menahan Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak. Upaya paksa penahanan ini dilakukan setelah KPK berhasil menangkap Ricky Ham, yang sebelumnya masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO). Ricky Ham Pagawak merupakan tersangka kasus dugaan suap, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ricky yang berstatus buron selama tujuh bulan itu sebelumnya ditangkap KPK di Abepura, Jayapura, Minggu (19/2) kemarin. Penangkapan itu turut melibatkan tim kepolisian dari Polda Papua. Jeratan hukum terhadap Ricky Ham sejauh ini terkait dugaan suap, gratifikasi dan pencucian uang yang dinikmatinya diduga sebesar Rp 200 miliar. KPK pun memastikan mendalami dalam proses penyidikan. Ricky Ham disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Sementara itu, tiga penyuap Ricky Ham sudah divonis bersalah oleh pengadilan. Mereka yakni Direktur PT Solata Sukses Membangun, Marten Toding; Direktur Utama PT Bumi Abadi Perkasa, Jusieandra Pribadi Pampang; Direktur Utama PT Bina Karya Raya/Komisaris Utama PT Bumi Abadi Perkasa, Simon Pampang.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita berbagai aset milik Bupati nonaktif Memberamo Tengah Ricky Ham Pagawak (RHP).

KPK Sita Aset Kekayaan Milik Bupati Memberamo Tengah Senilai Rp 10 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Ricky-Ham-Pegawak-Dery-Ridwansah-8-1.jpg" alt="Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak yang resmi ditahan KPK tampak mengenakan rompi oranye KPK dan tangannya diborgol. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak yang resmi ditahan KPK tampak mengenakan rompi oranye KPK dan tangannya diborgol. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah resmi menahan Bupati Memberamo Tengah Ricky Ham Pagawak (RHP). KPK menduga, Ricky Ham menikmati aliran uang suap, gratifikasi dan pencucian uang hingga Rp 200 juta.  Penahanan terhadap Ricky Ham Pagawak ini dilakukan, setelah KPK melakukan upaya paksa penangkapan. KPK berhasil menangkap Ricky Ham yang masuk ke dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak Juli 2022.  "Sejauh ini terkait dugaan suap, gratifikasi dan pencucian uang yang dinikmati RHP sejumlah Rp 200 miliar dan hal ini terus didalami dan dikembangkan oleh tim penyidik," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (20/2).  Firli menjelaskan, Ricky Ham yang menjabat Bupati Mamberamo Tengah, Provinsi Papua selama dua periode yaitu pada 2013-2018 dan 2018-2023, banyak mengerjakan proyek pembangunan infrastruktur. Dengan kewenangan sebagai Bupati, Ricky Ham diduga menentukan sendiri para kontraktor yang nantinya akan mengerjakan proyek dengan nilai kontrak pekerjaannya mencapai belasan miliar rupiah.  "Syarat yang ditentukan RHP, agar para kontraktor bisa dimenangkan antara lain dengan adanya penyetoran sejumlah uang," papar Firli.  Sejauh ini terdapat tiga kontraktor yang diduga terlibat suap dan gratifikasi terhadap Ricky Ham. Mereka adalah Direktur PT Solata Sukses Membangun, Marten Toding; Direktur Utama PT Bumi Abadi Perkasa, Jusieandra Pribadi Pampang; Direktur Utama PT Bina Karya Raya/Komisaris Utama PT Bumi Abadi Perkasa, Simon Pampang.  Ricky Ham kemudian bersepakat dan bersedia memenuhi keinginan dan permintaan Simon Pampang. Kemudian, Jusieandra Pribadi Pampang dan Marten Toding memerintahkan pejabat di Dinas Pekerjaan Umum untuk mengondisikan proyek-proyek yang nilai anggarannya besar diberikan khusus pada ketiga kontraktor tersebut.  "JPP diduga mendapatkan paket pekerjaan 18 paket dengan total nilai Rp 217,7 miliar, di antaranya proyek pembangunan asrama mahasiswa di Jayapura. Sedangkan SP diduga mendapatkan enam paket pekerjaan dengan nilai 179,4 miliar. Adapun MT mendapatkan 3 paket pekerjaan dengan nilai Rp 9,4 miliar," ungkap Firli.  Realisasi pemberian uang pada Ricky Ham dilakukan melalui transfer rekening bank, dengan menggunakan nama-nama dari beberapa orang kepercayaannya. KPK menduga, Ricky Ham juga menerima sejumlah uang sebagai gratifikasi dari beberapa pihak. "Kemudian diduga juga dilakukan tindak pidana pencucian uang berupa  membelanjakan, menyembunyikan maupun menyamarkan asal usul dari harta kekayaan yang berasal dari korupsi," tegas Firli.  Selama proses penyidikan, lanjut Firli, tim penyidik telah memeriksa 110 orang sebagai saksi, dan juga melakukan penyitaan berbagai aset bernilai ekonomis. Aset yang disita itu di antaranya berbagai bidang tanah dan bangunan serta apartemeb yang berlokasi di Kota Jayapura, Provinisi Papua, Kota Tangerang, Provinsi Banten dan di Jakarta Pusat serta beberapa unit mobil mewah dengan berbagai tipe.  Ricky Ham Pagawak disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana  Pencucian Uang. (*)

KPK Duga Bupati Memberamo Tengah Nikmati Hasil Suap Capai Rp 200 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Bupati-Memberamo-Tengah-Tiba-di-KPK-Dery-Ridwansyah-JawaPos.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Memberamo Tengah Ricky Ham Pagawak tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tersangka kasus dugaan suap, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang itu berhasil ditangkap KPK setelah tujuh bulan menjadi daftar pencarian orang (DPO).  Ricky Ham tiba di markas lembaga antirasuah sekitar pukul 12.58 WIB. Kedatangan Ricky Ham tampak mendapat pengawalan dari tim penyidik dan aparat kepolisian.  Ricky terlihat mengenakan jaket berwarna biru dan membawa tas saat memasuki gedung KPK. Dirinya tidak menyampaikan perkataan apapun saat dibawa ke markas antirasuah.  Ketua KPK Firli Bahuri sebelumnya menjelaskan, penangkapan terhadap Ricky Ham dilakukan setelah sebelumnya sempat melarikan diri ke Papua Nugini, pada 15 Juli 2022 lalu. Saat itu, Ricky Ham hendak dilakukan penangkapan namun tidak berhasil.  "RHP melarikan diri ke Papua Nugini melalui Skouw pada saat dilakukan penangkapan," kata Firli dikonfirmasi, Minggu (19/2).  Firli mengungkapkan, pihaknya berhasil menemukan persembunyian Ricky Ham Pagawak. KPK berhasil menangkap Ricky Ham di Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua.  "Sabtu kemarin sore, diperoleh info terkait persembunyian RHP. Minggu pagi sampai siang, RHP ada di suatu lokasi di Abepura dan tidak ada pergerakan. Sekira pukul 15.00 WIT dilakukan penangkapan terhadap penghubung RHP," ungkap Firli.  Firli menyebut, Ricky Ham berhasil diamankan di Distrik Abepura sekitar pukul 16.30 WIT. Ricky kemudian langsung dibawa ke Mako Brimob Polda Papua.  Purnawirawan jenderal polisi bintang tiga ini lantas mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu KPK. Firli mengakui, penangkapan ini merupakan kerja sama yang baik, antara aparat penegak hukum dalam hal ini KPK, TNI dan Polri.  "Hal ini bermakna, semua kita tuntaskan jika kita bersama bersatu bahu membahu," pungkas Firli.

Tiba di Gedung KPK, Bupati Memberamo Tengah Ricky Ham Pagawak Bungkam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Bupati-Memberamo-Tengah-ANT.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disinyalir akan langsung melakukan penahanan terhadap Bupati Memberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak. Tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek pengadaan barang/jasa di Kabupaten Mamberamo Tengah itu berhasil ditangkap KPK setelah sejak Juli 2022 masuk daftar pencarian orang (DPO).  "Tadi pagi pesawat sekitar jam 08.25 WIT dan tentu nanti setelah sampai di Jakarta akan segera dibawa ke Gedung Merah Putih untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh penyidik KPK," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Senin (20/2).  Lembaga antirasuah terlebih dahulu akan melakukan pemeriksaan terhadap Ricky Ham. KPK kemudian akan melakukan penahanan terhadap Ricky Ham Pagawak, dalam rangka menyelesaikan proses penyidikan.  "Perkembangan setelahnya tentu kami nanti akan informasikan lebih lanjut, termasuk mengenai konstruksi perkara ini secara utuh dan lengkap. Di mana sebelumnya kami telah mengumumkan tersangka RHP ini ditetapkan dengan tiga pasal yaitu suap, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang," ucap Ali.  Ketua KPK Firli Bahuri sebelumnya menjelaskan, penangkapan terhadap Ricky Ham dilakukan setelah sebelumnya sempat melarikan diri ke Papua Nugini, pada 15 Juli 2022 lalu. Saat itu, Ricky Ham hendak dilakukan penangkapan namun tidak berhasil.  "RHP melarikan diri ke Papua Nugini melalui Skouw pada saat dilakukan penangkapan," ujar Firli dikonfirmasi, Minggu (19/2).  Firli mengungkapkan, pihaknya berhasil menemukan persembunyian Ricky Ham Pagawak. KPK berhasil menangkap Ricky Ham di Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua.  "Sabtu kemarin sore, diperoleh info terkait persembunyian RHP. Minggu pagi sampai siang, RHP ada di suatu lokasi di Abepura dan tidak ada pergerakan. Sekira pukul 15.00 WIT dilakukan penangkapan terhadap penghubung RHP," ungkap Firli.  Firli menyebut, Ricky Ham berhasil diamankan di Distrik Abepura sekitar pukul 16.30 WIT. Ricky kemudian langsung dibawa ke Mako Brimob Polda Papua.  Purnawirawan jenderal polisi bintang tiga ini lantas mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu KPK. Firli mengakui, penangkapan ini merupakan kerja sama yang baik, antara aparat penegak hukum dalam hal ini KPK, TNI dan Polri.  "Hal ini bermakna, semua kita tuntaskan jika kita bersama bersatu bahu membahu," pungkas Firli.

KPK Akan Tahan Bupati Memberamo Tengah Usai Dilakukan Pemeriksaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Ketua-Kpk-Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah-1-3.jpg" alt="Ketua Kpk Firli Bahuri di gedung KPK, Jakarta, Kamis dini hari (28/4/2022). KPK menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka suap terkait pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor. KPK juga menangkap Sekdis Dinas PUPR Kab. Bogor Maulana Adam, Kasub" width="100%">
<figcaption>Ketua Kpk Firli Bahuri di gedung KPK, Jakarta, Kamis dini hari (28/4/2022). KPK menetapkan Bupati Bogor Ade Yasin sebagai tersangka suap terkait pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor. KPK juga menangkap Sekdis Dinas PUPR Kab. Bogor Maulana Adam, Kasub</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap Bupati Memberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak (RHP), Minggu (19/2). Tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait proyek pengadaan barang/jasa di Kabupaten Mamberamo Tengah itu berhasil ditangkap setelah sebelumnya melarikan diri ke Papua Nugini.  Ketua KPK Firli Bahuri menjelaskan, penangkapan terhadap Ricky Ham dilakukan setelah sebelumnya sempat melarikan diri ke Papua Nugini, pada 15 Juli 2022 lalu. Saat itu, Ricky Ham hendak dilakukan penangkapan namun tidak berhasil.  "RHP melarikan diri ke Papua Nugini melalui Skouw pada saat dilakukan penangkapan," kata Firli dikonfirmasi, Minggu (19/2).  Firli mengungkapkan, pihaknya berhasil menemukan persembunyian Ricky Ham Pagawak. KPK berhasil menangkap Ricky Ham di Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua.  "Sabtu kemarin sore, diperoleh info terkait persembunyian RHP. Minggu pagi sampai siang, RHP ada di suatu lokasi di Abepura dan tidak ada pergerakan. Sekira pukul 15.00 WIT dilakukan penangkapan terhadap penghubung RHP," ungkap Firli.  Firli menyebut, Ricky Ham berhasil diamankan di Distrik Abepura sekitar pukul 16.30 WIT. Ricky kemudian langsung dibawa ke Mako Brimob Polda Papua.  Purnawirawan jenderal polisi bintang tiga ini lantas mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu KPK. Firli mengakui, penangkapan ini merupakan kerja sama yang baik, antara aparat penegak hukum dalam hal ini KPK, TNI dan Polri.  "Hal ini bermakna, semua kita tuntaskan jika kita bersama bersatu bahu membahu," tegas Firli.

Sebelum Ditangkap KPK di Abepura, RHP Sempat Kabur ke Papua Nugini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/BORGOL.jpg" alt="Ilustrasi komplotan bandit yang kerap beraksi melakukan pencurian motor diciduk polisi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi komplotan bandit yang kerap beraksi melakukan pencurian motor diciduk polisi.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap Bupati Memberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak. Tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi terkait proyek pengadaan barang/jasa di Kabupaten Mamberamo Tengah itu berhasil ditangkap setelah delapan bulan menjadi daftat pencarian orang (DPO) KPK.  Informasi penangkapan Ricky Ham Pagawak itu dibenarkan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri. Ia menyebut, Ricky Ham saat ini masih dalam pemeriksaan di Polda Papua.  "Betul iya, DPO KPK dimaksud sudah ditangkap," kata Ali Fikri dikonfirmasi, Minggu (19/2).  Juru bicara KPK bidang penindakan ini mengungkapkan, Ricky Ham Pagawak berhasil ditangkap di daerah Abepura. Hal ini setelah KPK melakukan koordinasi dengan aparat keamanan setempat.  "Informasi yang kami peroleh tersangka KPK tersebut ditangkap di Abepura," ucap Ali.  Ali berujar, Ricky Ham saat ini diamankan di Mako Brimob Polda Papua. KPK untuk saat ini, belum akan membawanya ke markas lembaga antirasuah di Jakarta.  "Saat ini DPO dimaksud diamankan di Mako Brimob Papua," pungkas Ali.

Setelah 89 Bulan Buron, KPK Akhirnya Tangkap Bupati Memberamo Tengah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/IMG_20220722_194938-1.jpg" alt="Jubir KPK Ali Fikri" width="100%">
<figcaption>Jubir KPK Ali Fikri</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan masih melakukan pencarian terhadap Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak (RHP) yang ditetapkan sebagai tersangka, kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pengerjaan proyek di Pemerintah Kabupaten Memberamo Tengah.  Namun, diduga Ricky Ham memerintahkan orang kepercayaannya terkait kepemilikan mobil Toyota Alphard ke pihak lain.  Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyampaikan, pihaknya saat ini sudah mengamankan satu unit mobil Toyota Alphard tersebut. Mobil tersebut diamankan karena diduga hendak dialihkan kepada pihak tertentu.  "Tim penyidik mendapatkan informasi terkait adanya perintah yang diduga dari DPO (daftar pencarian orang) tersangka RHP melalui orang kepercayaannya untuk menyerahkan dan mengalihkan satu unit mobil jenis Toyota Alphard ke pihak tertentu," kata Ali, Kamis (17/11).  KPK memang sedang mengusut kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait berbagai proyek di Pemerintah Kabupaten Memberamo Tengah. Bupati Memberamo Tengah Ricky Ham Pagawak diduga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, namun saat ini sudah berstatus daftar pencarian orang (DPO) alias buron.  "Dengan status DPO ini, KPK mengimbau masyarakat yang mengetahui keberadaanya dapat segera melaporkan kepada KPK atau aparat lainnya agar bisa segera dilakukan penangkapan," ucap pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri.  Ali meminta, pihak-pihak tidak membantu pelarian Ricky Ham Pagawak dari pemeriksaan KPK. Karena dapat dijerat dengan Pasal 21 UU Tipikor, dalam hal menghalang-halangi proses penyidikan KPK.  "KPK meminta para pihak tidak membantu Tersangka melakukan persembunyian atau penghindaran atas proses penegakkan hukum secara sengaja. Karena dapat dikenai pidana merintangi proses penyidikan perkara," urai Ali.  Dalam pengusutan kasus ini, sejumlah saksi juga telah diperiksa tetapi KPK belum menjelaskan secara rinci terkait konstruksi perkara dalam kasus ini maupun pihak-pihak lain yang ditetapkan tersangka.

Bupati Buronan KPK Ingin Ubah Status Kepemilikan Mobil Mewahnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Nowela.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan pemeriksaan terhadap Nowela Elisabet Mikelia Auparay alias Nowela Idol dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pelaksanaan berbagai proyek di Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua.  Dia mengaku sempat diundang oleh Bupati Memberamo Tengah Ricky Ham Pagawak untuk menyanyi di wilayahnya.  "Saya dimintain keterangan terkait, mungkin teman-teman sudah tahu ya. Jadi kebetulan memang saya pernah diundang nyanyi di sana. Saya dimintai keterangan itu aja," kata Nowela usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (29/7).  Dia mengakui pernah memenuhi undangan untuk bernyanyi di wilayah Kabupaten Memberamo Tengah. Namun, dalam pemeriksaan ini Nowela tidak dicecar terkait dugaan penerimaan uang.  "Enggak sih saya cuma diminta keterangan aja," ucap Nowela.  Dalam hari yang sama ini, tim penyidik lembaga antirasuah juga turut melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Brigita Purnawati Manohara. Pemeriksaan ini merupakan yang kedua, setelah sebelumnya Brigita menjalani pemeriksaan pada Selasa (26/7).  Presenter televisi swasta ini mengaku menyerahkan sejumlah bukti yang berkaitan dengan kasus suap dan gratifikasi yang menjerat Bupati Memberamo Tengah Ricky Ham Pagawak. Sebelumnya, Brigita juga sudah menyerahkan uang ke KPK senilai Rp 408 juta yang diterima dari Ricky Ham.  "Tadi saya mememuhi panggilan KPK untuk menyerahkan bukti dan termasuk juga melengkapi berkasa perkara penyidikan untuk empat tersangka yang kemarin," tukas Brigita.  Diketahui, KPK sedang mengusut kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait berbagai proyek di Pemerintah Kabupaten Memberamo Tengah. Bupati Memberamo Tengah Ricky Ham Pagawak diduga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, namun saat ini tengah berstatus daftar pencarian orang (DPO) alias buron.  "Dengan status DPO ini, KPK mengimbau masyarakat yang mengetahui keberadaanya dapat segera melaporkan kepada KPK atau aparat lainnya agar bisa segera dilakukan penangkapan," ucap Ali beberapa waktu lalu.  Ali meminta, pihak-pihak tidak membantu pelarian Ricky Ham Pagawak dari pemeriksaan KPK. Karena dapat dijerat dengan Pasal 21 UU Tipikor, dalam hal menghalang-halangi proses penyidikan KPK.  "KPK meminta para pihak tidak membantu Tersangka melakukan persembunyian atau penghindaran atas proses penegakkan hukum secara sengaja. Karena dapat dikenai pidana merintangi proses penyidikan perkara," urai Ali.  Dalam pengusutan kasus ini, sejumlah saksi juga telah diperiksa tetapi KPK belum menjelaskan secara rinci terkait konstruksi perkara dalam kasus ini maupun pihak-pihak lain yang ditetapkan tersangka.

Nowela Dicecar Penyidik KPK Soal Undangan Nyanyi di Memberamo Tengah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/ali-fikri.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita aset berupa rumah dan mobil yang ada dugaan milik tersangka Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak (RHP) saat menggeledah di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, Jumat (22/7).  Penggeledahan itu dalam penyidikan kasus dugaan suap berupa pemberian dan penerimaan suap serta gratifikasi terkait dengan pelaksanaan berbagai proyek di Pemkab Mamberamo Tengah, Papua.  "Tim penyidik KPK melakukan penyitaan berupa benda yang bernilai ekonomis. Jadi, aset yang bernilai ekonomis yang diduga milik tersangka RHP di Kota Tangerang Selatan, Banten berupa rumah maupun kendaraan mobil," kata Pelaksana Tugas (Plt.) Juru Bicara KPK Ali Fikri saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, (26/7).  Selanjutnya, kata Ali, KPK akan menganalisis aset-aset tersebut, kemudian mengonfirmasi kembali terhadap saksi-saksi dan tersangka untuk melengkapi berkas perkara penyidikan.  "Tentu setelah penyitaan, kami akan konfirmasi nanti kepada saksi dan juga terhadap para tersangka tentunya, kemudian dijadikan barang bukti dalam perkara ini," ujar Ali.  Dikatakan pula bahwa penyitaan aset-aset tersebut juga sebagai bagian upaya awal pemulihan hasil tindak pidana korupsi yang dinikmati para pelaku korupsi.  Selain itu, lanjut dia, lembaganya memastikan terus mencari keberadaan tersangka RHP yang ada dugaan melarikan diri ke Papua Nugini saat tim penyidik hendak menjemput paksa yang bersangkutan.  "Saat ini, posisi dari tersangka ini sudah masuk DPO, kami akan terus cari keberadaan dari yang bersangkutan dan kami pastikan segera selesaikan perkaranya," kata Ali.  Terkait dengan kasus tersebut, KPK akan umumkan kepada publik mengenai pihak-pihak mana saja yang ditetapkan sebagai tersangka, kronologi uraian perkara, hingga pasal apa saja yang disangkakan ketika penyidikan cukup dan telah dilakukan upaya paksa penangkapan maupun penahanan.  KPK juga telah mencegah Ricky Ham Pagawak bersama tiga orang lain bepergian ke luar negeri.

KPK Sita Rumah dan Mobil Tersangka Bupati Mamberamo Tengah Ricky

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Bupati Memberamo Tengah

Berita Terkini