<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/BUPATI-LANGKAT-DIPERIKSA-TERKAIT-KONSERVASI-SDA-FEDRIK-TARIGAN-6.jpg" alt="Mantan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin meninggalkan Gedung KPK, Jakarta, Kamis (16/6/2022). Terbit menjalani pemeriksaan oleh penyidik PNS pada kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas kasus dugaan tindak pidana dibidang konservasi SDA" width="100%">
<figcaption>Mantan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin meninggalkan Gedung KPK, Jakarta, Kamis (16/6/2022). Terbit menjalani pemeriksaan oleh penyidik PNS pada kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas kasus dugaan tindak pidana dibidang konservasi SDA</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang senilai Rp 8,6 miliar dari perkara kasus dugaan gratifikasi yang menjerat Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin. Penyitaan itu untuk menambah barang bukti dalam kasus ini.  "Tim penyidik melakukan penyitaan uang sejumlah Rp 8,6 miliar sebagai barang bukti yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara ini," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (20/1).  Lembaga antirasuah juga turut memeriksa dua orang saksi dalam kasus ini, pada Kamis (19/1) kemarin. Kedua pihak yang diperiksa itu di antaranya Direktur Utama PT Sinar Sawit Perkasa, Lina dan Staf Bank Sumut, Laila Subank.  "Kedua saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan adanya aliran penerimaan uang sebagai gratifikasi oleh tersangka TRP dari beberapa pengusaha yang mengelola perkebunan kelapa sawit," ucap Ali.  KPK sebelumnya kembali menetapkan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi. Terbit Rencana sebelumnya terjerat kasus dugaan suap pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2020-2022 di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.  Dalam kasus penerimaan suap, Terbit Rencana Perangin Angin divonis sembilan tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider lima bulan kurungan. Terbit Rencana terbukti menerima suap pemberian paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Langkat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat tahun 2021 sebesar Rp 572 juta.  Terbit Rencana melakukan perbuatan jahat itu bersama-sama dengan Iskandar Perangin Angin, Marcos Surya Abadi, Shuhanda Citra dan Isfi Syahfitra.  Terbit Rencana terbukti melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kasus Gratifikasi Bupati Langkat, KPK Sita Uang Senilai Rp 8,6 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/IMG-20220222-WA0006_copy_800x533.jpg" alt="Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Yos A. Tarigan. Antara" width="100%">
<figcaption>Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Yos A. Tarigan. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menyatakan, berkas perkara delapan tersangka kasus kerangkeng manusia di rumah pribadi mantan Bupati Langkat nonaktif, TRP, dinyatakan lengkap atau P21.  ”Tim Jaksa Penuntut Umum Kejati Sumut menyatakan berkas perkara tersangka SP, TS, HS, IS, RG, DP, JS, dan HG lengkap,” kata Kasi Penkum Kejati Sumut Yos A. Tarigan seperti dilansir dari Antara.  Sementara itu, untuk berkas perkara TRP yang menjadi tersangka kesembilan, belum dilimpahkan.  ”Menurut penyidik, setelah berkas perkara delapan tersangka ini selesai, mereka akan dikirim SPDP-nya, selanjutnya jaksa tinggal menunggu pelimpahan tersangka dan barang bukti dari tim penyidik Polda Sumut untuk delapan tersangka yang sudah dinyatakan lengkap,” ucap Yos.  Kasi Penkum menjelaskan, SP, JS, RG, dan TS dipersangkakan melanggar pasal 2 ayat 1, 2 jo pasal 7 ayat 1, 2 Undang-Undang TPPO atau pasal 333 ayat 3 KUH Pidana. Kemudian, tersangka HG dan IS dipersangkakan melanggar pasal 170 ayat 2 ke-3 KUH Pidana atau pasal 351 ayat 3 KUH Pidana, sedangkan DP dan HS dipersangkakan melanggar pasal 170 ayat 2 ke-3 KUH Pidana atau pasal 351 ayat 3 KUH Pidana.  ”Setelah dilimpahkan, tersangka dan barang bukti akan dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan,”' kata Kasi Penkum Kejati Sumut Yos A. Tarigan.

Kejati Sumut Nyatakan Berkas Perkara Kerangkeng Manusia Sudah Lengkap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/penyuap-bupati-langkat-antara.jpg" alt="Direktur CV Nizhami Muara Perangin Angin membacakan nota pembelaan (pleidoi) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (13/6/2022). ANTARA/Desca Lidya Natalia" width="100%">
<figcaption>Direktur CV Nizhami Muara Perangin Angin membacakan nota pembelaan (pleidoi) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (13/6/2022). ANTARA/Desca Lidya Natalia</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur CV Nizhami Muara Perangin Angin mengaku berbuat salah karena memberikan suap kepada Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin.  "Saya tahu yang saya lakukan salah, tidak mengindahkan program pemerintah untuk memberantas korupsi," kata Muara saat membacakan nota pembelaan (pleidoi) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (13/6).  Ia melanjutkan, "Di sisi lain, kalau saya tidak memberi fee bagaimana kelangsungan pekerjaan saya pada tahun mendatang dan bagaimana nasib keluarga dan karyawan saya apabila saya tidak dapat pekerjaan pada tahun mendatang? Saya menyesali semua hal ini."  Dalam perkara ini Muara Perangin Angin didakwa menyuap Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Perangin Angin sejumlah Rp572 juta dalam pengerjaan sejumlah paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Pendidikan kabupaten Langkat pada tahun 2021.  "Izinkan saya menyampaikan permohonan ribuan kata maaf kepada masyarakat Indonesia, masyarakat Langkat, kepada anak, serta istri dan keluarga besar saya. Karena saya, keluarga terkena malu di tempat tinggal saya dan di mana pun itu," ungkap Muara sambil terisak.  Muara menyesal atas perbuatannya sehingga keluarga besarnya mendapat malu di kampung halaman mereka di Langkat, Sumatera Utara. "Penahanan terhadap saya membuat saya tidak bisa menjelaskan banyak hal kepada istri dan anak-anak saya. Saya hanya bisa mencurahkan isi hati saya ke dalam bentuk tulisan di dalam sebuah buku. Tulisan itu saya rangkum menjadi surat yang ditujukan kepada istri dan anak-anak saya," ungkap Muara.  Muara mengaku merasa berat karena memikirkan nasib keluarga dan karyawan-karyawannya sekaligus keluarga mereka. "Izinkan saya memperbaiki diri di sisa usia. Saya mohon diberi putusan seringan-ringannya. Kepada anak dan istriku, aku juga rindu, maafkan kesalahan saya. Semoga Allah SWT, Tuhan membalas kebaikan kalian," tambah Muara.  Dalam perkara ini, jaksa penuntut umum (JPU) KPK menuntut Muara Perangin angin 2,5 tahun penjara ditambah denda sebesar Rp 200 juta subsider 4 bulan kurungan.  Tuntutan tersebut berdasarkan dakwaan pertama dari Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.  Uang suap diberikan agar perusahaan milik Muara menjadi pemenang tender dalam proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Langkat. Muara Perangin Angin dalam disebut mendapatkan paket pekerjaan penunjukan langsung di Dinas PUPR yaitu paket pekerjaan hotmix senilai Rp2,867 miliar; paket pekerjaan penunjukan langsung yaitu rehabilitasi tanggul, pembangunan pagar dan pos jaga, pembangunan jalan lingkar senilai Rp 971 juta; serta paket pekerjaan penunjukan langsung yaitu pembangunan SMPN 5 Stabat dan SMP Hangtuah Stabat senilai Rp 940,558 juta.  Pada 17 Januari 2022, Muara menemui Marcos dan Isfi untuk meminta pengurangan commitment fee menjadi 15,5 persen dan disetujui oleh Iskandar sehingga total yang harus diserahkan oleh Muara adalah sejumlah Rp 572.221.414,00 dan dibulatkan menjadi Rp 572 juta.  Muara menyerahkan uang sebesar Rp 572 juta pada 18 Januari 2022 dalam bungkusan plastik hitam kepada Isfi Syahfitra. Pada hari yang sama, Isfi dan Shuanda menyerahkan Rp 572 juta kepada Marcos untuk diberikan kepada Terbit Rencana melalui Iskandar dan mereka diamankan petugas KPK beserta barang bukti uang. (*)

Penyuap Bupati Langkat Akui Memberi Suap adalah Perbuatan Salah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Bupati-Langkat-Terbit-Rencana-Perangin-Angin-Terjaring-OTT-KPK-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin Tiba di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (20/1/2022). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (18/1/2022) malam. Selain" width="100%">
<figcaption>Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin Tiba di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (20/1/2022). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (18/1/2022) malam. Selain</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Terbit segera disidang atas kasus dugaan suap terkait pekerjaan pengadaan barang dan jasa tahun 2020-2022 di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.  "Hari ini Jaksa KPK Zainal Abidin telah melimpahkan berkas perkara berikut surat dakwaan Terdakwa Terbit Rencana Perangi Angin," kata pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (31/5).  Selain Terbit Rencana, Jaksa KPK juga melimpahkan berkas perkara empat terdakwa lainnya. Yakni, Iskandar PA selaku Kepala Desa Balai Kasih dan juga saudara kandung Terbit, serta tiga kontraktor, Marcos Surya Abadi, Shuhanda Citra, dan Isfi Syahfitra.  "Penahanan para terdakwa selanjutnya menjadi wewenang Pengadilan Tipikor," ujar Ali.  Jaksa KPK kini masih menunggu penetapan majelis hakim yang akan memimpin dan waktu jadwal sidang perdana dari keempat terdakwa tersebut.  "Tim Jaksa masih menunggu diterbitkannya penetapan penunjukkan Majelis Hakim dan penetapan hari sidang dengan agenda awal pembacaan surat dakwaan," tegas Ali.  Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin telah menyandang status tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa tahun 2020-2022. KPK menduga, Terbit Rencana Perangin Angin mematok fee 15 persen dari nilai proyek paket pekerjaan pada Dinas PUPR senilai Rp 4,3 miliar.  Terbit Rencana ditetapkan sebagai salah satu penerima suap bersama empat orang lainnya yakni, Iskandar PA (Kepala Desa Balai Kasih) yang juga saudara kandung Bupati, Marcos Suryadi Abdi (swasta/kontraktor), Shuhandra Citra (swasta/kontraktor), dan Isfi Syafitri (swasta/kontraktor). Serta seorang tersangka lagi sebagai pemberi suap, Muara Perangin Angin (swasta/kontraktor).  Terbit Rencana dan kawan-kawan akan didakwa dengan Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP atau kedua Pasal 11 UU Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin Segera Disidang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/ksad-dudung.jpg" alt="KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman" width="100%">
<figcaption>KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sebanyak 10 anggota TNI telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kerangkeng manusia Bupati Langkat non aktif, Terbit Rencana Perangin Angin. TNI AD berkomitmen akan menindak tegas para anggotanya yang terlibat.  Kadispenad Brigjen TNI Tatang Subarna mengatakan, saat ini ada lima oknum anggota TNI yang sudah ditetapkan sebagai tersangka pelaku penyekapan. Mereka ditahan di Instalasi Tahanan Militer Polisi Militer Kodam (Pomdam) I/Bukit Barisan.  ’’Benar, telah dilakukan penahanan terhadap lima orang oknum anggota TNI  yang telah ditetapkan penyidik sebagai tersangka untuk pelimpahan berkas hasil penyidikan ke Oditurat Militer Medan,” kata Tatang kepada wartawan, Rabu (25/5).  Tatang menjelaskan, saat ini penyidik Pomdam I/Bukit Barisan masih terus bekerja memproses kelima oknum anggota TNI tersebut. Siapapun nanti yang terbukti terlibat di dalam persoalan ini akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. ’’Kelima orang yang sudah dilimpahkan ke Oditurat Militer Medan masing-masing berinisial SG, AF, LS, S dan MP,” imbuhnya.  Tatang menegaskan, KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman tidak akan mentolerir setiap pelanggaran hukum yang melibatkan anggotanya. Dudung telah memerintahkan agar para pelaku ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. "Jika sampai terjadi anggota terlibat pelanggaran hukum, tetap akan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku," tegasnya.  Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menetapkan 10 tersangka kasus kerangkeng manusia di Langkat, Sumut2 milik Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Perangin Angin.  Saat ini Terbit Rencana Perangin Angin sedang digarap KPK soal dugaan korupsi. Komnas HAM menilai menilai penetapan 10 anggota TNI sebagai tersangka kasus kerangkeng manusia merupakan bentuk komitmen organisasi itu dalam mengusut masalah tersebut.  ’’Sekali lagi ini membuktikan teman-teman TNI berkomitmen tinggi dalam penegakan hukum dan HAM,” kata Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam di Jakarta, seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group), Selasa (24/5).  Menurutnya, hal ini bagian dari salah satu rekomendasi Komnas HAM kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Sebab, setelah kasus tersebut terungkap, Komnas HAM langsung melakukan pendalaman dan menemukan adanya dugaan keterlibatan oknum TNI. (*)  &nbsp;

Anggota Jadi TNI Tersangka Kerangkeng Manusia, Ini Kata KSAD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/SUMUT_KERANGKENG-MANUSIA-BUPATI-LANGKAT-FED-14.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memberikan apresiasi kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa terkait kerangkeng manusia di Langkat, Sumut. Hal ini menyusul penetapan 10 anggota TNI sebagai tersangka kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif, Terbit Rencana Perangin Angin.  Saat ini Terbit Rencana Perangin Angin sedang digarap KPK soal dugaan korupsi. Komnas HAM menilai menilai penetapan 10 anggota TNI sebagai tersangka kasus kerangkeng manusia merupakan bentuk komitmen organisasi itu dalam mengusut masalah tersebut.  “Sekali lagi ini membuktikan teman-teman TNI berkomitmen tinggi dalam penegakan hukum dan HAM,” kata Komisioner Komnas HAM Mohammad Choirul Anam di Jakarta, seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group), Selasa (24/5).  Menurutnya, hal ini bagian dari salah satu rekomendasi Komnas HAM kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Sebab, setelah kasus tersebut terungkap, Komnas HAM langsung melakukan pendalaman dan menemukan adanya dugaan keterlibatan oknum TNI.  Dalam perjalanannya, ujar Anam, Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI juga beberapa kali berkoordinasi, melakukan pendalaman, dan meminta bukti-bukti ke Komnas HAM tentang dugaan keterlibatan oknum TNI. “Puspom TNI meminta bukti-bukti dan nama-nama yang diduga terlibat,” ungkap Anam.  Dia mengatakan ke depan Komnas HAM berharap proses hukum terhadap 10 orang tersangka tersebut bisa berjalan sesuai ketentuan hukum dan transparan. Dengan demikian, katanya, masyarakat terutama keluarga korban kerangkeng manusia mengetahui dengan jelas proses hukum yang dijalani para tersangka di meja pengadilan.

10 Anggota TNI Jadi Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/SUMUT_KERANGKENG-MANUSIA-BUPATI-LANGKAT-FED-15-3002.jpg" alt="Suasana Kerangkeng manusia yang berada di kediaman pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Rabu (26/1/2022). Saat KPK melakukan OTT terhadap Bupati Langkat, dite" width="100%">
<figcaption>Suasana Kerangkeng manusia yang berada di kediaman pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Rabu (26/1/2022). Saat KPK melakukan OTT terhadap Bupati Langkat, dite</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kapolda Sumatera Utara (Sumut) Irjen Panca Putra Simanjuntak mencopot AKP Endrawan Sitepu dari jabatan Kasat Samapta Polres Binjai, karena terseret kasus kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat Nonaktif, Terbit Rencana Perangin-angin.  Seperti diberitakan PojokSatu (Jawa Pos Group), AKP Endrawan adalah adik ipar Tebit. Istrinya adalah Ketua DPRD Langkat Sribana Perangin Angin, adik kandung Terbit. Pencopotan AKP Endrawan itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolda Sumut Irjen Panca Putra Simanjuntak Nomor: ST/ 319/IV /KEP /2022 Tanggal 16 April 2022.  Dalam surat tersebut, AKP Endrawan yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat Samapta Polres Binjai dimutasi sebagai Pama Bid Propam Polda Sumut.  Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi menjelaskan AKP Endrawan tidak dicopot melainkan di mutasi. Dan, mutasi jabatan tidak harus ditanggapi serius.  “Bukan dicopot, dimutasi dalam rangka pemeriksaan. Tidak usah disikapi berlebihan, yang jelas Polda Sumut bekerja melayani masyarakat secara dinamis,” ujarnya Selasa (19/4).  Hadi mengatakan ada 5 anggota Polri yang sempat disebut KOMNAS HAM terlibat dalam kasus ini. Namun, dari hasil penyelidikan dan penyidikan, kelimanya tidak terlibat secara langsung dalam peristiwa meninggalnya penghuni kerangkeng baik itu periode 2018, 2019 maupun 2020.  “Terkait dengan yang bersangkutan ditarik ke Polda, dalam rangka untuk pemeriksaan itu adalah untuk memudahkan proses penyelidikan. Kasus kerangkeng ini masih didalami penyidik Krumum. Untuk memudahkan baik dari Propam dan Krimum untuk mendalami kasus ini,” pungkasnya.

AKP Endrawan Dimutasi, Diduga Terlibat Kasus Kerangkeng Manusia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/SUMUT_KERANGKENG-MANUSIA-BUPATI-LANGKAT-FED-6-3006.jpg" alt="Puluhan Warga bersama Keluarga Korban kerangkeng manusia yang berada di kediaman pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin menolak penutupan di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Rabu (26/1/2022). Saat" width="100%">
<figcaption>Puluhan Warga bersama Keluarga Korban kerangkeng manusia yang berada di kediaman pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin menolak penutupan di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Rabu (26/1/2022). Saat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengapresiasi Polda Sumatera Utara (Sumut) yang menetapkan Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin sebagai tersangka kasus kerangkeng manusia. Polda Sumut menjerat Terbit Rencana dengan pasal berlapis, yakni tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan penganiyaan atau penyiksaan hingga menghilangkan nyawa orang lain.  "Terlebih pasal yang digunakan tidak hanya pasal TPPO (tindak pidana perdagangan orang) tetapi pasal lain yang ada dalam KUHP Pidana. Jadi, ada pasal penganiayaan yang menghilangkan nyawa, bahasa umumnya orang disiksa sehingga meninggal dunia," kata Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam dalam keterangannya, Selasa (5/4).  Choirul Anam mengatakan, penetapan tersangka terhadap Terbit Rencana terkait kasus kerangkeng manusia merupakan langkah signifikan dari koordinasi yang dilakukan Komnas HAM dan Polda Sumut. Komnas HAM berharap mengusut tuntas kasus ini. Selain itu, Komnas HAM juga meminta Polda Sumut untuk menyiapkan hak pemulihan korban.  "Karena dalam pasal TPPO ada hak korban. Hak korban ini konsekuensi dari kejahatan perdagangan orang. Itu diatur dalam UU dan dalam kasus ini itu tidak susah, yang paling gampang gaji tidak dibayar," ucap Anam.  Komnas HAM juga berharap, masyarakat terutama warga Langkat yang mengetahui kasus kerangkeng manusia Terbit Rencana untuk berani memberikan kesaksian kepada Polda Sumut. Komnas HAM memastikan akan mendampingi warga yang ingin bersaksi.  "Kalau ada kesulitan, bisa kontak Komnas HAM. Tim Komnas HAM akan membantu memberikan kesaksian sehingga kasus bisa terang benderang. Ketika proses cepat akan ada penahanan kepada tersangka lain," tegas Anam.  Sebagaimana diketahui, Polda Sumut menetapkan Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin sebagai tersangka kasus kerangkeng manusia. Terbit Rencana merupakan tersangka kesembilang kasus kerangkeng manusia.  Dalam kasus ini, Terbit disangkakan melanggar Pasal 2, Pasal 7, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan atau Pasal 333 dan atau Pasal 170 dan atau Pasal 351 dan atau Pasal 353 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 55 ayat (1) ke-2.

Kata Komnas HAM Soal Bupati Langkat Jadi Tersangka Kerangkeng Manusia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Bupati-Langkat-Terbit-Rencana-Perangin-Angin-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin ditetapkan sebagai tersangka suap, Jakarta Kamis (20/1/2022). KPK menetapkan Bupati Langkat Terbit Perangin Angin sebagai tersangka suap penerimaan hadiah atau janji terkait pekerjaan proyek di Kabupaten Lang" width="100%">
<figcaption>Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin ditetapkan sebagai tersangka suap, Jakarta Kamis (20/1/2022). KPK menetapkan Bupati Langkat Terbit Perangin Angin sebagai tersangka suap penerimaan hadiah atau janji terkait pekerjaan proyek di Kabupaten Lang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Sumatera Utara telah menetapkan Bulati Langkat non aktif Terbit Rencana Perangin-Angin sebagai tersangka kasus kerangkeng manusia. Penetapan ini disambut baik oleh Komnas HAM.  "Dalam konteks penegakan hukum perlu kita apresiasi dan Komnas HAM mengapresiasi langkah ini. Terlebih pasal yang digunakan tidak hanya pasal TPPU, tetapi pasal lain yang ada dalam KUHP Pidana," kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam kepada wartawan, Rabu (5/3).  Pasal KUHP yang dikenakan yakni penganiayaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Dengan begitu, keadilan bisa diberikan kepada korban.  "Ini langkah yang signifikan, penetapan tersangka dan pengenaan pasal selain TPPU. Ini pun langkah baik pascakoordinasi antara Polda Sumut dan Komnas HAM," jelasnya.  Komnas HAM mendorong penyidik menggali lebih dalam kasus ini. Guna menyiapkan hak pemulihan korban sebagai konsekuensi dari kejahatan perdagangan orang sesuai Undang-Undang.  "Kasus ini itu tidak susah, yang paling gampang gaji tidak dibayar. Paling penting bagi masyarakat yang mengetahui peristiwa ini untuk berani memberikan kesaksian kepada Polda Sumut," tandasnya.  Sebelumnya, penyidik Direktorat Reskrimum Polda Sumatera Utara menetapkan Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin-angin sebagai tersangka dalam kasus tewasnya penghuni kerangkeng miliknya.  Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak mengatakan, penetapan tersangka setelah tim penyidik melakukan penyelidikan hingga penyidikan dalam kasus tersebut.  “Setelah menetapkan delapan tersangka, tim kemudian koordinasi dengan Komnas HAM termasuk LPSK,” ujar Panca kepada wartawan, Selasa (5/4).  Panca menuturkan, setelah mengumpulkan bukti-bukti dan fakta-fakta serta berkoordinasi dengan Komnas HAM dan LPSK, kemudian tim melakukan gelar perkara.  “Hari ini tim penyidik telah melakukan gelar perkara dan menetapkan TRP (Terbit Rencana Perangin-angin) sebagai orang atau pihak yang memiliki tempat dan bertanggung jawab terhadap tempat itu dan ditetapkan sebagai tersangka,” tegasnya.  Penyidik mempersangkakan Terbit Rencana Perangin-angin melanggar Pasal 2, Pasal 7, Pasal 10 UU nomor 21 Tahun 2007 tentang tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).  “Hasil gelar perkara terhadap TRP ditetapkan sebagai tersangka dijerat psl 2 ayat 1 dan 2, psl 7 ayat 1 jo psl 10 UU RI No. 21 th 2007 ttg Pemberabtasan TPPO dan atau pasal 333 ayat 1, 2, 3 dan 4 dan atau pasal 170 ayat 1, 2, 3 dan 4, dan atau psl 351 ayat 1, 2, 3 dan atau psl 353 ayat 1, 2, 3 jo psl 55 ayat 1 ke 1 dan ke 2, mengakibatkan korban meninggal dunia. Semuanya diterapkan khususnya kepada TRP,” ungkapnya.

Bupati Langkat Jadi Tersangka, Komnas HAM Bilang Begini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Bupati-Langkat-Terbit-Rencana-Perangin-Angin-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin ditetapkan sebagai tersangka suap, Jakarta Kamis (20/1/2022). KPK menetapkan Bupati Langkat Terbit Perangin Angin sebagai tersangka suap penerimaan hadiah atau janji terkait pekerjaan proyek di Kabupaten Lang" width="100%">
<figcaption>Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin ditetapkan sebagai tersangka suap, Jakarta Kamis (20/1/2022). KPK menetapkan Bupati Langkat Terbit Perangin Angin sebagai tersangka suap penerimaan hadiah atau janji terkait pekerjaan proyek di Kabupaten Lang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Direktorat Reskrimum Polda Sumatera Utara menetapkan Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin-angin sebagai tersangka dalam kasus tewasnya penghuni kerangkeng miliknya. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Panca Putra Simanjuntak mengatakan, penetapan tersangka setelah tim penyidik melakukan penyelidikan hingga penyidikan dalam kasus tersebut.  "Setelah menetapkan delapan tersangka, tim kemudian koordinasi dengan Komnas HAM termasuk LPSK," ujar Panca kepada wartawan, Selasa (5/4).  Panca menuturkan, setelah mengumpulkan bukti-bukti dan fakta-fakta serta berkoordinasi dengan Komnas HAM dan LPSK, kemudian tim melakukan gelar perkara. "Hari ini tim penyidik telah melakukan gelar perkara dan menetapkan TRP (Terbit Rencana Perangin-angin) sebagai orang atau pihak yang memiliki tempat dan bertanggung jawab terhadap tempat itu dan ditetapkan sebagai tersangka," tegasnya.  Lebih lanjut Panca mengungkapkan, penyidik mempersangkakan Terbit Rencana Perangin-angin melanggar Pasal 2, Pasal 7, Pasal 10 UU nomor 21 Tahun 2007 tentang tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)  "Hasil gelar perkara terhadap TRP ditetapkan sebagai tersangka dijerat psl 2 ayat 1 dan 2, psl 7 ayat 1 jo psl 10 UU RI No. 21 th 2007 ttg Pemberabtasan TPPO dan atau pasal 333 ayat 1, 2, 3 dan 4 dan atau pasal 170 ayat 1, 2, 3 dan 4, dan atau psl 351 ayat 1, 2, 3 dan atau psl 353 ayat 1, 2, 3 jo psl 55 ayat 1 ke 1 dan ke 2, mengakibatkan korban meninggal dunia. Semuanya diterapkan khususnya kepada TRP," ungkapnya.  Panca mengatakan penyidik bekerja secara profesional dalam menangani kasus ini. Pihaknya berjanji akan menuntaskan kasus kerangkeng manusia milik TRP. "Penyidikan masih terus berproses melengkapi semua alat bukti yang ada. Dalam waktu dekat kita akan tuntaskan perkara ini," ungkapnya.  Sebelumnya, penyidik Polda Sumut telah menetapkan delapan tersangka kasus tewasnya penghuni kerangkeng milik Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin-angin. Menurut temuan dari Komnas HAM terdapat enam orang yang meninggal dunia di kerangkeng manusia milik Terbit Rencana Perangin-Angin.  Analis Pelanggaran HAM Komnas HAM Yasdad Al Farisi menjelaskan bentuk-bentuk kekerasan fisik yang diterima korban antara lain, dipukuli di bagian rusuk, kepala, muka, rahang, bibir, ditempeleng, ditendang, diceburkan ke dalam kolam ikan, direndam, diperintahkan untuk bergelantungan seperti monyet, dicambuk menggunakan selang air, mata dilakban, kaki dipukul menggunakan martil hingga kuku terlepas, dipaksa tidur di atas daun atau ulat gatal, dipaksa makan cabai, dan tindakan kekerasan lainnya.  Yasdad menambahkan, setidaknya ada 18 alat yang digunakan dalam tindakan penganiayaan terhadap penghuni kerangkeng. Antara lain selang, ulat gatal, cabai, daun jelatang, besi panas, lilin, jeruk nipis, garam, plastik yang dilelehkan, martil, rokok, korek, batako, tang, alat setrum, kerangkeng dan kolam. Yasdad mengatakan para korban yang mengalami kekerasan fisik tersebut meninggalkan bekas luka di bagian tubuhnya. Bahkan ada salah satu korban yang mencoba melakukan percobaan bunuh diri, akibat tidak kuat menghadapi penyiksaan.

Bupati Nonaktif Langkat jadi Tersangka Kasus Kerangkeng Manusia

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Bupati Langkat

Berita Terkini