<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/07/knSirgZr3uQyuJVVCB9vAlCLssC02Uwob2PHa25v-2209305247.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyebut ada 854 kasus korupsi di KPK yang melibatkan pejabat daerah. (KPK)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyebut ada 854 kasus korupsi di KPK yang melibatkan pejabat daerah. (KPK)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di wilayah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. KPK dikabarkan menangkap Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya. Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto membenarkan bahwa penyidik turut mengamankan Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, dalam operasi kedap yang berlangsung pada Rabu (10/12). "Benar KPK telah mengamankan Bupati Lampung Tengah dan beberapa pihak terkait,&rdquo; kata Fitroh dikonfirmasi, Rabu malam. OTT tersebut diduga berkaitan dengan praktik suap terkait proyek di lingkungan Pemkab Lampung Tengah. "Suap proyek," tegasnya. Selain mengamankan Bupati, operasi kedap itu diduga turut mengamankan salah satu anggota legislatif daerah setempat yang juga ikut tertangkap tangan oleh tim penindakan KPK. Mereka yang diamankan tersebut saat ini tengah dalam perjalanan ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Mereka dijadwalkan tiba pada Rabu malam, guna pendalaman informasi dan penyusunan konstruksi perkara. Sesuai ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang tertangkap tangan.

KPK menangkap Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, dalam OTT terkait dugaan suap proyek di Pemkab Lampung Tengah.

KPK OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya Terkait Dugaan Suap Proyek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/sudah-ditahan-bupati-lampung-tengah-masih-pede-bakal-menangi-pilgub_m_191170.jpeg" alt="Bupati Lampung Tengah, Mustafa, saat akan dilakukan penahanan Jumat (16/2) dini hari" width="100%">
<figcaption>Bupati Lampung Tengah, Mustafa, saat akan dilakukan penahanan Jumat (16/2) dini hari</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Usai diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bupati Kabupaten Lampung Tengah Mustafa mengaku optimis akan tetap maju dalam kontes pemilihan Gubernur Provinsi Lampung, meski, dirinya tengah tersandung kasus korupsi. "Saya yakin tetap maju, saya tidak ada niatan satupun ya kan akan berbuat seperti yang sekarang. Saya justru punya keinginan memperbaiki bangsa dan negara kita ini, dengan tekad dan niat bahwa keinginan kita bisa tercapai ketika saya jadi gubernur," ungkapnya saat keluar Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (23/2). <a href="https://www.jawapos.com/tag/187252/bupati-lampung-tengah-di-ott" target="_blank">Mustafa</a> meyakini, meskipun dirinya telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan, partai yang mendukungnya maju dalam kontes Pilkada ini akan tetap memberikan dukungan padanya. "Saya kira mereka baru konsolidasi dan memberi kabar ke saya, untuk memberikan dan mendoakan saya supaya saya tetap tabah. Ya kan?. Dan mereka akan terus berjuang melihat arus bawah di Provinsi Lampung ada keinginan kuat menginginkan saya menjadi gubernur," ujarnya. Orang nomor satu di Kabupaten Lampung Tengah ini juga percaya diri, jika penahanannya tidak akan membatalkannya untuk dapat maju dalam pemilihan gubernur. "Ya nggak papa, tetap gak membatalkan pilgub, mudah-mudahan pilgubnya berjalan baik.Saya kira kalau saya liat antusias rakyat lampung saya akan menang," tukasnya. Dia pun sempat berkata jika terpilih menjadi Gubernur Lampung akan menggandeng KPK untuk mencegah tindak pidana korupsi. "Dan Insya Allah ketika jadi gubernur, saya akan gandeng KPK sebagai pendampingan saya supaya lurus jalannya pemerintahan," tutupnya. Sebelumnya, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Lampung Tengah. Mereka adalah Wakil Ketua DPRD dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah J Natalis Sinaga dan Rusliyanti, serta Kepada Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah, Taufik Rahman. Belakangan Bupati Lampung Tengah Mustafa juga ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini berkaitan dengan permintaan agar DPRD Lampung Tengah menyetujui pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Inrfastruktur (SMI) sebesar Rp 300 miliar. Rencananya, uang itu akan digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur yang akan dikerjakan oleh Dinas PUPR Lampung Tengah. Adapun J Natalis Sinaga dan Rusliyanti diduga menerima suap untuk memberikan persetujuan DPRD atas pinjaman daerah pada APBD Lampung Tengah kepada PT SMI. Sementara pihak diduga pemberi suap adalah Taufik Rahman. Atas perbuatannya, sebagai pihak pemberi Taufik dan Mustafa disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sebagai pihak penerima suap, Natalis dan Rusliyanto dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sementara Taufik selaku pihak pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Sudah Ditahan, Bupati Lampung Tengah Masih 'Pede' Bakal Menangi Pilgub

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/meski-sudah-ditahan-bupati-lampung-tengah-masih-ngarep-dukungan_m_190986.jpeg" alt="Bupati Lampung Tengah, Mustafa, saat akan dilakukan penahanan Jumat (16/2) dini hari" width="100%">
<figcaption>Bupati Lampung Tengah, Mustafa, saat akan dilakukan penahanan Jumat (16/2) dini hari</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Lampung Tengah Mustafa terus berharap dan meminta dukungan kepada masyarakat Lampung agar dia terus tabah menghadapi cobaan yang menimpanya. Hal itu disampaikan Mustafa saat memasuki gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan Persada, Jakartas Selatan Jumat (23/2) untuk diperiksa sebagai saksi. <a href="https://www.jawapos.com/tag/187645/bupati-lampung-tengah-ditangkap" target="_blank">Mustafa</a> memang ada dijadwal pemeriksaan hari ini namun bukan dimintai keterangan dirinya melainkan untuk tersangka J. Natalis Sinaga (JNS). "Yang bersangkutan akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka J. Natalis Sinaga (JNS) ," ungkap juru bicara KPK <a href="https://www.jawapos.com/tag/187645/bupati-lampung-tengah-ditangkap" target="_blank">Febri Diansyah</a> pada awak media. Mustafa mengaku akan memberikan keterangan yang diketahui dan dia merasa diperlakukan dengan baik oleh petugas KPK yang membuat kondisinya tetap sehat dan akan tabah menghadapi masalah yang melilitnya. "Saya memberikan keterangan yang saya tahu, saya berharap semua masyarakat Lampung untuk terus tabah karena saya juga dalam situasi yang cukup sehat, dan diberikan kesehatan serta diperlakukan dengan baik oleh petugas yang ada di KPK," ujarnya. Kemudian, dia berharap seluruh pendukung terus meneruskan niat lurus maju terus. Agar apa yang dicitakan bisa tercapai dan terwujud. "Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan mengharapkan Lampung yang sejahtera bisa tercapai dan terwujud dengan baik," tuturnya. Sebelumnya, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Lampung Tengah. Mereka adalah Wakil Ketua DPRD dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah J Natalis Sinaga dan Rusliyanti, serta Kepada Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah, Taufik Rahman. Kasus ini berkaitan dengan permintaan agar DPRD Lampung Tengah menyetujui pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Inrfastruktur (SMI) sebesar Rp 300 miliar. Rencananya, uang itu akan digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur yang akan dikerjakan oleh Dinas PUPR Lampung Tengah. Adapun J Natalis Sinaga dan Rusliyanti diduga menerima suap untuk memberikan persetujuan DPRD atas pinjaman daerah pada APBD Lampung Tengah kepada PT SMI. Sementara pihak diduga pemberi suap adalah Taufik Rahman. Atas perbuatannya, pihak pemberi Taufik disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sebagai pihak penerima suap, Natalis dan Rusliyanto dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sementara Taufik selaku pihak pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Meski Sudah Ditahan, Bupati Lampung Tengah Masih 'Ngarep' Dukungan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/begini-kronologi-ott-bupati-lampung-tengah_m_189149.jpeg" alt="Wakil Ketua KPK Laode M Syarief" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Laode M Syarief</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Lampung Tengah, sedikitnya 19 orang telah ditangkap dalam operasi tersebut. Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief mengatakan, 19 orang yang diamankan dari OTT tersebut ditangkap dari tempat yang berbeda. "Sejak kemarin Rabu (14/2) tim berada di lapangan sampai tadi sore dan malam ini terkait dugaan pemberian suap di Kabupaten Lampung Tengah," kata Laode di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (15/2). Laode menjelaskan, rangakain OTT dilakukan di tiga lokasi yakni Jakarta, Bandar Lampung dan Lampung Tengah. Petugas mengamankan sedikitnya delapan orang di Jakarta dan 11 orang lainnya di wilayah Bandar Lampung dan Lampung Tengah. "Pada Rabu (14/2) petugas mengamankan seorang berinisial A (swasta) di Lampung Tengah sekitar pukul 14.00 WIB," ucap Laode. Kemudian tim melakukan penangkapan terhadap seorang lainnya yang berinisial NSW sekitar pukul 15.00 WIB. "Dia (NSW) diamankan di kediamannya, petugas pun turut mengamankan uang sejumlah Rp 160 juta," ungkap Laode. Tidak tinggal diam, kemudian petugas mengamankan seorang berinisial S di Bandar Lampung sekitar pukul 17.00 WIB. Selanjutnya, sekitar pukul 18.00 WIB petugas mengamankan seorang berinisial ADK di kediamannya. Turut juga mengamankan uang sejumlah Rp 1 miliar yang tersimpam dalam kardus di mobil CRV milik ADK. "Tim juga mengamankan seorang berinial R bersama rekannya S di jalan dalam perjalanan ke Bandar Lampung dari Lampung Tengah," urai Laode. Sekitar pukul 19.00 WIB, tim penyidik mengamankan N di rumahnya yang berlokasi di Lampung Tengah. Melanjutkan pengembangan, sekitar pukul 22.00 WIB penyidik mengamankan JNS yang merupakan Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah di kediamannya. "Penyidik juga mengamankan delapan orang dan dua orang sopir. Mereka kemudian dibawa ke Mapolda Lampung untuk pemeriksaan awal," tutur Laode. Pada hari yang sama, tetapi lokasi berbeda yaitu di Jakarta, KPK mengamankan delapan orang lainnya. "Tim KPK mengamankan lima orang yaitu TR (Kadis Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman), AAN, ADR, I, dan K di sebuah hotel di Jakarta Pusat. Di saat yang sama tetapi hotel berbeda, KPK mengamankan 3 orang lainnya yaitu Z, R, dan IK," ungkap Laode. Selanjutnya, pada Kamis sekitar pukul 17.00 WIB petugas mengamankan ajudan Bupati lampung tengah di Bandar Lampung. "Sekitar pukul 18.20 WIB, petugas berhasil mengamankan Bupati Lampung Tengah Mustafa dan akan dibawa ke Jakarta malam ini," jelas Laode. Terkait kasus ini, KPK menetapkan tiga orang tersangka yaitu Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga, anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto, dan Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah Taufik Rahman. Natalis dan Rusliyanto diduga menerima uang dari Taufik. Untuk Bupati Lampung Tengah Mustafa, KPK masih perlu melakukan pemeriksaan terhadapnya. Status hukum Mustafa belum ditentukan KPK, menunggu pemeriksaan awal 1x24 jam.

Begini Kronologi OTT Bupati Lampung Tengah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/segini-kekayaan-bupati-lampung-tengah-saat-diciduk-kpk_m_188899.jpeg" alt="Bupati Lampung Tengah Mustafa" width="100%">
<figcaption>Bupati Lampung Tengah Mustafa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Lampung Tengah, Mustafa diciduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT), Rabu (14/2) malam. Mustafa diciduk karena diduga menerima suap. Mustafa juga merupakan calon gubernur Lampung dalam Pilkada 2018. Bupati ini diusung tiga partai yaitu Nasdem, PKS, dan Hanura. Nama Bupati Lampung Tengah itu telah terverifikasi di website resmi KPK, kpk.go.id, sebagai calon gubernur Lampung sejak 8 Januari 2018. Dalam laporan tersebut ke KPK, Mustafa memiliki total harta kekayaan mencapai Rp 10,2 miliar. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan OTT terhadap kepala daerah, setelah sehari sebelumnya menangkap Bupati Subang, Jabar, Imas Aryumningsih. Dalam operasi senyap yang digelar Rabu (14/2), Tim Satgas Penindakan Lembaga Antirasuah menangkap seorang kepala daerah di wilayah Provinsi Lampung. "11 orang diamankan, termasuk Bupati Lampung Tengah berinisial M," terang sumber JawaPos.com, di Jakarta, Rabu (14/2) malam. Adapun para pihak yang diciduk selain sang bupati antara lain T, A, A I ,A, Z, I, K, E, dan E. Saat ini para pihak yang diamankan sebagian besar telah sampai di Gedung KPK sejak Rabu (14/2) malam. Mereka tengah menjalani pemeriksaan intensif guna ditentukan status hukumnya dalam waktu 1x24 jam. "Sudah di lantai 2 delapan orang (ruang penyidikan), tiga orang tengah dalam perjalanan," imbuh sumber tersebut. Terpisah ketika dikonfirmasi perihal adanya penangkapan tersebut, sejumlah pimpinan KPK belum mau merespons. Demikian juga dengan Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Segini Kekayaan Bupati Lampung Tengah Saat Diciduk KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ott-kpk-tangkap-bupati-lampung-tengah_m_188880.jpeg" alt="Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap hasil operasi tangkap tangan (OTT) Dirjen Hubla, beberapa waktu lalu." width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap hasil operasi tangkap tangan (OTT) Dirjen Hubla, beberapa waktu lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos-Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah, setelah sehari sebelumnya menangkap Bupati Subang, Jabar, Imas Aryumningsih. Dalam operasi senyap yang digelar Rabu (14/2), Tim Satgas Penindakan lembaga antirasuah menangkap seorang kepala daerah di wilayah Provinsi Lampung. "11 orang diamankan, termasuk <a href="https://www.jawapos.com/tag/187251/kpk-tangkap-bupati-lampung-tengah" target="_blank">Bupati Lampung Tengah</a> berinisial M," terang sumber JawaPos.com, di Jakarta, Rabu (14/2) malam. Adapun para pihak yang diciduk selain sang bupati antara lain T, A, A I ,A, Z, I, K, E, dan E. Saat ini para pihak yang diamankan sebagian besar telah sampai di Gedung&nbsp;KPK&nbsp;sejak Rabu (14/2) malam. Mereka tengah menjalani pemeriksaan intensif guna ditentukan status hukumnya dalam waktu 1x24 jam." Sudah di lantai 2&nbsp; delapan orang (ruang penyidikan), tiga orang tengah dalam perjalanan," imbuh sumber tersebut. Terpisah ketika dikonfirmasi perihal adanya penangkapan tersebut, Sejumlah pimpinan KPK belum mau merespon. demikian juga dengan juru bicara KPK Febri Diansyah.

OTT, KPK Tangkap Bupati Lampung Tengah