<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/30/Plt-bupati-labuhanbatu-3994001379.jpg" alt="Hj. Ellya Rosa Siregar S.Pd MM sekaku Wakil Bupati Labuhan Batu, secara resmi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Labuhanbatu" width="100%">
<figcaption>Hj. Ellya Rosa Siregar S.Pd MM sekaku Wakil Bupati Labuhan Batu, secara resmi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Labuhanbatu</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menetapkan Bupati Labuhanbatu, Erik Adtrada Ritonga (EAR) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Hal tersebut menjadikan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkoordinasi dengan KPK terkait pengajuan pelaksana tugas (plt) Bupati Labuhanbatu pada Jumat (19/1). Koordinasi tersebut bermaksud untuk melakukan proses pengajuan Ellya Rosa Siregar, selaku Wakil Bupati yang ditunjuk sebagai pelaksana tugas Bupati Labuhanbatu. Pada saat itu, Juliadi Zurdani Harahap selaku Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprovsu mengungkapkan bahwa tahap selanjutnya setelah proses koordinasi, pihaknya akan meneruskan proses pengajuan Ellya Rosa Siregar sebagai pelaksana tugas Bupati Labuhanbatu ke Kementerian Dalam Negeri. Hingga kini, proses pengajuan Ellya Rosa Siregar sebagai pelaksana tugas Bupati Labuhanbatu telah disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri. Dilansir dari Metro Daily (JawaPos Group) secara resmi, Wakil Bupati Labuhanbatu, Hj Ellya Rosa Siregar SPd MM, telah ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Labuhan Batu. Informasi dihimpun, menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Nomor 100.2.1/0762/OTDA tanggal 19 Januari 2024, perihal penugasan Wakil Bupati Labuhanbatu selaku Pelaksana Tugas Bupati Labuhanbatu. Hj. Ellya Rosa Siregar S.Pd MM sekaku Wakil Bupati Labuhanbatu, secara resmi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Labuhanbatu oleh Pj Gubernur Sumatera Utara, Hasanudin. Penunjukan Hj. Ellya Rosa Siregar S.Pd MM sebagai Pelaksana Tugas Bupati Labuhanbatu terdapat dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Utara nomor 100.2.1/5/2024 tanggal 23 Januari 2024. Surat keputusan tersebut diserahkan secara langsung oleh Pj Gubernur Hasanudin di kantornya, pada Jumat (26/1) di Jalan Diponegoro, Kota Medan.

wakil bupati labuhanbatu secara resmi telah  ditetapkan sebagai plt bupati labuhanbatu, usai sang bupati ditangkap.

Bupati Labuhan Batu Ditangkap KPK, Ellya Rosa Resmi Jabat Plt

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/13/Bupati-Labuhanbatu-Erik-A-Ritonga-Tersangka-Dery-Ridwansah-3JPG-4090611225.jpg" alt="Bupati Labuhanbatu Erik A Ritonga dan tiga tersangka lainnya dihadirkan saat konferensi pers dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan barang dan jasa di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (12/1/2024)." width="100%">
<figcaption>Bupati Labuhanbatu Erik A Ritonga dan tiga tersangka lainnya dihadirkan saat konferensi pers dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan barang dan jasa di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (12/1/2024).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengamankan barang bukti elektronik dan data proyek pekerjaan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu tahun anggaran 2021-2023. Hal itu setelah KPK menggeledah kantor Bupati Labuhanbatu, pada Kamis (18/1) kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan hasil penggeledahan antara lain berupa dokumen SK tersangka EAR sebagaj Bupati dan SK pengangkatan RSR selaku anggota DPRD, bukti elektronik dan data pekerjaan Pemkab Labuhanbatu dari tahun anggaran 2021 - 2023," kata kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (19/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK juga turut menggeledah kediaman dari Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu nonaktif Rudi Syahputra Ritonga (RSR), yang merupakan tersangka dalam kasus ini. Tim penyidik berhasil mengamankan alat berupa catatan ploting proyek dan setoran fee untuk Rudi Syahputra dan Bupati Labuhanbatu nonaktif Erick A Ritonga (EAR).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013847057/siskaeee-mangkir-lagi-berdaljh-sedang-ajukan-praperadilan">Siskaeee Mangkir Lagi, Berdaljh sedang ajukan Praperadilan</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Rumah pribadi tsk RSR dengan hasil penggeledahan berupa catatan ploting proyek dan setoran fee untuk tsk RSR dan EAR selaku Bupati dan bukti slip transaksi perbankan," ungkap Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya itu, penyidik KPK juga berhasil mengamankan 20 stempel perusahaan yg digunakan untuk mengikuti tender pekerjaan di Pemkab Labuhanbatu. Alat bukti itu diamankan, setelah penyidik lembaga antirasuah menggeledah rumah pribadi pihak terkait perkara ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Rumah pribadi pihak terkait perkara dengan hasil penggeledahan berupa catatan ploting proyek pekerjaan TA 2023, 20 stempel perusahaan yang digunakan untuk mengikuti tender pekerjaan di Pemkab Labuhanbatu," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kasus ini,&nbsp;KPK menetapkan Bupati&nbsp;Labuhanbatu&nbsp;Erick A Ritonga dan Anggota DPRD Kabupaten&nbsp;Labuhanbatu&nbsp;Rudi Syahputra Ritonga sebagai tersangka, kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten&nbsp;Labuhan&nbsp;Batu, Sumatera Utara. Penetapan tersangka ini setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di&nbsp;Labuhan&nbsp;Batu, pada Kamis (10/11) kemarin.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Erick dan Rudi, KPK juga menjerat dua pihak swasta bernama Efendy Sahputra dan Fajar Syahputra. Kedua pihak swasta itu merupakan pihak pemberi suap.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK menduga, Kabupaten&nbsp;Labuhan&nbsp;Batu&nbsp;mengangarkan pendapatan dan belanja dalam APBD 2023 dan 2024 dengan rincian anggaran pendapatan dan anggaran belanja yang masing-masing sebesar Rp 1,4 triliun.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">Melalui anggaran tersebut, Erick selaku Bupati&nbsp;Labuhanbatu&nbsp;melakukan intervensi dan ikut secara aktif berbagai proyek pengadaan yang ada di berbagai SKPD di Pemkab&nbsp;Labuhanbatu. Proyek yang menjadi atensi Erick di antaranya di Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Khusus di Dinas PUPR yaitu proyek lanjutan peningkatan jalan Sei Rakyat Sei Berombang Kecamatan Panai Tengah dan proyek lanjutan peningkatan jalan Sei Tampang- Sidomakmur Kecamatan Bilah Hilir/Kecamatan Panai Hulu dengan besaran nilai pekerjan kedua proyek tersebut sebesar Rp 19,9 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lantas, Erick menunjuk Rudi yang merupakan anggota DPRD&nbsp;Labuhanbatu&nbsp;sebagai orang kepercayaan untuk melakukan pengaturan proyek. Erick juga meminta Rudi menunjuk secara sepihak siapa saja kontraktor yang akan dimenangkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Besaran uang dalam bentuk fee yang dipersyaratkan bagi para kontraktor yang akan dimenangkan yaitu 5 persen hingga 15 persen dari besaran anggaran proyek. Untuk dua proyek di Dinas PUPR, kontraktor yang dikondisikan untuk dimenangkan yakni Fajar Syahputra dan Efendy Sahputa.</div> <div dir="auto">Sekitar Desember 2023, Erick melalui Rudi meminta agar segera disiapkan sejumlah uang yang diistilahkan kutipan atau kirahan dari para kontraktor yang telah dikondisikan untuk dimenangkan dalam beberapa proyek di Dinas PUPR.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyerahan uang dari Fajar dan Efendy kepada Rudi dilaksanakan pada awal Januari 2024 melalui transfer rekening bank atas nama Rudi Syahputra Ritonga dan juga melalui penyerahan tunai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai bukti permulaan, besaran uang yang diterima EAR (Erick) melalui RSR (Rudi) sejumlah sekitar Rp 551,5 juta sebagai satu kesatuan dari Rp 1,7 miliar. Uang itu turut diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai penerima suap, Erick dan Rudi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara Fajar dan Efendy sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Tim penyidik KPK berhasil mengamankan barang bukti elektronik dan data proyek pekerjaan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.

KPK Temukan Bukti Dugaan Aliran Fee Bupati Labuhanbatu Usai Geledah Rumah Anggota DPRD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/12/OTT-KPK-Bupati-Labuan-Batu-Dery-Ridwansah-3JPG-876191031.jpg" alt="Bupati Labuhanbatu Erick A Ritonga dihadirkan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (12/1/2024)." width="100%">
<figcaption>Bupati Labuhanbatu Erick A Ritonga dihadirkan dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (12/1/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Labuhanbatu Erik A. Ritonga (EAR) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian hadiah atau janji untuk proyek pengadaan barang dan jasa. EAR terjaring dalam operasi tangkap tangan. Selain orang nomor satu di Labuhanbatu itu, ada tiga tersangka lain yang kini ditahan KPK. Salah satunya adalah Efendy Sahputra alias Asiong (ES), mantan terpidana kasus korupsi. Asiong merupakan mantan terpidana kasus korupsi yang diproses hukum oleh KPK pada 2018. Saat itu dia terlibat kasus korupsi lantaran menyuap eks Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap. Lantaran mengulangi perbuatannya, KPK memastikan bakal memperberat hukuman dengan harapan membuat yang bersangkutan jera. &rdquo;Berdasar KUHP, pemberatan pidana bagi residivis adalah sepertiga,&rdquo; kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron kepada awak media di Jakarta kemarin (12/1). Ghufron memastikan, instansinya memiliki pedoman penuntutan yang jelas. Dia mencontohkan, bila nanti Asiong divonis 12 tahun penjara, hukumannya ditambah menjadi 15 tahun. Selain Asiong dan EAR, dua tersangka lain yang diumumkan KPK kemarin adalah anggota DPRD Labuhanbatu Rudi Syahputra Ritonga (RSR) dan seorang pihak swasta bernama Fazar Syahputra alias Abe (FS). Dalam operasi yang digelar Kamis (11/1), turut diamankan barang bukti uang Rp 551,5 juta. Menurut Ghufron, uang tersebut merupakan bagian dari penerimaan suap yang mencapai Rp 1,7 miliar. EAR sebagai bupati di Labuhanbatu mengintervensi proyek pengadaan di berbagai SKPD yang berada di bawah naungan Pemkab Labuhanbatu. &rdquo;Proyek yang menjadi atensi EAR (Erik, Red) di antaranya di dinas kesehatan dan dinas PUPR,&rdquo; kata dia. (syn/c9/bay)

KPK menetapkan Bupati Labuhanbatu Erik A. Ritonga (EAR) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian hadiah.

Asiong, Eks Koruptor Jadi Penyuap Bupati Labuhanbatu Erik A. Ritonga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/di-ott-kpk-rommy-diduga-terima-fulus-pengisian-jabatan-di-kemenag_m_.jpg" alt="ilustrasi: Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap" width="100%">
<figcaption>ilustrasi: Penyidik KPK memperlihatkan barang bukti uang suap</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Umar Ritonga, tangan kanan atau orang kepercayaan mantan Bupati Labuhanbatu,Pangonal Harahap. Pria yang ditangkap pada Kamis (25/7) pagi itu merupakan tersangka kasus dugaan suap proyek di lingkungan Pemkab Labuhanbatu.  Sebelum berhasil diringkus, Umar Ritonga sempat menjadi buron KPK selama setahun. "Pagi ini pukul 07.00, KPK menangkap seorang yang masuk DPO dalam kasus dugaan suap terhadap Bupati Labuhanbatu, Sumatera Utara yaitu UMR (Umar Ritonga)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan singkat, Kamis (25/7).  Febri merinci, Umar ditangkap tim KPK ketika tengah berada di rumahnya, yakni Labuhanbatu. Dalam proses penangkapan Umar ini, tim KPK dibantu anggota Polres Labuhanbatu. Pihak keluarga hingga Lurah setempat juga koperatif dalam proses penangkapan terhadap Umar.  "UMR segera dibawa ke kantor KPK di Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut," ucap Febri.  Status buron ditetapkan lantaran Umar yang menyandang status tersangka kasus dugaan suap proyek di lingkungan Pemkab Labuhanbatu dan tak kunjung menyerahkan diri. Padahal Umar sudah kali diultimatum lembaga antikorupsi tersebut.  KPK berharap penangkapan Umar ini menjadi pembelajaran juga bagi pelaku lain untuk bersikap koperatif dan tidak mempersulit proses hukum. "KPK berharap penangakapan DPO ini menjadi pembelajaran bagi pelaku lain untuk bersikap koperatif dan tidak mempersulit proses hukum. Baik yang telah menjadi DPO ataupun saat ini dalam posisi sebagai tersangka korupsi," tukasnya.

KPK Tangkap Orang Kepercayaan Eks Bupati Labuhanbatu yang Sempat Buron

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bupati-labuhan-batu-imbau-umar-ritonga-menyerahkan-diri_m_230383.jpg" alt="Bupati Labuhan Batu Pangonal Harahap saat akan menjalani penahanan kasus yang melilitnya" width="100%">
<figcaption>Bupati Labuhan Batu Pangonal Harahap saat akan menjalani penahanan kasus yang melilitnya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan surat DPO terhadap Umar Ritonga. Kini, giliran Bupati nonaktif Labuhanbatu, Pangonal Harahap juga turut mengimbau agar orang kepercayaannya tersebut bisa segera menyerahkan diri ke lembaga antikorupsi. Dia menyebut sikap yang ditunjukkan Umar dengan cara melarikan diri bukan langkah yang tepat. "Umar Ritonga sebagai tersangka di dalam kasus saya ini kiranya untuk menyerahkan diri ke KPK. karena melarikan diri bukan merupakan langkah yang tepat," ungkapnya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (24/7). Dia juga menyatakan Umar tidak perlu takut oleh lembaga antirasuah ini. Karena KPK menjalani tugasnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Bahkan, dia juga mengatakan semua kesalahan berada pada dirinya yang menyebabkan Umar terseret dalam kasus ini. "Saya berharap Umar untuk menyerahkan diri, karena ini semua adalah kesalahan saya bukan kesalahan saudara Umar. Karena saya yang menyuruh dia untuk berbuat yang tidak baik dan melanggar peraturan," pungkasnya. Untuk diketahui, lembaga antirasuah memasukkan Umar ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) karena tak kunjung mengetahui keberadaan orang kepercayaan Bupati nonaktif Labuhanbatu, Pangonal Harahap. &ldquo;Sudah kemarin pimpinan sudah tanda tangan. Semoga yang bersangkutan lebih baik menghadap saja ke KPK atau kalau tidak punya ongkos telepon saja ke KPK nanti akan dijemput di lokasi di manapun UR (Umar Ritonga) berada,&rdquo; ungkap Wakil Ketua KPK Saut Situmorang pada awak media, Selasa (24/7) Sebelum memasukkan Umar ke dalam DPO, KPK telah beberapa kali mengingatkan agar Umar yang melarikan diri saat operasi tangkap tangan (OTT) dilakukan dapat segera menyerahkan diri. Bahkan, sebelum menerbitkan surat DPO, lembaga antirasuah juga telah memberikan kesempatan waktu hingga Sabtu (24/7) yang lalu, bagi Umar untuk menyerahkan diri. Namun, hal itu justru tak dilakukan oleh orang yang membawa uang suap Bupati Labuhanbatu tersebut. Sebagai informasi, pada saat melakukan pengejaran terhadap Umar Ritonga, KPK telah menemukan mobil yang diduga digunakan Umar yang berhasil melarikan diri saat membawa uang suap di Labuhanbatu ketika operasi senyap dilakukan. "Mobil ditemukan di dekat kebun sawit dan hutan di Labuhanbatu. Ketika mobil ditemukan, ban sudah dalam keadaan kempes dan tidak layak jalan," ungkap Febri. KPK menduga bahwa awalnya mobil yang digunakan adalah mobil dinas plat merah yang kemudian diganti dengan plat hitam ketika mengambil uang di bank BPD Sumatera Utara. Dalam kasus ini, lembaga antirasuah telah resmi menetapkan Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap bersama dengan PT Binivan Konstruksi Abadi Effendy Sahputra dan pihak swasta Umar Ritonga sebagai tersangka dalam kasus ini. Sebagai pihak penerima, Pangonal Harahap dan Umar Ritonga kemudian disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 juncto Pasal 55 (1) ke-1 KUHP. Sementara sebagai pihak pemberi, Effendy Saputra yang merupakan pihak swasta disangkakan melanggar pasal melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001.

Bupati Labuhan Batu Imbau Umar Ritonga Menyerahkan Diri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/penyidik-kpk-gergaji-pagar-sebuah-rumah-di-medan_m_229611.jpg" alt="Rumah berteralis hitam yang diduga milik Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap digeledah KPK, Sabtu (21/7)." width="100%">
<figcaption>Rumah berteralis hitam yang diduga milik Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap digeledah KPK, Sabtu (21/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap dan ajudannya serta tiga rekanan dari swasta terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kini, penyidik terus mencari bukti tambahan. Sabtu (21/7) ini, penyidik lembaga anti-rasuah ke Kota Medan, Sumatera Utara (Sumut). Mereka menyambangi sebuah rumah di kawasan Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. Sebuah rumah bernomor 168 disebut-sebut milik Pangonal. Tim dari KPK datang ke lokasi sekitar pukul 13.00 WIB. Mereka menumpang sebuah mobil minibus. Sekitar 7 petugas bersama sopir masuk ke dalam rumah. Sepertinya mereka melakukan penggeledahan di dalam. "Kalau ini benar rimah Pak Bupati Labuhan Batu, mas," kata Tika, warga sekitar. Penyidik KPK masuk dengan menggergaji pagar rumah. Pantauan di lokasi, rumah itu seluruhnya tertutup teralis hitam. Hampir tidak ada celah karena rapatnya teralis. Di selasar rumah terdapat dua sepeda motor jenis bebek. Namun tampaknya tidak ada orang di dalam rumah tersebut. Hingga saat ini, petugas masih melakukan penggeledahan di dalam rumah. Penggeledahan itu sempat mengundang keramaian. Namun tidak berlangsung lama, masyarakat yang menonton bubar secara perlahan. Diberitakan sebelumnya, KPK menangkap Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap di Jakarta pada Selasa (17/7). Operasi penangkapan juga dilakukan di Labuhanbatu. Tiga orang dari pihak swasta turut diciduk. Penangkapan itu berkaitan dengan dugaan suap dalam kasus PUPR di Labuhanbatu. Seluruh tersangka kini sudah di tahan di KPK. Dalam OTT, KPK menemukan barang bukti uang Rp 500 juta yang diduga sebagai uang suap. Tim KPK juga menyegel rumah dinas dan ruang kerja Pangonal di Kantor Bupati Labuhanbatu. Sejumlah barang bukti ikut diterbangkan ke Jakarta.

Penyidik KPK Gergaji Pagar Sebuah Rumah di Medan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/umar-ritonga-melawan-kpk-kesulitan-temukan-barang-bukti_m_228941.jpg" alt="Bupati Kabupaten Labuhanbatu, Pangonal Harahap keluar mengenakan rompi oranye menuju mobil tahanan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/7)." width="100%">
<figcaption>Bupati Kabupaten Labuhanbatu, Pangonal Harahap keluar mengenakan rompi oranye menuju mobil tahanan di gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku menemui kendala dalam mengumpulkan barang bukti terkait dugaan kasus suap proyek Kabupaten Labuhanbatu. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, hal tersebut dikarenakan ada pihak yang tidak kooperatif saat akan diamankan oleh tim KPK yang ada di lapangan. "UMR melakukan perlawanan dan hampir menabrak pegawai KPK yang sedang bertugas saat itu," ujarnya di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (18/7), malam. UMR sendiri ialah inisial yang digunakan oleh lembaga antirasuah untuk menyebut Umar Ritonga. Ia adalah orang kepercayaan Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap, yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Saut menjelaskan, tim KPK sempat kejar-kejaran dengan UMR yang kabur membawa uang Rp 500 juta yang diterimanya dari pemilik PT Binivian Konstruksi Abadi, Effendy Sahputra. "Saat itu kondisi hujan dan sempat terjadi kejar-kejaran antara mobil tim KPK dan UMR hingga kemudian UMR diduga berpindah tempat, sempat pergi ke lokasi kebun sawit dan daerah rawa sekitar lokasi," lanjutnya. Saut mengatakan, akhirnya tim KPK menyerah dan mengejar aktor lain dalam kasus ini. "Tim memutuskan untuk mencari pihak lain yang juga perlu diamankan segera dalam kasus ini," tukasnya. Akibat kejadian tersebut, dalam konferensi pers penetapan tersangka malam ini, lembaga yang dipimpin oleh Agus Rahardjo itu tidak memperlihatkan barang bukti berupa uang. KPK menduga Umar membawa kabur uang sebesar Rp 500 juta yang diberikan oleh Pemilik PT Binivan Konstruksi Abadi, Effendy Sahputra. Uang itu sedianya akan diserahkan kepada Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap. Uang tersebut bersumber dari pencairan dana pembayaran proyek pembangunan RSUD Rantau Prapat Kabupaten Labuhanbatu. Kendati demikian, KPK sudah mengantongi bukti transaksi sebesar Rp 576 juta. Diduga uang tersebut merupakan bagian dari pemenuhan dari permintaan Bupati sekitar Rp 3 miliar. Sebelumnya, sekitar Juli 2018 diduga telah terjadi penyerahan cek sebesar Rp 1,5 miliar namun tidak berhasil dicairkan. Lembaga antirasuah telah resmi menetapkan Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap, pemilik PT Binivan Konstruksi Abadi Effendy Sahputra, serta Umar Ritonga sebagai tersangka dalam kasus ini. Sebagai pihak penerima, Pangonal Harahap dan Umar Ritonga kemudian disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 (1) ke-1 KUHP. Sementara sebagai pihak pemberi, Effendy Sahputra disangkakan melanggar pasal melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.Umar Ritonga Melawan, KPK Sulit Temukan Barang Bukti

Umar Ritonga Melawan, KPK Kesulitan Temukan Barang Bukti

bupati labuhanbatu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bupati labuhanbatu

Berita Terkini