<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/02/aset-Bupati-Labuhan-batu-1583624146.jpg" alt="menyita aset berupa tanah dan bangunan seluas 304,9 M2 yang berlokasi di Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara." width="100%">
<figcaption>menyita aset berupa tanah dan bangunan seluas 304,9 M2 yang berlokasi di Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita aset berupa tanah dan bangunan seluas 304,9 M2 yang berlokasi di Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Aset bangunan itu dimanfaatkan untuk kantor Partai Nasdem.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyitaan bangunan itu dilakukan, lantaran ada kaitannya dengan kasus dugaan suap Bupati Labuhan Batu&nbsp;Erick A Ritonga (EAR).&nbsp;&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Karena diduga memiliki keterkaitan dengan proses penyidikan perkara tersangka EAR sebagai pihak penerima suap, tim penyidik, kemarin (1/5) kembali menemukan aset lain dari Tersangka dimaksud berupa tanah beserta bangunannya seluas 304,9 M2 yang berlokasi di Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Sumut," kata kepala bagian pemberitaan KPK, Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (2/5).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyidik lembaga antirasuah melakukan penyitaan terhadap aset tersebut. Sehingga KPK melakukan pemasangan plang di depan bangunan yang disita itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dilakukan penyitaan sekaligus pemasangan plang sita di lokasi tersebut," ucap Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan alat bukti yang dimiliki tim pwnyidik, lanjut Ali, aset ini diduga milik tersangka Erick A Ritonga. Bangunan itu dimanfaatkan untuk kepentingan kantor Partai Nasdem.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang kemudian difungsikan untuk kepentingan salah satu partai politik," ucap Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali berujar, pihaknya akan mendalami dsn mengonfirmasi kepada para saksi terkait aset yang disita tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentunya tim penyidik segera akan mengkonfimasi temuan ini pada para saksi termasuk tersangka," tegas Ali.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">KPK sebelumnya&nbsp;menetapkan Bupati&nbsp;Labuhan&nbsp;Batu&nbsp;Erick A Ritonga dan Anggota DPRD Kabupaten&nbsp;Labuhan&nbsp;Batu&nbsp;Rudi Syahputra Ritonga sebagai tersangka, kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten&nbsp;Labuhan&nbsp;Batu, Sumatera Utara. Penetapan tersangka ini setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di&nbsp;Labuhan&nbsp;Batu, pada Kamis 10 Januari 2024 lalu.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">Selain Erick dan Rudi, KPK juga menjerat dua pihak swasta bernama Efendy Sahputra dan Fajar Syahputra. Kedua pihak swasta itu merupakan pihak pemberi suap.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Atas laporan dan pengaduan masyarakat ke KPK dan ditindaklanjuti segera melalui pengumpulan bahan keterangan disertai informasi, sehingga naik ke tahap penyelidikan serta atas dasar kecukupan alat bukti, ditingkatkan lagi ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka," ucap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (12/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ghufron menjelaskan, Kabupaten&nbsp;Labuhan&nbsp;Batu&nbsp;<wbr />mengangarkan pendapatan dan belanja dalam APBD 2023 dan 2024 dengan rincian anggaran pendapatan dan anggaran belanja yang masing-masing sebesar Rp 1,4 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melalui anggaran tersebut, Erick selaku Bupati&nbsp;Labuhanbatu&nbsp;melakukan intervensi dan ikut secara aktif berbagai proyek pengadaan yang ada di berbagai SKPD di Pemkab&nbsp;Labuhanbatu. Proyek yang menjadi atensi Erick di antaranya di Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Khusus di Dinas PUPR yaitu proyek lanjutan peningkatan jalan Sei Rakyat Sei Berombang Kecamatan Panai Tengah dan proyek lanjutan peningkatan jalan Sei Tampang- Sidomakmur Kecamatan Bilah Hilir/Kecamatan Panai Hulu dengan besaran nilai pekerjan kedua proyek tersebut sebesar Rp 19,9 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lantas, Erick menunjuk Rudi yang merupakan anggota DPRD&nbsp;Labuhan&nbsp;Batu&nbsp;sebagai orang kepercayaan untuk melakukan pengaturan proyek. Erick juga meminta Rudi menunjuk secara sepihak siapa saja kontraktor yang akan dimenangkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Besaran uang dalam bentuk fee yang dipersyaratkan bagi para kontraktor yang akan dimenangkan yaitu 5 persen hingga 15 persen dari besaran anggaran proyek," ungkap Ghufron.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk dua proyek di Dinas PUPR, kontraktor yang dikondisikan untuk dimenangkan yakni Fajar Syahputra dan Efendy Sahputa. Sekitar Desember 2023, Erick melalui Rudi meminta agar segera disiapkan sejumlah uang yang diistilahkan kutipan atau kirahan dari para kontraktor yang telah dikondisikan untuk dimenangkan dalam beberapa proyek di Dinas PUPR.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyerahan uang dari Fajar dan Efendy kepada Rudi dilaksanakan pada awal Januari 2024 melalui transfer rekening bank atas nama Rudi Syahputra Ritonga dan juga melalui penyerahan tunai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebagai bukti permulaan, besaran uang yang diterima EAR (Erick) melalui RSR (Rudi) sejumlah sekitar Rp 551,5 juta sebagai satu kesatuan dari Rp 1,7 miliar," ujar Ghufron.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ghufron menyebut, uang itu turut diamankan dalam operasi tangkap tangan ini. Ia memastikan, pihaknya akan menelusuri adanya pihak-pihak lain yang diduga juga turut memberikan sejumlah uang pada Erick melalui Rudi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selain itu KPK terbuka untuk terus melakukan pendalaman lebih lanjut kaitan adanya dugaan perbuatan korupsi lain dalam penanganan perkara ini ke depannya," urai Ghufron.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk kebutuhan penyidikan, keempatnya langsung ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK, untuk 20 hari pertama terhitung mulai 12 Januari 2024 hingga 31 Januari 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai penerima suap, Erick dan Rudi disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara Fajar dan Efendy sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Reporter: Muhamad Ridwan</div> </div> </div> </div> <div>&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> Caption: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita aset berupa tanah dan bangunan seluas 304,9 M2 yang difungsikan untuk kantor Partai Nasdem di Kelurahan Kartini, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara.</div> <p>&nbsp;</p>

Aset ini diduga milik tersangka Bupati Labuhan Batu Erick A Ritonga. Bangunan itu dimanfaatkan untuk kepentingan kantor Partai Nasdem.

KPK Sita Bangunan Kantor Partai NasDem dari Kasus Suap Bupati Labuhan Batu

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kata-orang-ma-banyak-ott-bukan-tanda-kpk-sukses_m_.jpg" alt="Barbuk KPK. Seorang penyidik KPK saat sedang memamerkan barang bukti hasil OTT." width="100%">
<figcaption>Barbuk KPK. Seorang penyidik KPK saat sedang memamerkan barang bukti hasil OTT.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang senilai Rp 48,5 miliar dari perkara kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Labuhan Batu Erick A Ritonga (EAR). Uang puluhan miliar itu disita dari pihak yang diduga merupakan orang kepercayaan Erick Ritonga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Melengkapi berkas penyidikan dugaan penerimaan suap yang dilakukan Tersangka EAR (Bupati Labuhan Batu) dkk, Tim Penyidik kembali melakukan penyitaan berupa uang tunai dan uang yang tersimpan dalam rekening bank dengan jumlah Rp 48,5 miliar yang berasal dari para pihak yang menjadi orang kepercayaan tersangka EAR," kata kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Senin (29/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali menjelaskan, uang tersebut tersebar dalam berbagai rekening bank dan satu di antaranya atas nama Erick Ritonga. KPK juga telah memblokir rekening milik Erick tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemblokiran sekaligus penyitaan akun rekening bank dimaksud dilakukan dengan berkoordinasi pada pihak bank terkait," ucap Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali mengharapkan, penyitaan uang itu dapat dijadikan barang bukti, yang kemudian dapat dirampas untuk memulihkan keuangan negara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Diharapkan sitaan uang ini nantinya diputus Majelis Hakim Pengadilan Tipikor agar dirampas untuk negara dalam rangka asset recovery," tegas Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK sebelumnya&nbsp;menetapkan Bupati&nbsp;Labuhan&nbsp;Batu&nbsp;Erick A Ritonga dan Anggota DPRD Kabupaten&nbsp;Labuhan&nbsp;Batu&nbsp;Rudi Syahputra Ritonga sebagai tersangka, kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten&nbsp;Labuhan&nbsp;Batu, Sumatera Utara. Penetapan tersangka ini setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di&nbsp;Labuhan&nbsp;Batu, pada Kamis 10 Januari 2024 lalu.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">Selain Erick dan Rudi, KPK juga menjerat dua pihak swasta bernama Efendy Sahputra dan Fajar Syahputra. Kedua pihak swasta itu merupakan pihak pemberi suap.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Atas laporan dan pengaduan masyarakat ke KPK dan ditindaklanjuti segera melalui pengumpulan bahan keterangan disertai informasi, sehingga naik ke tahap penyelidikan serta atas dasar kecukupan alat bukti, ditingkatkan lagi ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka," ucap Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (12/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ghufron menjelaskan, Kabupaten&nbsp;Labuhan&nbsp;Batu&nbsp;<wbr />mengangarkan pendapatan dan belanja dalam APBD 2023 dan 2024 dengan rincian anggaran pendapatan dan anggaran belanja yang masing-masing sebesar Rp 1,4 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melalui anggaran tersebut, Erick selaku Bupati&nbsp;Labuhanbatu&nbsp;melakukan intervensi dan ikut secara aktif berbagai proyek pengadaan yang ada di berbagai SKPD di Pemkab&nbsp;Labuhanbatu. Proyek yang menjadi atensi Erick di antaranya di Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Khusus di Dinas PUPR yaitu proyek lanjutan peningkatan jalan Sei Rakyat Sei Berombang Kecamatan Panai Tengah dan proyek lanjutan peningkatan jalan Sei Tampang- Sidomakmur Kecamatan Bilah Hilir/Kecamatan Panai Hulu dengan besaran nilai pekerjan kedua proyek tersebut sebesar Rp 19,9 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lantas, Erick menunjuk Rudi yang merupakan anggota DPRD&nbsp;Labuhan&nbsp;Batu&nbsp;sebagai orang kepercayaan untuk melakukan pengaturan proyek. Erick juga meminta Rudi menunjuk secara sepihak siapa saja kontraktor yang akan dimenangkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Besaran uang dalam bentuk fee yang dipersyaratkan bagi para kontraktor yang akan dimenangkan yaitu 5 persen hingga 15 persen dari besaran anggaran proyek," ungkap Ghufron.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk dua proyek di Dinas PUPR, kontraktor yang dikondisikan untuk dimenangkan yakni Fajar Syahputra dan Efendy Sahputa. Sekitar Desember 2023, Erick melalui Rudi meminta agar segera disiapkan sejumlah uang yang diistilahkan kutipan atau kirahan dari para kontraktor yang telah dikondisikan untuk dimenangkan dalam beberapa proyek di Dinas PUPR.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyerahan uang dari Fajar dan Efendy kepada Rudi dilaksanakan pada awal Januari 2024 melalui transfer rekening bank atas nama Rudi Syahputra Ritonga dan juga melalui penyerahan tunai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebagai bukti permulaan, besaran uang yang diterima EAR (Erick) melalui RSR (Rudi) sejumlah sekitar Rp 551,5 juta sebagai satu kesatuan dari Rp 1,7 miliar," ujar Ghufron.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ghufron menyebut, uang itu turut diamankan dalam operasi tangkap tangan ini. Ia memastikan, pihaknya akan menelusuri adanya pihak-pihak lain yang diduga juga turut memberikan sejumlah uang pada Erick melalui Rudi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selain itu KPK terbuka untuk terus melakukan pendalaman lebih lanjut kaitan adanya dugaan perbuatan korupsi lain dalam penanganan perkara ini ke depannya," urai Ghufron.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk kebutuhan penyidikan, keempatnya langsung ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK, untuk 20 hari pertama terhitung mulai 12 Januari 2024 hingga 31 Januari 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai penerima suap, Erick dan Rudi disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara Fajar dan Efendy sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.</div> </div> </div> </div> </div> </div>

KPK menyita uang senilai Rp 48,5 miliar dari perkara kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Labuhan Batu Erick A Ritonga (EAR).

KPK Sita Uang Senilai Rp 48,5 Miliar Terkait Kasus Dugaan Suap Bupati Labuhan Batu Erick Ritonga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/19/kpk-1-3186309796.jpeg" alt="Ilustrasi KPK (FOTO: Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK (FOTO: Antara)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p style="font-weight: 400;"><strong>JawaPos.com &ndash;&nbsp;</strong>Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah berusaha mengusut tuntas kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT), Bupati Labuhan Batu, Erik Adtrada Ritonga.</p> <p style="font-weight: 400;">Dilansir dari Metro Daily (JawaPos Group) Yusrial Suprianto Pasaribu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) dipanggil tim penyidik KPK terkait kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.</p> <p style="font-weight: 400;">Ali Fikri selaku juru bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK mengonfirmasi pemeriksaan terhadap Yusrial Suprianto Pasaribu, Wakil Ketua DPRD Labura.</p> <p style="font-weight: 400;">Selain Yusrial Suprianto Pasaribu, setidaknya terdapat lima saksi lainnya yang turut diperiksa oleh tim penyidik KPK.</p> <p style="font-weight: 400;">"Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi," ujar Ali kepada wartawan pada Selasa (23/1) siang.</p> <p style="font-weight: 400;">Saksi-saksi yang dipanggil oleh tim penyidik KPK guna menjalani pemeriksaan yakni, Yusrial Suprianto Pasaribu selaku anggota DPRD Kabupaten Labura Fraksi PKB, Mahrani selaku Kepala Dinas P2KB dan Plt Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Labuhanbatu, Wahyu Ramdhani Siregar selaku wiraswasta.</p> <p style="font-weight: 400;"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013963653/pemprov-sumut-dan-kpk-berkoordinasi-terkait-pengajuan-plt-bupati-labuhan-batu">Pemprov Sumut dan KPK Berkoordinasi Terkait Pengajuan Plt Bupati Labuhan Batu</a></strong></p> <p style="font-weight: 400;">Tak hanya itu saja, 3 saksi lainnya yakni Hendra Efendi Hutajulu selaku ASN, Zainuddin Siregar selaku Kepala BKPP Pemkab Labuhanbatu, dan Elviani Batubara selaku honorer pada Sekretariat DPRD Labuhanbatu.</p> <p style="font-weight: 400;">Sebelumnya, telah diinformasikan bahwa KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus ini, yakni Erik Adtrada Ritonga (EAR) selaku Bupati Labuhan Batu, Rudi Syahputra Ritonga (RSR) selaku anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu.</p> <p style="font-weight: 400;">Selain itu, kedua tersangka lainnya yakni, Efendy Syahputra (ES) alias Asiong selaku swasta, dan Fazar Syahputra (FS) alias Abe selaku swasta.</p> <p style="font-weight: 400;">Dalam kasus ini, Erik terlibat secara intensif dengan melakukan intervensi aktif pada berbagai proyek pengadaan di berbagai SKPB di Pemkab Labuhan Batu.&nbsp;Beberapa proyek yang menjadi fokus perhatiannya termasuk di Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR.</p> <p style="font-weight: 400;">Khusus Dinas PUPR, terdapat proyek yang melibatkan lanjutan peningkatan Jalan Sei Rakyat-Sei Berombang di Kecamatan Panai Tengah, dan proyek lanjutan peningkatan Jalan Sei Tampang-Sidomakmur di Kecamatan Bilah Hilir atau Kecamatan Panai Hulu. Kedua proyek ini memiliki nilai pekerjaan mencapai Rp19,9 miliar.</p> <p class="class-paragraph" style="font-weight: 400;">***</p>

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mengusut 6 saksi terkait dugaan korupsi Bupati Labuhan Batu, Erik Adtrada Ritonga .

KPK Lakukan Pemeriksaan Terhadap Enam Saksi Terkait OTT Bupati Labuhan Batu

<p style="font-weight: 400;"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/19/kpk-1-3186309796.jpeg" alt="Ilustrasi KPK (FOTO: Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK (FOTO: Antara)</figcaption>
</figure> </strong></p> <p style="font-weight: 400;"><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;&ndash; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah mengusut kasus dugaan korupsi suap yang dilakukan oleh Bupati Labuhan Batu, Erik Adtrada Ritonga (EAR) yang saat ini statusnya menjadi tersangka.</p> <p style="font-weight: 400;">Dilansir dari ANTARA, penyidik KPK melakukan penggeledahan kantor Bupati Labuhan Batu, Erik Adtrada Ritonga pada Kamis 18 Januari 2024.</p> <p style="font-weight: 400;">"Tim penyidik KPK telah selesai melakukan penggeledahan pada Kamis (18/1) dengan lokasi penggeledahan Kantor Bupati Labuhan Batu," ujar Ali Fikri &nbsp;selaku Kepala Bagian Pemberitaan KPK saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (19/1).</p> <p style="font-weight: 400;"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013847258/dewas-kpk-duga-alexander-marwata-pernah-komunikasi-minta-proyek-di-kementan">Dewas KPK Duga Alexander Marwata Pernah Komunikasi Minta Proyek di Kementan</a></strong></p> <p style="font-weight: 400;">Ali mengungkapkan bahwa dalam penggeledahan ini, penyidik KPK berhasil menemukan sejumlah alat bukti, yakni dokumen SK tersangka EAR sebagai Bupati dan SK pengangkatan RSR (Rudi Syahputra Ritonga) selaku anggota DPRD, bukti elektronik dan data pekerjaan Pemkab Labuhan Batu dari tahun anggaran 2021 hingga 2023.</p> <p style="font-weight: 400;">Tak hanya kantor Bupati Labuhan Batu saja, tim penyidik KPK juga melakukan penggeledahan di rumah pribadi milik tersangka RSR.</p> <p style="font-weight: 400;">Dalam penggeledahan ini, ditemukan sejumlah alat bukti berupa catatan&nbsp;<em>ploting</em>&nbsp;proyek dan setoran fee untuk tersangka RSR dan EAR, serta bukti slip transaksi perbankan.</p> <p style="font-weight: 400;"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013847070/kpk-temukan-bukti-dugaan-aliran-fee-bupati-labuhanbatu-usai-geledah-rumah-anggota-dprd">KPK Temukan Bukti Dugaan Aliran Fee Bupati Labuhanbatu Usai Geledah Rumah Anggota DPRD</a></strong></p> <p style="font-weight: 400;">Lokasi penggeledahan selanjutnya yakni rumah pribadi milik pihak terkait perkara. Dalam penggeledahan tersebut, tim penyidik KPK menemukan alat bukti berupa catatan&nbsp;<em>ploting</em>&nbsp;proyek pekerjaan tahun anggaran 2023.</p> <p style="font-weight: 400;">Tak hanya itu saja, 20 stempel perusahaan yang digunakan untuk mengikuti tender pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu juga ditemukan di rumah pribadi milik pihak terkait perkara.</p> <p style="font-weight: 400;">Sejumlah alat bukti ini akan diamankan dan dianalisis oleh tim penyidik KPK untuk selanjutnya disertakan dalam berkas perkara.</p> <p style="font-weight: 400;"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013827887/dewas-duga-93-pegawai-kpk-terlibat-pungli-mulai-dari-selundupan-hingga-pengecasan-hp">Dewas Duga 93 Pegawai KPK Terlibat Pungli, Mulai dari Selundupan Hingga Pengecasan HP&nbsp;</a></strong></p> <p style="font-weight: 400;">Sebelumnya telah diketahui bahwa dalam kasus ini, KPK menetapkan 4 tersangka, yakni&nbsp;Erik Adtrada Ritonga (EAR) dan Rudi Syahputra Ritonga (RSR) selaku anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu.</p> <p class="class-paragraph" style="font-weight: 400;">Keduanya sebagai penerima suap dan dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b, dan Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah mengalami perubahan melalui UU Nomor 20 Tahun 2001.</p> <p style="font-weight: 400;">Selain itu 2 tersangka lainnya yakni Efendy Sahputra alias Asiong (ES) dan Fazar Syahputra alias Abe (FS) sebagai pemberi suap.</p> <p style="font-weight: 400;">Keduanya dijerat dengan&nbsp;Pasal 5 ayat (1) huruf atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.</p> <p style="font-weight: 400;">Dalam operasi tangkap tangan tersebut (11/1) KPK juga berhasil menyita berbagai barang bukti, termasuk uang tunai sebesar sekitar Rp551,5 juta, yang diduga merupakan sebagian dari total penerimaan sekitar Rp1,7 miliar.</p>

Tim penyidik KPK menemukan sejumlah alat bukti baru usai melakukan penggeledahan kantor bupati labuhan batu terkait dugaan kasus suap.

Kantor Bupati Labuhan Batu Digeledah, Penyidik KPK Temukan Sejumlah Alat Bukti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bupati-labuhan-batu-imbau-umar-ritonga-menyerahkan-diri_m_230383.jpg" alt="Bupati Labuhan Batu Pangonal Harahap saat akan menjalani penahanan kasus yang melilitnya" width="100%">
<figcaption>Bupati Labuhan Batu Pangonal Harahap saat akan menjalani penahanan kasus yang melilitnya</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Labuhan Batu Erick A Ritonga dan Anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu Rudi Syahputra Ritonga sebagai tersangka, kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Penetapan tersangka ini setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Labuhan Batu, pada Kamis (10/11) kemarin.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Erick dan Rudi, KPK juga menjerat dua pihak swasta bernama Efendy Sahputra dan Fajar Syahputra. Kedua pihak swasta itu merupakan pihak pemberi suap.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Atas laporan dan pengaduan masyarakat ke KPK dan ditindaklanjuti segera melalui pengumpulan bahan keterangan disertai informasi, sehingga naik ke tahap penyelidikan serta atas dasar kecukupan alat bukti, ditingkatkan lagi ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (12/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ghufron menjelaskan, Kabupaten Labuhan Batu mengangarkan pendapatan dan belanja dalam APBD 2023 dan 2024 dengan rincian anggaran pendapatan dan anggaran belanja yang masing-masing sebesar Rp 1,4 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melalui anggaran tersebut, Erick selaku Bupati Labuhanbatu melakukan intervensi dan ikut secara aktif berbagai proyek pengadaan yang ada di berbagai SKPD di Pemkab Labuhanbatu. Proyek yang menjadi atensi Erick di antaranya di Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Khusus di Dinas PUPR yaitu proyek lanjutan peningkatan jalan Sei Rakyat Sei Berombang Kecamatan Panai Tengah dan proyek lanjutan peningkatan jalan Sei Tampang- Sidomakmur Kecamatan Bilah Hilir/Kecamatan Panai Hulu dengan besaran nilai pekerjan kedua proyek tersebut sebesar Rp 19,9 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lantas, Erick menunjuk Rudi yang merupakan anggota DPRD Labuhan Batu sebagai orang kepercayaan untuk melakukan pengaturan proyek. Erick juga meminta Rudi menunjuk secara sepihak siapa saja kontraktor yang akan dimenangkan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Besaran uang dalam bentuk fee yang dipersyaratkan bagi para kontraktor yang akan dimenangkan yaitu 5 persen hingga 15 persen dari besaran anggaran proyek," ungkap Ghufron.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk dua proyek di Dinas PUPR, kontraktor yang dikondisikan untuk dimenangkan yakni Fajar Syahputra dan Efendy Sahputa.</div> <div dir="auto">Sekitar Desember 2023, Erick melalui Rudi meminta agar segera disiapkan sejumlah uang yang diistilahkan kutipan atau kirahan dari para kontraktor yang telah dikondisikan untuk dimenangkan dalam beberapa proyek di Dinas PUPR.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyerahan uang dari Fajar dan Efendy kepada Rudi dilaksanakan pada awal Januari 2024 melalui transfer rekening bank atas nama Rudi Syahputra Ritonga dan juga melalui penyerahan tunai.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebagai bukti permulaan, besaran uang yang diterima EAR (Erick) melalui RSR (Rudi) sejumlah sekitar Rp 551,5 juta sebagai satu kesatuan dari Rp 1,7 miliar," ucap Ghufron.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ghufron menyebut, uang itu turut diamankan dalam operasi tangkap tangan ini. Ia memastikan, pihaknya akan menelusuri adanya pihak-pihak lain yang diduga juga turut memberikan sejumlah uang pada Erick melalui Rudi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selain itu KPK terbuka untuk terus melakukan pendalaman lebih lanjut kaitan adanya dugaan perbuatan korupsi lain dalam penanganan perkara ini ke depannya," ujar Ghufron.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk kebutuhan penyidikan, keempatnya langsung ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK, untuk 20 hari pertama terhitung mulai 12 Januari 2024 hingga 31 Januari 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai penerima suap, Erick dan Rudi disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara Fajar dan Efendy sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.</div> </div>

Selain Erick dan Rudi, KPK juga menjerat dua pihak swasta bernama Efendy Sahputra dan Fajar Syahputra. Kedua pihak swasta itu pemberi suap.

KPK Resmi Tetapkan Bupati Labuhan Batu Tersangka Kasus Dugaan Penerimaan Suap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bupati-labuhan-batu-imbau-umar-ritonga-menyerahkan-diri_m_230383.jpg" alt="Bupati Labuhan Batu Pangonal Harahap saat akan menjalani penahanan kasus yang melilitnya" width="100%">
<figcaption>Bupati Labuhan Batu Pangonal Harahap saat akan menjalani penahanan kasus yang melilitnya</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui, pihaknya telah mengamankan&nbsp;Anggota DPRD dan Kepala Dinas (Kadis) di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara.&nbsp;Mereka diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Labuhan Batu Erik Adradta Ritonga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tidak hanya pejabat atau penyelenggara negara, tim penindakan KPK juga menangkap pihak swasta yang diduga terlibat dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Iya kami telah mengamankan dari unsur pemerintah ada bupati, kepala dinas dan anggota DPRD sementara dari swasta ada beberapa rekanan," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dikonfirmasi, Kamis (11/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pihak-pihak yang diamankan tersebut masih berstatus terperiksa. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Masih dalam proses pemeriksaan untuk menentukan siapa tersangka dan siapa yang hanya sebagai saksi," ucap Ghufron.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ghufron menjelaskan, dalam giat OTT itu tim penindakan KPK mengamankan beberapa pihak, sejumlah uang dan barang bukti lainnya. KPK menduga terjadi penerimaan suap terhadap penyelenggara negara di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saat ini kami telah mengamankan beberapa pihak, sejumlah uang dan barang bukti lainnya," ujar Ghufron.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terhadap pihak-pihak yang diamankan, KPK saat ini tengah melakukan pemeriksaan intensif. Namun, KPK belum menjelaskan secara rinci pihak-pihak yang diamankan dalam giat OTT tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami masih terus melakukan pemeriksaan dan pendalaman, setelah selesai selanjutnya kami update," pungkas Ghufron.</div> </div> </div> </div>

KPK mengakui, pihaknya telah mengamankan Anggota DPRD dan Kepala Dinas (Kadis) di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara.

Tak Hanya Bupati, Kepala Dinas dan Anggota DPRD Labuhan Batu Juga Diamankan saat OTT KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/IMG-20190906-WA0004-1.jpg" alt="Ilustrasi gedung KPK. Benardy Ferdiansyah/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gedung KPK. Benardy Ferdiansyah/Antara</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut, operasi tangkap tangan (OTT) yang mengamankan Bupati Labuhan Batu&nbsp;Erik Adtrada Ritona diduga dilakukan terkait adanya praktik suap pengadaan barang dan jasa. Namun, KPK belum menjelaskan secara rinci terkait pengadaan barang dan jasa tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/013721299/ditanya-tentang-kondisi-asnawi-mangkualam-dan-shayne-pattynama-jelang-piala-asia-begini-jawaban-shin-tae-yong-dan-solusinya">Ditanya Tentang Kondisi Asnawi Mangkualam dan Shayne Pattynama Jelang Piala Asia, Begini Jawaban Shin Tae Yong dan Solusinya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sementara sih soal pengadaan barang jasa juga gitu. Seperti biasa saja," kata Ketua Sementara KPK Ali Fikri di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Kamis (11/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Nawawi belum bisa memastikan, terkait apa pengadaan barang dan jasa tersebut. Ia hanya menyebutkan dalam operasi senyap tersebut pihaknya mengamankan Bupati Labuhanbatu, Erik Adtrada Ritonga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pemilihan/013721320/jelang-pelaksanaan-pemilu-2024-ini-sederet-fungsi-tugas-wewenang-dan-kewajiban-pengawas-tps">Jelang Pelaksanaan Pemilu 2024, Ini Sederet Fungsi, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas TPS</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita belum tahu pasti pengadaan barang dan jasa mengenai apa itu, cuma salah satunya yang itu (diamankan) juga ada bupatinya, sepertinya," ucap Nawawi.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Dalam OTT itu, KPK mengamankan total 10 orang, salah satunya Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada Ritona. "Benar, salah satunya Bupati Labuhanbatu," ujar kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013721293/viral-karena-jago-bahasa-jepang-vania-si-kasir-indomaret-asal-purwokerto-dapat-hadiah-trip-gratis-ke-negeri-sakura">Viral Karena Jago Bahasa Jepang, Vania Si Kasir Indomaret Asal Purwokerto Dapat Hadiah Trip Gratis ke Negeri Sakura</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali menyampaikan, pihaknya mengamankan total 10 orang dalam OTT terhadap Bupati Labuhan Batu. Namun, Ali belum menjelaskan secara rinci pihak-pihak yang diamankan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sejauh ini yang diamankan sekitar lebih dari 10 orang," pungkas Ali.</div> </div>

OTT yang mengamankan Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada Ritona diduga dilakukan terkait adanya praktik suap pengadaan barang dan jasa.

Ketua KPK Sebut OTT Bupati Labuhan Batu Terkait Dugaan Suap Pengadaan Barang dan Jasa 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/image_6483441-14.jpg" alt="Ilustrasi KPK. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. Dok JawaPos</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, pada Kamis (11/1). Dalam OTT itu, KPK mengamankan total 10 orang,&nbsp;salah satunya Bupati Labuhan Batu Erik Adtrada Ritona.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Benar, salah satunya Bupati Labuhanbatu," kata kepala bagian pemberitaan KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Kamis (11/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali menyampaikan, pihaknya mengamankan total 10 orang dalam OTT terhadap Bupati Labuhan Batu. Namun, Ali belum menjelaskan secara rinci pihak-pihak yang diamankan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/013720872/duet-dengan-iwan-fals-lesti-kejora-bangga-akhirnya-wujudkan-mimpi-lamanya">Duet dengan Iwan Fals, Lesti Kejora Bangga Akhirnya Wujudkan Mimpi Lamanya</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sejauh ini yang diamankan sekitar lebih dari 10 orang," ucap Ali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menduga, terjadi pemberian hadiah atau suap kepada pihak penyelenggara negara. Disinyalir Bupati Labuhan Batu menerima suap, sehingga diamankan KPK.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KPK telah melakukan giat tangkap tangan di wilayah kabupaten Labuhan Batu terhadap terduga penyelenggara negara yg diduga menerima pemberian hadiah atau suap," ujar Ghufron.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ghufron menjelaskan, dalam giat OTT itu tim penindakan KPK mengamankan beberapa pihak, sejumlah uang dan barang bukti lainnya. KPK menduga terjadi penerimaan suap terhadap penyelenggara negara di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saat ini kami telah mengamankan beberapa pihak, sejumlah uang dan barang bukti lainnya," ujar Ghufron.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terhadap pihak-pihak yang diamankan, KPK saat ini tengah melakukan pemeriksaan intensif. Namun, KPK belum menjelaskan secara rinci pihak-pihak yang diamankan dalam giat OTT tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami masih terus melakukan pemeriksaan dan pendalaman, setelah selesai selanjutnya kami update," pungkas Ghufron.</div>

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara.

KPK Amankan 10 Orang dalam Operasi Tangkap Tangan, Salah Satunya Bupati Labuhan Batu