<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Bupati-Kuantan-Singingi-Andi-Putra-Di-Tahan-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Tersangka Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (20/10/2021). KPK menetapkan dua orang tersangka dalam OTT tersebut yakni Bupati Kuantan Singingi periode" width="100%">
<figcaption>Tersangka Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (20/10/2021). KPK menetapkan dua orang tersangka dalam OTT tersebut yakni Bupati Kuantan Singingi periode</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga, Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra menerima sejumlah uang dalam pengurusan izin hak guna usaha (HGU) dari PT. Adimulia Agrolestari. Tim penyidik KPK mendalami hal ini dari laporan catatan keuangan kepada seorang saksi dari pihak swasta, Frank Widjaja. Frank Widjaja diperiksa di Gedung Merah Putih KPK pada Senin (29/11) kemarin. Keterangannya dianggap penting untuk mengusut kasus dugaan suap perpanjangan perizinan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit, di Kabupaten Kuantan Singingi. "Frank Widjaja (Swasta), yang bersangkutan hadir dan menjelaskan antara lain terkait dengan pencatatan keuangan dari PT AA (Adimulia Agrolestari) yang diduga ada aliran sejumlah uang untuk pengurusan izin HGU dimaksud dan mengalir ke tersangka AP dan pihak terkait lainnya," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (30/11). Dalam perkaranya, KPK menetapkan Bupati Kuansing Andi Putra dan General Manager PT. Adimulia Agrolestari, Sudarso sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara, terkait perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) sawit, di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. KPK menduga, Bupati Kuansing Andi Putra menerima suap senilai Rp 700 juta. Uang suap itu diduga terkait fee 20 persen Kredit Koperasi Prima Anggota (KKPA), untuk perpanjangan izin hak guna usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit yang seharusnya di bangun di Kabupaten Kuantan Singingi dibutuhkan minimal uang Rp 2 miliar. Sudarso selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, Andi Putra selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK Dalami Suap Bupati Kuansing Terkait Izin HGU Perkebunan Sawit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Bupati-Kuantan-Singingi-Andi-Putra-Di-Tahan-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Tersangka Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (20/10/2021). KPK menetapkan dua orang tersangka dalam OTT tersebut yakni Bupati Kuantan Singingi periode" width="100%">
<figcaption>Tersangka Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (20/10/2021). KPK menetapkan dua orang tersangka dalam OTT tersebut yakni Bupati Kuantan Singingi periode</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati nonaktif Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra mengajukan upaya praperadilan terkait kasus dugaan suap perpanjangan perizinan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit. Andi yang menyandang status tersangka itu mendaftarkan upaya hukum praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.  Andi menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya hukum praperadilan tersebut. Dia menyandang status tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Selasa (19/10) lalu. Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri menegaskan bahwa pihaknya tak ragu menghadapi langkah hukum praperdilan Andi Putra. KPK siap menghadapi praperadilan tersebut.  "Informasi yang kami peroleh, benar salah satu pihak terkait perkara ini mengajukan gugatan praperadilan melalui PN Jakarta Selatan. KPK tentu siap menghadapainya," kata Ali saat dikonfirmasi, Senin (22/11).  Ali memastikan, jeratan hukum terhadap Andi Putra telah sesuai prosedur yang berlaku. Karena itu, KPK tidak ragu melawan gugatan Andi. "Kami memastikan bahwa seluruh proses penyidikan perkara ini telah sesuai prosedur aturan hukum sehingga optimis gugatan dimaksud akan ditolak pengadilan," tegas Ali.  Dalam perkaranya, KPK menetapkan Bupati Kuansing Andi Putra dan General Manager PT. Adimulia Agrolestari Sudarso sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) sawit di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.  KPK menduga, Bupati Kuansing Andi Putra menerima suap senilai Rp 700 juta. Uang suap itu diduga terkait fee 20 persen Kredit Koperasi Prima Anggota (KKPA) untuk perpanjangan izin hak guna usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit yang seharusnya di bangun di Kabupaten Kuantan Singingi dibutuhkan minimal uang Rp 2 miliar.  Sudarso selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Sementara itu, Andi Putra selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bupati Kuansing Tempuh Praperadilan, KPK Siap Hadapi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/antarafoto-ott-bupati-kuantan-ingingi-kuansing-andi-putra-jakarta-201021-rn-2_1-1.jpg" alt="Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra (kiri) tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (20/10). Reno Esnir/Antara" width="100%">
<figcaption>Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra (kiri) tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (20/10). Reno Esnir/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) geledah kamar tahanan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, Andi Putra (AP), terkait adanya unggahan di akun Facebook atas nama Andi Putra Kuansing.  ”Menanggapi informasi yang beredar tentang postingan di akun media sosial tahanan KPK atas nama AP Bupati Kuansing, kami sampaikan bahwa petugas rutan KPK, Sabtu (23/10), langsung melakukan penggeledahan di kamar tahanan dimaksud dan tidak menemukan peralatan komunikasi apa pun,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Senin (25/10).  KPK telah menahan Andi Putra di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait perpanjangan izin hak guna usaha (HGU) Sawit di Kabupaten Kuansing.  Ali mengatakan, tersangka Andi Putra menyatakan dalam surat pernyataannya bahwa dia bukan yang menulis pesan status dalam media sosial tersebut. ”KPK pastikan seluruh tahanan dilarang membawa atau menggunakan peralatan elektronik, termasuk alat komunikasi ke dalam rutan sebagaimana diatur Permenkumham RI Nomor 6 Tahun 2013,” terang Ali Fikri.  Selain itu, kata dia, keamanan Rutan KPK dijaga petugas 1x24 jam dan dipantau melalui berbagai kamera pengawas. KPK juga memeriksa secara detail dan berlapis kepada setiap tahanan yang akan masuk ke Rutan KPK.  ”Oleh karena itu, terkait adanya postingan di akun media sosial tahanan KPK tersebut bisa dimungkinan hal itu dilakukan orang lain,” ucap Ali.  KPK telah menetapkan Andi Putra bersama General Manager PT Adimulia Agrolestari (AA) Sudarso (SDR) sebagai tersangka. Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan, untuk keberlangsungan kegiatan usaha dari PT Adimulia Agrolestari yang sedang mengajukan perpanjangan HGU yang dimulai pada 2019 dan akan berakhir pada 2024, salah satu persyaratan untuk kembali memperpanjang HGU adalah dengan membangun kebun kemitraan minimal 20 persen dari HGU yang diajukan.  Adapun lokasi kebun kemitraan 20 persen milik PT Adimulia Agrolestari yang dipersyaratkan tersebut terletak di Kabupaten Kampar, Riau, yang seharusnya berada di Kabupaten Kuansing. Agar persyaratan tersebut dapat terpenuhi, Sudarso kemudian mengajukan surat permohonan kepada Andi Putra dan minta kebun kemitraan PT Adimulia Agrolestari di Kampar disetujui menjadi kebun kemitraan.  Selanjutnya, Sudarso dan Andi Putra bertemu. Andi Putra menyampaikan bahwa kebiasaan dalam mengurus surat persetujuan dan pernyataan tidak keberatan atas 20 persen Kredit Koperasi Prima Anggota (KKPA) untuk perpanjangan HGU yang seharusnya dibangun di Kabupaten Kuansing dibutuhkan minimal uang Rp 2 miliar.  Sebagai tanda kesepakatan, pada September 2021 diduga telah dilakukan pemberian pertama oleh Sudarso kepada Andi Putra uang sebesar Rp 500 juta. Selanjutnya pada Oktober 2021, Sudarso diduga kembali menyerahkan uang sekitar Rp 200 juta kepada Andi Putra.  Atas perbuatannya, Sudarso selaku pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.  Sedangkan Andi Putra disangkakan melanggar pasal 12 huruf (a) atau pasal 12 huruf (b) atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

KPK Geledah Kamar Tahanan Andi Putra Terkait Unggahan di Facebook

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Bupati-Kuantan-Singingi-Andi-Putra-Di-Tahan-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Tersangka Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (20/10/2021). KPK menetapkan dua orang tersangka dalam OTT tersebut yakni Bupati Kuantan Singingi periode" width="100%">
<figcaption>Tersangka Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (20/10/2021). KPK menetapkan dua orang tersangka dalam OTT tersebut yakni Bupati Kuantan Singingi periode</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Beberapa kader Partai Golkar terjerat dalam kasus korupsi baik di Kejaksaan Agung (Kejagung) maupun di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini pun mendapat respons dari elite Partai Golkar.  Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan, kader-kader yang terjerat kasus korupsi tersebut menjadi pelajaran bagi partai berlogo pohon beringin ini.  "Ini akan menambah upaya kami agar lebih intensif mengantisipasi agar kader-kader kami tak terjebak lagi dalam masalah hukum itu," ujar Doli kepada wartawan, Kamis (21/10).  Ketua Komisi II DPR ini menuturkan, Partai Golkar tidak mengintervensi kasus korupsi yang sedang dihadapi beberapa kadernya tersebut. Namun dia meminta ke masyarakat untuk juga mengedepankan asas praduga tidak bersalah.  "Jadi belum tersangka itu terbukti salah kemudian otomatis menjadi terdakwa atau terpidana. Prosesnya kan masih panjang. Oleh karena itu kita serahkan mekanismenya pada mekanisme yang berlaku. Kita hormati proses hukum para penegak hukum," katanya.  Doli berharap kader-kader yang sedang tersangkut kasus korupsi tidak bersalah. Sehingga bisa membuktikan ke publik bahwa kerja-kerja yang dilakukannya selama ini adalah benar.  "Mudah-mudahan kita berdoa para kader kita tak terbukti bersalah. Dan kemudian akhirnya memang mereka membuktikan bahwa mereka bekerja selama ini dengan prinsip clean government dan good government," ungkapnya.  Doli menuturkan, Partai Golkar juga akan memberikan bantuan hukum kepada kader-kader yang tersangkut kasus korupsi tersebut. Namun hal bisa dilakukan jika si kader itu meminta bantuan hukum.  "Mereka kan juga merasa punya kuasa hukum atau lawyer yang mereka rasa bisa membantu mereka. Tapi kami siap saja kalau memang itu diminta," pungkasnya.  Untuk diketahui, sejumlah kader Partai Golkar terseret kasus korupsi. Terbaru, KPK menetapkan tersangka Bupati Kuansing sekaligus kader Golkar Andi Putra terkait suap perkebunan.  Pekan lalu, Bupati Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin sekaligus kader Golkar juga ditetapkan tersangka oleh lembaga anti rasuah. Ia terseret kasus suap terkait infrastruktur.  Belum lama, Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial yang juga Ketua Golkar Tanjungbalai juga ditangkap dan ditahan. Kasus Syahrial malah menyeret Waketum Golkar Azis Syamsuddin. Aziz pun sudah melepas jabatannya sebagai Wakil Ketua DPR RI.  Selain juga ada nama, kader Golkar Alex Noerdin yang ditetapkan tersangka pada dua kasus korupsi berbeda. Pertama dia sebagai tersangka kasus duaan korupsi gas bumi. Kemudian kedua Alex Noerdin ditetapkan sebagai tersangka kasus dana hibah masjid.

Banyak Kader Tersangkut Kasus Korupsi, Ini Reaksi Elite Golkar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Tersangka-Bupati-Kuantan-Singingi-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Tersangka Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra tiba di Gedung Merah Putih KPK Kuningan Jakarta, Rabu, (20/10/2021). Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) terjaring OTT terkait perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) sawit di Kabupaten Kuantan Sing" width="100%">
<figcaption>Tersangka Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra tiba di Gedung Merah Putih KPK Kuningan Jakarta, Rabu, (20/10/2021). Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) terjaring OTT terkait perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) sawit di Kabupaten Kuantan Sing</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (20/10). Andi dibawa ke Jakarta setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK dalam kasus dugaan suap perizinan hak guna usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit PT. Adimulia Agrolestari.  Saat tiba di gedung lembaga antirasuah, Andi nampak terlihat mengenakan kaos berwarna putih dengan jaket abu-abu. Dia pun nampak membawa koper berwarna ungu saat memasuki gedung KPK.  Politikus Golkar ini enggan memberikan pernyataan apapun kepada awak media saat memasuki gedung KPK. Dia bergegas masuk setibanya di markas antirasuah.  "Saat ini tersangka dugaan korupsi suap terkait perizinan perkebunan di Kuansing sekitar pukul 18.45 WIB telah sampai di Gedung Merah Putih KPK," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Rabu (20/10).  Dia menyampaikan, tim penyidik akan kembali melakukan pemeriksaan terhadap Andi dan juga General Manager PT. Adimulia Agrolestari, Sudarso yang menyandang status tersangka dalam kasus ini.  Keduanya juga kemudian akan menjalani penahanan untuk 20 hari pertama. Sudarso ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur, sedangkan Andi Putra ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK.  "Tim penyidik segera melanjutkan pemeriksaan dan berikutnya kedua tersangka tersangka akan dibawa ke rutan masing-masing," ucap Ali.  Dalam perkaranya, KPK menduga Bupati Kuansing menerima suap senilai Rp 700 juta. Uang suap itu diduga terkait fee 20 persen Kredit Koperasi Prima Anggota (KKPA) untuk perpanjangan izin hak guna usaha (HGU) yang seharusnya di bangun di Kabupaten Kuantan Singingi dibutuhkan minimal uang Rp 2 miliar.  Sudarso selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Sementara itu, Andi Putra selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tiba di Gedung Merah Putih KPK, Bupati Kuansing Andi Putra Bungkam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Lili-Pintauli-Siregar-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Lili Pantauli Soregar. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Lili Pantauli Soregar. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra dan General Manager PT Adimulia Agrolestari Sudarso sebagai tersangka. Keduanya resmi menyandang status tersangka, setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Senin (18/10).  Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyampaikan, dalam giat operasi senyap tersebut Andi Putra sempat tidak ditemukan. Tim satgas meminta bantuan keluarga agar menyerahkan diri ke Kepolisian Daerah Riau.  "Tim KPK meminta pihak keluarga Andi Putra untuk menghubungi Andi Putra agar kooperatif," kata Lili di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (19/10) malam.  Lili menjelaskan, langkah itu diambil karena pihaknya sudah mencari Andi di dua rumahnya yang berbeda. Keberadaan Andi sempat tidak diketahui saat itu.  Penyelidik KPK akhirnya meminta keluarga Andi untuk menghubunginya. Saat itu, keluarga meminta Andi untuk menemui penyelidik KPK di Polda Riau.  Upaya itu membuahkan hasil. Andi akhirnya menyerahkan diri ke Polda Riau untuk diperiksa KPK sekitar pukul 22.45 WIB pada Senin (18/10). "Selanjutnya tim KPK meminta keterangan kepada pihak-pihak dimaksud," ucap Lili.  Andi dan Sudarso terjerat perkara dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) sawit di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.  KPK menduga Bupati Kuansing Andi Putra menerima suap senilai Rp 700 juta. Uang suap itu diduga terkait fee 20 persen Kredit Koperasi Prima Anggota (KKPA) untuk perpanjangan izin hak guna usaha (HGU) yang seharusnya di bangun di Kabupaten Kuantan Singingi dibutuhkan minimal uang Rp 2 miliar.  Sudarso selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Sementara itu, Andi Putra selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sempat Hilang, KPK Minta Bantuan Keluarga Tangkap Bupati Kuansing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/IMG-20190906-WA0004-1.jpg" alt="Ilustrasi gedung KPK. Benardy Ferdiansyah/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gedung KPK. Benardy Ferdiansyah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bergerak cepat dalam melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Kepulauan Riau. Tim penindakan KPK menggeledah rumah dinas hingga kantor Bupati Kuansing Andi Putra pada Selasa (19/10).  Direktur Penyidikan KPK Setyo Budiyanto menyampaikan, penggeledahan itu dilakukan untuk mencari alat bukti dalam gelar operasi senyap yang dilakukan tim penindakan KPK. Terlebih, KPK telah mengamankan bupati dan tujuh pihak lainnya dalam OTT ini.  "Terkait informasi yang sebelumnya sudah disampaikan, kegiatan itu merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh para penyelidik dan penyidik di lapangan untuk mencari bukti-bukti dan berbagai hal apakah itu dokumen, barang elektronik lainnya yang berhubungan dengan perkara," kata Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (19/10).  Meski demikian, Setyo masih enggan menjelaskan secara rinci terkait hal ini. Sebab hingga kini, KPK belum mengumumkan secara resmi terkait status hukum dari pihak-pihak yang diamankan.  "Detailmya akan disampaikan lebih lengkap nanti," tegas Setyo.  Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri menduga, Andi Putra bersama pihak-pihak yang diamankan karena ada dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait perizinan perkebunan. KPK hingga kini, belum bisa menjelaskan secara rinci terkait konstruksi perkara OTT tersebut.  "Informasi yang kami peroleh terkait dugaan korupsi penerimaan janji atau hadiah terkait dengan perijinan perkebunan," ucap Ali.  Dalam operasi senyap ini, lanjut Ali, Tim Satgas Penindakan KPK mengamankan delapan orang dalam, salah satunya Bupati Kuansing Andi Putra. Pihak-pihak yang diamankan masih dalam pemeriksaan.  "KPK mengamankan beberapa pihak, sejauh ini ada sekitar 8 orang. Di antaranya benar, Bupati Kuansing, ajudan dan beberapa pihak swasta," ujar Ali.  KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan sikap terkait status hukum pihak-pihak yang diamankan tersebut. "Perkembangannya akan kami informasikan lebih lanjut," pungkasnya.

Geledah Rumah Dinas Hingga Kantor Bupati Kuansing, KPK Kumpulkan Bukti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Konpres-OTT-Bupati-Banggai-Laut-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango bersama penyidik KPK menunjukan barang bukti saat konferensi pers penetapan Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo sebagai tersangka di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (4/12/2020). KPK menetapkan Bupati Banggai Laut, Sulawesi Tengah," width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango bersama penyidik KPK menunjukan barang bukti saat konferensi pers penetapan Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo sebagai tersangka di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (4/12/2020). KPK menetapkan Bupati Banggai Laut, Sulawesi Tengah,</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diduga mengamankan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kuansing, Kepulauan Riau pada Senin (18/10). Tim satgas masih melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diamankan di Polda Kepulauan Riau.  Kegiatan tangkap tangan ini pun dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Menurut Ghufron, saat ini pihak-pihak yang diamankan masih dalam pemeriksaan intensif.  "Benar KPK melakukan giat di Riau, tim kami masih melakukan pemeriksaan," kata Ghufron dikonfirmasi, Selasa (19/10).  Pimpinan KPK berlatar belakang akademisi ini memastikan pihaknya akan menjelaskan secara rinci terkait OTT ini kepada publik. "Mohon bersabar pada saatnya nanti kami umumkan," tegas Ghufron.  Senada juga disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri. Tetapi Firli masih enggan menjelaskan secara rinci siapa pihak-pihak yang diamankan dalam giat operasi senyap tersebut. Tim Satgas hingga kini masih mencari alat bukti untuk menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi.  "Beri kami waktu untuk bekerja kumpulkan bukti-bukti dugaan tindak pidana korupsi," ucap Firli.  Mantan Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) ini memastikan akan menyampaikan informasi secara lengkap, konstruksi perkara dan pihak-pihak yang diamankan dalam konferensi pers. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan.  "KPK pasti menyampaikan ke publik dan rekan-rekan media," pungkas Firli.

Kena OTT KPK, Bupati Kuansing Andi Putra Diperiksa di Polda Riau

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Bupati Kuansing Andi Putra

Berita Terkini