<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Bupati-Kuantan-Singingi-Andi-Putra-Di-Tahan-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Tersangka Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (20/10/2021). KPK menetapkan dua orang tersangka dalam OTT tersebut yakni Bupati Kuantan Singingi periode" width="100%">
<figcaption>Tersangka Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (20/10/2021). KPK menetapkan dua orang tersangka dalam OTT tersebut yakni Bupati Kuantan Singingi periode</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan korupsi (KPK) mengapresiasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak praperadilan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Andi Putra. Putusan tersebut menegaskan proses penanganan perkara oleh KPK dilakukan sesuai dengan mekanisme ketentuan hukum yang berlaku.  "KPK apresiasi putusan Hakim yang menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh tersangka AP (Andi Putra).  Putusan ini menegaskan proses penanganan perkara oleh KPK telah dilakukan sesuai dengan mekanisme ketentuan hukum yang berlaku," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (27/12).  Dalam pertimbangannya, Hakim praperadilan menyatakan bahwa KPK dalam melaksanakan tugasnya tunduk pada KUHAP, UU Tipikor maupun UU KPK. Hakim dalam pertimbangannya juga memutuskan bahwa penetapan tersangka terhadap Andi Putra adalah sah dan berdasar atas hukum.  Sehingga tindakan KPK dalam menerbitkan Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi/LKTPK, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penyitaan dan Surat Perintah Penahanan juga sah menurut hukum. Oleh karena itu, KPK tegaskan akan menindaklanjuti proses penyidikan tersebut.  "Kami akan melanjutkan penyidikan dan segera melimpahkan perkara ke pengadilan Tindak Pidana Korupsi," tegas Ali.  Dalam perkaranya, KPK menetapkan Bupati Kuansing Andi Putra dan General Manager PT. Adimulia Agrolestari Sudarso sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara, terkait perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) sawit di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.  KPK menduga Bupati Kuansing Andi Putra menerima suap senilai Rp 700 juta. Uang suap itu diduga terkait fee 20 persen Kredit Koperasi Prima Anggota (KKPA) untuk perpanjangan izin hak guna usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit yang seharusnya di bangun di Kabupaten Kuantan Singingi dibutuhkan minimal uang Rp 2 miliar.  Sudarso selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Sementara itu, Andi Putra selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bupati Kuansing Kalah Praperadilan, KPK Tuntaskan Proses Penyidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Bupati-Kuantan-Singingi-Andi-Putra-Di-Tahan-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Tersangka Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (20/10/2021). KPK menetapkan dua orang tersangka dalam OTT tersebut yakni Bupati Kuantan Singingi periode" width="100%">
<figcaption>Tersangka Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (20/10/2021). KPK menetapkan dua orang tersangka dalam OTT tersebut yakni Bupati Kuantan Singingi periode</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati nonaktif Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra mengajukan upaya praperadilan terkait kasus dugaan suap perpanjangan perizinan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit. Andi yang menyandang status tersangka itu mendaftarkan upaya hukum praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.  Andi menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya hukum praperadilan tersebut. Dia menyandang status tersangka setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Selasa (19/10) lalu. Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri menegaskan bahwa pihaknya tak ragu menghadapi langkah hukum praperdilan Andi Putra. KPK siap menghadapi praperadilan tersebut.  "Informasi yang kami peroleh, benar salah satu pihak terkait perkara ini mengajukan gugatan praperadilan melalui PN Jakarta Selatan. KPK tentu siap menghadapainya," kata Ali saat dikonfirmasi, Senin (22/11).  Ali memastikan, jeratan hukum terhadap Andi Putra telah sesuai prosedur yang berlaku. Karena itu, KPK tidak ragu melawan gugatan Andi. "Kami memastikan bahwa seluruh proses penyidikan perkara ini telah sesuai prosedur aturan hukum sehingga optimis gugatan dimaksud akan ditolak pengadilan," tegas Ali.  Dalam perkaranya, KPK menetapkan Bupati Kuansing Andi Putra dan General Manager PT. Adimulia Agrolestari Sudarso sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) sawit di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.  KPK menduga, Bupati Kuansing Andi Putra menerima suap senilai Rp 700 juta. Uang suap itu diduga terkait fee 20 persen Kredit Koperasi Prima Anggota (KKPA) untuk perpanjangan izin hak guna usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit yang seharusnya di bangun di Kabupaten Kuantan Singingi dibutuhkan minimal uang Rp 2 miliar.  Sudarso selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Sementara itu, Andi Putra selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bupati Kuansing Tempuh Praperadilan, KPK Siap Hadapi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Bupati-Kuantan-Singingi-Andi-Putra-Di-Tahan-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Tersangka Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (20/10/2021). KPK menetapkan dua orang tersangka dalam OTT tersebut yakni Bupati Kuantan Singingi periode" width="100%">
<figcaption>Tersangka Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (20/10/2021). KPK menetapkan dua orang tersangka dalam OTT tersebut yakni Bupati Kuantan Singingi periode</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) (nonaktif) Andi Putra. Perpanjangan ini dilakukan karena tim penyidik KPK masih mendalami kasus dugaan suap perpanjangan izin hak guna usaha (HGU) sawit di Kuansing. "Diperpanjang selama 40 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 8 November 2021 sampai dengan 17 Desember 2021," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (8/11). Dalam perkara yang sama, lembaga antirasuah juga memperpanjang penahanan General Manager PT Adimulia Agrolestari, Sudarso. Perpanjangan penahanan Sudarso juga dilakukan untuk 40 hari ke depan. Sudarso ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK cabang Pomdam Jaya Guntur. Sementara itu, Andi ditahan di Rutan KPK cabang Gedung Merah Putih. "Perpanjangan penahanan dimaksud karena kebutuhan proses penyidikan. Pengumpulan alat bukti oleh tim penyidik masih terus berlanjut dengan mengagendakan pemanggilan saksi-saksi disertai dengan penyitaan berbagai bukti yang terkait dengan perkara ini," ucap Ali. Dalam perkaranya, KPK menetapkan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra dan General PT. Adimulia Agrolestari, Sudarso sebagai tersangka. KPK menduga, untuk keberlangsungan kegiatan usaha dari PT Adimulia Agrolestari yang sedang mengajukan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) yang dimulai pada 2019 dan akan berakhir 2024, salah satu persyaratan untuk kembali memperpanjang HGU adalah dengan membangun kebun kemitraan minimal 20 persen dari HGU yang diajukan. Agar persyaratan dapat terpenuhi, Sudarso kemudian mengajukan surat permohonan ke Andi Putra selaku Bupati Kuantan Singingi. Hal ini dilakukan, supaya kebun kemitraan PT Adimulia Agrolestari di Kampar di setujui menjadi kebun kemitraan. Dilakukan pertemuan antara Sudarso dan Andi Putra. Dalam pertemuan tersebut, Andi menyampaikan bahwa kebiasaan dalam mengurus surat persetujuan dan pernyataan tidak keberatan atas 20 persen Kredit Koperasi Prima Anggota (KKPA) untuk perpanjangan HGU yang seharusnya di bangun di Kabupaten Kuantan Singingi dibutuhan minimal uang Rp 2 miliar. Sebagai tanda kesepakatan, sekitar September 2021, diduga telah dilakukan pemberian pertama oleh Sudarso kepada Andi Putra uang sebesar Rp 500 juta. Berikutnya pada 18 Oktober 2021, Sudarso diduga kembali menyerahkan kesanggupannya tersebut kepada Andi Putra dengan menyerahkan uang sekitar Rp 200 juta. Sudarso selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, Andi Putra selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK Jelaskan Alasan Perpanjang Masa Penahanan Bupati Kuansing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/JKT-KPK-GELEDAH-KKP-Haritsah-almudatsir-5.jpg" alt="Sejumlah penyidik KPK memasuki gedung Mina Bahari IV kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Jumat (27/11). penggeledahan tersebut dilakukan usai tertangkapnya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersama enam tersangka lainnya d" width="100%">
<figcaption>Sejumlah penyidik KPK memasuki gedung Mina Bahari IV kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Jumat (27/11). penggeledahan tersebut dilakukan usai tertangkapnya mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersama enam tersangka lainnya d</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan mulai mengusut kasus suap perpanjangan izin hak guna usaha (HGU) perkebunan kelapa sawit yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra. Tim penyidik KPK menggeledah empat lokasi berbeda di Kabupaten Kuansing pada Jumat (22/10).  Empat tempat yang menjadi target penggeledagan itu yakni, Kantor Bupati Kuantan Singingi; Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja; Kantor Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; Rumah kediaman pribadi tersangka Andi Putra.  "Tim penyidik KPK, (22/10/2021) telah selesai melakukan upaya paksa penggeledahan di empat lokasi berbeda di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, Riau," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (25/10).  Ali menyampaikan, dari 4 lokasi tersebut, ditemukan dan diamankan bukti berupa berbagai dokumen yang diduga terkait rekomendasi dan persetujuan Andi Putra untuk perpanjangan HGU PT Adimulia Agrolestari.  "Selanjutnya berbagai bukti ini, akan segera di teliti untuk memastikan keterkaitannya dengan perkara dan kemudian dilakukan penyitaan guna melengkapi berkas perkara tersangka AP dkk," tegas Ali.  Dalam perkaranya, KPK menetapkan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra dan General PT. Adimulia Agrolestari, Sudarso sebagai tersangka. KPK menduga, untuk keberlangsungan kegiatan usaha dari PT Adimulia Agrolestari yang sedang mengajukan perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) yang dimulai pada 2019 dan akan berakhir 2024, salah satu persyaratan untuk kembali memperpanjang HGU adalah dengan membangun kebun kemitraan minimal 20 persen dari HGU yang diajukan.  Agar persyaratan dapat terpenuhi, Sudarso kemudian mengajukan surat permohonan ke Andi Putra selaku Bupati Kuantan Singingi. Hal ini dilakukan, supaya kebun kemitraan PT Adimulia Agrolestari di Kampar di setujui menjadi kebun kemitraan.  Dilakukan pertemuan antara Sudarso dan Andi Putra. Dalam pertemuan tersebut, Andi menyampaikan bahwa kebiasaan dalam mengurus surat persetujuan dan pernyataan tidak keberatan atas 20 persen Kredit Koperasi Prima Anggota (KKPA) untuk perpanjangan HGU yang seharusnya di bangun di Kabupaten Kuantan Singingi dibutuhan minimal uang Rp 2 miliar.  Sebagai tanda kesepakatan, sekitar September 2021, diduga telah dilakukan pemberian pertama oleh Sudarso kepada Andi Putra uang sebesar Rp 500 juta. Berikutnya pada 18 Oktober 2021, Sudarso diduga kembali menyerahkan kesanggupannya tersebut kepada Andi Putra dengan menyerahkan uang sekitar Rp 200 juta.  Sudarso selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Sementara itu, Andi Putra selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Geledah 4 Tempat, KPK Temukan Bukti Rekomendasi Perpanjangan HGU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/Lili-Pintauli-Siregar-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Lili Pantauli Soregar. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Lili Pantauli Soregar. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mendalami aliran suap Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra senilai Rp 700 juta terkait perpanjangan izin Hak Guna Usaha (HGU) sawit di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Dia diduga menerima suap dari General Manager PT Adimulia Agrolestari, Sudarso untuk pengurusan perpanjangan HGU.  "Saya pikir kalau bagaimana aliran dana nanti mengalir ke sana ke sini tentu akan berkembang dalam hal pemeriksaan teman-teman penyidik," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dikonfirmasi, Rabu (20/10).  Hal senada juga disampaikan Direktur Penyidikan KPK Setyo Budiyanto. Dia memastikan pihaknya akan mendalami aliran dana Bupati Kuansing.  Penyidik masih terus mencari berbagai bukti atas kasus dugaan korupsi yang menjerat Andi Putra. KPK enggan menduga-ruga peruntukan aliran suap tersebut.  "Sampai saat ini tentu kita tidak melakukan kegiatan yang menduga-duga, tanpa ada alat bukti, kemudian hanya melakukan perkiraan," tegas Setyo.  Dalam operasi senyap di Kabupaten Kuansing, KPK menetapkan Bupati Kuansing Andi Putra dan General Manager PT Adimulia Agrolestari Sudarso sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait perpanjangan izin HGU sawit di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau.  KPK menduga Bupati Kuansing Andi Putra menerima suap senilai Rp 700 juta. Uang suap itu diduga terkait fee 20 persen Kredit Koperasi Prima Anggota (KKPA) untuk perpanjangan izin HGU yang seharusnya dibangun di Kabupaten Kuantan Singingi dibutuhkan minimal uang Rp 2 miliar.  Sudarso selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Sementara itu, Andi Putra selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK Pastikan Dalami Aliran Suap Bupati Kuansing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/OTT-Bupati-Musi-Banyuasin-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Penyidik KPK saat menunjukan barang bukti hasil OTT Bupati Musi Banyuasin di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (16/10/2021). KPK menetapkan Bupati Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex Noerdin sebagai tersangka penerimaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabup" width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK saat menunjukan barang bukti hasil OTT Bupati Musi Banyuasin di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (16/10/2021). KPK menetapkan Bupati Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex Noerdin sebagai tersangka penerimaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabup</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra diterbangkan dari Provinsi Riau pada Rabu (20/10). Politikus Golkar itu direncanakan tiba di Gedung Merah Putih KPK pada pukul 17.00 WIB.  "Bupati Kuansing pakai pesawat jam 3 sore, prediksi tiba di Jakarta jam 5," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (20/10).  Bupati Kuantan Singingi Andi Putra dan General PT. Adimulia Agrolestari, Sudarso tidak dipajang dalam konferensi pers penetapan tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (19/10) malam. Hal ini berbeda dengan konferensi pers OTT KPK lainnya, karena setiap penetapan tersangka lembaga antirasuah memajang para tersangka.  Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyampaikan, tidak dipajangnya para tersangka dalam konferensi pers terdapat masalah teknis. Terhalang jarak yang jauh, dan efisiensi waktu sehingga KPK mengumumkan lebih dulu penetapan tersangka.  "Memang hari ini kita belum menghadirkan sebagaimana keputusan pimpinan tentang menghadirkan orang saat penetapan tersangka, tentu kita melihat pada efisiensi jarak tempuh yang begitu jauh, kalaupun mau dihadirkan masih menunggu satu dari Kuansing," kata Lili dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (19/10).  Lili memastikan, KPK segera memperlihatkan Andi dan Sudarso mengenakan rompi tahanan KPK. Keduanya akan tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (20/10) besok.  "Besok dipastikan dua duanya akan hadir disini," tegas Lili.  Setibanya di Jakarta, Andi Putra dan Sudarso akan menjalani penahana untuk 20 hari pertama, terhitung mulai 19 Oktober 2021 sampai dengan 7 November 2021 di Rutan KPK. Keduanya akan menjalani penahanan di Rutan berbeda.  "Sudarso ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur dan Andi Putra ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK," ujar Lili.  Senada juga disampaikan Direktur Penyidikan KPK Setyo Budiyanto. Dia menyampaikan, seharusnya memang para tersangka dihadirkan ke dalam konferensi pers, tetapi karena terhambat masalah teknis hal tersebut tidak dilakukan.  "Masalah kapan dibawa ke Jakarta secepatnya begitu kegiatan selesai bahwa saat ini tidak dihadirkan, harapan kami secepatnya bisa. Ada masalah teknis di lapangan," ungkap Setyo.  Oleh karena itu, karena membutuhkan waktu 1x24 jam KPK segera menetapkan keduanya sebagai tersangka. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum dalam giat operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kuansing, Provinsi Riau.  "Ada kepentingan penyidik yg tentunya kami dibatasi waktu, penetapan waktu 1x24 jam harus segera diberikan kepastian, sehingga konpers dilakukan, kemudian menyelesaikan proses administrasi penyidikan," ucap Setyo.  Dalam perkaranya, KPK menduga Bupati Kuansing menerima suap senilai Rp 700 juta. Uang suap itu diduga terkait fee 20 persen Kredit Koperasi Prima Anggota (KKPA) untuk perpanjangan izin hak guna usaha (HGU) yang seharusnya di bangun di Kabupaten Kuantan Singingi dibutuhkan minimal uang Rp 2 miliar.  Sudarso selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Sementara itu, Andi Putra selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sore Ini Bupati Kuansing Tiba di Gedung Merah Putih KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/20211019_201332.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Kuantan Singingi Andi Putra bersama General PT. Adimulia Agrolestari, Sudarso tidak dipajang atau dihadirkan dalam konferensi pers penetapan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (19/10) malam WIB. Hal ini berbeda dengan konferensi pers OTT KPK lainnya, karena setiap penetapan tersangka lembaga antirasuah memajang para tersangka.  Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menyampaikan, tidak dipajangnya para tersangka dalam konferensi pers terdapat masalah teknis. Terhalang jarak yang jauh, dan efisiensi waktu sehingga KPK mengumkan lebih dulu penetapan tersangka.  "Memang hari ini kita belum menghadirkan sebagaimana keputusan pimpinan tentang menghadirkan orang saat penetapan tersangka, tentu kita melihat pada efisiensi jarak tempuh yang begitu jauh, kalaupun mau dihadirkan masih menunggu satu dari Kuansing," kata Lili dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (19/10).  Lili memastikan, KPK segera memperlihatkan Andi dan Sudarso mengenakan rompi tahanan KPK. Keduanya akan tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (20/10) besok.  "Besok dipastikan keduanya akan hadir di sini," tegas Lili.  Setibanya di Jakarta, Andi Putra dan Sudarso akan menjalani penahanan untuk 20 hari pertama, terhitung mulai 19 Oktober 2021 sampai dengan 7 November 2021 di Rutan KPK. Keduanya akan menjalani penahanan di Rutan berbeda.  "Sudarso ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur dan Andi Putra ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK," ujar Lili.  Senada juga disampaikan Direktur Penyidikan KPK Setyo Budiyanto. Dia menyampaikan, seharusnya memang para tersangka dihadirkan ke dalam konferensi pers tetapi karena terhambat masalah teknis hal tersebut tidak dilakukan.  "Masalah kapan dibawa ke Jakarta secepatnya begitu kegiatan selesai bahwa saat ini tidak dihadirkan, harapan kami secepatnya bisa. Ada masalah teknis di lapangan," ungkap Setyo.  Oleh karena itu, karena membutuhkan waktu 1x24 jam KPK segera menetapkan keduanya sebagai tersangka. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum dalam giat operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kuansing, Provinsi Riau.  "Ada kepentingan penyidik yang tentunya kami dibatasi waktu, penetapan waktu 1x24 jam harus segera diberikan kepastian, sehingga konpers dilakukan, kemudian menyelesaikan proses administrasi penyidikan," ucap Setyo.  Dalam perkaranya, KPK menduga Bupati Kuansing menerima suap senilai Rp 700 juta. Uang suap itu diduga terkait fee 20 persen Kredit Koperasi Prima Anggota (KKPA) untuk perpanjangan izin hak guna usaha (HGU) yang seharusnya di bangun di Kabupaten Kuantan Singingi dibutuhkan minimal uang Rp 2 miliar.  Sudarso selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Sementara itu, Andi Putra selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Alasan KPK Tak Pajang Bupati Kuansing saat Pengumuman Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/OTT-Bupati-Musi-Banyuasin-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Penyidik KPK saat menunjukan barang bukti hasil OTT Bupati Musi Banyuasin di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (16/10/2021). KPK menetapkan Bupati Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex Noerdin sebagai tersangka penerimaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabup" width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK saat menunjukan barang bukti hasil OTT Bupati Musi Banyuasin di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (16/10/2021). KPK menetapkan Bupati Musi Banyuasin (Muba), Dodi Reza Alex Noerdin sebagai tersangka penerimaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabup</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan pihaknya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Andi Putra. Tim Satgas Penindakan KPK mengamankan delapan orang dalam OTT ini, salah satunya Bupati Kuansing Andi Putra.  "KPK mengamankan beberapa pihak, sejauh ini ada sekitar 8 orang. Di antaranya benar, Bupati Kuansing, ajudan dan beberapa pihak swasta," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (19/10).  Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyampaikan, pihak-pihak yang diamankan masih dalam pemeriksaan. Tim penindakan melakukan pemeriksaan di Polda Kepulauan Riau.  "Hingga kini ini masih terus dilakukan pemeriksaan," ucap Ali.  Ali menduga, operasi tangkap tangan ini terkait kasus dugaan suap perizinan perkebunan di Kabupaten Kuansing. Meski demikian, KPK belum bisa menjelaskan secara rinci adanya dugaan rasuah dalam OTT ini.  "Informasi yang kami peroleh terkait dugaan korupsi penerimaan janji atau hadiah terkait dengan perijinan perkebunan," ujar Ali.  KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan sikap terkait status hukum pihak-pihak yang diamankan tersebut. "Perkembangannya akan kami informasikan lebih lanjut," pungkasnya.

Bupati Kuansing Terjaring OTT KPK Bersama Ajudan dan Pihak Swasta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/WhatsApp-Image-2021-08-12-at-13.24.18.jpeg" alt="Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara" width="100%">
<figcaption>Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Humas KPK/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengantongi oknum yang mengaku dari KPK, sebagaimana disebut dalam dakwaan kasus rasuah mantan Bupati Kuantan Singgih (Kuansing), Mursini. Diduga, orang yang mengaku-ngaku dari KPK itu menerima dana terkait kasus rasuah sebesar Rp 650 juta.  Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri menggandeng Kejaksaan Tinggi Riau mencari orang itu. Lembaga Antikorupsi kini mengetahui ciri-ciri orang tersebut.  "KPK baru memperoleh informasi mengenai ciri fisik oknum dimaksud yang masih bersifat umum dan abstrak. Bahkan dari keterangan para saksi pun, belum diketahui nama dari orang yang mengaku sebagai pegawai KPK tersebut," kata Ali dalam keterangannya, Rabu (15/9).  Juru bicara KPK berlatar belakang Jaksa ini menyatakan, pihaknya masih minim informasi tentang orang tersebut. Namun, pencarian orang itu terus dikejar oleh KPK.  "KPK juga telah meminta kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk bisa mengikuti sidang pemeriksaan terdakwa Mursini yang akan digelar pada beberapa pekan ke depan secara daring," ucap Ali.  KPK menegaskan serius mencari orang yang memeras Mursini. Lembaga antirasuah sampai saat ini, tekah memeriksa beberapa pegawainya sendiri.  "Termasuk pengecekan perjalanan dinas pegawai ke wilayah Riau, Pangkal Pinang, dan sekitarnya pada rentang waktu 2016-2017 sebagaimana peristiwa itu terjadi," tegas Ali.  KPK menegaskan tidak akan memberi ampun jika ada pegawainya yang memeras. Hukuman akan terus dilakukan meski kasus itu sudah lama.  "Kami berharap, pihak terdakwa bisa membantu KPK untuk mengungkap secara terang mengenai kronologi, positioning oknum dalam perkara ini, dan tentu ciri-ciri fisik yang lebih spesifik," ucap Ali.  Oleh karena itu, KPK juga meminta masyarakat untuk berhati-hati. Karena, lembaga antikorupsi tidak pernah menghalalkan penerimaan uang ke pegawainya. Apalagi, kepada orang berperkara.  "Hal ini sudah kerap terjadi dan banyak memakan korban. KPK dan penegak hukum lainnya pun telah beberapa kali menangkap para pelakunya," pungkas Ali.

KPK Kantongi Ciri-Ciri Oknum yang Peras Bupati Kuansing Rp 650 Juta

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bupati kuansing

Berita Terkini