<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/08/PltBupati-Koltim-Abdul-Azis1-1536x1184-1-1662602218.jpg" alt="Bupati Kolaka Timur abdul Azis. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Bupati Kolaka Timur abdul Azis. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan telah menangkap Bupati Kolaka Timur (Koltim) Abdul Azis, dalam serangkaian operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Kabupaten Koltim, Sulawesi Tenggara (Sultra). Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyatakan, Abdul Azis diamankan oleh tim penindakan KPK pada Kamis (7/8) malam. Ia diamankan di wilayah Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). "Sudah semalam dan saat ini sedang menjalani pemeriksaan di Polda Sulsel," kata Fitroh dikonfirmasi, Jumat (8/8).&nbsp;Fitroh menyebut, Abdul Azis diamankan setelah menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DPP Partai Nasdem di Makassar. Kabar penangkapan Abdul Azis itu sebelumnya sempat dibantah oleh DPP Partai Nasdem. "(Ditangkap) setelah selesai rakernas," lanjut Fitroh. Saat ini, Abdul Azis tengah menjalani pemeriksaan intensif di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Sulsel. Setelahnya, tim penindakan akan membawa Abdul Azis ke Gedung Merah Putih KPK. "Jam 15.00 WIB insya Allah tiba di KPK," ungkapnya. Terpisah, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan, penyidik mengamankan total tujuh orang dalam OTT di Kabupaten Koltim, Sultra, pada Kamis (7/8). Mereka yang diamankan terdiri dari pihak swasta hingga pegawai negeri sipil (PNS). &ldquo;Ada 3 lokasi ya. Tapi yang sudah sampai di sini yaitu tim yang di Jakarta dengan kita membawa atau mengamankan 3 orang, kemudian tim dari Kendari atau Sulawesi Tenggara, kita mengamankan 4 orang. Jadi yang sudah ada berarti 7 orang sampai saat ini,&rdquo; ucap Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (7/8) malam. Jenderal polisi bintang satu ini menambahkan, para pihak yang diamankan terdiri dari unsur swasta dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). "Dari swastanya ada, kemudian dari pegawai negeri sipilnya juga ada," ujarnya. Dalam OTT tersebut, KPK mengungkap adanya dugaan praktik suap yang berkaitan dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan rumah sakit. Meski demikian, KPK belum membeberkan temuan barang bukti dari operasi senyap tersebut. "Kemudian terkait dengan perkaranya, terkait dengan DAK pembangunan rumah sakit, dana DAK pembangunan rumah sakit. Peningkatan kualitas atau status rumah sakit," pungkasnya.

KPK tangkap Bupati Kolaka Timur Abdul Azis dalam OTT, tujuh orang diamankan terkait dugaan suap Dana Alokasi Khusus.

OTT di Sulawesi Tenggara dan Selatan, KPK Pastikan Bupati Kolaka Timur Abdul Azis Ikut Terjaring OTT Usai Hadiri Rakernas Partai Nasdem

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/06/JKT_Profil-Pimpinan-KPK_SALMAN-TOYIBI-1JPG-3451017292.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Johanis Tanak. (Salman Toyibi/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Johanis Tanak. (Salman Toyibi/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dalam operasi senyap tersebut, tim penindakan KPK diduga mengamankan Bupati Kolaka Timur (Koltim), Abdul Azis. Kinerja tim penindakan KPK itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak. "Benar," kata Tanak dikonfirmasi, Rabu (7/8). Tanak membenarkan bahwa kepala daerah yang diamankan berasal dari Kabupaten Kolaka Timur (Koltim). Salah satuya, Bupati Koltim Abdul Azis yang turut diamankan. &ldquo;Koltim,&rdquo; ucap Tanak singkat. Meski demikian, hingga saat ini belum diketahui perkara apa yang diduga menyeret Bupati Koltim tersebut.&nbsp; KPK juga belum menjelaskan secara rinci berapa pihak yang diamankan dalam giat penindakan tersebut. &nbsp;

KPK melakukan operasi tangkap tangan di Sulawesi Tenggara, dan amankan Bupati Kolaka Timur Abdul Azis, detail kasus belum terungkap.

KPK Gelar OTT di Sultra, Diduga Amankan Bupati Kolaka Timur Abdul Azis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/diguyur-hujan-dan-angin-kencang-logo-kpk-rusak_m_.jpg" alt="Logo huruf P terlihat rusak akibat terkena derasnya hujan dan angin Kamis (22/11) sore" width="100%">
<figcaption>Logo huruf P terlihat rusak akibat terkena derasnya hujan dan angin Kamis (22/11) sore</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelesaikan berkas penyidikan Bupati Kolaka Timur, Andi Merya Nur. Dia merupakan tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara tahun 2021. KPK segera menyusun surat dakwaan terhadap Andi Merya Nur.  "Tim Jaksa Kamis (30/12) telah menerima pelimpahan Tersangka dan barang bukti (Tahap II) dari Tim Penyidik untuk tersangka AMN (Andi Merya Nur) karena berkas perkaranya telah dinyatakan lengkap," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (31/12).  Dalam rangka menyelesaikan surat dakwaan terhadap Andi Merya Nur, tim Jaksa melakukan penahanan lanjutan untuk 20 hari pertama terhitung 30 Desember 2021-18 Januari 2022 di rumah tahanan KPK pada gedung Merah Putih. Ali menyampaikan, tim Jaksa akan melimpahkan berkas perkara disertai surat dakwaan ke Pengadilan Tipikor dalam waktu 14 hari kerja.  "Persidangan nantinya akan dilaksanakan di Pengadilan Tipikor pada PN Kendari," ucap Ali.  Dalam perkaranya, KPK menetapkan Bupati Kolaka Timur, Andi Merya Nur dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kolaka Timur, Anzarullah sebagai tersangka. Keduanya terjerat perkara dugaan suap terkait proyek yang berasal dari dana hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).  Penetapan tersangka terhadap Andi Merya dan Anzarullah setelah KPK melakukan gelar perkara dengan memeriksa enam orang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara pada Selasa (21/9).  Perkara ini bermula saat Andi Merya dan Anzarullah mengajukan dana hibah kepada BNPB berupa dana rehabilitasi dan rekonstruksi atau RR dan dana siap pakai atau DSP pada periode Maret hingga Agustus 2021. Pada awal September 2021, Andi Merya dan Anzarullah menyampaikan paparan terkait pengajuan dana hibah logistik dan peralatan di kantor BNPB, Jakarta.  Pemkab Kolaka Timur memperoleh dana hibah BNPB yaitu hibah relokasi dan rekonstruksi senilai Rp 26,9 miliar dan hibah dana siap pakai senilai Rp 12,1 miliar.  Anzarullah kemudian meminta Andi Merya agar beberapa proyek pekerjaan fisik yang bersumber dari dana hibah BNPB tersebut dilaksanakan oleh orang-orang kepercayaannya dan pihak-pihak lain yang membantu mengurus. Hal iniagar dana hibah tersebut cair ke Pemkab Kolaka Timur.  Khususnya terkait paket belanja jasa konsultansi perencanaan jembatan dua unit di Kecamatan Ueesi senilai Rp 714 juta dan belanja jasa konsultansi perencaaan pembangunan 100 unit rumah di Kecamatan Uluiwoi senilai Rp175 juta akan dikerjakan oleh Anzarullah.  Andi Merya Nur menyetujui permintaan Anzarullah tersebut dan sepakat akan memberikan fee kepada Andi Merya Nur sebesar 30 persen. Lantas Andi Merya memerintahkan Anzarullah untuk berkoordinasi dengan Dewa Made Ramawan selaku Kabag ULP agar bisa memproses pekerjaan perencanaan lelang konsultan dan mengunggahnya ke LPSE.  Sehingga perusahaan milik Anzarullah atau grupnya dimenangkan serta ditunjuk menjadi konsultan perencana pekerjaan dua proyek tersebut. Sebagai realisasi kesepakatan, Andi Merya diduga meminta uang sebesar Rp 250 juta atas dua proyek pekerjaan yang akan didapatkan Anzarulalh tersebut.  Anzarullah selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Andi Merya Nur selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur Segera Diadili

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Juru-Bicara-KPK-Ali-Fikri-Dery-Ridwansah-1-2.jpg" alt="Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Ali Fikri. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Deputi Bidang Logistik dan Peralatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Prasinta Dewi pada Kamis (7/10). Dia akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kolaka Timur.  "Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (7/10).  Dewi akan diperiksa di Gedung Merah Putih KPK karena dinilai mengetahui sengkarut perkara rasuah pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kolaka Timur.  Sebelumnya, KPK telah menetapkan Bupati Kolaka Timur, Andi Merya Nur dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kolaka Timur, Anzarullah sebagai tersangka. Keduanya terjerat perkara dugaan suap terkait proyek yang berasal dari dana hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).  Penetapan tersangka terhadap Andi Merya dan Anzarullah setelah KPK melakukan gelar perkara dengan memerikaa enam orang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara pada Selasa (21/9).  Perkara ini bermula saat Andi Merya dan Anzarullah mengajukan dana hibah kepada BNPB berupa dana rehabilitasi dan rekonstruksi atau RR dan dana siap pakai atau DSP pada periode Maret hingga Agustus 2021. Pada awal September 2021, Andi Merya dan Anzarullah menyampaikan paparan terkait pengajuan dana hibah logistik dan peralatan di kantor BNPB, Jakarta.  Pemkab Kolaka Timur memperoleh dana hibah BNPB yaitu hibah relokasi dan rekonstruksi senilai Rp 26,9 miliar dan hibah dana siap pakai senilai Rp 12,1 miliar.  Anzarullah kemudian meminta Andi Merya agar beberapa proyek pekerjaan fisik yang bersumber dari dana hibah BNPB tersebut dilaksanakan oleh orang-orang kepercayaannya dan pihak-pihak lain yang membantu mengurus. Hal iniagar dana hibah tersebut cair ke Pemkab Kolaka Timur.  Khususnya terkait paket belanja jasa konsultansi perencanaan jembatan dua unit di Kecamatan Ueesi senilai Rp 714 juta dan belanja jasa konsultansi perencaaan pembangunan 100 unit rumah di Kecamatan Uluiwoi senilai Rp175 juta akan dikerjakan oleh Anzarullah.  Andi Merya Nur menyetujui permintaan Anzarullah tersebut dan sepakat akan memberikan fee kepada Andi Merya Nur sebesar 30 persen. Lantas Andi Merya memerintahkan Anzarullah untuk berkoordinasi dengan Dewa Made Ramawan selaku Kabag ULP agar bisa memproses pekerjaan perencanaan lelang konsultan dan mengunggahnya ke LPSE.  Sehingga perusahaan milik Anzarullah atau grupnya dimenangkan serta ditunjuk menjadi konsultan perencana pekerjaan dua proyek tersebut. Sebagai realisasi kesepakatan, Andi Merya diduga meminta uang sebesar Rp 250 juta atas dua proyek pekerjaan yang akan didapatkan Anzarulalh tersebut.  Anzarullah selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Andi Merya Nur selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kasus Bupati Koltim, KPK Periksa Deputi Logistik dan Peralatan BNPB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/save-kpk.jpg" alt="BERUJUNG GUGATAN: Tulisan laser SAVE KPK terproyeksi di Gedung Merah Putih KPK saat aksi penolakan pelemahan KPK, Jakarta, Senin (28/6). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>BERUJUNG GUGATAN: Tulisan laser SAVE KPK terproyeksi di Gedung Merah Putih KPK saat aksi penolakan pelemahan KPK, Jakarta, Senin (28/6). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Bupati nonaktif Kolaka Timur Andi Merya Nur pada Senin (4/10) kemarin. Tim penyidik KPK mendalami aliran dana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ke Kabupaten Kolaka Timur.  "Tim penyidik mengonfirmasi dan mendalami lebih jauh mengenai proses dana hibah yang akan diterima pihak Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur dari BNPB berupa dana rehabilitasi dan rekontruksi serta dana siap pakai," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (5/10).  Meski demikian, Ali enggan merinci lebih jauh pertanyaan penyidik. Alasannya untuk menjaga kerahasian proses penyidikan.  KPK telah menetapkan Bupati Kolaka Timur, Andi Merya Nur dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kolaka Timur, Anzarullah sebagai tersangka. Keduanya terjerat perkara dugaan suap terkait proyek yang berasal dari dana hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).  Penetapan tersangka terhadap Andi Merya dan Anzarullah setelah KPK melakukan gelar perkara dengan memeriksa enam orang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara pada Selasa (21/9).  Perkara ini bermula saat Andi Merya dan Anzarullah mengajukan dana hibah kepada BNPB berupa dana rehabilitasi dan rekonstruksi atau RR dan dana siap pakai atau DSP pada periode Maret hingga Agustus 2021. Pada awal September 2021, Andi Merya dan Anzarullah menyampaikan paparan terkait pengajuan dana hibah logistik dan peralatan di kantor BNPB, Jakarta.  Pemkab Kolaka Timur memperoleh dana hibah BNPB yaitu hibah relokasi dan rekonstruksi senilai Rp 26,9 miliar dan hibah dana siap pakai senilai Rp 12,1 miliar.  Anzarullah kemudian meminta Andi Merya agar beberapa proyek pekerjaan fisik yang bersumber dari dana hibah BNPB tersebut dilaksanakan oleh orang-orang kepercayaannya dan pihak-pihak lain yang membantu mengurus. Hal iniagar dana hibah tersebut cair ke Pemkab Kolaka Timur.  Khususnya terkait paket belanja jasa konsultansi perencanaan jembatan dua unit di Kecamatan Ueesi senilai Rp 714 juta dan belanja jasa konsultansi perencaaan pembangunan 100 unit rumah di Kecamatan Uluiwoi senilai Rp175 juta akan dikerjakan oleh Anzarullah.  Andi Merya Nur menyetujui permintaan Anzarullah tersebut dan sepakat akan memberikan fee kepada Andi Merya Nur sebesar 30 persen. Lantas Andi Merya memerintahkan Anzarullah untuk berkoordinasi dengan Dewa Made Ramawan selaku Kabag ULP agar bisa memproses pekerjaan perencanaan lelang konsultan dan mengunggahnya ke LPSE.  Sehingga perusahaan milik Anzarullah atau grupnya dimenangkan serta ditunjuk menjadi konsultan perencana pekerjaan dua proyek tersebut. Sebagai realisasi kesepakatan, Andi Merya diduga meminta uang sebesar Rp 250 juta atas dua proyek pekerjaan yang akan didapatkan Anzarulalh tersebut.  Anzarullah selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Andi Merya Nur selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK Cecar Bupati Kolaka Timur Terkait Dana Hibah BNPB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/IMG-20210922-WA0012.jpg" alt="Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur bersama lima pihak yang diamankan dalam giat operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara tiba di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (22/9). (Muhammad Ridwan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur bersama lima pihak yang diamankan dalam giat operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara tiba di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (22/9). (Muhammad Ridwan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetaplkan Bupati Kolaka Timur (Koltim) Andi Merya Nur sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Kolaka Tomur, Sulawesi Tenggara.  Belakangan diketahui bahwa Andi Merya Nur merupakan kader Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengaku baru mengetahui Andi Merya Nur merupakan kader dari partai yang dikomandoi oleh Prabowo Subianto ini.  "Saya juga enggak ngeh ya, Ibu Andi Merya ini kan memang belakangan saya baru tahu sudah ber-KTA Gerindra," ujar Habiburokhman kepada wartawan, Sabtu (25/9).  Anggota Komisi III DPR ini mengaku Partai Gerindra menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada lembaga antirasuah terkait kasus yang menjerat Andi Merya Nur ini.  "Ya tentu kita menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum untuk diproses sesuai dengan bukti-bukti dan fakta-faktanya," katanya.  Habiburokhman menegaskan, Partai Gerindra tidak akan memberikan bantuan hukum terhadap Andi Merya Nur. Pasalnya itu Partai Gerindra berkomitmen mendukung segala bentuk pemberantasan korupsi.  "Enggak ada kalau tindak pidana korupsi kita Gerindra enggak ada bantuan hukum apapun," tegasnya.  Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menetapkan Bupati Kolaka Timur (Koltim) Andi Merya Nur sebagai tersangka kasus dugaan suap dengan pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan Kabupaten Kolaka Timur. Pengadaan barang dan jasa tersebut berasal dari dana hibah Badan Nasional Penggulangan Bencana (BNPB).  Menurut Ghufron, Andi Merya diduga meminta uang Rp 250 Juta kepada Kepala BPBD Kolaka TImur, Anzarullah terkait pengerjaan dua proyek di Kolaka Utara yang bersumber dari dana hibah BNPB.  Untuk proses penyidikan, KPK menahan Andi Merya dan Anzarullah untuk 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 22 September 2021 sampai dengan 11 Oktober 2021 di Rutan KPK.  Andi Merya Nur selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bupati Kolaka Timur Jadi Tersangka, Gerindra Tidak Beri Bantuan Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/IMG-20210922-WA0012.jpg" alt="Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur bersama lima pihak yang diamankan dalam giat operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara tiba di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (22/9). (Muhammad Ridwan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur bersama lima pihak yang diamankan dalam giat operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara tiba di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (22/9). (Muhammad Ridwan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kolaka Timur, Andi Merya Nur dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kolaka Timur, Anzarullah sebagai tersangka. Keduanya terjerat perkara dugaan suap terkait proyek yang berasal dari dana hibah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).  Penetapan tersangka terhadap Andi Merya dan Anzarullah setelah KPK melakukan gelar perkara dengan memerikaa enam orang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara pada Selasa (21/9) kemarin.  "Setelah dilakukan pengumpulan berbagai bahan keterangan dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, selanjutnya KPK melakukan penyelidikan yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, maka KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan tersangka," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (22/9).  Ghufron menjelaskan, perkara ini bermula saat Andi Merya dan Anzarullah mengajukan dana hibah kepada BNPB berupa dana rehabilitasi dan rekonstruksi atau RR dan dana siap pakai atau DSP pada periode Maret hingga Agustus 2021. Pada awal September 2021, Andi Merya dan Anzarullah menyampaikan paparan terkait pengajuan dana hibah logistik dan peralatan di kantor BNPB, Jakarta.  "Pemkab Kolaka Timur memperoleh dana hibah BNPB yaitu hibah relokasi dan rekonstruksi senilai Rp26,9 Miliar dan hibah dana siap pakai senilai Rp 12,1 miliar," ucap Ghufron.  Anzarullah kemudian meminta Andi Merya agar beberapa proyek pekerjaan fisik yang bersumber dari dana hibah BNPB tersebut dilaksanakan oleh orang-orang kepercayaannya dan pihak-pihak lain yang membantu mengurus. Hal ini agar dana hibah tersebut cair ke Pemkab Kolaka Timur.  Khususnya terkait paket belanja jasa konsultansi perencanaan jembatan dua unit di Kecamatan Ueesi senilai Rp714 juta dan belanja jasa konsultansi perencaaan pembangunan 100 unit rumah di Kecamatan Uluiwoi senilai Rp175 juta akan dikerjakan oleh Anzarullah.  "AMN (Andi Merya Nur) menyetujui permintaan AZR (Anzarullah) tersebut dan sepakat akan memberikan fee kepada AMN sebesar 30 persen," ucap Ghufron.  Lantas Andi Merya memerintahkan Anzarullah untuk berkoordinasi dengan Dewa Made Ramawan selaku Kabag ULP agar bisa memproses pekerjaan perencanaan lelang konsultan dan mengunggahnya ke LPSE. Sehingga perusahaan milik Anzarullah atau grupnya dimenangkan serta ditunjuk menjadi konsultan perencana pekerjaan dua proyek tersebut.  Sebagai realisasi kesepakatan, lanjut Ghufron, Andi Merya diduga meminta uang sebesar Rp 250 juta atas dua proyek pekerjaan yang akan didapatkan Anzarulalh tersebut. "AZR kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 25 juta lebih dahulu kepada AMN dan sisanya sebesar Rp 225 juta sepakat akan diserahkan di rumah pribadi AMN di Kendari," papar Ghufron.  AZR selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  AMN selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Tersangka Suap Dana Hibah BNPB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/IMG-20210922-WA0012.jpg" alt="Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur bersama lima pihak yang diamankan dalam giat operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara tiba di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (22/9). (Muhammad Ridwan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur bersama lima pihak yang diamankan dalam giat operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara tiba di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (22/9). (Muhammad Ridwan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur bersama lima pihak yang diamankan dalam giat operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara tiba di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (22/9). Mereka tiba di kantor lembaga antirasuah sekitar pukul 18.34 WIB.  Meski demikian, Andi Merya Nur beserta lima pihak yang diamankan memilih bungkam saat memasuki gedung KPK. Mereka akan diperiksa terlebih dahulu sebelum KPK menentukan status hukum dari pihak-pihak yang diamankan.  Pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri menyampaikan, pihaknya turut mengamankan uang tunai dalam giat penindakan Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Uang tunai yang diamankan tersebut akan disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara rasuah.  "Dalam kegiatan tangkap tangan dimaksud juga diamankan sejumlah uang tunai sebagai barang bukti," ucap Ali.  Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyampaikan, operasi senyap ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat. Dia menduga, perkara ini terkait dugaan penerimaan hadiah atau suap  "Ini merupakan tindak lajut dari laporan masyarakat, berupa tindak pidana korupsi pemberiaan dan penerimaan uang atau biasa di sebut suap," ungkap Ali.  KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status pihak-pihak yang diamankan dalam operasi rasuah ini. Lembaga antirasuah akan menggelar konferensi pers untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan. "Perkembangannya akan diinformasikan lebih lanjut," pungkasnya.

Tiba di Gedung KPK, Bupati Kaloka Timur dan 5 Pihak Lainnya Bungkam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Konpres-OTT-Bupati-Banggai-Laut-Dery-Ridwansah-1-1.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango bersama penyidik KPK menunjukan barang bukti saat konferensi pers penetapan Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo sebagai tersangka di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (4/12/2020). KPK menetapkan Bupati Banggai Laut, Sulawesi Tengah," width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango bersama penyidik KPK menunjukan barang bukti saat konferensi pers penetapan Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo sebagai tersangka di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (4/12/2020). KPK menetapkan Bupati Banggai Laut, Sulawesi Tengah,</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Kolaka Timur (Koltim) Andi Merya Nur dikabarkan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (21/9) malam. KPK belum membeberkan kronoligis operasi senyap ini.  "Pada Selasa, 21 September 2021 sekitar jam 8 malam, tim KPK berhasil mengamankan beberapa pihak dalam kegiatan tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Kolaka Timur," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (22/9).  Lembaga antirasuah masih enggan membeberkan kronologi dan nama-nama yang ditangkap dalam operasi senyap ini. Sejumlah pihak yang diamankan dalam operasi penindakan ini masih dalam pemeriksaan.  Juru bicara KPK berlatar belakang Jaksa ini meminta publik untuk bersabar. KPK berjanji akan membeberkan kronologi penangkapan dan pihak-pihak yang menyandang status tersangka dalam konferensi pers.  "Perkembangannya akan kami sampaikan lebih lanjut," ucap Ali.  KPK butuh waktu 1x24 jam untuk menentukan sikap sejumlah pihak yang diamankan sebagai tersangka, dalam operasi tangkap tangan. Penentuan status tersangka dilakukan usai pemeriksaan intensif terhadap pihak-pihak yang diamankan.  "KPK masih memiliki waktu untuk menentukan sikap dari hasil pemeriksaan yang saat ini masih berlangsung," pungkasnya.

Bupati Kolaka Timur Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Bupati Kolaka Timur

Berita Terkini