<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/IMG-20190827-WA0029_1566904386138.jpg" alt="Mantan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip. Benardy Ferdiansyah/Antara" width="100%">
<figcaption>Mantan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip. Benardy Ferdiansyah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi terpidana mantan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip ke Rutan Kelas IIA Manado. Eksekusi itu dilakukan berdasar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.  Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, jaksa eksekusi Dormian pada hari Kamis (10/2) telah melaksanakan putusan Pengadilan Tipikor pada PN Manado Nomor: 22/Pid.Sus/TPK/2022 PN. Mnd tanggal 22 Januari yang berkekuatan hukum tetap dengan terpidana Sri Wahyumi Maria Manalip.  ”Dengan cara memasukkan ke Rutan Kelas II A Manado untuk menjalani pidana penjara selama 4 tahun,” kata Ali seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Jumat (11/2).  Sri Wahyumi adalah terpidana perkara penerimaan gratifikasi terkait dengan proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, pada 2014 sampai dengan 2017. Terhadap Sri Wahyumi, kata Ali, juga diwajibkan membayar pidana denda sebesar Rp 200 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.  Selanjutnya ditambah dengan pembebanan membayar uang pengganti sejumlah Rp 9,3 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayar dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, harta bendanya akan disita jaksa dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. ”Jika tidak memiliki harta benda yang mencukupi, dipidana selama 2 tahun,” ucap Ali.  Majelis hakim pada Pengadilan Tipikor Manado pada Selasa (25/1) dalam putusannya menyatakan, Sri Wahyumi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berbarengan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 65 ayat (1) KUHP.  KPK pada 29 April 2021 menahan kembali Sri Wahyumi setelah penetapan sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi. Sebelumnya, Sri Wahyumi telah menjalani masa hukuman 2 tahun penjara terkait dengan perkara yang menjerat sebelumnya, yakni suap lelang pekerjaan revitalisasi Pasar Lirung dan pekerjaan revitalisasi Pasar Beo Kabupaten Kepulauan Talaud pada 2019.  KPK pun kemudian langsung menangkap dan menahan kembali Sri Wahyumi. Sri Wahyumi diduga terima gratifikasi senilai Rp 9,5 miliar. Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan, sejak Sri Wahyumi dilantik sebagai Bupati Kepulauan Talaud periode 2014–2019, yang bersangkutan berulang kali melakukan pertemuan di rumah dinas jabatan dan rumah kediaman pribadi dengan para ketua pokja pengadaan barang dan jasa Kepulauan Talaud.  Sri Wahyumi juga selalu aktif menanyakan daftar paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa di Pemkab Kepulauan Talaud yang belum dilakukan lelang. Kemudian dia  memerintahkan kepada para ketua pokja pengadaan barang dan jasa Kepulauan Talaud untuk memenangkan rekanan tertentu sebagai pelaksana paket pekerjaan tertentu dalam proses lelang.  Selain itu, Sri Wahyumi juga diduga memberikan catatan dalam lembaran kertas kecil berupa tulisan tangan berisi informasi nama paket pekerjaan dan rekanan yang ditunjuk langsung. Sri Wahyumi memerintahkan kepada para ketua pokja pengadaan barang dan jasa Kepulauan Talaud meminta commitment fee sebesar 10 persen dari nilai pagu anggaran masing-masing paket pekerjaan sekaligus melakukan pencatatan atas pemberian commitment fee para rekanan tersebut.

KPK Eksekusi Eks Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi ke Rutan Manado

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Menteri-Dalam-Negeri-Tito-Karnavian-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pidato sekaligus menutup Rakornas Indonesia Maju antara Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019). Kegiatan tersebut bertujuan untuk mensiner" width="100%">
<figcaption>Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pidato sekaligus menutup Rakornas Indonesia Maju antara Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11/2019). Kegiatan tersebut bertujuan untuk mensiner</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sempat terkatung-katung sekitar setahun, pasangan Elly Engelbert Lasut-Moktar Arunde Parapaga akhirnya resmi menjabat bupati dan wakil bupati Kepulauan Talaud. Pasangan hasil pilkada 2018 itu dilantik Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Jakarta kemarin (26/2).  Pelantikan bupati Talaud tertunda cukup lama. Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menolak pelantikan tersebut karena menilai Elly pernah menjadi bupati Talaud selama dua periode. Elly menjabat bupati periode 2004–2009 dan kembali terpilih di periode 2009–2013. Hanya, periode kedua hanya berlangsung setahun. Dia tersandung kasus korupsi pada 2010.  Meski hanya setahun, Pemprov Sulawesi Utara menilai Elly pernah menjabat dua periode. Selain persoalan perbedaan tafsir, hubungan Elly dengan gubernur Sulut yang tidak harmonis diduga membuat pelantikan terkatung-katung.  Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar mengatakan, keputusan pelantikan Elly sudah melalui pertimbangan matang. Pihaknya menggelar perkara dengan para pakar hukum tata negara terkait tafsir apakah Elly telah menjabat dua periode atau belum. Juga, bagaimana status Pilkada Talaud 2018. ”Kesimpulannya, para ahli menyatakan sah,” ujarnya.

Talaud Akhirnya Punya Bupati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Sri-Wahyuni-Talaud.jpg" alt="Bupati Kepulauan Talaud , Sri Wahyumi Maria Manalip. (Instagram SWManalip)" width="100%">
<figcaption>Bupati Kepulauan Talaud , Sri Wahyumi Maria Manalip. (Instagram SWManalip)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Satu lagi kepala daerah terjerat dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip ditangkap KPK kemarin (30/4) pukul 11.20 Wita di kantornya.  Berdasar informasi yang dihimpun Manado Post, penangkapan Manalip diduga terkait dengan penyalahgunaan APBD Kabupaten Talaud. Manalip digiring ke Manado dengan menggunakan pesawat Wings Air nomor penerbangan IW1163.  Setiba di Manado bersama tim KPK, dari pemantauan Manado Post, Manalip tampak memakai topi merah muda. Wajahnya pucat dan lesu.  Di Bandara Sam Ratulangi Manado, tim KPK terlihat membungkus beberapa handphone Manalip dengan plastik transparan. Tim KPK maupun Manalip tidak mau berkomentar sedikit pun. Saat hendak difoto, Manalip memalingkan wajah.  Sempat terjadi pembicaraan serius antara Manalip dan tim KPK. Namun, tidak ada yang bisa mendekat. Sebab, penjagaan di area bandara diperketat. Manalip kemudian langsung dibawa ke gedung atas bandara. Namun, Manalip hanya transit sekitar 5 menit.  Para petugas KPK tampak mensterilkan lokasi menuju pesawat. "Semua sudah siap," ujar seorang petugas KPK. Manalip dan tim KPK langsung bertolak ke Jakarta dengan pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan GA601.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/OTT-BUPATI-TALAUD2-FED-10.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip saat di kantor KPK, Jakarta, Selasa (30/4) malam. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)  Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menjelaskan, selain Manalip, pihaknya menangkap satu orang lagi. Namun, dia enggan menyebutkan identitas orang tersebut. "Mereka (dua orang yang ditangkap, Red) sedang dalam perjalanan ke kantor KPK di Jakarta," katanya.  Dia menegaskan, rangkaian OTT berlangsung sejak Senin (29/4) tengah malam. Selain di Talaud dan Manado, penindakan dilakukan di Jakarta. KPK mengamankan empat orang dari pihak swasta. Saat ini mereka berada di kantor KPK.  KPK mengendus penerimaan hadiah berupa tas, jam, dan berlian dengan nilai ratusan juta untuk bupati Talaud. Hadiah-hadiah itu diduga merupakan bagian dari suap proyek pengadaan di Talaud.  Menurut informasi, barang-barang tersebut akan diberikan kepada bupati sebagai hadiah ulang tahun ke-42 pada 8 Mei.  Kepada para wartawan di KPK, Manalip membantah menerima suap. Dia tidak tahu alasan KPK menangkapnya. "Saya tidak tahu apa-apa, mengapa ini saya kok dibawa ke sini (kantor KPK, Red)? Saya bingung, kok tiba-tiba dibawa," kata Manalip sebelum masuk ke kantor KPK.  Nama Sri Wahyumi Maria Manalip sempat menghiasi berbagai media massa. Sebab, bupati berusia 42 tahun itu beberapa kali membikin kontroversi. Dia pernah menjabat ketua DPC PDI Perjuangan (PDIP) Talaud pada 2013. Namun, Manalip akhirnya diberhentikan karena berseteru dengan elite partainya sendiri. Pada Agustus 2017 dia juga dipecat sebagai kader PDIP.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/OTT-BUPATI-TALAUD2-FED-2-750x420.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Bupati Kepulauan Talaud , Sri Wahyumi Maria Manalip. (Instagram SWManalip)  Bupati cantik yang selalu tampil modis tersebut juga beberapa kali ditegur Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Manalip bahkan sempat dinonaktifkan sebagai bupati Talaud selama tiga bulan. Gara-garanya, dia bepergian ke Amerika Serikat pada 20 Oktober hingga 13 September 2017 tanpa izin gubernur Sulawesi Utara.  Pada 2018 Manalip kembali ditegur Kemendagri karena memutasi ratusan ASN tak lama setelah pilkada. Pada pilkada tersebut, sang petahana gagal mempertahankan jabatannya. Kursinya akan digantikan kompetitornya, Elly Lasut. Manalip sendiri bakal lengser pada Juli tahun ini.  Tadi malam KPK menetapkan Manalip sebagai tersangka suap pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2019. Manalip yang tercatat memiliki kekayaan Rp 2,24 miliar di LHKPN KPK itu menyusul jejak kepala daerah perempuan yang menjadi "pasien" KPK. Sebelumnya, KPK menyeret Bupati Kutai Kartanegera (Kukar) Rita Widyasari dan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin sebagai tersangka korupsi. KPK juga pernah menetapkan Bupati Klaten Sri Hartini sebagai tersangka.  Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menjelaskan, Manalip melalui orang kepercayaannya, Benhur Lalenoh, diduga meminta fee 10 persen kepada para kontraktor yang ingin mendapat proyek di Pemkab Kepulauan Talaud. Dalam praktik ini, Benhur yang merupakan anggota tim sukses (timses) Manalip gerilya mencari rekanan yang bersedia memberikan fee 10 persen.  Benhur pun menawarkan proyek tersebut kepada seorang pengusaha, Bernard Hanafi Kalalo. Proyek yang ditawarkan adalah revitalisasi Pasar Lirung dan Pasar Bao. Kemudian, sebagai bagian dari komisi itu, Benhur meminta Bernard memberikan barang-barang mewah kepada Manalip. Pertengahan April lalu, Benhur mengajak Bernard untuk bertemu dengan Manalip di Jakarta.  "Kode fee dalam perkara ini adalah DP teknis," ungkap Basaria, memaparkan sandi komunikasi yang digunakan Benhur dan Bernard terkait dengan dugaan transaksi suap tersebut.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/bupati-cantik-ini-punya-banyak-hobi-esktrem-penasaran-cek-di-sini_m_136315-640x421.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip (dok. JawaPos.com)  KPK lantas mengamankan barang-barang mewah yang diduga dibeli Bernard bersama anaknya di Jakarta untuk Manalip. Di antaranya, handbag Chanel, tas Balenciaga, jam tangan Rolex, anting dan cincin berlian Adelle. Barang-barang mewah itu ditaksir bernilai ratusan juta rupiah. Selain barang mewah, KPK juga mengamankan uang tunai Rp 50 juta dalam OTT itu. Bila ditotal, barang mewah dan uang tunai itu senilai Rp 513,855 juta.  "KPK mengidentifikasi adanya komunikasi yang aktif antara bupati dengan BNL (Benhur) atau pihak lain terkait dengan proyek dan pemilihan merek tas dan ukuran jam yang diminta," paparnya.  Basaria menyebut, awalnya Manalip hendak dibelikan tas Hermes. Namun, Manalip menolak karena sudah ada pejabat perempuan di Talaud yang memiliki tas merek itu.  Selain Manalip, KPK juga menetapkan Benhur dan Bernard sebagai tersangka. Manalip dan Benhur disangka sebagai penerima suap dan dijerat dengan pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara Bernard disangka dengan pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor.
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/OTT-BUPATI-TALAUD2-FED-2-750x420.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Sri-Wahyuni-Talaud.jpg" alt="Bupati Kepulauan Talaud , Sri Wahyumi Maria Manalip. (Instagram SWManalip)" width="100%">
<figcaption>Bupati Kepulauan Talaud , Sri Wahyumi Maria Manalip. (Instagram SWManalip)</figcaption>
</figure>
<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/bupati-cantik-ini-punya-banyak-hobi-esktrem-penasaran-cek-di-sini_m_136315-640x421.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>

Akan Lengser Juli 2019, Bupati Talaud Selalu Tampil Modis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Sri-Wahyuni-Talaud.jpg" alt="Bupati Kepulauan Talaud , Sri Wahyumi Maria Manalip. (Instagram SWManalip)" width="100%">
<figcaption>Bupati Kepulauan Talaud , Sri Wahyumi Maria Manalip. (Instagram SWManalip)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara (Sulut), Sri Wahyumi Maria Manalip. Dia diduga menerima suap terkait pengadaan proyek di Pemerintah Kabupaten Talaud.  Selain Sri, tim satuan tugas (Satgas) penindakan KPK juga menangkap lima orang lain dalam perkara sama. Jika dilihat dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Sri tercatat mempunyai harta kekayaan senilai Rp 2,2 miliar.  Jika dilihat dari e-LHKPN pada Selasa (30/4), Sri terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 16 Januari 2018. Saat itu dia hendak mencalonkan sebagai Bupati Kepulauan Talaud. Total harta yang dimilikinya senilai Rp 2.240.846.604.  Politikus Hanura itu tercatat mempunyai harta berupa tiga bidang tanah dan bangunan di Talaud dan Manado. Total nilai tanah dan bangunannya mencapai Rp 1,14 miliar.  Selain itu, Sri juga tercatat memiliki tujuh unit kendaraan terdiri dari dua motor dan lima mobil berjenis Honda CR-V, Honda Civic, Nissan Terano, Nissan Frontier, dan Daihatsu Xenia. Ketujuh kendaraannya itu bernilai total Rp 598 juta.  Dalam LHKPN, Sri juga tercatat memiliki harta bergerak lain berjumlah Rp 75.250.000. Dia juga tercatat mempunyai kas dan setara kas senilai Rp 422 juta.  Sebelumnya, KPK melakukan operasi senyap kepada Bupati Kepulauan Talaud, Sulut, Sri Wahyumi Maria Manalip. Sri diduga menerima hadiah barang-barang mewah terkait proyek di wilayahnya.  "Diduga hadiah yang diberikan berupa tas, jam, dan perhiasan berlian dengan nilai sekitar ratusan juta rupiah," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif, Selasa (30/4).  Selain Sri, ada seorang lagi yang ditangkap tetapi belum disebutkan identitasnya. KPK juga turut menangkap empat orang dari unsur swasta pada Senin (29/4). Mereka ditangkap di Jakarta dan saat ini sudah berada di kantor KPK.  KPK membutuhkan waktu 1 x 24 jam guna melakukan pemeriksaan awal bagi mereka yang terjaring OTT. Setelah itu, KPK akan menentukan status hukum mereka apakah menjadi tersangka atau hanya sebagai saksi.

Terjaring OTT KPK, Segini Harta Bupati Talaud