<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/10/IMG_20240210_015826-837656980.jpg" alt="Para loper koran berkumpul dalam acara perayaan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2024, di mana mereka diberikan penghargaan berupa dana apresiasi oleh Bupati Kebumen. (Prokopim Kebumen)" width="100%">
<figcaption>Para loper koran berkumpul dalam acara perayaan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2024, di mana mereka diberikan penghargaan berupa dana apresiasi oleh Bupati Kebumen. (Prokopim Kebumen)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengacara asli Kebumen, Sriyanto ikut berkomentar soal tudingan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto telah memanipulasi hasil rilis Lembaga Survei Indonesia (LSI) soal kepuasaan masyarakat terhadap kinerja Bupati dan Pemerintah Kabupaten Kebumen. Menurutnya, apa yang salah ketika Bupati mengeluarkan atau pempublikasikan hasil survei LSI ke masyarakat. Hal ini dinilai sesuai dengan UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kalaupun ada masyarakat yang meragukan bisa langsung tanyakan ke Bupati. "Bupati menyampaikan hasil survei LSI menurut saya nggak ada salahnya karena itu kan dijamin UU. Kalau ada yang dinilai tidak benar manipulasi, atau apa? Bisa tanyakan langsung aja ke Bupati, benar apa nggak, gampang," ujar Sriyanto dalam keterangan tertulisnya kepada JawaPos.com, Kamis (4/7). Lagipula, dirinya juga meragukan kalau orang sekelas Bupati atau kepala daerah berani memberikan data palsu ke masyarakat. Terlebih membawa nama besar LSI, kalau benar itu bohong dengan membuat survei fiktif, pastinya Bupati akan langsung dituntut LSI. "Buktinya apa? pihak LSI sampai sekarang enggak menuntut secara hukum, kalau memang benarya data itu palsu. LSI hanya bilang pihaknya tidak merilis hasil survei Pemda Kebumen. Jadi ini konteksnya bisa berbeda antara tidak merilis dan tidak melakukan survei," tuturnya. Menurutnya, tidak merilis bukan berarti tidak melakukan survei. Melainkan hanya memberikan data hasil survei kepada pihak yang meminta jasa untuk konsumsi pribadi. "Dalam konteks hasil survei di Kebumen, saya kira LSI hanya memberikan data, tidak merilisnya ke publik," ucapnya. Karena itu, lanjutnya, setelah data itu diberikan, Bupati tentu punya hak untuk mempublikasikan atau tidak ke masyarakat. "Terserah beliau, kan begitu. LSI dalam pernyataanya juga meminta masyarakat tanya ke Bupati, dia nggak bilang data itu fiktif," tambahnya. Lebih lanjut, Sriyanto mengatakan, pihak yang menuding Bupati memanipulasi hasil survei, sudah pasti mereka yang tidak puas dengan hasil kerja keras dari seorang Bupati Arif Sugiyanto. Sebab, dalam survei LSI, disebut 80,4 persen masyarakat Kebumen menyatakan puas dengan kinerja Bupati. "Jadi yang mengolah isu dengan menuding Bupati memanipulasi hasil survei sebenarnya dari kelompok sisanya 15 persen itu yang tidak puas atau tidak suka dengan kinerja bupati. Simpel saja sebenarnya," jelasnya. Sriyanto pun mengajak masyarakat untuk bisa lebih cerdas dan bijak dalam menerima setiap informasi. Terlebih ketika informasi itu langsung menyudutkan orang tanpa dasar. "Jangan kemudian langsung menghakimi orang itu salah, tidak benar, berbohong dan segala macam, biasakan berpikir pakai logika," jelasnya. Sebelumnya diberitakan berdasarkan survei LSI yang dibacakan Bupati, tingkat kebahagiaan masyarakat Kebumen di bawah kepemimpinan Arif-Rista. Hasilnya 81,8 persen masyarakat menyatakan bahagia, 9,3 persen sangat bahagia, 7,7 persen kurang Bahagia. LSI juga merilis kinerja pemerintah daerah terutama komitmennya dalam memberantas korupsi. Hasilnya, 65,5 persen masyarakat menilai Pemkab Kebumen bersih dari korupsi, 2,0 persen sangat bersih, dan 14,5 persen kurang bersih. &nbsp; &nbsp;

Sriyanto meragukan kalau orang sekelas Bupati atau kepala daerah berani memberikan data palsu ke masyarakat. Karena fatal akibatnya.

Pengacara Sebut Kalau Bupati Kebumen Manipulasi Hasil Survei LSI, Pasti Sudah Dituntut

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/11/bupati-dan-gempa-maroko-senin-1319340932.png" alt="DAMPAK LINDU: Kondisi kerusakan di salah satu sudut Al Houz, provinsi yang menjadi pusat gempa Maroko, kemarin (10/9)." width="100%">
<figcaption>DAMPAK LINDU: Kondisi kerusakan di salah satu sudut Al Houz, provinsi yang menjadi pusat gempa Maroko, kemarin (10/9).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Langkah mitigasi langsung diambil UNESCO sebagai penyelenggara konferensi geopark di Marrakesh, Maroko, ketika Bupati Kebumen Arif Sugiyanto turut menjadi peserta. Agenda konferensi tetap diselesaikan dan sesudahnya diadakan kegiatan sosial untuk membantu para korban gempa. &rdquo;Setelah konferensi selesai, pada Minggu pagi waktu setempat (kemarin siang WIB, 10/9) diadakan donor darah dan penganggaran dana untuk para korban,&rdquo; kata Arif sebagaimana yang dikutip dari Kebumen Ekspres kemarin. Agenda The 10th International Conference on UNESCO Global Geoparks berlangsung pada 7&ndash;9 September di Marrakesh, kota yang hanya berjarak 71 kilometer dari episentrum gempa. Gempa terjadi pada Jumat (8/9) tengah malam waktu setempat (Sabtu pagi WIB). Pada Jumat malam waktu setempat itu pula, kata Arif, Guy Martini, Sekjen UNESCO Global Geopark Network, langsung membrifing para peserta. Tentang apa saja yang akan dilakukan sesudah bencana besar tersebut. Martini juga meminta para peserta tidak panik. Konferensi hari terakhir pun dihelat pada Sabtu (9/9), tutur Arif, sambil terdengar raungan sirene ambulans tak henti-henti. Guncangan gempa susulan dalam skala yang jauh lebih kecil juga sesekali masih terasa. Skala guncangan sangat berbeda dengan guncangan gempa utama berkekuatan magnitudo 6,8. Arif mengenangnya seperti ombak yang sangat besar melalui bawah hotel. &rdquo;Barang-barang berjatuhan dan sebagian tembok rontok. Alhamdulillah, kami aman. Sampai pagi, sebagian pengunjung hotel tidur di area terbuka dekat kolam renang. Namun, setelah gempa reda, kami kembali ke kamar dan gempa susulan terjadi beberapa kali dengan intensitas lebih kecil,&rdquo; paparnya. Konferensi itu juga membuahkan nota kesepahaman yang diteken Arif dengan pengelola Geopark Satun (SUGGp), Thailand, dan pengelola Geopark Langkawi (LUGGp), Malaysia. Sebelum penandatanganan memorandum of understanding, para delegasi mengadakan pertemuan mengenai potensi geopark dari kawasan masing-masing. Mereka sepakat bekerja sama untuk saling mendukung potensi geopark agar lebih mendunia. Dalam kegiatan di Marrakesh itu, Arif didampingi Kepala Bappeda Edi Rianto, Ahli Peneliti Utama BRIN sekaligus Ketua Dewan Pakar Geopark Kebumen Chusni Ansori, dan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Alfia Diananita Zulfa. (fur/c14/ttg)

Langkah mitigasi langsung diambil UNESCO sebagai penyelenggara konferensi geopark di Marrakesh, Maroko, ketika Bupati Kebumen Arif Sugiyanto

Sedang Berada di Maroko, Bupati Kebumen di Tengah Konferensi dan Raungan Sirene Ambulans

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/cukur-gundul.jpg" alt="SYUKURAN: Yazid Mahfudz (tengah) dan Sarimun (kiri) saat dicukur gundul di Alun-Alun Kebumen kemarin. (HUMAS KABUPATEN KABUMEN)" width="100%">
<figcaption>SYUKURAN: Yazid Mahfudz (tengah) dan Sarimun (kiri) saat dicukur gundul di Alun-Alun Kebumen kemarin. (HUMAS KABUPATEN KABUMEN)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Melawan Covid-19 adalah pertarungan melelahkan. Karena itu, ketika palagan tersebut akhirnya ”dimenangkan”, merayakannya tak ubahnya menaruh potongan cabai merah di semangkuk mi godok: menyempurnakan rasa dan kelegaan.  Bupati Kebumen Yazid Mahfudz memilih melakukannya dengan mengikuti aksi cukur gundul di alun-alun kemarin (11/6).  Disusul sujud syukur di Masjid Agung Kebumen sekaligus menandai fase normal baru (new normal) di kabupaten selatan Jawa Tengah tersebut.  Perayaan itu dihelat setelah Kebumen mencatat kesembuhan 100 persen pasien positif Covid-19 dan nihilnya kasus positif baru. Kebumen pun menjadi kabupaten/kota kedua di Jawa Tengah, bahkan di keseluruhan Jawa, setelah Tegal yang resmi memulai new normal.  ”Ini suatu bentuk puji syukur terhadap Allah SWT bagi tim gugus tugas, kita potong rambut karena sudah terbebas, sudah zero Covid-19 di Kabupaten Kebumen,” kata Yazid seperti dilansir Radar Banyumas.  Aksi cukur gundul masal itu diikuti sejumlah pejabat lain. Di antaranya, Ketua DPRD Kebumen Sarimun dan Direktur RSUD dr Soedirman Kebumen dr Widodo Suprihantoro. Tapi, tentu ”kemenangan” tersebut harus diberi tanda kutip. Sebab, di fase normal baru seluruh warga tetap dituntut untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/kebumen.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> SYUKURAN: Forkopimda Kebumen sujud syukur di Masjid Agung Kauman, Kebumen. (HUMAS KABUPATEN KABUMEN)  Untuk itu pula, kemarin dihelat apel kedisiplinan di alun-alun yang diikuti berbagai elemen sebelum cukur gundul dimulai. Masjid Agung Kebumen juga untuk kali pertama dibuka lagi untuk umum setelah dua bulan ditutup guna mencegah penularan Covid-19.  Protokol kesehatan ketat pun diterapkan di masjid tersebut. Di antaranya, jumlah jamaah dibatasi dan diadakan pemeriksaan suhu tubuh.  ”Harapan kami, ke depan (nihil kasus, Red) ini tetap terjaga. Masyarakat kami imbau tetap patuh terhadap protokol kesehatan,” ujar Yazid.  Lima Poin Kesepakatan Bersama  Di Jawa Timur, kawasan Surabaya Raya resmi melaksanakan masa transisi. Pelaksanaan itu ditandai dengan penandatanganan pakta integritas tiga kepala daerah: Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Gresik Sambari Halim, dan Plt Bupati Sidoarjo Nur Ahmad.  Penandatanganan pakta integritas itu disaksikan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Kapolda Jatim Irjen Pol Fadil, dan Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Widodo. Ada lima poin yang menjadi komitmen bersama yang diteken di Grahadi, Surabaya, kemarin.  Yakni, melaksanakan pencegahan dan penanggulangan wabah Covid-19 dengan mengerahkan sumber daya personel, material, prosedur dan anggaran yang dimiliki. Lalu, pemenuhan penegakan disiplin protokol kesehatan.  Komitmen berikutnya, melaksanakan tes, pelacakan, intervensi, dan penanganan dalam menanggulangi Covid-19. Kemudian, penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan pencegahan Covid-19. Terakhir, selalu berkoordinasi serta bekerja sama, bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait pencegahan Covid-19.  Bupati Gresik Sambari Halim menilai komitmen bersama itu sebagai langkah awal. ”Permasalahan Covid-19 akan diselesaikan bersama secara pelan-pelan,” ucapnya.  Hal yang sama disampaikan Plt Bupati Sidoarjo Nur Ahmad. Menurut dia, komitmen bersama tersebut merupakan ikhtiar. Di Sidoarjo itu akan diimplementasikan dalam bentuk peraturan bupati. ”Semoga ikhtiar ini membawa hasil untuk kebaikan semua orang,” ungkapnya.  Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tidak banyak berkomentar. Selama acara berlangsung, Risma lebih banyak diam. Penjelasan respons pelaksanaan komitmen bersama disampaikan Kasatpol PP Eddy Christijanto.  Dia mengatakan, standar protokol kesehatan mutlak dilaksanakan. Pemkot Surabaya sudah memiliki peraturan wali kota. Penindakan pelanggaran sudah diatur di aturan tersebut. ”Kami ajak masyarakat lebih menaati aturan yang sudah sering disosialisasikan,” ucapnya.  Secara epidemiologi, tiga wilayah tersebut masih tergolong rawan. Jumlah kasus positif masih tinggi. Attack rate atau jumlah pasien positif per 100 ribu penduduk masih tinggi. Namun, setiap daerah sepakat menghentikan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).  Pemprov Jawa Timur memfasilitasi usulan tersebut. PSBB berakhir. Selanjutnya, Surabaya Raya masuk tahap transisi. Tiga regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan dan penegakan pelanggaran di masa transisi adalah Perwali Surabaya Nomor 28 Tahun 2020, Perbup Sidoarjo Nomor 44 Tahun 2020, serta Perbup Gresik Nomor 22 Tahun 2020  Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Widodo meminta setiap daerah menjunjung tinggi komitmen. ”Salah satunya, komitmen untuk mewujudkan disiplin masyarakat,” katanya.  Hal yang sama disampaikan Kapolda Jatim Irjen Pol Fadil. Dia meminta penanganan Covid-19 harus bersama-sama. Para pemangku jabatan harus saling berkoordinasi. Karena itu, perlu penandatanganan pakta integritas agar komitmen bersama tersebut dilaksanakan.  Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyatakan, komitmen tersebut merupakan semangat bersama dalam melawan Covid-19. Dia juga sempat menyebut salah satu lagu yang dinyanyikan Michael Jackson. Lagu itu berjudul Heal The World.  Lagu tersebut sangat menyentuh. Dia sering mendengar lagu itu awal 2000-an. ”Heal The World menjadi spirit di saat 216 negara terkena dampak Covid-19,” katanya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=McwqmGxNku4  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=S4miagQy9U8  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=kzr-GRUgvl8

Kebumen Nihil Kasus Covid-19, Bupati Yazid Mahfudz Cukur Gundul

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/gantikan-yahya-yang-kena-kasus-suap-yazid-resmi-jadi-bupati-kebumen_m_.jpg" alt="PELANTIKAN: Pelantikan Yazid Mahfud sebagai Bupati Kebumen di Gedung Gradhika, Komplek Gubernuran, Jumat (1/2)." width="100%">
<figcaption>PELANTIKAN: Pelantikan Yazid Mahfud sebagai Bupati Kebumen di Gedung Gradhika, Komplek Gubernuran, Jumat (1/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Kebumen, Yazid Mahfud resmi dilantik untuk sisa masa jabatan sampai 2021. Ia menggantikan Yahya Fuad yang dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan 3 tahun masa pencabutan hak politik karena <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/01/02/2019/ramai-kasus-pembakaran-kendaraan-ganjar-jangan-ganggu-jawa-tengah" target="_blank">kasus suap</a>. Yazid Mahfudz yang semula sebagai wakil bupati, bakal memimpin Kebumen hingga tiga tahun ke depan terhitung sejak pelantikan. Hak tersebut berdasar Keputusan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/01/02/2019/ramai-kasus-pembakaran-kendaraan-ganjar-jangan-ganggu-jawa-tengah" target="_blank">Menteri Dalam Negeri </a>nomor 131.33/178 tahun 2019 tentang pengangkatan wakil bupati menjadi bupati dan pemberhentian wakil Bupati kebumen.&nbsp; Pelantikan dipimpin Gubernur Jateng <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/01/02/2019/ramai-kasus-pembakaran-kendaraan-ganjar-jangan-ganggu-jawa-tengah" target="_blank">Ganjar Pranowo</a> di Gedung Gradhika, Komplek Gubernuran, Jumat (1/2). Di mana, saat itu disampaikan pesan untuk memulihkan tata kelola Kebumen yang sempat tercoreng. "<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/01/02/2019/ramai-kasus-pembakaran-kendaraan-ganjar-jangan-ganggu-jawa-tengah" target="_blank">Kebumen harus bangki</a>t, harus reformasi birokrasi total. Kebumen harus berubah 180 derajat," kata Ganjar kepada Yazid saat pelantikan. Menurut Ganjar, hal pertama yang harus dilakukan dalam <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/01/02/2019/ramai-kasus-pembakaran-kendaraan-ganjar-jangan-ganggu-jawa-tengah" target="_blank">reformasi birokrasi </a>ini adalah soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) seluruh aparatur di Kebumen. Lengkap, tak terkecuali. "Perintahkan seluruh aparatur di Kebumen mengisi LHKPN sampai eselon 4, perintahkan satu minggu selesai. Provinsi sudah seperti itu. Ajak juga DPRD," tegasnya. Meski hal itu berat, Ganjar yakin bisa terealisasi jika&nbsp;istiqamah melakukan pendekatan. Ganjar turut berpesan agar berkonsultasi dengan ahlinya soal reformasi birokrasi, KPK misalnya. Bila perlu, dirinya siap menerjunkan tim untuk pengawalan penataan birokrasi yang akan dipimpin oleh&nbsp;<a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/01/02/2019/ramai-kasus-pembakaran-kendaraan-ganjar-jangan-ganggu-jawa-tengah" target="_blank">Sekda Jateng.</a> "Cara paling gampang adalah mengundang ahlinya. Kalau saya, saya undang KPK agar ada supervisi. Nanti saya kirim Pak Sekda agar ada roh reformasi birokrasi yang ditransfer. Ini demi kebaikan masyarakat Kebumen, agar semua bisa tidur nyenyak, hidupnya ayem," ucapnya.&nbsp; Hal lain yang ditekankan Ganjar adalah, selain reformasi birokrasi adalah persoalan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/01/02/2019/ramai-kasus-pembakaran-kendaraan-ganjar-jangan-ganggu-jawa-tengah" target="_blank">mitigasi korupsi</a>. Dirinya yakin semua pejabat sudah paham di mana titik-titik ladang korupsi, tapi tetap saja diperlukan keberanian guma mendobrak agar praktik tersebut sirna.&nbsp; "Uang meja, uang pelicin komisi atau apapun istilahnya musnahkan itu semua. Kalau kita baik pasti ada saja yang menyerang kita. Apalagi tidak baik. Tapi jangan takut, perbanyak salawat saja. Mudah-mudahan barokah," katanya.&nbsp;

Gantikan Yahya yang Kena Kasus Suap, Yazid Resmi Jadi Bupati Kebumen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bupati-kebumen-divonis-4-tahun-penjara_m_.jpg" alt="Bupati Kebumen nonaktif M. Yahya Fuad seusai menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Semarang, Senin (22/10)." width="100%">
<figcaption>Bupati Kebumen nonaktif M. Yahya Fuad seusai menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Semarang, Senin (22/10).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang menggelar sidang putusan kasus korupsi. Bupati Kebumen nonaktif M Yahya Fuad duduk sebagai terdakwa. Dia ganjar empat tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider empat bulan kurungan. Yahya dinyatakan terbukti terlibat perkara suap terkait sejumlah proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kebumen. Adapun sumbernya dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Tahun Anggaran APBD 2016 dan APBD Perubahan 2016. Terdakwa juga dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana suap sesuai dakwaan pertama Pasal 12 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999. Sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tipikor jo Pasal 55 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Hak politik terdakwa juga dicabut selama tiga tahun sejak bebas masa hukuman. Kendati demikian, putusan hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelumnya, JPU menuntut agar Yahya dipenjara 5 tahun dan denda Rp 600 juta. Beberapa poin yang memberatkan terdakwa antara lain tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi. "Yang meringankan karena terdakwa tergolong kooperatif selama jalannya pemeriksaan, bersikap sopan, mengakui perbuatannya, dan membantu pengungkapan kasus lainnya," ujar Hakim Antonius Widijantono saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (20/10). Mendengar putusan hakim, Yahya Fuad menyatakan menerima vonis yang diberitakan setelah berkoordinasi dengan kuasa hukumnya. "Saya menerima, yang mulia," ucapnya. Seperti diberitakan, M. Yahya Fuad didakwa telah menerima suap sebesar Rp 12 miliar. Kasus bermula saat Yahya terpilih sebagai Bupati Kebumen. Dia lantas mengadakan pertemuan dengan tim suksesnya di kediamannya, Jogjakarta. Dalam pertemuan itu dibahas pembagian proyek yang dibiayai APBD 2016. Yahya kemudian menginstruksikan tim suksesnya meminta uang fee sebagai &lsquo;ijon&rsquo; sebanyak 5-7 persen dari sejumlah pengusaha yang memperoleh bagian proyek tersebut.

Bupati Kebumen Divonis 4 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/didakwa-terima-suap-rp-12-m-bupati-kebumen-diam-seribu-bahasa_m_224488.jpeg" alt="KASUS KORUPSI: Bupati Kebuman nonaktif Muhammad Yahya Fuad didakwa menerima suap Rp 12 miliar sebagai imbalan dari para kontraktor proyek di Pengadilan Tipikor Kota Semarang, Senin (2/7)." width="100%">
<figcaption>KASUS KORUPSI: Bupati Kebuman nonaktif Muhammad Yahya Fuad didakwa menerima suap Rp 12 miliar sebagai imbalan dari para kontraktor proyek di Pengadilan Tipikor Kota Semarang, Senin (2/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sidang dakwaan kasus dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Kebumen nonaktif Muhammad Yahya Fuad digelar Senin (2/7) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kota Semarang. Dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Antonius Wididjantono itu, Yahya didakwa menerima suap dan gratifikasi sejumlah proyek APBD 2016 saat masih menjabat sebagai kepala daerah. Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Fitroh Rocahyanto, mengatakan, Yahya telah menerima suap senilai Rp 12 miliar sebagai imbalan dari para kontraktor proyek. Uang sebesar itu dikelola melalui perusahaannya yang bernama PT Putera Ramadhan. "Suap diberikan agar para kontraktor memperoleh pekerjaan yang dananya diambil dari DAK (Dana Alokasi Khusus) APBD Kebumen 2016," ujarnya. Disebutkan Fitroh, kasus ini sendiri bermula saat terdakwa Yahya pertama kali menerima suap sebesar Rp 1 miliar di masa awal menjabat sebagai Bupati Kebumen. Uang diberikan melalui salah seorang anggota tim sukses terdakwa, yakni Hojin Anshori di Hotel Gumaya Semarang tahun 2016 silam. Dalam kurun waktu setahun, Fitroh menyebut, PT Putera Ramadhan diikutkan sejumlah lelang proyek di lingkungan Pemkab Kebumen, mulai dari Dinas Pendidikan hingga PU. Adapun total nilai proyek, disebutkan sebesar Rp 51 miliar. "Uang fee ijon dari proyek-proyek itu tujuh persen," sambungnya. Dalam pembacaan dakwaan tersebut, nama calon Bupati Kebumen yang pernah bersaing dengan Yahya pada pilkada periode sebelumnya, Khayub Muhammad Lutfi juga disebut sebagai salah satu pengusaha penerima proyek tadi. Yang bersangkutan telah ditetapkan tersangka kasus korupsi dan disidang secara terpisah. Kepada Terdakwa Hojin, Khayub diketahui memberikan fee senilai Rp 5,9 miliar. Uang tersebut adalah bagian dari fee sebesar lima sampai tujuh persen dari nilai proyek yang dibagi-bagikan Yahya kepada para kontraktor.&nbsp; "Untuk suap kepada mantan Sekretaris Daerah Kebumen Adi Pandoyo diserahkan kepada seseorang di Semarang sebesar dua miliar rupiah," jelasnya. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Dengan perbuatan yang didakwakan kepada Yahya tadi, adapun pasal yang disangkakan adalah Pasal 12 huruf atau 11 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. &nbsp; &nbsp; Atas dakwaan jaksa KPK tersebut, terdakwa memilih tak mengajukan tanggapan. Sidang rencananya akan dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi pada Senin (9/7).

Didakwa Terima Suap Rp 12 M, Bupati Kebumen Diam Seribu Bahasa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/03/kasus-suap-proyek-dinas-pendidikan-kpk-panggil-bupati-kebumen_m_114184.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dalam kasus dugaan suap terkait proyek di Dinas Pendidikan dan Pariwisata Kebumen. Hari ini (6/3), penyidik memanggil Bupati Kebumen Muhammad Yahya Fuad untuk diperiksa sebagai saksi. "Bupati Kebumen akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka AP (Adi Pandoyo)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi. Pada 29 Desember 2016, KPK telah menggeledah rumah Bupati Kebumen Muhammad Yahya Fuad. Dari geledah, KPK menyita sebuah dokumen dan telepon seluler. KPK telah menetapkan Sekretaris Daerah Kebumen Adi Pandoyo (AP) dan swasta bernama Basikun sebagai tersangka baru dugaan suap terkait proyek di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.&nbsp; Penetapan tersangka sekda Kebumen merupakan pengembangan penyidikan kasus yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT).Adi Pandoyo ditetapkan sebagai tersangka penerima suap, sementara Basikun sebagai tersangka pemberi suap. Hingga kini, KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus tersebut.&nbsp; Mereka adalah Ketua Komisi A DPRD Kebumen Fraksi PDIP Yudhy Tri Hartanto, Sigit Widodo PNS di Dinas Pariwisata Pemkab Kebumen, Anggota DPRD Kebumen Dian Lestari dan Suhartono, Sekretaris Daerah Pemkab Kebumen Adi Pandoyo, Direktur Utama PT Osma Group Hartoyo, serta Salim yang merupakan Kepala Cabang PT OSMA Group Cabang Kebumen. Yudhy dan Sigit diduga menerima&lrm; suap Rp 70 juta dari Hartoyo sebagai ijon dari proyek-proyek di Disdikpora Pemkab Kebumen senilai Rp 4,8 miliar. Di antaranya proyek pengadaan buku, alat peraga, dan peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).(put/jpg)

Kasus Suap Proyek Dinas Pendidikan, KPK Panggil Bupati Kebumen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/73964_93284_kpk-geledah.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Bupati Kebumen Muhammad Yahya Fuad. Penggeledahan itu terkait mengembangkan kasus dugaan suap proyek di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kebumen, pada APBD-P 2016. &quot;Rabu 21 Desember kemarin KPK melakukan penggeledahan di lima lokasi yaitu ruang kerja bupati Kebumen, rumah dinas bupati Kebumen, rumah pribadi bupati Kebumen, rumah dan kantor pengusaha bernama Ayub seorang saksi di Kebumen,&quot; kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan pers, Kamis (29/12). Febri mengatakan, sebanyak tiga tim penyidik diturunkan dalam penggeledahan kali ini. &quot;Di lokasi ditemukan dan dilanjutkan penyitaan sejumlah dokumen dan handphone,&quot; ujar dia. KPK baru saja menetapkan Sekretaris Daerah Kebumen Adi Pandoyo (AP) dan swasta bernama Basikun sebagai tersangka baru dugaan suap terkait proyek di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Penetapan tersangka sekda Kebumen merupakan pengembangan penyidikan kasus yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT). Adi Pandoyo ditetapkan sebagai tersangka penerima suap, sementara Basikun sebagai tersangka pemberi suap. Hingga kini, KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus tersebut. Mereka adalah Ketua Komisi A DPRD Kebumen Fraksi PDIP Yudhy Tri Hartanto, Sigit Widodo PNS di Dinas Pariwisata Pemkab Kebumen, Anggota DPRD Kebumen Dian Lestari dan Suhartono, Sekretaris Daerah Pemkab Kebumen Adi Pandoyo, Direktur Utama PT Osma Group Hartoyo, serta Salim yang merupakan Kepala Cabang PT OSMA Group Cabang Kebumen. Yudhy dan Sigit diduga menerima&lrm; suap Rp 70 juta dari Hartoyo sebagai ijon dari proyek-proyek di Disdikpora Pemkab Kebumen senilai Rp 4,8 miliar. Di antaranya proyek pengadaan buku, alat peraga, dan peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). (put/jpg)

KPK Geledah Rumah Bupati Kebumen

bupati kebumen

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bupati kebumen

Berita Terkini