<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/buntut-raibnya-uang-kas-katingan-mantan-pimpinan-btn-jadi-tersangka_m_-1.jpg" alt="Mantan pimpinan BTN Cabang Pondok Pinang, Jakarta Selatan jadi tersangka atas kasus dugaan penyelewengan dana kas daerah Kabupaten Katingan." width="100%">
<figcaption>Mantan pimpinan BTN Cabang Pondok Pinang, Jakarta Selatan jadi tersangka atas kasus dugaan penyelewengan dana kas daerah Kabupaten Katingan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus dugaan raibnya uang kas daerah Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah (Kalteng) memasuki babak baru. Setelah Ahmad Yanteglie, mantan bupati setempat jadi tersangka, kini Polda Kalteng menetapkan dua tersangka baru. Mereka adalah mantan Kepala BTN Cabang Pondok Pinang Jakarta Teguh Handoko dan Bendahara Pemkab Katingan Tekli. Keduanya jadi tersangka atas kasus dugaan raibnya uang APBD Katingan sebesar Rp 35 miliar.&nbsp;Penetapan tersangka itu setelah Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Kalteng melakukan rekonstruksi kasus terhadap kedua orang tersebut pada Senin (26/11). &ldquo;Teguh Handoko dan Tekli adalah tersangka baru yang terlibat dalam kasus penggelapan dana APBD. Saya hanya mendampingi rekonstruksinya saja, Mas. Untuk selebihnya, no comment," ujar Nanang selaku Kuasa Hukum Teguh Handoko. Lebih jauh Nanang menyebut bahwa kliennya, Teguh Handoko, tidak ditahan. Melainkan hanya dikenakan wajib lapor ke Polsek Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Untuk diketahui, pada rekonstruksi kasus dugaan raibnya uang APBD Katingan, penyidik meminta para tersangka memperagakan 16 adegan. Adegan itu mulai dari janji untuk ketemu hingga penyerahan uang. Yantenglie hadir tanpa ekspresi. Dia memakai celana pendek dan hanya menggunakan sandal jepit sebagai alas kaki. Akan tetapi detail rekonstruksi tidak diketahui. Sebab awak media tidak diperkenankan untuk mendekat. Hanya saja sempat terlihat penyerahan itu dilakukan langsung oleh Teguh Handoko yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Bank BTN Cabang Pondok Pinang. Uang diterima langsung oleh suami dari Farida Yeni tersebut dan didampingi bendahara Pemkab Katingan dan satu orang yang masih dirahasiakan identitasnya. "Rekonstruksi dilakukan dalam 16 adegan tentang penyerahan uang Rp 35 miliar,&rdquo; kata Kasubdit Tipikor AKBP Devi Firmansyah. Untuk diketahui, Yantenglie sudah ditetapkan tersangka pada awal Juli lalu. Dia dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yantenglie resmi dijebloskan ke penjara pada 8 Oktober lalu. Selanjutnya, aset-asetnya berupa tanah dan rumah disita. Polemik itu berawal ketika pihak BTN Pondok Pinang menawarkan langsung kepada Pemkab Katingan untuk penyimpanan dana. Dengan iming-iming bunga deposito sebesar 12 persen. Dengan pertimbangan dari bendahara umum daerah, bupati Katingan akhirnya mengeluarkan surat keputusan (SK) tentang pengelolaan uang sebesar Rp 100 miliar pada 2014. SK itu ditindaklanjuti lagi dengan MoU atau nota kesepakatan bersama antara asisten administrasi umum setda Katingan dengan pimpinan kas atau cash officer head. Dana kelebihan kas daerah di rekening kas daerah, kemudian ditransfer ke BTN dengan total sebesar Rp 100 miliar. Penyetoran dilakukan dalam tiga tahap. Pertama Rp 75 miliar, Rp 10 miliar, dan Rp 15 miliar. Dana masuk di BTN dalam bentuk deposito yang dibuktikan dengan sertifikat simpanan. Pada 2014, Pemkab Katingan menarik dana sebesar Rp 65 miliar dan masuk ke kas daerah. Setelah penarikan, sisa deposit pada 2015, 2016, dan 2017 sebesar Rp 35 miliar.

Buntut Raibnya Uang Kas Katingan, Mantan Pimpinan BTN Jadi Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/buntut-raibnya-uang-kas-katingan-mantan-pimpinan-btn-jadi-tersangka_m_.jpg" alt="Mantan pimpinan BTN Cabang Pondok Pinang, Jakarta Selatan jadi tersangka atas kasus dugaan penyelewengan dana kas daerah Kabupaten Katingan." width="100%">
<figcaption>Mantan pimpinan BTN Cabang Pondok Pinang, Jakarta Selatan jadi tersangka atas kasus dugaan penyelewengan dana kas daerah Kabupaten Katingan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus dugaan raibnya uang kas daerah Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah (Kalteng) memasuki babak baru. Setelah Ahmad Yanteglie, mantan bupati setempat jadi tersangka, kini Polda Kalteng menetapkan dua tersangka baru. Mereka adalah mantan Kepala BTN Cabang Pondok Pinang Jakarta Teguh Handoko dan Bendahara Pemkab Katingan Tekli. Keduanya jadi tersangka atas kasus dugaan raibnya uang APBD Katingan sebesar Rp 35 miliar.&nbsp;Penetapan tersangka itu setelah Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Kalteng melakukan rekonstruksi kasus terhadap kedua orang tersebut pada Senin (26/11). &ldquo;Teguh Handoko dan Tekli adalah tersangka baru yang terlibat dalam kasus penggelapan dana APBD. Saya hanya mendampingi rekonstruksinya saja, Mas. Untuk selebihnya, no comment," ujar Nanang selaku Kuasa Hukum Teguh Handoko. Lebih jauh Nanang menyebut bahwa kliennya, Teguh Handoko, tidak ditahan. Melainkan hanya dikenakan wajib lapor ke Polsek Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Untuk diketahui, pada rekonstruksi kasus dugaan raibnya uang APBD Katingan, penyidik meminta para tersangka memperagakan 16 adegan. Adegan itu mulai dari janji untuk ketemu hingga penyerahan uang. Yantenglie hadir tanpa ekspresi. Dia memakai celana pendek dan hanya menggunakan sandal jepit sebagai alas kaki. Akan tetapi detail rekonstruksi tidak diketahui. Sebab awak media tidak diperkenankan untuk mendekat. Hanya saja sempat terlihat penyerahan itu dilakukan langsung oleh Teguh Handoko yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Bank BTN Cabang Pondok Pinang. Uang diterima langsung oleh suami dari Farida Yeni tersebut dan didampingi bendahara Pemkab Katingan dan satu orang yang masih dirahasiakan identitasnya. "Rekonstruksi dilakukan dalam 16 adegan tentang penyerahan uang Rp 35 miliar,&rdquo; kata Kasubdit Tipikor AKBP Devi Firmansyah. Untuk diketahui, Yantenglie sudah ditetapkan tersangka pada awal Juli lalu. Dia dijerat dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yantenglie resmi dijebloskan ke penjara pada 8 Oktober lalu. Selanjutnya, aset-asetnya berupa tanah dan rumah disita. Polemik itu berawal ketika pihak BTN Pondok Pinang menawarkan langsung kepada Pemkab Katingan untuk penyimpanan dana. Dengan iming-iming bunga deposito sebesar 12 persen. Dengan pertimbangan dari bendahara umum daerah, bupati Katingan akhirnya mengeluarkan surat keputusan (SK) tentang pengelolaan uang sebesar Rp 100 miliar pada 2014. SK itu ditindaklanjuti lagi dengan MoU atau nota kesepakatan bersama antara asisten administrasi umum setda Katingan dengan pimpinan kas atau cash officer head. Dana kelebihan kas daerah di rekening kas daerah, kemudian ditransfer ke BTN dengan total sebesar Rp 100 miliar. Penyetoran dilakukan dalam tiga tahap. Pertama Rp 75 miliar, Rp 10 miliar, dan Rp 15 miliar. Dana masuk di BTN dalam bentuk deposito yang dibuktikan dengan sertifikat simpanan. Pada 2014, Pemkab Katingan menarik dana sebesar Rp 65 miliar dan masuk ke kas daerah. Setelah penarikan, sisa deposit pada 2015, 2016, dan 2017 sebesar Rp 35 miliar.

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/uang-pemda-katingan-digondol-mantan-bupati-ojk-sarankan-periksa-bank_m_.jpg" alt="Mantan Bupati Katingan Ahmad Yantengli saat digiring aparat kepolisian." width="100%">
<figcaption>Mantan Bupati Katingan Ahmad Yantengli saat digiring aparat kepolisian.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus dugaan penggelepan dana kas daerah yang dilakukan oleh mantan Bupati Katingan Ahmad Yantengli terus bergulir. Kali ini mulai mengarah ke perbankan tempat uang tersebut disimpan. Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalteng B Iwan Tri Handoyo mengaku, pihaknya belum mendapat informasi detail soal dugaan penggelapan uang kas daerah di perbankan di Kalteng. Menurutnya, jika memang dana itu disimpan di BTN Pondok Pinang, Jakarta Selatan, maka sebaiknya penyidik melakukan pemeriksaan lebih mendalam pada pihak terkait. Minimal dapat diketahui siapa pengirim dana kas daerah Katingan ke bank tersebut. "Bisa dilihat secara langsung kapan proses pengiriman dana, berapa tahap uang tersebut dikirimkan, dan dana itu dikirim ke rekening siapa,&rdquo; terangnya seperti dikutip dari Kalteng Pos (Jawa Pos Group), Minggu (14/10). Menyoal siapa saja yang terkait, kata Iwan, kasus yang melibatkan dana pemda bisa saja melibatkan kelembaggaan. Bukan orang pribadi. "Untuk masalah <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/12/10/2018/usai-dimakzulkan-karena-selingkuh-mantan-bupati-katingan-dimiskinkan" target="_blank">penyelewengan dana</a> daerah tidak bisa diatasnamakan pribadi, harus nama pemerintah langsung,&rdquo; sambungnya. Di sisi lain, sambung Iwan, untuk perbankan di Kalteng hingga saat ini kondisinya dalam keadaan sehat. Belum ada laporan penyelewengan dana daerah. "Kami harap sehatnya bank di Kalteng dapat terjaga hingga nantinya dan tidak ada yang namanya penyelewengan dana sisa lebih pembiayaan," bebernya. Sementara itu, pada Jumat (12/10), penyidik Direktorat Tipikor Polda Kalteng memeriksa <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/03/07/2018/uang-pemda-yang-disimpan-di-btn-raib-mantan-bupati-katingan-tersangka" target="_blank">Endang Susilawatie</a>, mantan istri Yantengli. Selain itu juga memeriksa Farida Yeni, istri selingkuhan Yantenglie. Wadirkrimsus Polda Kalteng AKBP Teguh Widodo mengatakan, saat ini kasus <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/10/10/2018/menyusuri-raibnya-kas-pemkab-katingan-sebesar-rp-35-m-di-btn" target="_blank">mantan bupati Katingan</a> itu masih dalam tahap pengembangan. Dua perempuan yang pernah hidup dengan Yantengli juga terus diperiksa. Pemeriksaan terhadap kedua perempuan itu untu menemukan aset yang belum tersita.

Uang Pemda Katingan Digondol Mantan Bupati, OJK Sarankan Periksa Bank

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/uang-pemda-katingan-digondol-mantan-bupati-ojk-sarankan-periksa-bank_m_-1.jpg" alt="Mantan Bupati Katingan Ahmad Yantengli saat digiring aparat kepolisian." width="100%">
<figcaption>Mantan Bupati Katingan Ahmad Yantengli saat digiring aparat kepolisian.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus dugaan penggelepan dana kas daerah yang dilakukan oleh mantan Bupati Katingan Ahmad Yantengli terus bergulir. Kali ini mulai mengarah ke perbankan tempat uang tersebut disimpan. Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalteng B Iwan Tri Handoyo mengaku, pihaknya belum mendapat informasi detail soal dugaan penggelapan uang kas daerah di perbankan di Kalteng. Menurutnya, jika memang dana itu disimpan di BTN Pondok Pinang, Jakarta Selatan, maka sebaiknya penyidik melakukan pemeriksaan lebih mendalam pada pihak terkait. Minimal dapat diketahui siapa pengirim dana kas daerah Katingan ke bank tersebut. "Bisa dilihat secara langsung kapan proses pengiriman dana, berapa tahap uang tersebut dikirimkan, dan dana itu dikirim ke rekening siapa,&rdquo; terangnya seperti dikutip dari Kalteng Pos (Jawa Pos Group), Minggu (14/10). Menyoal siapa saja yang terkait, kata Iwan, kasus yang melibatkan dana pemda bisa saja melibatkan kelembaggaan. Bukan orang pribadi. "Untuk masalah <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/12/10/2018/usai-dimakzulkan-karena-selingkuh-mantan-bupati-katingan-dimiskinkan" target="_blank">penyelewengan dana</a> daerah tidak bisa diatasnamakan pribadi, harus nama pemerintah langsung,&rdquo; sambungnya. Di sisi lain, sambung Iwan, untuk perbankan di Kalteng hingga saat ini kondisinya dalam keadaan sehat. Belum ada laporan penyelewengan dana daerah. "Kami harap sehatnya bank di Kalteng dapat terjaga hingga nantinya dan tidak ada yang namanya penyelewengan dana sisa lebih pembiayaan," bebernya. Sementara itu, pada Jumat (12/10), penyidik Direktorat Tipikor Polda Kalteng memeriksa <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/03/07/2018/uang-pemda-yang-disimpan-di-btn-raib-mantan-bupati-katingan-tersangka" target="_blank">Endang Susilawatie</a>, mantan istri Yantengli. Selain itu juga memeriksa Farida Yeni, istri selingkuhan Yantenglie. Wadirkrimsus Polda Kalteng AKBP Teguh Widodo mengatakan, saat ini kasus <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/10/10/2018/menyusuri-raibnya-kas-pemkab-katingan-sebesar-rp-35-m-di-btn" target="_blank">mantan bupati Katingan</a> itu masih dalam tahap pengembangan. Dua perempuan yang pernah hidup dengan Yantengli juga terus diperiksa. Pemeriksaan terhadap kedua perempuan itu untu menemukan aset yang belum tersita.

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/usai-dimakzulkan-karena-selingkuh-mantan-bupati-katingan-dimiskinkan_m_.jpg" alt="SUDAH LELAH: Yantenglie, keluar dari mobil yang membawanya dari Kasongan setelah mendampinggi polisi menyita asetnya, kemarin malam (9/10)." width="100%">
<figcaption>SUDAH LELAH: Yantenglie, keluar dari mobil yang membawanya dari Kasongan setelah mendampinggi polisi menyita asetnya, kemarin malam (9/10).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tidak ada lagi yang dimiliki Ahmad Yantenglie. Setelah dia dimakzulkan dari jabatannya sebagai bupati Katingan karena terlibat perselingkuhan, kini seluruh asetnya disita polisi. Penyitaan itu bagian dari pemiskinan. Aset itu rencananya segera dilelang. Penahanan dan penyitaan <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/03/07/2018/uang-pemda-yang-disimpan-di-btn-raib-mantan-bupati-katingan-tersangka" target="_blank">aset Yantenglie</a> itu dilakukan karena yang bersangkutan tersandung kasus raibnya kas daerah (kasda) Pemerintah Kabupaten Katingan Rp 35 miliar di Bank Tabungan Negara (BTN). Yantenglie ditahan sejak Senin (8/10). "Yang bersangkutan kami tahan 20 hari di Polda Kalteng agar tidak melarikan diri," terang Dirtahti Polda Kalteng AKBP Gatot Daryadi. Yantenglie dijebloskan ke tahanan biasa. "Tidak ada unsur pembedaan," imbuhnya. Wadireskrimsus Polda Kalteng AKBP Teguh Widodo menambahkan, kerugian yang ditimbulkan raibnya kasda Katingan itu sangat besar. Karena itu, Yantenglie ditahan dan asetnya disita. "Nominal aset yang disita belum diketahui secara pasti," katanya. Aset Yantenglie yang disita bukan hanya harta tak bergerak, tetapi juga harta bergerak. Semua aset yang disita tersebut berada di Katingan. Polisi akan berusaha maksimal mengungkap aset Yantenglie sampai memenuhi nilai Rp 35 miliar. Sebab, polisi menyakini Yantenglie memiliki aset di luar Katingan dan Kalimantan Tengah. Karena itu, polisi pun memeriksa <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/10/10/2018/menyusuri-raibnya-kas-pemkab-katingan-sebesar-rp-35-m-di-btn" target="_blank">Yantenglie</a> secara intensif. Istrinya, Farida Yeni, juga diperiksa. "Memang tidak tertutup kemungkinan aset yang lain berada di luar Kalteng. Namun, terlebih dahulu kami melakukan penyisiran di Katingan," jelas Teguh. Kerja Polda Kalteng itu diapresiasi DPRD Katingan. Sebab, dewan menilai, sudah seharusnya ada pihak yang bertanggung jawab atas raibnya kasda Katingan tersebut. Dan, Yantenglie dianggap sebagai pihak yang harus bertanggung jawab. "Kami berterima kasih kepada kepolisian atas mulai terangnya kasus hilangnya kasda Katingan ini," ujar Ketua DPRD Katingan Ignatius Mantir L. Nussa kepada Kalteng Pos (Jawa Pos Group). Pihak kepolisian diharapkan menelusuri semua aset Yantenglie. Khususnya yang diduga menggunakan dana APBD Rp 35 miliar. "Kami ingin (kasus itu) diungkap sampai akar-akarnya. Saya yakin (Yantenglie) tidak melakukan sendiri," tegasnya. Sebelum ditahan dan asetnya disita, Yantenglie tersandung masalah perselingkuhan dengan istri polisi. Gara-gara kasus tersebut, dia dimakzulkan. Setelah dilengserkan, Yantenglie ditetapkan sebagai tersangka kasus raibnya kasda Katingan Rp 35 miliar.

Usai Dimakzulkan Karena Selingkuh, Mantan Bupati Katingan Dimiskinkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/menyusuri-raibnya-kas-pemkab-katingan-sebesar-rp-35-m-di-btn_m_.jpg" alt="Mantan Bupati Katingan Ahmad Yatenglie" width="100%">
<figcaption>Mantan Bupati Katingan Ahmad Yatenglie</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ahmad Yantenglie (AY) sudah lengser dari jabatannya sebagai Bupati Katingan. Namun drama kasusnya yang bermula dari perselingkuhan dengan Farida Yeni (FY) itu terus berlanjut beberapa seri. Setelah dilengserkan, Yantenglie menyandang statuse sebagai tersangka atas raibnya uang kas Pemkab Katingan sebesar Rp 35 miliar. Terbaru, sejumlah harta Ahmad Yantenglie disita aparat Polda Kalteng, Selasa (9/10). Konon aset yang disita itu bagian dari uang kas Pemda Katingan yang disimpan di Bank Tabungan Negara (BTN) Pondok Pinang, Jakarta, 2014 silam. Uang itu sebelumnya berupa deposito Rp 100 miliar. Sementara saldo terakhir cuma Rp 935 juta. Ditengarai dana Rp 35 miliar. Wadirreskrimsus Polda Kalteng AKBP Teguh Widodo mengungkapkan, saat ini pihaknya terus mengembangkan hilangnya uang kas Rp 35 miliar tersebut. Sementera itu, kemarin Yantengli tengah mengenakan rompi oranye tampak keluar dari ruang penyidik Ditreskrimsus Polda Kalteng. Tangannya diborgol. Dia digiring ke rumahnya di Katingan. Pemeriksaan itu untuk menunjukkan aset yang berkaitan dengan Yantenglie. Di antaranya rumah mewah tempat tinggal Yantenglie bersama mantan istrinya Endang Susilawati beralamat di Jalan Pahlawan; rumah Jalan Revolusi; Ruko Jalan Tjilik Riwut Km 3; rumah tempat tinggal Yantenglie bersama Farida Yeni di Jalan Tjilik Riwut Km 6; dan kebun sawit dan rumah tempat tinggal Yantenglie di Hampangen. "Memang tidak menutup kemungkinan aset lainnya berada di luar Kalteng, namun terlebih dahulu kami melakukan penyisiran yang ada di Katingan sambil melakukan pengembangan kepada yang bersangkutan,&rdquo; tegasnya kepada awak media, Selasa (9/10) pukul 8.30 Wib. Di sisi lain, penyidik Polda Kalteng masih melengkapi barang bukti dan berkas-berkas yang ada untuk selanjutnya dilimpahkan (P21) ke Kejaksaan Tinggi. Di tempat lain, Direktur Tahti Polda Kalteng AKBP Gatot Daryadi mengatakan Yantenglie telah ditahan sejak Senin (8/10) sekitar pukul 20.00 WIB. &ldquo;Yang bersangkutan kami amankan selama 20 hari di Polda Kalteng, agar yang bersangkutan tidak melarikan diri. Yang bersangkutan dikurung dalam penjara tahanan biasa, tidak ada unsur pembedaan dalam melakukan penahanan Tipikor,&rdquo; ungkapnya. Dari pantauan Kalteng Pos (Jawa Pos Group), Kasubdit Tipidkor AKBP Devy Firmansyah bersama tim datang ke Kasongan menggunakan empat mobil berbeda jenis. Dari Palangka Raya, mereka langsung menuju rumah Yantenglie di Jalan Pahlawan pukul 10.00 WIB. Tanpa banyak basa basi, seorang petugas langsung turun dari mobil dan membuka pagar rumah. Mobil Toyota Innova keluaran terbaru abu-abu H 9410 UC dipastikan membawa Yantenglie. Masuk ke belakang melalui jalan samping kiri. Diikuti rombongan.&nbsp; Petugas lainnya langsung menutup kembali pagar rumah. Tidak banyak yang terlihat. Wartawan tidak diperkenankan masuk ke dalam halaman rumah. Petugas kepolisian mondar-mandir. Seorang warga datang yang disebut-sebut pihak keluarga Yantenglie. Sedangkan istri Yantenglie, Endang Susilawati yang selama ini tinggal di rumah itu tidak berada di tempat. Dari kejauhan petugas juga tampak menggeledah seisi rumah. Hingga selesai pukul 15.00 WIB tidak terlihat barang yang dibawa petugas. Petugas memasang spanduk berisi informasi rumah telah disita negara. Pemilik atau siapa saja dilarang memperjualbelikan, menduduki, menggunakan, menguasai atau melakukan tindakan hukum lainnya tanpa seizin penyidik Subdit III Tipidkor Ditreskrimsus Polda Kalteng. Usai dari rumah Jalan Pahlawan, rombongan bergerak menuju aset lain. Memasang spanduk yang sama. Dari kaca mobil sempat terlihat sekilas ada seorang pria duduk di tengah menggunakan rompi warna orange. Diduga pria tersebut Yantenglie. Ketua RT 13 Kota Kasongan Hardiwanto yang ketika itu turut mendampingi penyidik di rumah Jalan Pahlawan mengaku, dirinya mendapatkan telepon dari kepolisian untuk melihat atau menyaksikan pengeledahan. "Ini tentunya sudah sesuai dengan ketentuan. Harus ada yang menyaksikan,&rdquo; ujarnya. Ditanya Kalteng Pos terkait apa saja yang digeledah di kediaman mantan orang nomor satu di Kabupaten Katingan tersebut, Hardiwanto tidak bersedia mengungkapkannya.&nbsp;"Saya tidak bisa mengomentari hal itu. Ini bukan kewenangan saya, silahkan tanyakan kepada yang memiliki kewenangan,&rdquo; ujarnya singkat.&nbsp;

Menyusuri Raibnya Kas Pemkab Katingan Sebesar Rp 35 M di BTN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/uang-pemda-yang-disimpan-di-btn-raib-mantan-bupati-katingan-tersangka_m_224691.jpeg" alt="Ilustrasi: uang pemda yang pernah disimpan di BTN membuat mantan bupati Katingan jadi tersangka." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: uang pemda yang pernah disimpan di BTN membuat mantan bupati Katingan jadi tersangka.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perjalanan hidup mantan Bupati Katingan Ahmad Yantenglie menarik untuk diikuti. Pernah menghiasai media masa dengan kasus perselingkuhan, kini muncul dengan kejutan baru. Dia resmi menjadi tersangka raibnya uang kas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan Rp 35 miliar. Konon, uang sempat disimpan di Bank Tabungan Negara (BTN) Pondok Pinang, Jakarta. Perihal status tersangka <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/05/02/2017/kasus-perzinahan-bupati-katingan-dengan-istri-polisi-itu-akhirnya" target="_blank">Yantenglie</a> itu dibenarkan Polda Kalteng. Kabidhumas AKBP Hendra Rochmawan mengungkapkan bahwa Yantenglie sudah berstatus tersangka dan saat ini prosesnya terus berlanjut. "Ya, sudah tersangka. Proses lidik sudah berjalan," ujarnya kepada awak media kemarin (2/7). Pihaknya masih enggan membeberkan pokok perkara atau hasil pemeriksaan. Tetapi, polisi berjanji membeberkan semuanya kepada publik apabila berkas sudah dianggap lengkap oleh kejaksaan (P-21). "Kalau selesai, akan kami informasikan kembali," kata Hendra. Hendra menambahkan, penetapan kasus tersangka atas raibnya <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/07/02/2017/kasus-mesum-bupati-katingan-berlanjut-ke-polda-metro-jaya-massa-ancam-gelar-demo" target="_blank">uang Rp 35 miliar</a> itu baru menyeret satu orang, yakni Yantenglie. Namun, polda akan terus melakukan pengembangan. Bukan tidak mungkin jumlah tersangka bertambah. "Yang lainnya masih diperiksa sebagai saksi saja. Hanya Yantenglie yang statusnya sudah tersangka," tegas perwira yang pernah menjabat Kapolres Palangka Raya itu. Meski Yantenglie telah ditetapkan sebagai tersangka, polisi belum menahannya. Alasannya, ada beberapa proses lidik yang harus dilengkapi penyidik. "Pada intinya, pemeriksaan sebagai tersangka sudah selesai. Tinggal menunggu P-21 saja," paparnya. Jumat pekan lalu Yantenglie memang tampak memenuhi panggilan untuk diperiksa sebagai tersangka. Kalteng Pos (Jawa Pos Group) sempat menanyakan perihal hasil pemeriksaan. Namun, mantan bupati Katingan itu menolak untuk diwawancarai. Dalam pemeriksaan itu, Yantenglie didampingi tiga pengacara. Penetapan Yantenglie sebagai tersangka mendapat apresiasi dari Ketua DPRD Kabupaten Katingan Ignatius Mantir L. Nussa. Dia menilai hal itu sebagai titik terang untuk mengungkap hilangnya uang kas daerah dengan nilai yang sangat besar. "Kita berterima kasih kepada penyidik Polda Kalteng yang sudah menetapkan tersangka. Sebab, apabila ini terkatung-katung dan tidak jelas, ada rencana kita untuk membentuk pansus," kata Mantir kepada Kalteng Pos melalui telepon kemarin (2/7). Dia berharap, dengan adanya status tersangka, proses hukumnya bisa segera berjalan dan dilimpahkan ke kejaksaan hingga pengadilan. Mantir hanya ingin kasus itu terbuka dan diketahui apa yang sebenarnya terjadi dengan uang yang disimpan di BTN tersebut. "Karena ini uang rakyat Katingan," ujarnya. Politikus PDI Perjuangan tersebut juga menegaskan, di samping ada yang bertanggung jawab, dia meminta uang Rp 35 miliar harus dikembalikan ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Katingan. "Ini sangat kita harapkan. Harus kembali ke kas daerah," tegasnya.&nbsp;

Uang Pemda yang Disimpan di BTN Raib, Mantan Bupati Katingan Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/terungkap-deposito-apbd-rp-100-m-di-bank-hanya-fiktif-bupati-tahu_m_157508.jpeg" alt="Ilustrasi APBD" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi APBD</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Deposito dana APBD Kabupaten Katingan sebanyak Rp 100 miliar di PT Bank Tabungan Negara (BTN) Pondok Pinang Jakarta terus ditelusuri oleh pemerintah daerah setempat. Disinyalir penyimpanan itu hanyalah fiktif belaka dan dilakukan terencana dan terstruktur dengan rapi. Bahkan, sertifikat deposito penyimpanan uang tersebut diyakini bukan yang asli. Uang rakyat itu tidak tersimpan di dalam deposito, tetapi di rekening giro atas nama Pemerintah Kabupaten Katingan. (baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/read/2017/09/15/157318/didepositokan-rp-100-m-kini-apbd-tersisa-rp-935-juta" target="_blank">Didepositokan Rp 100 M, Kini APBD Tersisa Rp 935 Juta</a>) Bupati Katingan Sakariyas ketika dimintai konfirmasi membenarkan adanya hal tersebut. Pihaknya menduga sertifikat itu memang palsu. Berupaya menelusuri dan menyelesaikannya, dia pun melakukan pengecekan secara langsung ke BTN Pondok Pinang di Jakarta pada Agustus lalu. "Saya lupa tanggalnya ketika pengecekan tersebut," ujarnya kepada Kalteng Pos (Jawa Pos Group), Jumat (15/9). Sakariyas juga tidak membantah bahwa uang di BTN Pondok Pinang hanya tersisa Rp 935 juta. Meski Sakariyas mendampingi Bupati Ahmad Yantenglie pada 2014, dirinya tidak tahu sama sekali soal urusan penyimpanan uang tersebut. "Sebab, saya memang tidak pernah diberi tahu," jelasnya. Sakariyas mengaku sangat prihatin dan tidak menduga bisa terjadi seperti itu. Dia menambahkan, masalah tersebut telah dilaporkan kepada Polda Kalteng dan Mabes Polri. Sebelumnya, pihaknya juga melaporkan masalah itu kepada Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran. Pihaknya mengaku tidak melaporkan siapa pun kepada kepolisian. "Saya hanya melaporkan masalah yang terjadi terhadap uang kami. Sebab, yang saya tahu, uang Pemerintah Kabupaten Katingan tersimpan di BTN Pondok Pinang dan itu yang mau kami tarik," terangnya. Apa pun alasan pihak bank, uang itu harus dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Katingan. Dia beralasan sangat jelas uang tersebut tersimpan Rp 35 miliar. "Urusan ada apa di balik itu, kami tidak mau tahu. Yang jelas, uang tersebut harus dikembalikan dulu," tegas Sakariyas. Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Katingan Ignatius Mantir L. Nusa mengaku menerima pemberitahuan resmi melalui surat. Yakni, laporan Pemkab Katingan menyangkut uang APBD yang disimpan di BTN Pondok Pinang Jakarta itu pekan lalu. Pihaknya merasa ada kejanggalan. Sebab, APBD Katingan yang awalnya tersimpan Rp 100 miliar sempat ditarik Rp 65 miliar meski belum diketahui peruntukannya dan sisa seharusnya Rp 35 miliar justru tinggal Rp 935 juta.&nbsp;

Terungkap, Deposito APBD Rp 100 M di Bank Hanya Fiktif, Bupati Tahu?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/sk-pemakzulan-disetujui-bupati-selingkuh-ini-bakal-dilucuti_m_135059.jpeg" alt="Bupati Yantengli dan Farida Yeni" width="100%">
<figcaption>Bupati Yantengli dan Farida Yeni</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masih Ingat skandal perselingkuhan Bupati Katingan, Kalteng Ahmad Yantengli dan Farida Yeni?. Ya, kasus skandal ini kini memasuki babak baru. Setelah sebelumnya diusulkan di makzulkan oleh DPRD setempat, kini usulan tersebut telah disetujui oleh Menteri Dalam Negeri. "Iya secara sah Bupati Katingan diberhentikan oleh Mendagri dan gubernur hanya jalankan amanat undang-undang menyampaikan," kata Gubernur Kalteng H Sugianto Sabran, usai nonton bareng Final Liga Champion di Istana Isen Mulang, Minggu (4/6) dini hari, seperti dikutip Kalteng Pos (Jawa Pos Goup). Untuk resminya, batas waktu (deadline) penyampaian SK pemakzulan, akan diberitahukan sampai akhir pekan ini. Nantinya, saat menyampaikan SK Pemecatan dan dibarengi dengan SK pengangkat Wakil Bupati Katingan Sakarias sebagai bupati, keduanya akan dipanggil secara resmi oleh Gubernur.&nbsp; &ldquo;Saya sudah tandatangani dan pekan depan (minggu ini) akan memanggil Bupati Katingan Ahmad Yantenglie dengan Wakil Bupati Sakarias," jelas Sugianto. Atas disetujuinya SK pemecetan oleh Mendagri, ia meminta masyarakat tetap tenang, sabar dan selalu menjaga kedamaian serta keamanan. Ia juga meminta agar masyarakat Katingan harus bersatu, apalagi Katingan perlu membangun dan banyak masyarakat sedang membutuhkan perhatian, khususnya korban musibah banjir. &ldquo;Pesan saya, ini kan politik jadi masyarakat Katingan tidak perlu resah tetap jaga kebersamaan,&rdquo; pintanya.&nbsp; Terpisah, atas keluarnya SK pemecatan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Katingan Ignatius Mantir L Nussa berharap, proses politik ini segera selesai dan tidak menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat. Pihaknya juga tidak ingin ada upaya penundaan penyerahan SK dan menimbulkan masalah bagi daerah Kabupaten Katingan sendiri.&nbsp; Sehingga roda pemerintahan di Kabupaten Katingan dapat kembali berjalan normal. &ldquo;Apalagi saat ini, kasihan juga petugas keamanan kita yang berjaga di kantor-kantor sekarang ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita tunggu saja,&rdquo; tuturnya kepada Kalteng Pos (Jawa Pos Group). (alh/eri/abe/wnd/JPG)

SK Pemakzulan Disetujui, Bupati Selingkuh Ini Bakal Dilucuti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/04/bupati-yang-terlibat-mesum-dengan-istri-polisi-resmi-dicopot_m_122554.jpeg" alt="Dari Kiri: Wakil Bupati Katingan Sakariyas, Ketua DPRD Katingan Ignatius Mantir L Nussa dan Wakil Ketua II H Alfujiansyah, saat penandatanganan berita acara Paripurna Istimewa, kemarin (10/4)." width="100%">
<figcaption>Dari Kiri: Wakil Bupati Katingan Sakariyas, Ketua DPRD Katingan Ignatius Mantir L Nussa dan Wakil Ketua II H Alfujiansyah, saat penandatanganan berita acara Paripurna Istimewa, kemarin (10/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Katingan Ahmad Yantenglie akhirnya resmi dicopot. DPRD Kabupaten Katingan meyatakan bahwa Yantenglie telah melakukan perbuatan tercela, melanggar etika dan perundang-undangan. Skandal bupati dengan ASN di RSUD Mas Amsyar Kasongan yang juga istri anggota Polri itu, berujung pada pencopotan jabatan sang kepala daerah. Berdasarkan keluarnya keputusan Mahkamah Agung (MA) RI yang mengabulkan permohonan DPRD. Yantenglie dimakzulkan atau dilengserkan dari kursi jabatannya sebagai kepala daerah. Ketua DPRD Kabupaten Katingan Ignatius Mantir L Nussa menjelaskan, rapat paripurna istimewa tak ubahnya sekadar memenuhi ketentuan saja. Nasib bupati di tangan gubernur dan Mendagri. Karena, secara DPRD menyurati Gubernur Kalteng Sugianto Sabran, mengusulkan kepada Mendagri berdasarkan keputusan MA yang telah mengabulkan keputusan DPRD tersebut. &ldquo;Untuk surat saya lihat kesiapannya dulu. Kalau tidak sore ini (kemarin, red), besok (hari ini) kita serahkan ke gubernur. Lalu dari gubernur akan diserahkan lagi ke Mendagri dan kita kemungkinan akan mendampingi,&rdquo; jelas Mantir kepada sejumlah wartawan usai memimpin rapat paripurna istimewa, Senin (10/4). Disinggung nanti Mendagri akan mengeluarkan SK pemberhentian bupati Katingan atau tidak, politisi PDI Perjuangan ini meyakini Mendagri akan mengeluarkan keputusan Ahmad Yantenglie dari jabatannya sebagai kepala daerah. &ldquo;Berdasarkan undang-undang itu wajib dan tidak ada ampunnya lagi,&rdquo; tegasnya. Rapat paripurna istimewa penyampaian hasil keputusan MA nomor 02 P / KHS/ 2017, dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Katingan Ignatius Mantir L Nussa, dihadiri Wakil Bupati Katingan Sakariyas. Keputusan MA dibacakan secara bergantian oleh beberapa orang anggota DPRD. Rapat dihadiri 18 orang anggota DPRD termasuk unsur pimpinan, juga dihadiri tokoh masyarakat, Kapolres Katingan AKBP Ivan Adityas Nugraha SIK, serta perwakilan dari masing-masing OPD dan pihak terkait lainya. Pantauan di sekitar ruang rapat, selama proses paripurna berlangsung sekitar pukul 10.00 wib sampai sekitar pukul 11 lewat itu, memang berlangsung dengan lancar dan tertib. Namun, di luar Kantor DPRD &nbsp;diwarnai aksi sekelompok massa pro Yantenglie yang berjumlah sekitar kurang lebih 60 orang. Kedatangan massa menggelar aksi tanpa izin Polisi itu, langsung dikawal petugas kepolisian yang memang siaga sejak awal. Dua pagar pintu ke luar dan pintu masuk, langsung ditutup petugas. Seluruh massa tidak diperbolehkan masuk menemui anggota DPRD Kabupaten Katingan. Massa meminta supaya Bupati Katingan Ahmad Yantenglie tidak diberhentikan dan harus menyelesaikan sisa masa baktinya hingga 2018 mendatang. Selama melakukan aksi, sejumlah anggota DPRD tidak bersedia menemui massa. Dengan alasan aksi itu tidak mengantongi izin Polisi. Hal ini sempat membuat geram massa. Bahkan sejumlah mobil yang ke luar dari Kantor DPRD Kabupaten Katingan sempat diperiksa satu persatu. Tidak cuma itu, massa juga sempat melontarkan ancaman dan tidak memperbolehkan satupun anggota DPRD ke luar dari gedung itu. Bahkan, seorang ibu-ibu dengan membawa bendera merah putih sempat nekat menerobos masuk ke dalam. Namun, aksinya langsung dicegat petugas dan disuruh ke luar lagi. Setelah menunggu beberapa jam, akhirnya seorang perwakilan dipersilahkan masuk dan menyerahkan tuntutannya ke DPRD. Tak lama kemudian, massa membubarkan diri dengan sendirinya. Kapolres Katingan AKBP Ivan Adityas Nugraha dengan tegas mengatakan, aksi massa saat itu sifatnya ilegal dan tidak mengantongi izin dari pihaknya. Bahkan, pemberitahuan pun tidak ada disampaikan kepada Polres Katingan. Melihat itu, pihaknya tidak bisa memfasilitasi para pengunjuk rasa yang menggelar aksi. Itu tak lepas dalam sebuah aksi seharusnya ada penanggung jawab atau koordinatornya. &ldquo;Inikan tidak ada disampaikan ke kita. Saya tegaskan, apabila dalam aksi ini ada melakukan tindakan anarkis, merusak fasilitas umum dan lainnya, kita akan tidak tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kita juga tidak akan memperbolehkan mereka masuk ke dalam,&rdquo; tegasnya. Meski begitu, Ivan menyampaikan kondisi saat ini di Kabupaten Katingan masih kondusif dan terkendali. Sejumlah personel kepolisian terus memantau situasi ini dan kegiatan patroli mereka juga terus tingkatkan di sejumlah titik. &ldquo;Lalu untuk hari ini (kemarin, red) &nbsp;jumlah personel yang kita terjunkan sekitar 150 orang,&rdquo; pungkasnya. (eri/abe/fab/JPG)

Bupati yang Terlibat Mesum dengan Istri Polisi Resmi Dicopot

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bupati katingan

Berita Terkini

Buntut Raibnya Uang Kas Katingan, Mantan Pimpinan BTN Jadi Tersangka

Buntut Raibnya Uang Kas Katingan, Mantan Pimpinan BTN Jadi Tersangka

Uang Pemda Katingan Digondol Mantan Bupati, OJK Sarankan Periksa Bank

Uang Pemda Katingan Digondol Mantan Bupati, OJK Sarankan Periksa Bank

Usai Dimakzulkan Karena Selingkuh, Mantan Bupati Katingan Dimiskinkan

Menyusuri Raibnya Kas Pemkab Katingan Sebesar Rp 35 M di BTN

Uang Pemda yang Disimpan di BTN Raib, Mantan Bupati Katingan Tersangka

Terungkap, Deposito APBD Rp 100 M di Bank Hanya Fiktif, Bupati Tahu?

SK Pemakzulan Disetujui, Bupati Selingkuh Ini Bakal Dilucuti

Bupati yang Terlibat Mesum dengan Istri Polisi Resmi Dicopot

Download Aplikasi JawaPos.com