<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Istri-Wapres-Maruf-Amin.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Dewan Pembina Yayasan Dewa Dewi Indonesia Hj. Siti Mamduhah Ma’ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke kabupaten Jember, Jawa Timur. Dalam kunjungannya, putri wakil presiden itu didampingi bupati Jember, Hendy Siswanto.  “Kami melakukan kunjungan kerja dalam rangka silaturrahim untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi dan potensi kabupaten Jember sekaligus juga untuk menjaga kolaborasi dan bersinergi dengan Yayasan Dewa Dewi Indonesia,” kata Siti Mamduhah Ma’ruf Amin dalam keterangn tertulisnya pada JawaPos.com, Kamis (08/09).  Hj. Siti Mamduhah juga menekankan signifikansinya potensi yang cukup besar di kabupaten Jember. Karena itu, pihaknya berharap dapat membantu serta bersinergi untuk membangun kabupaten Jember lebih baik.  “Baik itu di bidang pendidikan, seni budaya, infrastruktur, Kesehatan, serta ekonomi kerakyatan guna berperan aktif dalam berkontribusi serta turut memajukan perekonomian masyarakat kabupaten Jember,” ujarnya.  Ibu Hj. Siti Mamduhah Ma’ruf Amin juga berkesempatan mengunjungi PT. Semen Imasco Asiatic yang memiliki brand Semen Singa Merah. Selain melihat fasilitas pabrik semen terbesar di Jember ini, dirinya beserta rombongan juga berdialog dengan tenaga kerja perempuan serta berdiskusi bersama managemen Singa Merah.  “Kami ingin mengetahui bagaimana praktek pemberdayaan masyarakat di sekitar pabrik. Kami juga berharap investasi pabrik semen Singa Merah ini mampu mendorong para investor lain di Tiongkok untuk berinvestasi di kabupaten Jember,” katanya.  Adapun, bupati Jember Hendy Siswanto menyambut baik tawaran kerja sama dari yayasan Dewa Dewi Indonesia itu.  “Warga Jember sangat banyak, membutuhkan peluang kerja yang banyak,” tambah dia.  Pemkab Jember, sambung Hendy, juga akan menjalin kerja sama dalam bentuk MoU dengan yayasan guna pengembangan wisata di Jember. Seperti pengembangan wisata pantai Papuma.  Selain itu, Hendy menilai pabrik Semen Singa Merah itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jember. Pihaknya akan terus mendukung keberlangsungan pabrik itu  agar warga bisa mendapatkan manfaatnya.  "Terutama dalam merekrut warga sekitar agar menjadi tenaga kerja di tempat tersebut. Sehingga angka pengangguran menurun," kata Hendy.  Sementara itu, Heidy M. Hidayat selaku ketua Yayasan Dewa Dewi Indonesia menegaskan, pihaknya akan turut membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jember. Heidy bilang ada beberapa bidang yang potensial, diantaranya bidang pertanian, perikanan, dan peningkatan UMKM, serta bidang lainnya.  “Bekerjasama dengan stakeholder lokal sehingga semua harus terlibat untuk berkontribusi demi kemajuan dan kesejahteraan daerah,” kata Heidy,  Diketahui, Yayasan Dewa Dewi Indonesia merupakan sebuah institusi nirlaba yang diprakarsai oleh wakil presiden, bapak K.H Ma’ruf Amin, Wakil Presiden. Adapun Yayasan ini berdiri 7 Oktober 2019. Progam utama Yayasan Dewa Dewi meliputi bidang pendidikan, bidang seni budaya, bidang infrastruktur, kesehatan, serta bidang ekonomi kerakyatan.

Jajaki Kolaborasi, Puteri Wapres Ma'ruf Amin Gali Potensi Jember

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/semedi_2.jpg" alt="BERBAGAI KALANGAN: Beberapa korban setelah dievakuasi. Para anggota Kelompok Tunggal Jati Nusantara berasal dari beragam kalangan di Jember dan sekitarnya. (JAWA POS RADAR JEMBER)" width="100%">
<figcaption>BERBAGAI KALANGAN: Beberapa korban setelah dievakuasi. Para anggota Kelompok Tunggal Jati Nusantara berasal dari beragam kalangan di Jember dan sekitarnya. (JAWA POS RADAR JEMBER)</figcaption>
</figure><h3>Tahajud Ibu dan Kelompok yang Tak Dikenali Bupati</h3> Bupati Jember masih mengumpulkan keterangan tentang Kelompok Tunggal Jati Nusantara yang belasan anggotanya tewas di Pantai Payangan kemarin (13/2). Ada yang sudah dilarang keluarga, tetapi tetap nekat ikut ritual ke mana-mana.  JUMAI, Jember  ---  HAMPIR setiap malam Siti Asiya bertahajud. Dengan doa yang sama yang dia terus munajatkan: semoga putranya, M. Feri Luhur Febrianto, bisa kembali.  Kembali tak hanya berarti balik ke rumah sang bunda, tetapi juga bisa meninggalkan kelompok yang membuatnya terlibat berbagai ritual. Sebab, pemuda 20 tahun itu sampai lupa rumah dan keluarga.  ”Feri itu tak cuma ikut ritual di pantai di Jember. Ada juga yang di Banyuwangi, Pasir Putih (Situbondo), bahkan di Bali,” katanya kepada Jawa Pos Radar Jember.  Kelompok yang dimaksud Asiya adalah Kelompok Tunggal Jati Nusantara. Sebanyak 11 anggota kelompok itulah yang kemarin ditemukan meninggal di Pantai Payangan, Jember, setelah tergulung ombak.  Berdasar keterangan yang dihimpun Jawa Pos Radar Jember, kelompok tersebut berpusat di Sukorambi, Kabupaten Jember. Para anggotanya berasal dari berbagai kalangan dari sejumlah kecamatan di kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi di sisi timur itu. Juga, kota-kota di sekitarnya.  Seperti pengakuan Feri, kelompok itu memiliki ritual khusus di pantai dengan dalih mencari ketenangan atau membersihkan diri dari segala macam penyakit. Seperti ritual yang berujung maut di Payangan, mereka bersemedi, lalu mandi di bibir pantai setelah lewat tengah malam.  Dalam beberapa video amatir dari warga, anggota kelompok tersebut juga tampak dirukiah. Kelompok itu meyakini, tahap terakhirnya adalah mandi di Pantai Selatan agar terbebas dari berbagai penyakit. Pemimpin ritual tersebut bernama Nurhasan asal Dusun Botosari, Desa Dukuhmencek, Kecamatan Sukorambi.  ”Keterangan sementara, dalam insiden pada (kemarin) dini hari itu memang dilakukan ritual yang dipimpin seorang spiritual,” ujar Kapolres Jember AKBP Hery Purnomo. Dia menambahkan, pihaknya akan terus menggali dan mendalami keterangan para saksi.  Bupati Jember Hendy Siswanto yang kemarin menyempatkan diri mendatangi sejumlah korban selamat juga baru mengetahui adanya Kelompok Tunggal Jati Nusantara. Dia juga menyayangkan ritual itu harus ada dan dilangsungkan di bibir pantai.  ”Berbahaya sekali di situ (bibir Pantai Payangan,Red) malam dan dini hari melakukan ritual. Kami belum mengerti ritual apa itu. Kami masih mau bertemu dengan beberapa orang dan bertanya detail mengenai perkumpulan ini,” kata Hendy saat ditemui di lokasi kemarin.  Selain menyampaikan rasa duka terhadap keluarga 11 korban meninggal, pihaknya tengah menantikan kabar terbaru hasil otopsi lebih lanjut dari RSUD dr Soebandi. Ritual yang terjadi itu sepintas mirip seperti yang terjadi pada tiga tahun lalu di Pantai Paseban, Kencong, yang juga berada di wilayah Jember. Namun, yang kali ini kembali berulang dengan kelompok dan pengikut yang berbeda. Bupati Hendy juga mengakui demikian.  Hendy juga berencana menemui warga yang biasa mengelola dan menjaga tempat di sekitar Pantai Payangan. ”Kami dapat kabar dari nelayan bahwa mereka sudah memperingatkan, jangan ada ritual. Tapi, tetap jalan. Kami belum ketemu orangnya,” ujar Hendy.  Dia bakal meminta kerja sama masyarakat di sekitar pantai agar lebih aktif menyosialisasikan atau memberikan imbauan terhadap pengunjung.  ”Kadang-kadang di pantai saat pagi itu tidak ada yang menjaga, apalagi sekarang musim-musim ombak besar. Orang nelayan tidak ada yang ke pantai,” jelasnya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/semedi_3-750x357.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> BEROMBAK TINGGI: Pantai Payangan, Jember, lokasi ritual Kelompok Tunggal Jati Nusantara sebelum terseret ombak kemarin (13/2). (JAWA POS RADAR JEMBER)  Di IGD Puskesmas Ambulu, Feri mengakui bahwa sang ibu sudah melarangnya mengikuti ritual Kelompok Tunggal Jati Nusantara. ”Karena memang saya jarang pulang, ikut ritual ke mana-mana,” ucapnya.  Itulah yang membuatnya ibunya geram. Namun, kasih ibu tetaplah sepanjang jalan. Begitu mendengar sang anak menjadi korban di Pantai Payangan, Asiya ditemani keluarga bergegas datang.  Beruntung, Feri termasuk yang selamat. Entah mungkin karena masih ada sisa-sisa kemarahan, Asiya memilih tetap berada di ruang tunggu meski putranya sudah bisa ditemui.  ”Saya memang tidak mau menemui Feri. Dia sudah sering saya marahi agar tidak ikut aliran yang aneh-aneh,” katanya.

Ikut Ritual, Jadi Lupa Rumah, Lupa Keluarga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/WhatsApp-Image-2021-09-30-at-15.35.55-1.jpg" alt="Bupati Jember Hendy Siswanto (kanan) dan Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi (kiri) saat bertemu Kepala BPK Perwakilan Jatim Joko Agus Setyono di Kantor BPK Jatim di Sidoarjo, Rabu (29/9). DPRD Jember/Antara" width="100%">
<figcaption>Bupati Jember Hendy Siswanto (kanan) dan Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi (kiri) saat bertemu Kepala BPK Perwakilan Jatim Joko Agus Setyono di Kantor BPK Jatim di Sidoarjo, Rabu (29/9). DPRD Jember/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Bupati Jember Hendy Siswanto berharap agar DPRD melaporkan temuan BPK ke aparat penegak hukum. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ada Rp 107 miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Jember tahun 2020.  ”Kami sudah melakukan konsultasi audit ke BPK Perwakilan Jawa Timur terkait dua persoalan. Yakni dana sebesar Rp 31 miliar terkait dana wastafel yang belum terbayarkan dan dana Covid-19 sebesar Rp107 miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” kata Hendy seperti dilansir dari Antara di Jember.  Dalam LHP BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jember tahun 2020, ditemukan anggaran bantuan tidak terduga Covid-19 sebesar Rp 107 miliar tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pemkab Jember masa pemerintahan Bupati Jember Faida mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk penanganan Covid-19 pada 2020. Jumlahnya mencapai Rp 479 miliar melalui refocusing anggaran belanja tidak terduga (BTT).  Dalam dokumen laporan hasil pemeriksaan BPK menyebutkan, total belanja Satgas Covid-19 mencapai Rp 220,5 miliar. Namun, sebanyak Rp 107 miliar tanpa disertai pengesahan surat pertanggungjawaban (SPJ). Sehingga, kelengkapan SPJ untuk belanja dalam penanganan Covid-19 hanya senilai Rp 74,7 miliar.  ”Kalau persoalan Rp107 miliar tidak cepat selesai, Pemkab Jember tetap akan mendapat opini tidak baik, sebaik apapun pekerjaan (pelaksanaan) APBD Tahun Anggaran 2021 yang saya lakukan,” tutur Hendy.  Berdasar data, anggaran sebesar Rp 107 miliar itu meliputi beberapa jenis belanja. Di antaranya belanja honorarium, belanja uang saku, belanja makan minum bantuan sosial, belanja barang pakai habis, belanja modal (alat kesehatan, wastafel), dan belanja bantuan sosial (sembako, uang tunai). Namun penyajian laporan pertanggungjawabannya tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, sehingga dinilai tdak bisa dipertanggungjawabkan.  ”Kami tidak mungkin menelusuri dana Rp 107 miliar karena pemeriksaan lapangan pekerjaan belanja wastafel yang menggunakan dana belanja tak terduga (BTT) 2020 sebesar Rp 31,5 miliar yang kini juga menjadi persoalan itu memakan waktu kurang lebih tiga bulan,” tutur Hendy.  Apabila dibiarkan, lanjut dia, dana sebesar Rp 107 miliar itu secara otomatis tercatat dalam neraca sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) APBD tahun anggaran 2021. Padahal uang tersebut tidak ada.  ”Untuk bisa mengeluarkan Rp 107 miliar dari neraca APBD Jember, persoalan itu harus diserahkan ke aparat penegak hukum dan mereka yang akan mengambil alih untuk pemeriksaannya,” papar Hendy.  Hendy meminta DPRD Jember sebagai representasi wakil rakyat yang melaporkan persoalan itu kepada aparat penegak hukum secepatnya. Agar dana Covid-19 sebesar Rp 107 miliar itu tidak membebani neraca APBD 2022.  Sementara itu, Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi mengatakan hal tersebut sebenarnya sudah jelas dan harus ada yang bertanggung jawab. Sebab, setiap rupiah uang negara harus dipertanggungjawabkan.  ”Kami akan segera melaporkan hal itu ke aparat penegak hukum karena kalau dibiarkan berlarut-larut akan membebani neraca APBD Jember dan sampai kapanpun opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah tidak bisa wajar tanpa pengecualian (WTP),” terang Itqon.  Dia mengatakan, pimpinan DPRD akan meminta pendapat tim ahli terlebih dahulu sebelum melaporkan ke aparat penegak hukum agar langkah yang dilakukan tepat sesuai ketentuan.

Bupati Jember Berharap DPRD Teruskan LHP BPK ke Aparat Penegak Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/bupati-jember-hendy-1.jpg" alt="Bupati Jember Hendy Siswanto. Diskominfo Jember/Antara" width="100%">
<figcaption>Bupati Jember Hendy Siswanto. Diskominfo Jember/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Bupati Jember Hendy Siswanto bersama pimpinan DPRD dan beberapa organisasi perangkat daerah menemui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur. Pertemuan itu terkait dengan penyelesaian kerugian daerah yang ditemukan BPK berdasar hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit investigasi.  ”Hari ini (29/9), kami akan bertemu dengan BPK untuk komunikasi audit terkait dengan temuan BPK yang menyebutkan dana sebesar Rp 107 miliar tidak bisa dipertanggungjawabkan,” kata Hendy seperti dilansir dari Antara di Kabupaten Jember, Rabu (29/9).  Pemkab Jember pada masa pemerintahan Bupati Jember Faida mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk penanganan Covid-19 pada 2020 mencapai Rp 479 miliar melalui refocusing anggaran belanja tidak terduga (BTT).  Dalam dokumen laporan hasil pemeriksaan BPK menyebutkan total belanja Satgas Covid-19 mencapai Rp 220,5 miliar, sebanyak Rp 107 miliar tanpa disertai pengesahan surat pertanggungjawaban (SPJ). Sehingga kelengkapan SPJ untuk belanja dalam penanganan Covid-19 hanya senilai Rp 74,7 miliar.  Dalam Laporan Hasil Pemeriksaaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Jember pada 2020 ditemukan anggaran bantuan tidak terduga Covid-19 sebesar Rp 107 miliar tidak bisa dipertanggungjawabkan.  ”Kami diskusikan dengan BPK terkait dengan anggaran Rp 107 miliar itu karena kalau tidak diselesaikan akan jadi rapor tidak baik bagi Pemkab Jember untuk tahun anggaran 2021,” tutur Hendy.  Pada 2019, Pemkab Jember mendapatkan opini disclaimer dan pada 2020 mendapatkan opini tidak wajar dari BPK yang merupakan satu-satunya kabupaten di Jawa Timur yang berturut-turut mendapatkan opini tidak baik dalam pengelolaan keuangan daerah.  ”Pada era kepemimpinan saya insya Allah semua anggaran sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Persoalan Rp 107 miliar pada era bupati sebelumnya menjadi beban bagi pemerintahan sekarang dan harus diselesaikan. Kalau tidak, akan jelek terus,” ujar Hendy.  Sebelumnya, BPK Jatim juga melakukan audit hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah di lingkungan Pemkab Jember per semester 1 2021 yang menemukan kerugian daerah sebesar Rp 200 miliar lebih dari total sebanyak 1.361 kasus. Dari total kerugian uang negara sebesar Rp 200 miliar lebih, jumlah yang sudah disetorkan ke kas daerah sebesar Rp 29 miliar dan masih tersisa yang harus disetorkan ke kas daerah sebesar Rp 171,4 miliar.  Salah satunya, mantan Bupati Jember Faida belum menyelesaikan pengembalian kelebihan pembayaran atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah sebesar Rp 438,574 juta.

Bupati Jember Temui BPK Terkait Penyelesaian Kerugian Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Pemakaman-khusus-jenazah-Covid-19-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Suasana area pemakaman khusus jenazah Covid-19 TPU Jombang, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (28/8/2021). Pemerintah mengklaim terjadi penurunan kasus infeksi Covid-19 imbas pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa dan Bali. Kend" width="100%">
<figcaption>Suasana area pemakaman khusus jenazah Covid-19 TPU Jombang, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (28/8/2021). Pemerintah mengklaim terjadi penurunan kasus infeksi Covid-19 imbas pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa dan Bali. Kend</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Bupati Jember Hendy Siswanto akhirnya mengembalikan honor pemakaman pasien Covid-19 ke kas daerah. Meski demikian, dia mengatakan bahwa honor yang nominalnya Rp 100 ribu untuk tiap kegiatan pemakaman tersebut tidak melanggar aturan.  Dalam surat keputusan (SK) mengenai honor pemakaman itu, ada puluhan orang yang terlibat. ”Saya sampaikan bahwa tentang honor pemakaman itu benar. Bahwa kami punya tim pemakaman khusus Covid-19,” kata Hendy kepada Jawa Pos Radar Jember.  Dia juga menyebut posisinya sebagai pengarah. Sekda Jember penanggung jawab, kepala BPBD sebagai ketua, serta sejumlah orang lain. Tim pemakaman sudah lama terbentuk. Begitu kursi bupati berganti, tim pemakaman diperbarui pada akhir Maret dengan susunan tim baru. ”Kami meneruskan kembali dari tim terlebih dahulu,” ujar bupati yang menjabat sejak 26 Februari 2021 itu.  Seiring berjalannya waktu, petugas pemakaman bekerja dengan susunan tim baru. Baru sekitar empat hari lalu, Bupati Hendy menerima honor sebagai pengarah dan beberapa pejabat lain dengan posisi masing-masing. Hendy menerima Rp 70 juta terhitung sejak Juni. ”Saya tanya ke kepala BPBD (Moh. Djamil, Red), kok besar sekali,” ucap Hendy.  Selama masa pandemi tersebut, jumlah kegiatan pemakaman melonjak. Mekanisme honor yang dihitung adalah per kegiatan. Otomatis, dengan banyaknya kegiatan pemakaman, nominal honornya besar. ”Loh, kok ini besar sekali dan ini kurang tepat. Apalagi dengan posisi seperti ini,” jelasnya.  Pada malam penerimaan honor itu, Hendy enggan menerimanya. Dia ingin memberikannya kepada masyarakat yang membutuhkan atau terdampak Covid-19. ”Saya tidak mau terima (honor, Red). Hak pribadi saya adalah gaji. Gaji saja saya berikan (ke masyarakat, Red) kok. Kenapa saya menerima dari uang pemakaman Covid-19 ini,” ungkap Hendy.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/bupati_jember.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Bupati Jember Hendy Siswanto (JUMAI/JAWA POS RADAR JEMBER)  Secara hukum, keberadaan honor kegiatan pemakaman sebenarnya sah alias legal. Ada keputusan menterinya serta bergantung kepala daerah masing-masing. Apalagi, SK kegiatan pemakaman adalah lanjutan dari kegiatan-kegiatan sebelumnya yang juga disertai SK. ”Maret saya buat pembaruan SK. Karena ini darurat, harus ada SK. Memakamkan tidak boleh dilakukan sembarang orang, makanya perlu SK,” tegas Hendy.  Kasus tersebut kini diusut Polres Jember. Unit Pidana Korupsi Satreskrim Polres Jember melayangkan surat pemanggilan terhadap Siti Fatimah, bendahara di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember. Warkat itu tertanggal 24 Agustus lalu.  Dalam surat pemanggilan yang ditandatangani Kasatreskrim Polres Jember AKP Komang Yogi Arya Wiguna tersebut, Siti Fatimah dimintai keterangan terkait dengan penyalahgunaan wewenang oleh kepala BPBD Jember dalam pengelolaan anggaran pemakaman pasien Covid-19. ”Saya datang sesuai panggilan. Selesai dari tugas di BPBD Jember, saya ke polres,” kata Fatimah saat ditemui awak media setelah keluar dari ruang penyidikan Unit Idik II/Tipikor Polres Jember kemarin (28/8).  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan menyelesaikan polemik honor pemakaman korban Covid-19 yang diterima bupati dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Jember. Informasi terakhir yang diterima KPK, honor tersebut telah dikembalikan ke kas daerah (kasda) Pemkab Jember.  Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding mengatakan, sebelumnya Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK telah berkoordinasi dengan Pemkab Jember terkait honor pemakaman tersebut. Hasil koordinasi itulah yang menjadi acuan pengembalian honor ke kasda. ”Pemkab Jember telah menindaklanjutinya,” tegas Ipi saat dikonfirmasi kemarin (28/8).  Ipi menjelaskan, mengacu Instruksi Menteri Dalam Negeri No 1/2020, insentif terkait penanganan Covid-19 sejatinya hanya diberikan kepada tenaga kesehatan/medis, tenaga penyidik (investigator) korban terpapar Covid-19, tenaga relawan, dan tenaga lainnya yang terlibat. Pemberian insentif itu disesuaikan dengan standar harga satuan yang ditetapkan kepala daerah.

Bupati Jember Kembalikan Honor Pemakaman Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/WhatsApp-Image-2021-04-18-at-17.35.57-1.jpeg" alt="Banyak Masalah, DPRD Jember Beri Rapor Merah LPKJ Tahun Anggaran 2020" width="100%">
<figcaption>Banyak Masalah, DPRD Jember Beri Rapor Merah LPKJ Tahun Anggaran 2020</figcaption>
</figure>JawaPos.com–DPRD Kabupaten Jember memberikan rapor merah atas laporan pertanggungjawaban Bupati Jember tahun anggaran 2020. Sebab, banyak persoalan yang terjadi, di antaranya tidak adanya Perda APBD 2020 dan tingginya angka kematian ibu dan bayi (AKB-AKI) pada tahun tersebut.  ”Kami memberikan rapor merah terhadap LPKJ itu sehingga banyak catatan dan rekomendasi untuk perbaikan Jember yang lebih baik ke depan,” kata Ketua DPRD Kabupaten Jember M. Itqon Syauqi seperti dilansir dari Antara di Jember.  Menurut dia, tingginya angka kematian ibu dan bayi juga menjadi sorotan Gubernur Jawa Timur beberapa waktu lalu saat datang ke Jember. Selain itu, opini disclaimer oleh BPK terhadap laporan keuangan tahun anggaran 2019 yang disampaikan pada tahun 2020.  ”Selama tahun 2020, kematian ibu hanya berkurang satu kasus. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran pada 2019 sebanyak 174, lalu mengalami penurunan pada 2020 menjadi 173,” tutur Itqon Syauqi.  Selain itu, pertumbuhan Kabupaten Jember pada 2 tahun terakhir mengalami tren menurun. Pada 2019 pertumbuhan PDRB Jember 5,31 persen, sedangkan pada 2020 menurun atau terkontraksi 2,98 persen. Dia menjelaskan, tidak adanya penetapan Perda APBD 2020 menyebabkan banyak program yang capaian kinerja dan serapannya rendah dan bahkan ada yang gagal dijalankan.  Menurut dia, kebijakan sistem pengelolaan anggaran dan program yang cenderung sentralistis, yakni semua kegiatan didasarkan pada desk yang dilakukan bupati serta petunjuk dan persetujuan melalui SK bupati sehingga dampaknya sebagian besar realisasi program yang dijalankan sifatnya rutin atau business as usual. ”Banyaknya mutasi juga berdampak beberapa jabatan mengalami kekosongan dan dilaksanakan plt menjadikan beberapa penyelenggaraan urusan capaian kinerjanya rendah karena beban kerja pejabat yang merangkap jabatan menjadi tinggi, pejabat perlu melakukan penyesuaian kembali pada jabatan baru, serta memiliki keterbatasan dalam mengambil keputusan.” Terang Itqon Syauqi.  Dewan juga menilai, Pemkab Jember tidak optimal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan guru (GTT) serta tenaga kesehatan (perawat dan bidan). ”DPRD Kabupaten Jember memberikan banyak rekomendasi terhadap upaya penyelesaian setiap urusan dan harus ditindaklanjuti sehingga mampu meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,” ucap Itqon Syauqi.  Dia mengatakan, DPRD meminta kepada bupati agar upaya tindak lanjut rekomendasi yang telah diputuskan benar-benar dilaksanakan Pemkab Jember. ”Ke depan diminta kemitraan ini dapat lebih ditingkatkan tanpa mengurangi peran dan fungsi pengawasan DPRD untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Itqon Syauqi.  Sementara itu, Wakil Bupati Jember M. Balya Firjaun Barlaman mengatakan, apa yang menjadi saran, kritik, dan rekomendasi DPRD akan diperhatikan dan direspons. Sehingga ada perbaikan tata kelola pemerintahan dan keuangan dari periode yang lalu ke sekarang. ”Dengan demikian, ada percepatan pembangunan di Jember,” terang Balya Firjaun Barlaman.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=9Mf4JekEzv4

Banyak Masalah, DPRD Jember Beri Rapor Merah LPKJ Tahun Anggaran 2020

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Screenshot-201.png" alt="Tangkapan layar rapat paripurna penandatanganan KUA PPAS di DPRD Jember, Sabtu (3/4). Zumrotun Solichah/Antara" width="100%">
<figcaption>Tangkapan layar rapat paripurna penandatanganan KUA PPAS di DPRD Jember, Sabtu (3/4). Zumrotun Solichah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Bupati Hendy Siswanto dan pimpinan DPRD Jember akhirnya menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) yang menjadi awal pembahasan APBD 2021 dalam rapat paripurna di DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur, Sabtu (3/4).  ”Rapat paripurna dengan agenda penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS  2021 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,” kata Ketua DPRD Kabupaten Jember M. Itqon Syauqi seperti dilansir dari Antara.  Dalam pasal 16 ayat (6), lanjut dia, disebutkan bahwa kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani kepala daerah dan pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.  ”Untuk nota kesepakatan KUA PPAS ditandatangani semua pimpinan dewan, termasuk Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember Agus Sofyan dari Fraksi PDIP yang menandatangani terakhir sebelum rapat paripurna ditutup,” tutur Itqon Syauqi.  Dalam rapat paripurna itu, Fraksi PDI Perjuangan menolak sistem pembangunan tahun jamak atau multiyears sebesar Rp 782 miliar untuk anggaran jalan, jembatan, dan penerangan jalan umum yang ada dalam dokumen KUA PPAS. Namun, mereka tetap membubuhkan tanda tangan untuk persetujuan KUA PPAS, bukan untuk pembangunan tahun jamak.  ”Fraksi PDIP dengan tegas menolak sistem multiyears seperti yang disampaikan karena menurut kami sistem pembangunan itu tidak berdampak pada masyarakat,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember Edy Cahyo Purnomo saat interupsi dalam rapat paripurna.  Dia menjelaskan, pihaknya sepakat dengan percepatan pembangunan. Namun, tidak dengan cara sistem multiyears yang akan Pemkab Jember lakukan untuk pembangunan dan perbaikan jalan rusak.  ”Kami hanya menolak pembangunan tahun jamak, bukan menolak KUA PPAS. Buktinya pimpinan DPRD Jember dari Fraksi PDIP menandatangani persetujuan KUA PPAS,” terang Edy.  Sementara itu, Bupati Jember Hendy Siswanto saat dikonfirmasi mengatakan, penandatanganan KUA PPAS berjalan lancar. Adanya interupsi dari anggota dewan merupakan suatu dinamika dalam sebuah demokrasi.  ”Kami akan melaksanakan proyek itu dan lambat laun seluruhnya akan melihat bahwa konsep multiyears itu adalah konsep yang bagus karena pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya dan merangkul pihak ketiga untuk membiayai terlebih dahulu,” kata Hendy.  Penggunaan anggaran dengan pola multiyears sebesar Rp 782 miliar hanya fokus pada tiga kegiatan. Yakni peningkatan jalan senilai Rp 664 miliar, peningkatan jembatan Rp 8 miliar, dan proyek instalasi penerangan jalan umum Rp 110 miliar.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=phBZ7bmRUnc

Bupati dan Pimpinan DPRD Jember Sepakati KUA PPAS APBD 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/bupati-jember-dokter-faida.jpg" alt="PELAYANAN KESEHATAN: Dokter Faida MMR menyerahkan ambulans ke pihak desa untuk membantu mobilitas petugas melayani masyarakat. (DOK. JAWA POS RADAR JEMBER)" width="100%">
<figcaption>PELAYANAN KESEHATAN: Dokter Faida MMR menyerahkan ambulans ke pihak desa untuk membantu mobilitas petugas melayani masyarakat. (DOK. JAWA POS RADAR JEMBER)</figcaption>
</figure>"MESKI tak lagi menjabat, misi kemanusiaan harus terus jalan,” tutur dr Faida MMR kepada Jawa Pos Radar Jember. Sama halnya dengan program ambulans di setiap desa. Salah satu tujuannya adalah menekan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB).  ’’Betapa bisa dibayangkan ketika dalam proses kelahiran, orang yang bertempat tinggal di daerah pelosok Jember kesusahan pergi ke pelayanan kesehatan,” lanjutnya.  Program tersebut diresmikan pada 10 November 2017. Kali pertama diluncurkan 40 ambulans. Bulan berikutnya diluncurkan lagi 10 ambulans. Hingga akhir 2017, pengadaan mencapai 195 ambulans. Pada 2018, pihaknya kembali melakukan pengadaan ambulans desa sebanyak 53 unit. Jadi, total ada 248 ambulans.  Faida mengatakan, AKI pada 2017 sebanyak 63 kasus. Pada 2018, kematian ibu turun ke angka 53 orang. ’’Mengalami penurunan kembali pada 2019 menjadi 47 orang,” ungkapnya. Sementara itu, AKB pada 2017 mencapai 225 bayi. Meski pada 2018 menembus angka 378 kasus, setahun kemudian AKB mengalami penurunan menjadi sebanyak 329 bayi.  Pengadaan ratusan ambulans itu tak hanya digunakan untuk menekan AKI-AKB. Tapi, bisa dimaksimalkan untuk mempermudah masyarakat Jember menuju pelayanan kesehatan.  Dokter Endang Maruf Randi SpOG membenarkan adanya perkembangan baik untuk kesehatan di Kabupaten Jember setelah diadakannya ambulans di setiap desa. Dia berharap warisan itu bisa diteruskan pemimpin selanjutnya. ’’Tak hanya ibu dan bayi yang membutuhkan ambulans itu, tapi semua golongan,” tegasnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/features/28/02/2021/warisan-abdullah-azwar-anas-selama-pimpin-banyuwangi-2010-2021/">Warisan Abdullah Azwar Anas Selama Pimpin Banyuwangi 2010–2021</a>  Selain ambulans desa, KH Abdul Muqit Arief, mantan wakil bupati Jember, menuturkan, ada program yang juga bermanfaat, terutama dalam memajukan pendidikan di Jember. Salah satunya, program 5 ribu beasiswa perguruan tinggi untuk siswa berprestasi. Kali pertama menjabat pada 2016, pihaknya berencana menuntaskan seribu beasiswa per tahun. ’’Jadi, bisa tuntas dalam lima tahun jabatan,” imbuhnya. Namun, dalam perencanaannya, program tersebut baru bisa terealisasikan pada 2017. Program itu diklaim sebagai salah satu program yang paling mulus dengan capaian yang melebihi target.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=OkrVf8xrfEk

Dokter Hj Faida MMR Sukses dengan Misi Kemanusiaan pada Ambulans Desa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Screenshot-83.png" alt="Bupati Jember Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Jember M. Balya Firjaun Barlaman. Diskominfo Jember/Antara" width="100%">
<figcaption>Bupati Jember Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Jember M. Balya Firjaun Barlaman. Diskominfo Jember/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kabupaten Jember akhirnya punya bupati dan wakil bupati baru hasil pemilihan kepala daerah (pilkada), 9 Desember 2020. Hendy Siswanto dan Muhammad Balya Firjaun Barlaman dilantik Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menjadi Bupati dan Wakil Bupati Jember pada 26 Februari.  Kini tugas memimpin roda pemerintahan Kabupaten Jember diemban Hendy Siswanto dan Gus Firjaun sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jember periode 2021–2024. Masyarakat berharap keduanya bisa segera memperbaiki kondisi untuk segera kembali bangkit dari keterpurukan.  Pengamat politik Universitas Jember Hermanto Rohman menyebutkan, salah satu pekerjaan rumah utama bupati yang harus menjadi prioritas adalah kejelasan tentang APBD 2021.  ”Hingga akhir Februari, Kabupaten Jember belum memiliki peraturan kepala daerah (perkada) atau Peraturan Daerah (Perda) APBD tahun anggaran 2021,” kata Hermanto Rohman seperti dilansir dari Antara di Kabupaten Jember, Sabtu (27/2).  Menurut dia, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilakukan dalam penyusunan APBD 2021 sesuai dengan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah terhadap Nomenklatur Perangkat Daerah.  ”Jember yang sekarang menggunakan KSOTK 2016 harus melakukan pemetaan kembali atas nomenklatur organisasi dengan menyesuaikan dengan permendagri itu sesuai dengan urusan kabupaten/kota melalui KSOTK 2021,” tutur Hermanto.  Atas dasar permendagri tersebut, lanjut dia, juga disusun Rancangan APBD 2021 serta dengan memperhatikan Permendagri No. 64/2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2021.  ”Perlu sinkronisasi RKPD tahun 2021 dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi yang lebih lanjut dituangkan dalam KUA dan PPAS tahun 2021. Hal itu yang kemarin menjadi kendala dan belum dibahas bersama DPRD,” terang Hermanto.  Hermanto menilai, sebaiknya APBD itu dibahas melalui mekanisme peraturan daerah sepanjang ada komitmen bersama untuk menyelesaikan bersama DPRD. Jika pembahasan melalui perda, harus segera dilakukan paling lambat pada April 2021 agar tidak terlalu mepet dengan pembahasan APBD perubahan yang biasanya dimulai pada Juni atau Juli.  Menurut dia, salah satu yang juga harus dipastikan adalah jika APBD 2021 ditempuh melalui perda dan baru selesai pada April, harus dipastikan kekosongan dasar hukum keuangan pada Februari, Maret, dan April, apakah masih menggunakan Perbup Pengeluaran Kas Daerah Mendahului Penetapan APBD karena terbatas penggunaannya.  ”PR lain adalah bupati harus juga menyiapkan RPJMD untuk menerjemahkan visi dan misi Bupati Jember dan digunakan acuan kebijakan perencanaan anggaran untuk periode mendatang,” ujar Hermanto.  Sementara itu sebelumnya, Hendy mengajak semua stakeholder dan masyarakat Jember bersama-sama mewujudkan visi Wayahe mbenahi Jember dengan prinsip sinergi, kolaborasi, dan akselerasi dalam membangun Jember.  ”Saya bersama Gus Firjaun siap menjadi pelayan masyarakat dan akan melayani semaksimal mungkin. Jember masih belum punya APBD sehingga kami bersama DPRD harus segera menyelesaikan karena rakyat menunggu,” kata Hendy. Dia berjanji segera menyelesaikan pembahasan APBD 2021 agar roda pemerintahan segera berjalan sesuai dengan harapan bersama, kemudian menurunkan angka kematian ibu dan bayi yang masih tinggi di Jember.  Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember Ahmad Halim menyebutkan pembahasan APBD 2021 diharapkan bisa dilaksanakan secara maraton. Selain itu, penataan birokrasi yang karut-marut menyebabkan aparatur sipil negara (ASN) terbelah menjadi dua kubu.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=gBh4PXWtGpQ

Bupati Jember yang Baru Harus Bisa Hapus Jejak Kelam Bupati Sebelumnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/diana-safitri.jpg" alt="SALING BANTAH: Diana Safitri Kumalasari membeberkan kasus hilangnya perhiasan, mobil Camry, dan Honda CR-V yang diduga diambil Yoyok. (Dimas Maulana/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>SALING BANTAH: Diana Safitri Kumalasari membeberkan kasus hilangnya perhiasan, mobil Camry, dan Honda CR-V yang diduga diambil Yoyok. (Dimas Maulana/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Yoyok Wasito Hadi Siswoyo didakwa mencuri dua mobil ibu tirinya, Diana Safitri Kumalasari. Diana mengatakan, Yoyok bersama tiga temannya datang ke rumahnya di Kencana Sari Barat, Dukuh Pakis, pada Jumat, 18 September 2020.  Yoyok merusak kunci pagar rumah tersebut dan masuk tanpa permisi. Dia mengusir seorang pembantu dan sepupu Diana yang mendiami rumah tersebut setelah meminta kunci mobil.  ”Saya tidak di rumah Surabaya. Ada tugas dinas di Bondowoso. Saya ditelepon sepupu saya sama Bu Yeni (pembantu, Red),” ujar Diana saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang di Pengadilan Negeri Surabaya kemarin (23/2).  Sepupu dan pembantu dipulangkan Yoyok. Setelah itu, dia menguasai rumah tersebut. Dua hari kemudian setelah Yoyok tidak ada di rumah itu, Diana bersama pengacaranya masuk ke rumah. PNS itu melihat mobil dinas Toyota Camry dan mobil pribadinya Honda CR-V sudah tidak ada lagi. ”Kamar saya dibongkar. Ada linggis di situ. Perhiasan, surat-surat hilang,” katanya.  Diana melapor ke Polrestabes Surabaya. Berdasar penyelidikan, dua mobil itu dibawa Yoyok. Honda CR-V ditemukan di Cilacap. Toyota Camry digadaikan kepada lurah di Situbondo. Yoyok yang juga berprofesi PNS lalu ditangkap polisi.  Diana mengaku tidak tahu alasan Yoyok masuk ke rumahnya dan membawa kabur dua mobilnya. Dia tidak pernah mengakui Yoyok sebagai anak tirinya. Yoyok adalah anak asuh almarhum suaminya, Samsul Hadi Siswoyo, yang merupakan mantan bupati Jember dengan istri pertamanya. ”Yoyok anak asuh, bukan anak kandung atau anak angkat,” katanya.  Menurut Diana, Samsul tidak dikaruniai anak dari pernikahannya dengan istri pertamanya selama 31 tahun menikah. Samsul lalu mengasuh Yoyok sebagai anak. Mantan bupati itu lalu menikahi Diana dan menjadikannya sebagai istri kedua. ”Yoyok anak dari saudara jauh istri pertama. Tidak ada hubungan darah,” ucapnya.  Dia juga mengakui bahwa sebelumnya tidak pernah ada urusan apa pun dengan Yoyok. Diana merasa tidak pernah bertemu dan mengenal Yoyok. ”Saya tidak pernah ada utang piutang dengan Yoyok,” ungkapnya.  Sementara itu, Yoyok dalam persidangan mengatakan bahwa dirinya anak tiri Diana. Meskipun, tidak pernah diakui oleh ibu tirinya. Dia merupakan anak almarhum Samsul dengan istri pertamanya.  Yoyok mempersilakan apabila Diana tidak mengakui. Namun, dia tercatat secara hukum sebagai anak almarhum Samsul yang juga suami Diana.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/surabaya/22/02/2021/mediasi-gagal-rhoma-irama-lanjutkan-gugatan-hak-cipta-lagu-rp-1-m/">Mediasi Gagal, Rhoma Irama Lanjutkan Gugatan Hak Cipta Lagu Rp 1 M</a>  Pengacara Yoyok, Randy Piangga, menyatakan, rumah yang ditempati Diana itu merupakan rumah almarhum Samsul. Bukan rumah Diana. Niat Yoyok datang ke situ sebenarnya bukan untuk mencari masalah. Melainkan untuk bertemu dengan Diana membahas masalah pembagian warisan.  Namun, Diana tidak ada di rumah dan sulit ditemui. Dua mobil itu hanya diambil agar bisa bertemu dengan ibu tirinya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/dYdS4KQdYXc

Anak Mantan Bupati Jember Bawa Kabur Mobil Ibu Tiri

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bupati jember

Berita Terkini