<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/20/anak-bupati-cirebon-3420861780.jpg" alt="Wahyu Tjiptaningsih, mantan Wakil Bupati Cirebon, mendadak memberikan klarifikasi di akun media sosial salah satu anaknya dikaitkan sebagai salah satu DPO pembunuh mendiang Vina Cirebon." width="100%">
<figcaption>Wahyu Tjiptaningsih, mantan Wakil Bupati Cirebon, mendadak memberikan klarifikasi di akun media sosial salah satu anaknya dikaitkan sebagai salah satu DPO pembunuh mendiang Vina Cirebon.</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Wahyu Tjiptaningsih, mantan Wakil Bupati Cirebon, mendadak memberikan klarifikasi di akun media sosial salah satu anaknya dikaitkan sebagai salah satu DPO pembunuh mendiang Vina Cirebon. Hal itu setelah Hotman Paris menyinggung, adanya dugaan salah satu anak pelaku pembunuh Vina merupakan anak bupati Cirebon.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sejumlah pesan berisi tuduhan pun masuk kepada dirinya. Ada yang menduga sikap diamnya atas kasus pembunuhan Vina karena dia punya kepentingan untuk menyelamatkan anaknya dari jerat hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Teh Susan kok diam saja? Kenapa nggak update berita terbaru tentang Vina ? Wah, teh Susan kenapa? Bukannya video teteh viral karena suka bahas Vina, kok sekarang melempem?," demikian sejumlah tudingan dari netizen yang dikirimkan kepada Wahyu Tjiptaningsih melalui direct message ataupun WhatsApp.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Netizen menduga anaknya sebagai salah satu pembunuh Vina yang masuk dalam daftar DPO karena salah satu anaknya bernama Dani, Ramadhani Purwadi Sastra. Dan salah satu pembunuh Vina, sebagaimana diumumkan kepolisian diketahui juga bernama Dani.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kendati demikian, Wahyu Tjiptaningsih menegaskan bahwa anaknya bukanlah seorang pembunuh.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Coba dicari dan dilaporkan sono pembunuhnya yang mana diantara 3 (anak saya) ini? Kagak usah DPO kita yang ke Polres," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengaku kaget tiba-tiba saja anaknya dikaitkan sebagai salah satu pembunuh Vina. Dia merasa ada penggiringan opini yang sadis dialamatkan kepada keluarganya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau target sebagai DPO ini cuma karena ada kemiripan nama atau karena saling berteman di media sosial, berita ini hoax," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Untuk kasus penegakan hukum atas kasus meninggalnya Vina, dia mengaku sudah di luar kapasitasnya. Sebab, proses penegakan hukum merupakan ranah pihak berwajib.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wahyu Tjiptaningsih menyatakan dirinya tidak masalah apabila Hotman Paris mau menguliti keluarganya apakah benar ada kaitannya dalam kasus kematian Vina atau tidak.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mungkin bang @hotmanparisofficial bisa undang keluarga beliau (Vina) secara langsung, agar hoax ini tidak semakin mengerikan berkembang," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> &nbsp;

Ada yang menduga sikap diamnya atas kasus pembunuhan Vina karena dia punya kepentingan untuk menyelamatkan anaknya dari jerat hukum.

Anaknya Dikaitkan Sebagai Salah Satu DPO Pembunuh Vina, Wakil Bupati Cirebon Buka Suara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/25/sutikno-2-3674385971.jpg" alt="Petugas menggiring tersangka terkait kasus Mantan Bupati Cirebon Sunjaya." width="100%">
<figcaption>Petugas menggiring tersangka terkait kasus Mantan Bupati Cirebon Sunjaya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra dituntut hukuman tujuh tahun kurungan penjara dan denda Rp 1 miliar dalam kasus suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam tuntutan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Bernard Simanjuntak di Pengadilan Tipikor Bandung, disebutkan Sunjaya bersalah telah menerima suap, gratifikasi hingga TPPU dengan total Rp 66 miliar. &rdquo;Menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama tujuh tahun dengan denda Rp 1 miliar subsider&nbsp;enam bulan kurungan penjara,&rdquo; kata Bernard seperti dilansir dari Antara. JPU mengungkapkan, Sunjaya&nbsp;bersalah melanggar pasal 12 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan pertama. Terdakwa juga melanggar pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan kedua. Serta pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan ketiga alternatif pertama. JPU kemudian merinci penerimaan suap, gratifikasi dan TPPU yang dilakukan Sunjaya. Terdakwa diyakini telah menerima uang senilai Rp 55 miliar yang bersumber dari iuran SKPD, rotasi, mutasi, rekrutmen honorer, hingga fee proyek, dan Rp 11 miliar dari suap perizinan PLTU 2 Cirebon, serta rencana pengembangan kawasan industri Kings Property. Untuk menyamarkan uang Rp 66 miliar itu, Sunjaya kemudian membeli aset mulai dari tanah, rumah hingga kendaraan sebesar Rp 36 miliar, yang seluruhnya ada 94 aset dan empat kendaraan. Selain pidana badan, Sunjaya juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 30 miliar, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama lima tahun penjara.

Mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra dituntut 7 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar dalam kasus suap, gratifikasi dan TPPU

Mantan Bupati Cirebon Dituntut Tujuh Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Aksi-KPK-Dery-Ridwansah-11.jpg" alt="Logo KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Logo KPK. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelesaikan berkas penyidikan terhadap tersangka Sutikno dalam kasus dugaan suap perizinan kawasan industri di Kabupaten Cirebon. Berkas perkara Direktur Utama PT Kings Property Indonesia (KPI) itu kini dilimpahkan ke jaksa penuntut umum (JPU).  "Tim penyidik KPK melaksanakan tahap dua penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Tim JPU dengan tersangka STN (Sutikno) dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi suap kepada SP (Sunjaya Purwadisastra) Bupati Cirebon 2019-2024," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (24/2).  Kewenangan penahanan tersangka Sutikno akan dilanjutkan oleh JPU KPK selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 23 Februari 2021 sampai dengan 14 Maret 2021. Sutikno menjalani penahanan di Rutan KPK Kavling C1.  "Selama proses penyidikan telah diperiksa 30 saksi diantaranya Sunjaya Purwadisastra dan para aparatur sipil di Pemkab Cirebon," ucap Ali.  Perkara ini bermula pada tahun 2017, PT KPI bermaksud akan menanamkan modal di Kabupaten Cirebon dengan membangun kawasan industri pabrik sepatu di Kabupaten Cirebon. Kemudian, Sutikno selaku Direktur Utama PT KPI menugaskan Sukrino untuk mengurus perizinan di dinas-dinas dengan pihak pemerintah daerah, terkait rencana pembangunan kawasan industri.  Agar proses pengurusan izin berjalan lancar, Sutikno diduga memerintahkan Sukrino memberikan uang tunai sebesar Rp 4 miliar kepada Sunjaya Purwadisastra selaku Bupati Cirebon periode 2014 – 2019 melalui ajudan kepercayaannya.  Pemberian uang tersebut diduga agar Sunjaya bersedia mengintervensi dan mempercepat seluruh proses perijinan PT KPI di Kabupaten Cirebon.  Sutikno disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=eCybmPrxDAw  &nbsp;

KPK Limpahkan Berkas Penyuap Bupati Cirebon ke Penuntutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/IMG_20200908_153934-1.jpg" alt="Bupati Cirebon Imron (tengah). Khaerul Izan/Antara" width="100%">
<figcaption>Bupati Cirebon Imron (tengah). Khaerul Izan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Bupati Cirebon, Jawa Barat, Imron dinyatakan terkonfirmasi positif Covid-19. Saat ini sedang menunggu hasil pemeriksaan untuk melakukan isolasi mandiri atau menjalani perawatan.  ”Pada Selasa (1/12), beliau menjalani tes usap dan hasilnya dinyatakan positif Covid-19,” kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Cirebon Nanan Abdul Manan seperti dilansir dari Antara di Cirebon, Rabu (2/12).  Nanan mengatakan, Bupati Imron saat ini, masih menunggu hasil pemeriksaan CT scan untuk memastikan kondisi kesehatannya. Apabila hasilnya masih baik, Bupati Imron hanya akan menjalani isolasi mandiri di rumah. Namun, ketika ada masalah dilakukan penanganan lebih lanjut.  ”Ada langkah penanganan lebih lanjut setelah keluar hasil pemeriksaan. Kita menunggu dulu hasil pemeriksaan, apakah ini isolasi mandiri atau di karantina,” terang Nanan.  Menurut dia, untuk kontak erat Bupati Imron seperti ajudan, pengawal, dan lainnya, sudah menjalani tes usap. Namun, hasilnya belum diketahui.  Nanan menambahkan, setelah mengetahui positif, Bupati Imron masih sempat mengikuti Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Bupati Cirebon secara virtual. ”Tadi beliau (Bupati Imron) juga sempat mengikuti rapat secara virtual,” ujar Nanan.  Sebelumnya, Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis dinyatakan positif terpapar Covid-19 pada Senin (23/11) dan menjalani isolasi mandiri. ”Pak Wali menjalani isolasi mandiri,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon Eddy Sugiharto, Senin (23/11).  Eddy mengatakan, kondisi wali kota dalam keadaan baik. Wali kota terpapar Covid-19 tanpa gejala. Untuk sementara, hasil tracing kepada kontak eratnya, terdapat seorang yang positif dan tiga lainnya negatif. Namun sampai saat ini, masih dilakukan pelacakan.  ”Pak Wali ini OTG, jadi menjalani isolasi mandiri di rumah dinasnya. Kami juga sudah melacak kontak eratnya, satu positif dan tiga negatif. Namun ini berkembang terus,” ujar Eddy Sugiharto.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=0XxCYuhOFuU

Bupati Cirebon Imron Terkonfirmasi Positif Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Aksi-KPK-Dery-Ridwansah-12.jpg" alt="Massa Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melakukan aksi Teatrikal dengan menaruh makam sebagi simbol kematian KPK, di lobi Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Selasa (17/9/2019 ), Menyusul pengesahan RUU KPK di DPR. Mereka menganggap Revisi UU KPK merupak" width="100%">
<figcaption>Massa Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi melakukan aksi Teatrikal dengan menaruh makam sebagi simbol kematian KPK, di lobi Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Selasa (17/9/2019 ), Menyusul pengesahan RUU KPK di DPR. Mereka menganggap Revisi UU KPK merupak</figcaption>
</figure>JawaPos.com - KPK memperpanjang larangan ke luar negeri terhadap Wali Kota (nonaktif) Tasikmalaya Budi Budiman dan tiga orang lain yang berkaitan dengan kasus eks Bupati Cirebon Sunjaya. Itu adalah aksi hukum pertama yang diambil KPK setelah UU 19/2019 tentang KPK berlaku.  Larangan bepergian ke luar negeri itu mengacu pada pasal 12 ayat (2) huruf a. Pasal tersebut mengatur kewenangan KPK yang dapat memerintah instansi terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri. Tindakan itu hanya bisa dilakukan di proses penyidikan.  Aturan tentang larangan bepergian ke luar negeri dalam UU KPK yang baru terbilang mundur bila dibandingkan dengan undang-undang lama. Di UU sebelumnya, KPK tidak hanya berwenang memerintah imigrasi untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri saat proses penyidikan, tapi juga ketika penyelidikan dan penuntutan bergulir.  ”(UU KPK) yang sekarang (pelarangan ke luar negeri) hanya (bisa dilakukan) di penyidikan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kemarin (30/10). Pelarangan ke luar negeri itu otomatis berakhir ketika penyidikan perkara sudah naik ke tahap kedua alias penuntutan. ”Kalau sudah penuntutan (pelarangan ke luar negeri) sudah nggak bisa,” imbuh Febri.  KPK menegaskan, larangan ke luar negeri tidak bertentangan dengan UU yang baru. Febri menjelaskan, khusus Wali Kota (nonaktif) Tasikmalaya Budiman, pihaknya hanya melakukan perpanjangan masa pelarangan ke luar negeri. Itu dilakukan untuk kebutuhan penyidikan kasus suap pengurusan dana perimbangan pada APBN 2018 untuk Kota Tasikmalaya.

Larangan ke Luar Negeri Pertama KPK setelah Berlakunya UU yang Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/KETERANGAN-PERS-OTT-PT-ANGKASA-PURA-II-DERY-RIDWANSAH-8.jpg" alt="Juru Bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (1/8/2019). KPK menetapkan dua orang tersangka yakni Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II And" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara KPK Febri Diansyah memberikan keterangan pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (1/8/2019). KPK menetapkan dua orang tersangka yakni Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II And</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap General Manager (GM) Hyundai Engineering, Herry Jung‎. Dia bakal diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) mantan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra (SUN).  ‎"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi terkait TPPU Sunjaya," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah melalui pesan singkatnya, Selasa (8/10).  KPK sendiri telah mencegah Herry Jung untuk bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan terkait kasus yang menyeret Sunjaya. Dia dicegah bersama-sama dengan Camat Beber, Cirebon, Rita Susana.  Herry Jung maupun Rita sudah dicegah ke luar negeri sejak 26 April sampai 26 Oktober 2019. KPK tengah mempertimbangkan perpanjangan masa pencegahan keduanya.  KPK telah menjerat Sunjaya sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Sunjaya diduga mencuci uang hasil dari suap dan gratifikasi yang diterimanya selama menjabat Bupati Cirebon periode 2014-2019.  Salah satu penerimaan itu diduga berasal dari pihak Hyundai Engineeering &amp; Construction (HDEC) terkait perizinan PLTU 2 di Kabupaten Cirebon. KPK sedang mendalami dugaan suap dari pihak Hyundai tersebut.  Sunjaya sendiri sebelumnya telah dijerat oleh KPK terkait perkara suap dan gratifikasi sejumlah perizinan di Pemerintah Kabupaten Cirebon sebelum ditetapkan sebagai tersangka TPPU. Terkait perkara suapnya, Sunjaya telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor pada PN Bandung.

KPK Periksa Petinggi PT Hyundai Terkait TPPU Mantan Bupati Cirebon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/nico-siahaan-diperiksa-kpk-pdip-kembalikan-rp-250-juta_m_.jpg" alt="Nico Siahaan, anggota Fraksi PDIP" width="100%">
<figcaption>Nico Siahaan, anggota Fraksi PDIP</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah kembali mengingatkan pada seluruh partai politik (parpol) untuk berhati-hati menerima sumbangan. Sebelum mengantongi sumbangan tersebut, ada baiknya parpol menelusuri sumber dananya. Febri menyebut, sumbangan dari kepala daerah terhadap parpol berisiko tinggi. Sebab, bisa jadi, asal-usul sumber dana tidak jelas. Imbauan itu disampaikan setelah KPK menerima pengembalian sumbangan dana parpol dari PDI Perjuangan (PDIP). Sedianya, sumbangan tersebut diberikan untuk mendukung acara kepemudaan PDIP pada Oktober lalu. "KPK menerima pengembalian uang Rp 250 juta," kata Febri, Sabtu (1/12). Diduga, uang sebesar itu berasal dari tersangka SUN (Sunjaya, Red) sebagai sumbangan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Terkait pengembalian uang itu, penyidik KPK telah membuat berita acaranya. Itu artinya, pengembalian uang dari PDIP tersebut telah menjadi bagian perkara. SUN alias Sunjaya Purwadisastra adalah bupati nonaktif Cirebon yang kena operasi tangkap tangan (OTT) KPK Oktober lalu. Saat ini, politikus PDIP itu berstatus tersangka kasus korupsi. Di antaranya, menerima suap dan melakukan jual beli jabatan di Cirebon. Febri menerangkan, duit sumbangan dari Sunjaya itu diduga berkaitan dengan fee proyek di Cirebon. Penyidikan terhadap penerimaan fee itu kini bergulir di KPK. Oktober lalu, PDIP memang menggelar acara kepemudaan untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Acara bertajuk Satu Indonesia Kita itu diketuai Nico Siahaan. KPK telah memeriksa Nico Kamis lalu (29/11). Penyidik mendalami kesaksian Nico terkait sumbangan Sunjaya untuk acara tersebut. "Saya sebagai ketua panitia kepemudaan tidak pernah memaksa Sunjaya untuk menyumbang pada kegiatan kepemudaan. Termasuk jumlah bantuannya," terang presenter yang kini menjadi politikus itu melalui siaran pers. Dia juga mengaku tidak tahu-menahu soal kasus korupsi Sunjaya. Namun, Nico mengakui bahwa Sunjaya pernah memberi bantuan sebesar Rp 250 juta untuk acara kepemudaan. Bantuan itu diberikan dalam rapat terbuka bersama panitia acara kepemudaan. Kini, sumbangan itu telah dikembalikan ke KPK.&nbsp;

Nico Siahaan Diperiksa KPK, PDIP Kembalikan Rp 250 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hasto-tegaskan-tak-ada-dana-korupsi-mengalir-ke-pdip_m_.jpg" alt="Hasto Kristiyanto membantah ada aliran dana korupsi ke acara Peringatan Sumpah Pemuda yang digelar PDIP Oktober lalu." width="100%">
<figcaption>Hasto Kristiyanto membantah ada aliran dana korupsi ke acara Peringatan Sumpah Pemuda yang digelar PDIP Oktober lalu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang juga anggota Komisi I DPR Junico Bisuk Partahi Siahaan atau dikenal Nico Siahaan diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemeriksaan terhadap Nico dilakukan guna mendalami aliran uang yang mengalir ke hajatan partai berlogo banteng ini para Oktober lalu. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto membantah adanya aliran uang ke partainya sebesar Rp 250 juta. Hasto mengaku sudah mendapat informasi langsung dari Nico, terkait dugaaan aliran dana dalam acara Peringatan Sumpah Pemuda yang diadakan PDIP Oktober silam. "Untuk sumpah pemuda itu memang dengan cara gotong-royong, tidak ada dana korupsi di situ," ujar Hasto di DPP PDIP, Jakarta, Sabtu (1/12). Hasto menegaskan, kalau memang ada aliran uang yang masuk ke salah satu kader PDIP, maka pihaknya tidak akan tinggal diam. PDIP akan memberikan sanksi kepada kader tersebut. &lrm;"Kalau masuk PDIP itu saya sebagai Sekjen bertanggung jawab. Kalau ada orang per orang atas nama partai kami akan memberikan sanksi," katanya. Sebelumnya, penyidik KPK telah memeriksa anggota Komisi I DPR Junico Bisuk Partahi Siahaan atau biasa dikenal Nico Siahaan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap jual-beli jabatan di Pemerintah Kabupaten Cirebon. Nico diperiksa untuk tersangka Bupati Cirebon nonaktif Sunjaya Purwadisastra. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pemeriksaan terhadap Nico itu untuk mendalami penyelenggaraan acara yang digelar partainya, PDIP, pada Oktober lalu di acara Peringatan Sumpah Pemuda.

Hasto Tegaskan, Tak Ada Dana Korupsi Mengalir ke PDIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/korupsi-jual-beli-jabatan-bupati-cirebon-patok-rp-50-juta-untuk-camat_m_.jpg" alt="Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra usai diperksa Penyidk KPK." width="100%">
<figcaption>Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra usai diperksa Penyidk KPK.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengidentifikasi dugaan tarif yang dibandrol Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra (nonaktif) untuk jabatan yang ingin diduduki seseorang di lingkungan Kabupaten Cirebon. Sunjaya merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap terkait jual-beli jabatan, proyek, dan perizinan di Kabupaten Cirebon. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, tarif yang dipatok Sunjaya berbeda-beda. Tergantung pada jenis jabatan yang diinginkan. "Misal, kisaran camat Rp 50 juta, eselon 3 Rp 100 juta dan eselon 2 Rp 200 juta," ucapnya pada awak media, Jumat (26/10). Febri menambahkan, besaran tarif ditentukan oleh seberapa strategis jabatan yang diinginkan oleh pihak-pihak yang ingin 'membelinya'. "Kami juga menduga, penerimaan hampir selalu terjadi setelah seseorang menduduki jabatan," tukasnya. Sebelumnya, KPK menetapkan Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra dalam kasus dugaan suap terkait jual-beli jabatan, proyek, dan perizinan di Kabupaten Cirebon. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebutkan, lembaganya juga menetapkan Seketaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon, Gatot Rachmanto yang diduga sebagai pemberi suap sebagai tersangka. Alex menduga Sunjaya menerima hadiah atau janji terkait mutasi, rotasi dan promosi jabatan serta terkait proyek dan perizinan Pemkab Cirebon. Bahkan, diduga Sunjaya menerima janji dengan nilai total Rp 6,4 miliar yang tersimpan dalam rekening atas nama orang lain yang berada dalam penguasaan Bupati Cirebon.

Korupsi Jual-beli Jabatan, Bupati Cirebon Patok Rp 50 Juta untuk Camat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/giliran-bupati-cirebon-kena-ott-kpk-tjahjo-saya-siap-tanggung-jawab_m_.jpg" alt="Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku prihatin dan siap bertanggung jawab dengan marakanya kepala daerah yang kena OTT KPK." width="100%">
<figcaption>Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku prihatin dan siap bertanggung jawab dengan marakanya kepala daerah yang kena OTT KPK.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan siap bertanggung jawab atas banyaknya kepala daerah yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tjahjo mengaku sulit untuk mencari cara agar kepala daerah tidak tersandung korupsi dan tertangkap lembaga antirasuah. "Itu sulit. Aturannya sudah ada dan kalau dibilang saya harus tanggung jawab, saya siap tanggung jawab," kata Tjahjo di Kantor Kementerian Sekretaris Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (25/10). Tjahjo mengakui, tren penangkapan pejabat atau kepala daerah memang meningkat belakangan ini. Menurut dia, semua itu kembali pada integritas masing-masing pejabat atau kepala daerah karena peraturan sudah dibentuk dengan baik dan pengarahan langsung sudah dilakukan, bahkan dari presiden. "Presiden juga mengumpulkan gubernur, bupati, wali kota dari jam tiga (sore) sampai jam lima (sore) rapat di Istana. Area rawan korupsi yang disampaikan. Bubar jam lima, jam lima lewat 20 menit, satu kepala daerah kena OTT KPK di sebelah istana negara. Nah ini kan," paparnya. Sebelumnya, tim penindakan KPK kembali melakukan OTT terhadap kepala daerah. Kali ini, Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra yang terciduk oleh tim penindakan KPK. "Benar, hari ini ada giat di Cirebon. Ada unsur kepala daerah yang ikut diamankan," kata Ketua KPK Agus Rahardjo, Rabu (24/10) malam. Menurut Agus, saat ini tim masih memerlukan pendalaman, sehingga ia masih belum bisa membeberkan kasus apa serta total uang diduga suap yang diamankan dalam operasi senyap kali ini. "Masih diperlukan pendalaman. Besok (Kamis, (25/10)) akan dijelaskan dalam konpers di KPK," ujarnya. Diketahui, Sunjaya adalah bupati Cirebon periode 2014-2019, bersama wakilnya, Tasiya Soemadi. Mereka berdua diusung oleh PDIP pada pemilihan bupati Cirebon 2013. Diketahui dari situs KPK, total kekayaan Sunjaya pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terakhir mencapai Rp 17,7 miliar (laporan pada 24 Juli 2015). Pada LHKPN 2013, hartanya disebut mencapai Rp 17,45 miliar. Dalam dokumen tersebut tercatat, ia memiliki 59 tanah dan 11 bangunan yang tersebar di Jakarta Timur, Bogor, dan Cirebon. Nilai total harta tak bergerak ini mencapai Rp 12,066 miliar, atau naik signifikan dibandingkan pada 2013 yang mencapai Rp 6,631 miliar.&nbsp; Sementara, harta tak bergeraknya, seperti mesin dan kendaraan, mengalami penurunan, dari yang sebelumnya Rp 1,115 miliar menjadi Rp 500 juta. Kemudian, saat mencalonkan diri sebagai bupati Cirebon untuk yang kedua kalinya, pada 2017, LHKPN Sunjaya meningkat signifikan. Nilainya menjadi Rp 23,243 miliar. Itu terdiri atas tanah dan bangunan senilai Rp 15,994 miliar, serta alat transportasi dan mesin sebesar Rp 1,775 miliar. Selain itu, ada harta bergerak lainnya Rp 450 juta, kas dan setara kas sebesar Rp 4,022 miliar, dan harta lainnya Rp 1,001 miliar.

Giliran Bupati Cirebon Kena OTT KPK, Tjahjo: Saya Siap Tanggung Jawab

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bupati cirebon

Berita Terkini