<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/pemalsu-tandatangan-bupati-akhirnya-terendus_m_175847.jpeg" alt="Bupati Bolmong Yasti Supraredjo" width="100%">
<figcaption>Bupati Bolmong Yasti Supraredjo</figcaption>
</figure>JawaPos.com &mdash; Akhirnya dugaan tindak pidana pemalsuan tandatangan Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Yasti Mokoagow terungkap. Usai melakukan investigasi di internal Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bolmong, akhirnya Kepala BKPP Hamri Binol, berhasil mengendus siapa pelakunya. &ldquo;Sudah diketahui. Dia seorang perempuan,&rdquo; kata Binol tanpa memberikan identitas PNS yang tersebut, Jumat (15/12). Disinggung apakah kasus ini akan dilaporkan ke kepolisian? Binol mengaku masih menunggu instruksi pimpinan. &ldquo;BKPP juga belum bisa memastikan sanksi terhadap ASN tersebut,&rdquo; tandasnya sebagimana dilansir dari Manado Post (Jawa Pos Group). Sementara itu, Asisten III Setkab Bolmong I Wayan Gede mengatakan, sudah ada laporan dari BKPP soal oknum pemalsu tandatangan bupati tersebut. Namun, laporan tersebut masih akan ditelusuri lagi. &ldquo;Karena kemungkinan ada yang menyuruh oknum ini untuk memalsukan tandatangan. Belum ada petunjuk dari bupati soal sanksinya,&rdquo; ujarnya, dikonfirmasi kemarin. Sebelumnya Yasti, Bupati Bolmong Yasti Mokoagow berang. Pasalnya, ada oknum pegawai BKPP diduga memalsukan tandatangannya dalam surat rekomendasi kenaikan pangkat seorang ASN. Tak hanya, memalsukan tandatangan bupati, BKPP didapati juga memiliki cap milik bupati. &ldquo;Tanda tangan saya tiga rangkap dipalsukan. Saya tahu Senin malam. Itu pidana. Kepala BKPP harus cari siapa pelakunya. Kalau tidak saya hukum satu dinas. Saya tunggu sebentar (kemarin),&rdquo; tegas bupati kepada pejabat eselon II dan camat se-Bolmong, di lobi kantor bupati, saat acara penandatanganan kontrak kerja dengan pejabat eselon II, Kamis (14/12). Ia mengaku, kadang merubah posisi tanda tangannya. Ini untuk mengantisipasi ada yang meniru. &ldquo;Sepertinya benar apa yang saya khawatirkan terjadi. Jangan sekali-kali tiru tanda tangan saya. Saya tahu jelas tanda tangan saya. Tiap kali tanda tangan berkas, saya periksa satu-persatu. Meski tak substansial, tetap saya periksa," tegasnya mantan personel DPR-RI Senayan tersebut. &ldquo;Cap bupati harus kembali ke bupati. Tapi herannya kenapa cap bupati masih ada di BKPP. Padahal hanya bupati yang bisa menggunakan cap bupati. Jangan main-main dengan saya,&rdquo; warning Yasti.

Pemalsu Tandatangan Bupati Akhirnya Terendus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/dpp-pan-ungkap-dosa-perusahaan-semen-yang-seret-bupati-bolmong-jadi-tersangka_m_147162.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penetapan tersangka oleh Polda Sulawesi Utara (Sulut) terhadap Bupati Bolmong Yasti Supredjo Mokoagow membuat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN jadi gerah. Wakil Sekretaris Jendral PAN Fikri Yasin mengungkapkan, banyak dosa-dosa yang dilakukan PT Conch North Sulawesi Cemen. Dari informasi yang didapatkan, perusahaan semen itu memekerjakan warga negara asing (WNA) asal Tiongkok. Jumlahnya pun mayoritas mencapai 75 persen. "Parahnya lagi, mereka bukan sebagai pekerja. Tapi visanya turis dan tidak ada izin tetap di Indonesia. Itu kan pelanggaran," sesalnya, Kamis (27/7). Menurutnya, atas dua dasar itu kemudian secara tegas Bupati Bolmong melarang beroperasi, adalah benar. "Bahwa dia melakukan dengan keras atau kasar, itu lain lagi persoalannya. Ada yang lebih keras dari itu, kenapa tidak dipidanakan," sindirnya. Fikri menerangkan, kepala daerah itu punya kewenangan untuk mencabut izin. Kalau satu perusahaan tidak punya izin, itu wajib dibubarkan. "Apalagi pelanggaran itu jelas. Bagaimana mungkin perusahan semen (PT Conch) bisa berdiri tapi izin tidak ada," tandasnya. Menurut dia, Yasti yang baru 2 bulan menjabat Bupati Bolmong tegas dalam menjalani tugasnya. "Nah ini menunjukkan bupati itu tegas. Karena, begitu beliau masuk maka sudah punya kewenangan untuk membubarkan aktivitas perusahaan itu kalau tidak mau membuat izinnya," kata dia. Sehingga dalam penetapan tersangka atas Bupati Yasti, Fikri menilai Polda Sulut bertindak tendensius. "Itu tendensius (Polda Sulut). Dalam konteks ini saya lihat polisi sudah berlebihan menangani itu," tandas Fikri.

DPP PAN Ungkap Dosa Perusahaan Semen yang Seret Bupati Bolmong Jadi Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/polisi-ingatkan-kepala-daerah-jangan-semena-mena-kepada-investor_m_147155.jpeg" alt="Bupati Bolmong Yasti Mokoagow usai diperiksa di Polda Sulut" width="100%">
<figcaption>Bupati Bolmong Yasti Mokoagow usai diperiksa di Polda Sulut</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pihak Polda Sulawesi Utara (Sulut) meminta pihak kepala daerah untuk tidak semena-menag dengan investor. Kasus perusakan aset PT Conch North Sulawesi Cemen yang menyeret&nbsp;Bupati Bolmong Yasti Mokoagow menjadi tersangka harus menjadi pelajaran. Menurut Kabid Humas Polda Sulut Kombespol Ibrahim Tompo, dalam proses kasus pidana, sebaiknya masyarakat maupun para pengamat bijak menyikapi. "Karena kasus pidananya jelas dan buktinya juga sangat cukup. Karena itu, jangan dibelok-belokkan ke masalah izin atau membela masyarakat," ujarnya kemarin (27/7). Memang, sejak masalah hukum pasca penertiban PT Conch yang digulirkan Polda Sulut, masyarakat mempertanyakan letak kesalahan pemkab. Apalagi setelah 27 personel Satpol PP ditahan. Sebelumnya, Minggu (23/7) lalu, dukungan nyata ribuan warga ditunjukkan dengan berzikir di jalur dua kantor bupati. Tompo kembali menegaskan, apa yang terjadi saat upaya penertiban yang dilakukan Pemkab Bolmong terhadap perusahaan semen di Inobonto Satu, Kecamatan Bolaang, Bolmong, itu tidak sistematis dan tidak mengikuti prosedur. Polda, lanjut Tompo, prihatin dengan kejadian perusakan yang akhirnya menjadi proses pidana terhadap Yasti. Dia menegaskan, polda sudah bekerja profesional. "Kami bekerja mengikuti prosedur. Juga, melalui tahapan yang cukup hati-hati," jelas mantan Wadirreskrimsus Polda Maluku Utara tersebut. Dalam kesempatan sebelumnya, Tompo menjelaskan bahwa penetapan Yasti sebagai tersangka diharapkan menjadi contoh bagi kepala daerah lain agar tidak semena-mena terhadap investor. Dia menambahkan, Polri wajib melindungi setiap investasi yang masuk dari gangguan akibat dampak otonomi daerah. Sebab, investasi masuk, lapangan kerja terbuka, pengangguran berkurang, otomatis angka kriminalitas akan tertekan. "Kan tidak mungkin seorang investor menanamkan modal Rp 3,2 triliun. Seakan-akan bangun tidur, langsung bangun pabrik. Itu tidak masuk logika." Kapolda Sulut Irjen Pol Bambang Waskito menegaskan, dalam pertemuan bersama presiden, ada arahan langsung terkait investor. Atas dasar itu, Waskito tak ragu bertindak tegas. Investor yang sudah masuk harus mendapat rasa aman dan nyaman. "Terkait perusakan PT Conch, sekalipun sudah ada kesepakatan damai, polisi akan memproses terus. Ini bukan delik aduan," ujarnya.

Polisi Ingatkan Kepala Daerah Jangan Semena-mena Kepada Investor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/dua-bulan-dilantik-bupati-cantik-dari-pan-ini-jadi-tersangka_m_146673.jpeg" alt="Yasti Mokoagow" width="100%">
<figcaption>Yasti Mokoagow</figcaption>
</figure>JawaPos.com &mdash; Baru dua bulan menduduki jabatan sebagai Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong) Yasti Mokoagow sudah tersandung kasus perusakan PT Conch North Sulawesi Cement. Politisi asal Partai Amanat Nasional (PAN) itu resmi menyandang status hukum sebagi tersangka, Selasa (25/7) kemarin. Pemeriksaan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini dipastikan berlanjut ke tahap penyidikan. Yasti menurut penyidik jadi otak dugaan perusakan perusahaan semen yang beropresi di Inobonto Satu, Kecamatan Bolaang, Bolmong ini. &ldquo;Telah dilaksanakan gelar perkara oleh penyidik. Hari ini (Selasa), penyidik menetapkan Yasti sebagai tersangka,&rdquo; beber Kabid Humas Polda Sulut Kombes Pol Ibrahim Tompo di Mapolda Selasa (25/7). Menurut Tompo, Yasti menurut penyidik jadi otak dugaan perusakan PT Conch 5 Juni lalu itu. &ldquo;Ini hasil keterangan dari para tersangka yang berasal dari anggota Satpol PP Pemkab Bolmong. Mereka mengatakan bupati yang memberi tugas. Tersangka dari Satpol PP sendiri ada 27 orang. Lima di antaranya ditangguhkan penyidik,&rdquo; sambung Tompo sebagaimana dilansir dari Manado Post (Jawa Pos Group). Naiknya status hukum Yasti, kata juru bicara Polda ini bukan tanpa alasan. Dipaparkan, dari hasil pengembangan dan pendalaman terhadap bukti-bukti pidana. Internal penyidik menilai sudah cukup bukti untuk menetapkan Yasti terlibat dalam kasus ini. Mantan anggota DPR RI yang baru saja dilantik sebagai bupati pada 22 Mei 2017 silam itu, kata mantan Wadirreskrimum Polda Maluku Utara tersebut, melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP atau pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP jo pasal 52 KUHP Jo pasal 55, 56 KUHP atau pasal 406 KUHP Jo pasal 52 KUHP jo pasal 55, 56 KUHP. &ldquo;Yaitu tindak pidana menyuruh atau memberi kesempatan atau daya upaya dengan menyalahgunakan kewenangan untuk melakukan tindak pidana terang-terangan. Dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap barang atau benda, dengan sengaja menghancurkan barang atau benda. Atau sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Ancaman hukuman di atas lima tahun penjara,&rdquo; bebernya sambil menambahkan Yasti belum akan ditahan penyidik. Penetapan Yasti sebagai tersangka lanjut Tompo diharapkan menjadi contoh bagi kepala daerah lainnya, agar tidak semena-mena terhadap investor. Terkait kapan penyidik kembali memeriksa Yasti? &ldquo;Belum dijadwalkan,&rdquo; singkatnya. Yasti diketahui, sebelumnya juga sudah diperiksa penyidik dua kali. Pertama 20 Juni, kedua 19 Juli pekan lalu. Kapolda Sulut Irjen Pol Bambang Waskito sebelumnya sudah menegaskan, dalam pertemuan bersama presiden, ada arahan langsung terkait investor. Atas dasar itu, Waskito tak ragu bertindak tegas. Investor yang sudah masuk harus mendapat rasa aman dan nyaman. &ldquo;Terkait pengrusakan PT Conch, sekalipun sudah ada kesepakatan damai, polisi akan memproses terus. Ini bukan delik aduan,&rdquo; tegas Waskito. Dirinya mengaku tetap bertahan mengusut tuntas masalah itu. &ldquo;Yang terakhir itu antara perusahaan dan pemda sudah membuat delapan kesepakatan. Salah satunya di situ adalah butir agar mencabut laporan di polisi. Tapi saya bantah. Ini pidana. Ini perusakan. Kalau saya mau kenakan pasal, banyak itu. Pasal investasi kena, pasal masuk tanpa izin kena, perusakan, memberikan imbauan kepada masyarakat untuk merusak. Banyak pasalnya,&rdquo; rinci Waskito. Masalah tersebut bukan delik aduan. Karena, walaupun perusahaan tidak mengadukan, dia tetap bisa melanjutkan proses hukum. &ldquo;Karena yang dirugikan negara,&rdquo; katanya. Sekarang, tersangkanya pun sudah lebih dari tiga. &ldquo;Saya sudah bilang ini pasti ada penggeraknya. Saya akan usut sampai ke aktor intelektual,&rdquo; jaminnya. Ia menambahkan, Polri wajib melindungi setiap investasi yang masuk dari gangguan akibat dampak otonomi daerah. Sebab investasi masuk, lapangan kerja terbuka, pengangguran berkurang, otomatis angka kriminalitas akan tertekan. &ldquo;Kan tidak mungkin seorang investor menanamkan modal itu Rp 3,2 triliun, seakan-akan bangun tidur, langsung bangun pabrik, itu tidak masuk logika,&rdquo; tuturnya. PT Conch sendiri memproduksi semen. Kehadiran PT Conch merupakan salah satu upaya membuat harga semen merata di semua daerah. Direktur Ditreskrimum Polda Sulut Kombes Pol Untung Sudarto menguatkan status hukum terbaru dari Bupati Bolmong tersebut. &ldquo;Setelah beberapa gelar perkara, status Yasti sudah tersangka. Apabila nantinya pihak Yasti ingin melakukan pembelaan hukum, itu memang haknya. Pemeriksaan berikutnya nanti akan dicari hari yang tepat,&rdquo; singkat Sudarto.

Dua Bulan Dilantik, Bupati Cantik dari PAN Ini jadi Tersangka

bupati bolmong

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bupati bolmong

Berita Terkini

Pemalsu Tandatangan Bupati Akhirnya Terendus

DPP PAN Ungkap Dosa Perusahaan Semen yang Seret Bupati Bolmong Jadi Tersangka

Polisi Ingatkan Kepala Daerah Jangan Semena-mena Kepada Investor

Dua Bulan Dilantik, Bupati Cantik dari PAN Ini jadi Tersangka

Download Aplikasi JawaPos.com