<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/15/43ecde00-d212-43f2-bdba-268f3a407809-1226652367.jpg" alt="Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dugaan suap ijon proyek Bupati Bekasi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (15/1). (Ridwan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dugaan suap ijon proyek Bupati Bekasi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (15/1). (Ridwan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono mengaku dicecar oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal dugaan aliran uang suap dalam kasus ijon proyek yang menjerat Bupati nonaktif Bekasi, Ade Kuswara Kunang. Hal itu disampaikan Ono usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (15/1). &ldquo;Ada beberapa lah yang ditanyakan. Iya (dicecar soal aliran uang),&rdquo; kata Ono usai menjalani pemeriksaan. Meski demikian, Ono enggan membeberkan secara rinci materi pemeriksaan terkait dugaan aliran uang tersebut. Ia menyebut, penyidik juga mendalami perannya dan tugasnya sebagai Ketua DPD PDIP Jawa Barat. Mengingat, Ade Kuswara juga merupakan politikus PDIP, yang menjabat sebagai Ketua DPC PDIP Kabupaten Bekasi. &ldquo;Nanti tanya penyidik (soal aliran uang). Sekitar tugas sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan,&rdquo; tegasnya. Sebelumnya, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, pada Kamis (15/1). Ono diagendakan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap proyek yang menjerat Bupati nonaktif Bekasi, Ade Kuswara Kunang. Selain Ono Surono, penyidik KPK turut memanggil Agung Mulya selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air; Dede Haerul selaku Kepala Bidang Pembangunan Jalan Kabupaten Bekasi; Ahmad Fauzi selaku Kepala Bidang Pembangunan Jembatan Kabupaten Bekasi. Kemudian, Teni Intania selaku Kepala Bidang Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi; Agung Jatmika selaku PPK Sumber Daya Air Kabupaten Bekasi; Hasri selaku PPK Pembangunan Jalan Kabupaten Bekasi; serta Tulus selaku PPK Jembatan Kabupaten Bekasi. "Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK," ucap juru bicara KPK, Budi Prasetyo. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka, yakni Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang (ADK), ayahnya yang juga Kepala Desa Sukadami HM Kunang (HMK), serta pihak swasta Sarjan (SRJ). Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Kamis, 18 Desember 2025. KPK menduga Ade Kuswara dan HM Kunang bersekongkol menerima uang ijon proyek senilai Rp 9,5 miliar dari Sarjan untuk memuluskan jatah proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi pada tahun anggaran 2026. Selain itu, Ade Kuswara juga diduga menerima gratifikasi lain sepanjang 2025 senilai Rp 4,7 miliar, sehingga total penerimaan mencapai Rp 14,2 miliar. Atas perbuatannya, Ade Kuswara dan H.M. Kunang selaku pihak penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara, Sarjan selaku pihak pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor.

Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono dicecar KPK terkait dugaan aliran uang suap Bupati Bekasi dalam kasus izin proyek. Simak perkembangannya.

Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono Ngaku Dicecar KPK soal Dugaan Aliran Uang Suap Bupati Bekasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/21/JKT_Bupati-Bekasi-di-Tahan-KPK_Salman-Toyibi_-6-1975868154.jpg" alt="Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang berjalan mengenakan rompi tahanan usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (20/12/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang berjalan mengenakan rompi tahanan usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (20/12/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi isu mutasi terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung (Kejagung). Mutasi itu menyasar Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Bekasi dan Hulu Sungai Utara (HSU). Mutasi jabatan itu tertuang dalam Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-IV-1734/C/12/2025. Diduga, mutasi itu dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan Kejagung. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan mutasi dan rotasi pejabat merupakan kewenangan internal Kejagung sebagai bagian dari manajemen sumber daya manusia (SDM). &ldquo;Rotasi mutasi adalah bagian dari manajemen SDM yang merupakan ranah internal Kejaksaan Agung,&rdquo; kata Budi Prasetyo kepada wartawan, Minggu (28/12). Meski demikian, Budi memastikan koordinasi antara KPK dan Kejaksaan Agung tetap berjalan, khususnya dalam perkara yang menjerat oknum jaksa yang saat ini sedang ditangani lembaga antirasuah. &ldquo;Sedangkan untuk perkara yang ditangani oleh KPK saat ini, khususnya yang menjerat para oknum Jaksa, koordinasi terus dilakukan, dan Kejagung mendukung penuh proses hukum di KPK,&rdquo; tegasnya. Terkait perkembangan penyidikan kasus dugaan korupsi di Bekasi, Budi menyampaikan bahwa fokus KPK saat ini masih pada perkara suap ijon proyek. KPK telah menetapkan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, ayahnya selaku Kepala Desa Sukadami HM Kunang, serta seorang swasta bernama Sarjan. Mutasi jabatan terhadap Kajari Bekasi diduga berkaitan dengan OTT yang menyasar Bupati Bekasi tersebut. Kajari Bekasi sebelumnya dijabat oleh Eddy Sumarman yang kini digantikan oleh Semeru. Disinyalir, Eddy Sumarman telah menerima aliran uang dari Haji Kunang maupun Ade Kuswara. Penyerahan uang itu berkaitan dengan adanya laporan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang masuk ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi. &ldquo;Untuk penyidikan perkara Bekasi, saat ini masih fokus untuk perkara suap ijon proyeknya. Penyidik melanjutkan dengan giat geledah di sejumlah lokasi, dan tentunya akan mengkonfirmasi temuan-temuan barbuk dalam giat tersebut, baik kepada para pihak yang sudah ditetapkan tersangka ataupun saksi lainnya nanti. Kita tunggu perkembangan penyidikan perkara ini,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

KPK memastikan proses hukum Bupati Bekasi Ade Kuswara tetap berlangsung walau Kajari Bekasi dimutasi.

Kajari Bekasi Dimutasi dari Jabatannya, KPK Tegaskan Proses Hukum Bupati Ade Kuswara Kunang Tetap Jalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/19/FotoJet-2025-12-19T093315652-3341525297.jpg" alt="Potret Ade Kuswara Kunang (DPD PDI Perjuangan Jawa Barat)" width="100%">
<figcaption>Potret Ade Kuswara Kunang (DPD PDI Perjuangan Jawa Barat)</figcaption>
</figure> JawaPos.com- Kiprahnya di dunia politik terbilang masih muda, namun Ade Kuswara Kunang kini telah menjabat sebagai Bupati Bekasi. Tapi sayang dalam hitungan bulan menjabat, politisi fraksi PDI Perjuangan itu terjaring OTT KPK, pada Kamis (18/12/2025) di Bekasi, Jawa Barat. Juru Bicara KPK Budi prasetyo membenarkan hal tersebut. Kini pihak terkait dalam proses pemeriksaan secara intensif oleh KPK. &ldquo;Benar, salah satunya. Masih dilakukan pemeriksaan mendalam,&rdquo; tegasnya, seperti dilansir dari Antara. Dalam operasinya, KPK telah menjaring 10 orang, termasuk Bupati Bekasi dalam hal ini Ade Kuswara Kunang. Dan dalam 1x24 jam, pria kelahiran 15 Agustus 1993 itu akan ditetapkan statusnya. Dilansir dari laman bekasikab.go.id bahwa Ade merupakan bupati termuda dalam sejarah, dengan usia 31 tahun saat menjabat. Itu berarti Ade lebih muda dibanding para bupati sebelumnya, dengan rata-rata usia 40 tahun saat mereka menjabat. Dia juga dikenal sebagai sosok yang aktif di media sosial @ade_kuswara_kunang dengan konten blusukan dan berbaur dengan masyarakat. Pencapaiannya tersebut tak terlepas dari pendidikan yang pernah ditempuh. Di bangku kuliah dia sempat mengenyam pendidikan di perguruan tinggi Universitas Presiden, dan berhasil meraih gelar Sarjana Hukum (SH) tahun 2016. Gelar tersebut menjadi batu pijakan Ade di dunia politik. Putra dari HM Kunang itu memulai karir di dunia politik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi. Pria yang berusia 31 tahun itu pun didapuk sebagai legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk masa jabatan 2019-2024, dan 2024-2029. Di tengah perjalanannya sebagai politisi daerah dia memutuskan untuk mendaftarkan diri sebagai Bupati Bekasi periode 2025-2030. Dan dia pun terpilih serta dilantik sebagai Bupati bersama Wakil Bupati Asep Surya Atmaja pada 20 Februari 2025. Dikutip dari arsip bekasikab.go.id, 21 Februari 2025, Ayah Ade Kuswara pun menyampaikan bahwa putranya merupakan sosok yang punya dedikasi yang tinggi dalam membantu orang tua. Tak hanya itu saja dia adalah sosok yang memiliki rasa tanggung jawab yang besar.

Sebelum menjadi Bupati Bekasi termuda, Ade Kuswara Kunang sempat menjadi anggota DPRD Kabupaten Bekasi dua periode.

Sempat Jadi Bupati Bekasi Termuda dalam Sejarah, Inilah Profil Ade Kuswara Kunang yang Terjaring OTT KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/18/20251218_192733-3630275418.jpg" alt="Pintu ruang kerja Bupati Bekasi disegel penyidik KPK pada Kamis (18/12) malam. (ANTARA/Pradita Kurniawan Syah)" width="100%">
<figcaption>Pintu ruang kerja Bupati Bekasi disegel penyidik KPK pada Kamis (18/12) malam. (ANTARA/Pradita Kurniawan Syah)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan operasi tangkap tangan (OTT) di Bekasi, Jawa Barat. Dalam operasi senyap itu, ruang kerja Bupati Bekasi disegel. Tiga orang penyidik KPK menyegel dua akses pintu ruang kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang pada Kamis (18/12) pukul 19.00 WIB. "Tiga orang pakai masker semua, masuk menunjukkan identitas KPK," kata petugas sekuriti Gedung Bupati Bekasi dilansir Antara. Ketiga orang tersebut langsung naik ke lantai dua menuju ruang kerja Bupati Bekasi dan keluar setengah jam kemudian dengan posisi dua pintu sudah tersegel. Tidak ada yang tahu perginya ketiga penyidik KPK tersebut, diduga mereka meninggalkan gedung Bupati Bekasi melalui akses samping yang terkoneksi dengan gedung lain. Sebelumnya, lembaga Antirasuah melaksanakan operasi senyap di wilayah Bekasi, Jawa Barat (Jabar). Sebanyak 10 orang diamankan dalam operasi tersebut. Juru Bicara (Jubir) KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi OTT tersebut. Dia menyatakan bahwa Tim KPK memang tengah bekerja dalam operasi senyap di Bekasi. Namun demikian, dia belum merinci kasus yang melatari dilakukannya operasi tersebut. &rdquo;Sedang ada kegiatan penyelidikan tertutup di lapangan (Bekasi),&rdquo; ungkap Budi kepada awak media pada Kamis malam. Menurut Budi pihaknya belum bisa mengungkap secara detail OTT tersebut lantaran petugas masih bekerja di lapangan. Nama-nama dari 10 orang yang diamankan melalui OTT tersebut juga masih dirahasiakan. Dia belum bisa menyampaikannya kepada publik. &rdquo;Saat ini tim sudah mengamankan sekitar 10 orang,&rdquo; terang dia singkat. Sebagaimana aturan dan ketentuan yang berlaku, KPK punya waktu 1x24 jam setelah OTT untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan. Apakah menjadi tersangka atas kasus dugaan korupsi atau dibebaskan karena tidak terlibat dalam kasus tersebut. Sebelumnya, KPK mengamankan 9 orang melalui OTT di Banten dan Jakarta pada Rabu (17/12). Rinciannya seorang jaksa, 2 orang penasihat hukum, dan 6 orang pihak swasta. Semua pihak yang terjaring dalam OTT itu sudah dibawah ke Gedung Merah Putih KPK untuk diperiksa lebih lanjut. &rdquo;Bahwa sejak sore sampai dengan malam (kemarin), tim mengamankan sejumlah 9 orang di wilayah Banten dan Jakarta. Di antaranya 1 merupakan aparat penegak hukum, 2 merupakan penasihat hukum, dan 6 lainnya merupakan pihak swasta,&rdquo; jelasnya. Budi memastikan bahwa OTT di Bekasi berbeda dengan OTT di Banten dan Jakarta. Meski belum disampaikan secara detail ihwal konstruksi kasus mapun kronologi OTT secara terperinci, kedua operasi senyap itu dipastikan tidak memiliki kaitan sama sekali.

Tiga orang penyidik KPK menyegel dua akses pintu ruang kerja Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang pada Kamis (18/12) pukul 19.00 WIB.

OTT di Bekasi, KPK Segel Ruang Kerja Bupati 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/21/IMG-20250221-WA0000-621920967.jpg" alt="Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan Wakilnya Asep Surya Atmaja usai dilantik. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan Wakilnya Asep Surya Atmaja usai dilantik. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Ade Kuswara Kunang akan tancap gas usai dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai&nbsp;Bupati Bekasi pada Kamis (20/2). Dia akan berusaha menepati janji politiknya. Ade menekankan komitmennya untuk membawa Kabupaten Bekasi Bangkit, Maju, dan Sejahtera. &ldquo;Kami akan bekerja keras untuk mewujudkan visi misi yang telah kami janjikan kepada masyarakat. Kolaborasi antara Pemerintah, DPRD, dan seluruh stakeholders menjadi kunci keberhasilan kita,&rdquo; kata Ade. Pria berusia 31 tahun itu menjelaskan program prioritasnya untuk masyarakat Bekasi.&nbsp; Terdapat lima program prioritas yang bertujuan untuk kesejahteraan warga. Semuanya, akan dikemas dengan cara kekinian. Yakni dengan membangun Sistem Pemerintahan Berbasis Data Desa Presisi untuk memastikan pembangunan tepat sasaran, efektif, efisien dan inklusif. "Lima program prioritas di bidang kesejahteraan rakyat yaitu pendidikan, kebudayaan, kesehatan, jaminan sosial yang mencakup lapangan pekerjaan dan kehidupan sosial dan perlindungan hukum dan HAM, serta ifrastruktur dan lingkungan hidup," jelas Ade. Selain itu, Ade juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang telah berperan menyukseskan Pilkada Bekasi 2024. "Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya dan wakil bupati. Pilihan telah ditetapkan, mari kita bersatu untuk membangun Kabupaten Bekasi bangkit, maju, dan sejahtera," tutupnya. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan selamat atas pelantikan terhadap 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang digelar secara serentak. Pelantikan ratusan kepala daerah itu dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di halaman Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (20/2). Prabowo mengungkapkan bahwa pelantikan ini merupakan sejarah bagi bangsa Indonesia.&nbsp; "Saya ingin mengucapkan selamat kepada pelantikan saudara-saudara. Saya juga ingin menyampaikan selamat atas mandat yang diberikan oleh rakyat dari daerah masing-masing. Saya juga ingin mengucapkan selamat atas terpilihnya saudara-saudara menjadi kepala daerah masing-masing," kata Prabowo saat memberikan arahan kepada 961 kepala daerah dan wakil kepala daerah. "Ini saya kira adalah momen sejarah pertama kali dalam negara kita, kita lantik 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 walikota, 85 wakil walikota dengan total 1.961 kepala daerah dari 481 daerah," sambungnya. &nbsp;

Ade Kuswara Kunang akan tancap gas usai dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Bupati Bekasi pada Kamis (20/2).

Usai Dilantik Prabowo, Bupati Ade Kuswara akan Bangun Bekasi Berbasis Data Desa, Canangkan 5 Program Prioritas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/20220523_113.jpg" alt="Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menandatangani berkas acara usai memimpin pelantikan Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan di Gedung Wibawa Mukti, Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Senin (23/5). Pradita Kurniawan Syah/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menandatangani berkas acara usai memimpin pelantikan Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan di Gedung Wibawa Mukti, Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Senin (23/5). Pradita Kurniawan Syah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Gubernur Jawa Barat menyatakan, posisi Penjabat Bupati Bekasi banyak yang mengincar. Menurut Undang-Undang 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, posisi itu hanya dapat ditempati eselon II yang ditunjuk langsung Menteri Dalam Negeri.  ”Karena sekali pun ini adalah jabatan Pj Bupati Bekasi tetapi tetap tidak bisa lepas dari jabatan politik, karena ini jabatan publik, sekalipun tidak melalui kampanye dan tidak melalui pemilihan,” kata Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum seperti dilansir dari Antara di Kabupaten Bekasi, Senin (23/5).  Dia mengakui, terdapat banyak aparatur sipil negara yang mengincar posisi sebagai Penjabat Bupati Bekasi dengan cara melakukan lobi-lobi politik. Tidak menutup kemungkinan akan terjadi banyak gesekan yang muncul saat Dani Ramdan menjalankan tugas selaku Penjabat Bupati Bekasi. Baik dari internal Pemerintah Kabupaten Bekasi maupun pihak eksternal lain, termasuk kalangan masyarakat.  ”Tapi jabatan ini adalah banyak orang yang mau. Jabatan ini banyak orang yang suka, wajar apabila pada satu titik dikejar dan dicari beberapa orang. Di situ ada persaingan, di situ ada persinggungan dan lainnya,” ucap Uu Ruzhanul Ulum.  Wagub Jabar berpesan kepada Dani Ramdan agar tidak hanya menuntaskan berbagai permasalahan di Kabupaten Bekasi. Namun juga merangkul berbagai unsur elemen masyarakat. Sehingga, meraih dukungan saat bertugas selama kurang lebih satu tahun masa jabatan.  ”Bangun komunikasi dengan seluruh lapisan masyarakat. Jabatan yang ada sekarang yang sudah diamanahkan Allah, hakekatnya oleh pemerintah harus dilaksanakan dengan baik dan dengan adil,” imbuh Uu Ruzhanul Ulum.  Sementara itu, Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan menyatakan bangga bisa kembali dipercaya untuk menjadi kepala daerah di Kabupaten Bekasi untuk kedua kali. Amanah yang dibebankan merupakan sebuah ujian yang harus dihadapi dengan penuh tanggung jawab.  ”Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kita semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Jabatan itu adalah adalah ujian. Jadi di satu sisi saya bangga dengan kepercayaan ini, tapi pada saat yang sama menyadari ujian ini makin berat dan tanggung jawabnya juga makin besar,” kata Dani.

Wagub Jabar Akui Posisi Penjabat Bupati Bekasi Banyak yang Incar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/kantor-bupati-bekasi.jpg" alt="PUSAT RODA PEMERINTAHAN: Suasana kompleks kantor pemerintahan Kabupaten Bekasi (15/7). Kabupaten Bekasi masih dipimpin plh bupati. (IMAM HUSEIN/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>PUSAT RODA PEMERINTAHAN: Suasana kompleks kantor pemerintahan Kabupaten Bekasi (15/7). Kabupaten Bekasi masih dipimpin plh bupati. (IMAM HUSEIN/JAWA POS)</figcaption>
</figure><h3>Pandemi, tapi Plh Bupati Tak Berwenang Ambil Kebijakan Strategis</h3> Bupati Bekasi yang dulunya menjabat wakil bupati meninggal ketika Sekda-nya sudah pensiun dan belum ada penggantinya. Wakil bupati terpilih sampai sekarang tak kunjung dilantik.  SUGIH MULYONO, Bekasi-FOLLY AKBAR, Jakarta, Jawa Pos  ---  DI tengah kondisi sesulit sekarang akibat pandemi Covid-19, Kabupaten Bekasi justru bagai ayam kehilangan induk. Satu-satunya kabupaten di tanah air yang sekarang tak memiliki bupati, wakil bupati, sekaligus Sekda (sekretaris daerah).  Semua bermula saat Bupati Neneng Hasanah Yasin divonis bersalah dalam kasus korupsi perizinan Meikarta dan dijebloskan penjara pada 2019. Wakilnya, Eka Supria Atmaja, lantas dilantik sebagai bupati definitif. Namun, posisi wakil yang ditinggalkan Eka belum diisi sampai sekarang.  Nah, pada Minggu (11/7), Eka wafat setelah sempat terpapar Covid-19. Di sisi lain, Kabupaten Bekasi juga tak memiliki Sekda definitif setelah H Uju memasuki masa pensiun pada 30 Juni 2021.  Bisa jadi, sepanjang sejarah Indonesia modern, Kabupaten Bekasi adalah kabupaten pertama yang tak memiliki tiga pimpinan tertinggi dalam waktu bersamaan. Memang, pada 12 Juli lalu, Herman Hanafi ditabalkan sebagai Plh Sekda Kabupaten Bekasi oleh Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil. Namun, wewenang Plh jelas sangat terbatas. Tak bisa mengambil kebijakan strategis.  ”Padahal, saat pandemi seperti sekarang kan, ada berbagai kebijakan yang harus diambil segera. Bansos, misalnya,” kata Gunawan, pemerhati kebijakan publik yang juga warga kabupaten berpenduduk sekitar 2,8 juta jiwa tersebut, kepada Jawa Pos.  Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Muhammad Nuh tak mempermasalahkan figur Herman Hanafi yang sebelumnya menjabat Plh Sekda Kabupaten Bekasi. Namun, pihaknya mempertanyakan pedoman aturannya. ”Nah, itu yang kemarin kami kritisi dan sementara Biro Hukum Jabar belum bisa menjawab. Setahu kami, dari Sekda menjadi Plh bupati oke, tidak ada masalah. Tapi, kalau dari Plh Sekda lompat menjadi Plh bupati ini kayak apa?” katanya.  Persoalannya mungkin tak akan serumit sekarang seandainya wakil bupati yang terpilih lewat proses di DPRD, Ahmad Marzuki, sudah dilantik. Nuh menceritakan bahwa pangkal persoalan yang mengganjal Marzuki adalah tak ada permintaan atau surat pernyataan dari bupati yang meminta wakil bupati. ”Sementara, dari Sekda Jabar, kami diminta mengisi kekosongan wakil bupati,” ujarnya.  Bupati yang dimaksud Nur adalah Bupati Eka. Padahal, lanjut Nuh, Eka selalu hadir dalam semua tahapan pemilihan wakil bupati yang berujung pada terpilihnya Marzuki. Bahkan, dalam rapat paripurna, Eka hadir. Karena itu, pihaknya sejak awal meyakini bahwa bupati mendukung calon yang terpilih. Namun, ternyata tetap dibutuhkan pernyataan tertulis. Dan, itu yang tak didapat DPRD sampai Eka meninggal. ”Kami menyayangkan mengapa dalam semua tahapan beliau hadir, tapi tiba-tiba beliau tidak setuju,” ujarnya.  Seandainya sudah dilantik, sesuai dengan peraturan yang berlaku, Marzuki otomatis akan dilantik sebagai bupati definitif sampai 2023. Sekda dapat dipilih melalui seleksi terbuka.  Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Benny Irwan memastikan tak ada kekosongan pimpinan di Kabupaten Bekasi. Jika kepala daerah dan wakilnya berhalangan tetap, lanjut dia, UU Pemda menyebut Sekda sebagai pemegang kekuasaan sementara. Dalam kasus Kabupaten Bekasi, meski tak ada Sekda definitif, sekarang ada Plh bupati yang sebelumnya Plh Sekda.  Kasus agak mirip pernah terjadi di Provinsi Papua pada Mei lalu. Saat Gubernur Papua Lukas Enembe menjalani pengobatan di Singapura, wakilnya, Klemen Tinal, wafat. Kemendagri kemudian menunjuk Sekda sebagai Plh kepala daerah.  Benny menyatakan, mekanisme seperti itu tak permanen. Sementara, untuk selanjutnya, ada kans pengangkatan pejabat sementara (Pjs) jika Plh kepala daerah dirasa tak cukup efektif.  Nuh meminta pengisian posisi Plh bupati itu dikaji dari segi hukum. Terlebih, sebelumnya, pihaknya memang sempat dikritisi soal wakil bupati terpilih meski hanya ada kesalahan kecil. Namun, akhirnya, hingga saat ini, setelah 18 bulan berlalu, persoalan tersebut belum tuntas.  Padahal, lanjut Nuh, saat itu pihaknya memilih wakil bupati berdasar surat dari Sekda Jabar yang meminta segera diproses kekosongan wakil bupati di Kabupaten Bekasi. Pihaknya pun memiliki dasar ketika melangkah meski kemudian terjadilah beberapa perbedaan pendapat. ”Tapi, seandainya perbedaan-perbedaan itu bisa dilewati dengan baik, manfaatnya sebenarnya besar. Tidak akan terjadi kekosongan pemerintahan seperti sekarang,” jelasnya.  Plh Bupati Bekasi Herman Hanafi saat dihubungi untuk dimintai tanggapan dan komentarnya tak memberikan respons. Hanya, Kepala Sub-bagian Komunikasi Pimpinan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi Ramdhan Nurul Ikhsan mengakui bahwa saat ini memang belum ada kejelasan soal kepemimpinan di Pemkab Bekasi. ”Jadi, saat ini belum banyak yang bisa disampaikan. Kayaknya lebih pas timing-nya kalau memang sudah jelas penetapan Plt bupati/Pj bupatinya,” katanya.  Di mata Nuh, Herman Hanafi sebagai sosok senior punya kelebihan pada kemampuan berkoordinasi. ”Manajemen Pak Herman Hanafi itu bagus dan tegas. Secara personal, saya suka,” tegasnya.  Gunawan mendorong DPRD Kabupaten Bekasi melakukan rapat paripurna untuk pengusulan pemberhentian bupati. Sebab, bagaimanapun, salah satu syarat untuk mengisi kekosongan jabatan terkait dengan bupati yang meninggal atau berhalangan tetap adalah harus diberhentikan dahulu.  ”Tapi, paripurna pengusulan pemberhentian bupati saja berlarut-larut. Kalau ini tidak segera dilakukan, ya akan berimplikasi lama juga untuk mengisi kekosongan jabatan dan korbannya kan masyarakat lagi,” jelasnya.  Nuh berharap produk yang telah dibuat DPRD Kabupaten Bekasi tak diabaikan. Yakni, wakil bupati terpilih yang belum terlantik. ”Memang ada hal yang belum kami lakukan, PTUN (pengadilan tata usaha negara). Tapi, sebenarnya kami tidak menginginkan itu karena bagaimanapun kami menginginkan pemerintah berjalan dengan baik,” terangnya.  Mengenai kursi Sekda, Nuh menyatakan, dalam waktu dekat pihaknya memanggil panitia seleksi. ”Karena kan sudah beredar dari 14 orang (kandidat) menjadi tujuh orang dan kemudian tiga orang. Tapi, kami belum menerima itu yang mana-mana saja orangnya,” ungkapnya.  Karena belum jelas kapan wakil bupati atau Sekda definitif didapat, roda pemerintahan kabupaten yang sebagian wilayahnya berbatasan langsung dengan ibu kota Jakarta itu pun harus bergantung kepada Plh bupati. Tentu dengan waktu dan kewenangan yang serba terbatas.

Kabupaten Bekasi yang tanpa Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda Definitif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Meikarta-James-Riady.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Sekretaris Direksi (Sekdir) PT Lippo Cikarang Melda Peni Lestari. Itu masih terkait dalam kasus dugaan suap perizinan proyek pembangunan Meikarta.  Melda akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang, Bartholomeus Toto.  "Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BTO (Bartholomeus Toto, red)," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu (7/8).  Dalam perkara ini, lembaga antirasuah telah menetapkan Toto dan Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa sebagai tersangka. Toto diduga menyuap mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin senilai Rp10,5 miliar. Uang diberikan kepada Neneng melalui orang kepercayaannya dalam beberapa tahap.  Sementara Iwa diduga telah menerima uang Rp 900 juta dari Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Pemkab Bekasi Neneng Rahmi Nurlaili untuk menyelesaikan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi Tahun 2017. Sebab, perda RDTR Kabupaten Bekasi itu diperlukan untuk kepentingan perizinan proyek Meikarta.  Uang yang diberikan Neneng Rahmi kepada Iwa diduga berasal dari PT Lippo Cikarang, yang disinyalir merupakan sumber uang suap untuk sejumlah pihak dalam mengurus perizinan proyek Meikarta.  Penyidik KPK juga telah menggeledah sejumlah lokasi terkait penyidikan kasus ini. Lokasi yang digeledah penyidik yakni rumah pribadi Iwa, rumah dinas Sekda Jabar, kantor Dinas Bina Marga, hingga kantor Sekretaris Daerah Jawa Barat.  Dari lokasi sejumlah dokumen terkait Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) dan beberapa barang bukti lainnya disita penyidik untuk pembuktian dalam perkara ini.  Atas perbuatannya, Bhartholomeus dijerat pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Sementara Iwa diancam Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  &nbsp;

Kasus Suap Izin Meikarta, KPK Bakal Periksa Sekdir Lippo Cikarang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/6f447e5b-77d6-4369-a2cb-340424514270.jpg" alt="Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat pelantikan Eka Supria Atmaja sebagai Bupati Bekasi sisa masa jabatan Tahun 2017-2022, di Aula Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro Nomor 22, Kota Bandung, Rabu pagi (12/6/19). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat pelantikan Eka Supria Atmaja sebagai Bupati Bekasi sisa masa jabatan Tahun 2017-2022, di Aula Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro Nomor 22, Kota Bandung, Rabu pagi (12/6/19). (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Eka Supria Atmaja resmi mengemban tugas barunya sebagai Bupati Bekasi. Dia akan memimpin Kabupaten Bekasi sisa masa jabatan Tahun 2017-2022. Pelantikan dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bertempat di Aula Barat Gedung Sate, Jalan Diponegoro Nomor 22, Kota Bandung, Rabu (12/6). Eka sebelumnya menjabat sebagai wakil bupati Bekasi mendampingi Neneng Hasanah Yasin yang yang tersandung kasus korupsi suap perizinan Meikarta.  Dalam amanatnya kepada Eka, Ridwan Kamil menuturkan bahwa pelantikan tersebut sudah menjadi garis tangan dan takdir Allah SWT. “Ini adalah ujian bukan rezeki. Karena tidak semua lulus dalam ujian, Jadi saya doakan Bapak (Eka Supriatmaja, red) selamat dunia akhirat, khusnul hotimah, dan lulus ujian dari Allah dalam menerima kekuasaan,” ujar Emil, sapaan akrabnya, sebagaimana dalam keterangan tertulisnya.  Emil juga mengingatkan Eka agar bisa menjalani jabatannya ini melalui tiga nilai, yaitu integritas, melayani dengan hati, dan profesional. Tiga nilai ini menjadi syarat agar lulus dalam ujian mengemban amanah jabatan kekuasaan. “Kenapa (jabatan) ujian? Karena harus dilalui dengan kehati-hatian dan tidak semuanya lulus. Syaratnya agar lulus ujian, jaga benteng integritas. Jangan sampai kejadian lagi (kasus korupsi), karena Bekasi ini proyeknya banyak, industrinya banyak, pasti godaan dari pihak ketiga banyak,” pesannya.  Terkait nilai melayani dengan hati, Emil meminta agar masalah pelayanan publik bisa menjadi perhatian terutama terkait infrastruktur jalan dan pengangguran yang masih tinggi di Kabupaten Bekasi. Padahal Kabupaten Bekasi merupakan daerah yang banyak berdiri kawasan indusri. “Ketiganya masalah profesionalisme harus ditingkatkan. Karena nanti yang namanya 4.0 itu justru di Bekasi 'panggungnya'. Karena industri kebanyakan ngumpul di sana (Bekasi),” ungkapnya.  Pada kesempatan ini, Emil juga mengingatkan agar dalam pemilihan wakil bupati mengedepankan musyawarah mufakat, sesuai dengan sila keempat Pancasila. “Masalah wakil bupati silakan musyawarahkan, jangan bertengkar dan kita tunjukkan sila keempat (Pancasila). Musyawarah mufakat itu harus jadi suatu pegangan dalam memutuskan masalah politik dan kekuasaan,” kata Emil.  Sementara itu, Bupati Bekasi Eka Supriatmaja mengaku akan fokus terhadap masalah kebutuhan dasar warga. Mengenai pesan yang disampaikan Emil juga akan dijadikan sebagai catatab penting. “Pesan Pak Gubernur menjadi masukan penting dan berharga buat saya, Insya Allah saya akan laksanakan sebaik mungkin,” tutur Eka.  Eka juga mengungkapkan beberapa fokus yang akan segera dilaksanakan dalam periode kepemimpinannya hingga 2022 mendatang. Tentunya tetap mengacu pada visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2017-2022, di antaranya, masalah pendidikan, kesehatan, infrastruktur, termasuk ketenagakerjaan dan ekonomi kreatif.  “Kita akan fokus dalam beberapa hal. Masalah kebutuhan dasar, yaitu pendidikan, kesehatan, tadi juga terkait dengan ketenagakerjaan. Terus untuk selanjutnya ekonomi kreatif, termasuk infrastruktur,” ujar Eka usai acara pelantikan.  Terkait pendidikan, Eka mengaku bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan Pemprov Jawa Barat agar peserta didik untuk jenjang pendidikan SMA/sederajat dapat digratiskan. Selain itu, akan ada upaya juga untuk membangun dan memperbaiki beberapa gedung sekolah. “Pendidikan, kita rencananya bagaimana agar SMA/sederajat kita upayakan ke depan berkoordinasi dengan pemerintah provinsi (Jawa Barat) untuk bagaimana menggratiskan,” katanya.  Eka juga berkomitmen agar pelayanan publik bisa dilakukan secara maksimal, sehingga akan ada dalam pengawasannya langsung. “Pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan publik juga menjadi prioritas, fokus saya saat ini. Kita ingin semuanya dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat harus maksimal dan saya akan terjun langsung untuk mengontrolnya,” akunya.  Selain itu, Eka juga menyatakan banyaknya warga lokal di Bekasi yang menganggur menjadi catatan dan pekerjaan rumah yang sangat penting untuk diselesaikan. Pihaknya akan segera berkordinasi dengan jajaran terkait termasuk Provinsi Jawa Barat untuk membuat kebijakan yang nantinya akan memprioritaskan warga lokal untuk dapat bekerja di industri-industri yang ada di Kabupaten Bekasi.  Eka mengaku akan menerapkan aturan yang mewajibkan industri untuk menerima warga lokal sebanyak 30 persen dari kebutuhan tenaga kerjanya. Selain itu untuk mengurangi pengangguran di daerahnya, Pemkab Bekasi akan menggelar berbagai pelatihan kerja.  “Ada regulasi juga di kita (Pemkab Bekasi), bahwa ada kewajiban bagi pengusaha terkait dengan izin juga nanti untuk berpartisipasi 30 persen bisa menerima tenaga lokal. Kalau memang (tenaga kerja lokal) belum mampu nanti diharapakan bisa dilatih biar mampu,” tandasnya.

Usai Dilantik Jadi Bupati Bekasi, Eka Beberkan Program Prioritas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/mendagri-melawan-tjahjo-yang-bisa-berhentikan-saya-hanya-presiden_m_.jpg" alt="Mendagri Tjahjo Kumolo" width="100%">
<figcaption>Mendagri Tjahjo Kumolo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Desakan agar Tjahjo Kumolo mundur dari jabatannya sebagai mendagri semakin santer. Hal itu bermula dari namanya yang disebut oleh Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah dalam sidang kasus suap izin Meikarta. Desakan itu membuat politikus PDIP itu gerah. Dia pun menjawab bahwa yang bisa memberhentikannya hanyalah presiden sebagai pemilik otoritas atas jabatan itu. &ldquo;Saya nggak komentar itu. Yang bisa memberhentikan saya ya presiden,&rdquo; tegasnya saat ditemui usai menghadiri kegiatan Ditjen Dukcapil di kawasan Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (15/1). Menyoal namanya yang disebut oleh Neneng Hassanah, Tjahjo menganggap itu suatu hal yang wajar. &ldquo;Enggak, saya enggak (terganggu). Hal yang wajar kok. Ya menceritakan proses rapat apa adanya. Katanya ada yang minta ini, ada yang itu, ya wajar saja,&rdquo; papar Tjahjo. Mantan sekjen PDIP itu mengaku tidak pernah berkomunikasi langsung dengan Neneng. Apalagi sampai menemuinya. Dia mengklaim percakapan dirinya dengan Neneng dalam telepon saat itu merupakan yang pertama dan terakhir. Sementara di luar hal pekerjaannya sebagai menteri, Tjahjo lagi-lagi menegaskan tidak pernah mengenal Neneng secara pribadi. &ldquo;Nggak pernah (berkomunikasi), ya ditelepon itu saja. Selama ini saya nggak pernah ketemu dia. Ya ketemu dia di acara-acara resmi Kemendagri saja. Kalau kenal secara pribadi gak pernah,&rdquo; tegas dia. Sebelumnya, Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean memberikan tanggapan atas pencatutan nama Tjahjo dalam persidangan kasus suap perizinan proyek Meikarta. Tanggapannya itu disampaikan Ferdinand melalui akun Twitter pribadinya @Ferdinand_Haean pada Senin (14/1). Dia berharap Tjahjo segera mengklarifikasi kabar tersebut dan meminta bahwa apabila kabar tersebut benar, maka Tjahjo harus mundur dari jabatannya. "Mas @tjahjo_kumolo mohon klarifikasinya, apakah ini benar? Jika benar, sebaiknya anda segra mundur dari jabatan anda..!! Bupati Neneng Mengaku Diminta Tjahjo Kumolo Muluskan Izin Meikarta," kicaunya.

Mendagri Melawan, Tjahjo: Yang Bisa Berhentikan Saya Hanya Presiden

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bupati bekasi

Berita Terkini