<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/09/20251207-20251205-img-9882-3894669858.jpg" alt="Bupati Aceh Selatan Mirwan MS pergi umrah bersama keluarga saat warganya terkena bencana. (Instagram)" width="100%">
<figcaption>Bupati Aceh Selatan Mirwan MS pergi umrah bersama keluarga saat warganya terkena bencana. (Instagram)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara selama tiga bulan kepada Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS. Keputusan ini diambil setelah Mirwan diketahui bepergian ke luar negeri untuk melaksanakan ibadah umrah saat wilayahnya dilanda banjir dan longsor.&nbsp; "Pertama, terkait pemberhentian atau sanksi administratif ya, berupa pemberhentian sementara 3 bulan kepada saudara Haji Mirwan MS, S.E., M.Sos., Bupati Aceh Selatan, Provinsi Aceh,&rdquo; kata Tito dalam konferensi pers di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Selasa (9/12). Tito menjelaskan, sanksi tersebut dijatuhkan setelah tim Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri melakukan pemeriksaan mendalam terhadap kasus ini. Mirwan dinilai telah melanggar ketentuan terkait izin perjalanan dinas luar negeri.&nbsp; &ldquo;Yang bersangkutan dikenakan sanksi pemberhentian sementara 3 bulan itu karena sudah kita lakukan pemeriksaan oleh tim Irjen, dan melanggar ketentuan Pasal 76 ayat 1 huruf i, yaitu keluar negeri tanpa izin menteri. Dan sanksinya ada di Pasal 77, yaitu selama 3 bulan dilakukan pemberhentian sementara,&rdquo; jelas Tito. Tito menegaskan, setiap kepala daerah wajib berada di wilayahnya ketika masyarakat membutuhkan kehadiran dan kepemimpinan langsung, terlebih lagi sedang mengalami bencana. Selain menjatuhkan sanksi kepada Mirwan, Mendagri juga menerbitkan Surat Keputusan (SK) terkait penunjukan pelaksana tugas (Plt) Bupati Aceh Selatan. Tito menugaskan Wakil Bupati menjadi Plt Bupati. &ldquo;Kemudian, SK yang kedua adalah mengenai penggantinya. Jadi bukan penggantian tetap, tapi namanya Pelaksana Tugas Bupati Aceh Selatan, yaitu menurut aturan juga yang ada, wakil bupati menjadi pelaksana tugas, yaitu saudara Haji Baital Mukaddis,&rdquo; ujar Tito. Penunjukan Baital Mukaddis sebagai Plt Bupati Aceh Selatan dilakukan untuk memastikan jalannya pemerintahan tidak terganggu selama masa pemberhentian Mirwan. Tito menyebut, aturan tersebut berlaku otomatis dalam sistem pemerintahan daerah. &ldquo;Yang bersangkutan PLT Bupati Aceh Selatan selama masa pemberhentian sementara saudara Mirwan,&rdquo; pungkasnya. </div>

Tito Karnavian resmi menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara selama tiga bulan kepada Bupati Aceh Selatan, Mirwan MS

Bupati Aceh Selatan Mirwan Diberhentikan Sementara Selama 3 Bulan Usai Pergi Umrah saat Bencana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/09/Mendagri-Tito-Karnavian-Dery-Ridwansah-1JPG-3849388826.jpg" alt="Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat konferensi Pers terkait pemeriksaan Bupati Aceh Selatan di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (9/12/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat konferensi Pers terkait pemeriksaan Bupati Aceh Selatan di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (9/12/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang ditujukan bagi seluruh kepala daerah untuk tidak bepergian ke luar negeri hingga 15 Januari 2026. Menurutya, Surat Edaran ino diterbitkan menyikapi kondisi cuaca ekstrem yang melanda Indonesia. "Saya juga sudah mengeluarkan Surat Edaran ya, untuk agar kepala daerah tidak meninggalkan tempat dan tidak ke luar negeri sampai dengan tanggal 15 Januari," kata Tito dalam konferensi pers di kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (9/12). Tito minta seluruh kepala daerah dapat bersiap diri jika wilayahnya menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Hal ini berkaca pada tindakan Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang diketahui pergi menunaikan ibadah umrah saat wilayahnya terdampak bencana. "Jadi betul-betul standby, terutama yang terdampak di daerah masing-masing," tegasnya. Tito memastikan, setiap kepala daerah tidak sendiri dalam menghadapi bencana. Ia menegaskan, kepala daerah akan dibantu oleh pemerintah pusat dalam menghadapi bencana. "Rekan-rekan tidak sendiri, rekan-rekan didukung oleh semua kekuatan, baik provinsi maupun dari pemerintah pusat. Jadi keberadaan kepala daerah, baik bupati, gubernur, sangat diperlukan karena memiliki power, kewenangan," ujarnya. Sementara, terkait polemik Bupati Aceh Selatan Mirwan MS yang diketahui pergi umrah, saat ini telah dijatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara selama tiga bulan. Sanksi itu dijatuhkan setelah Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri melakukan pemeriksaan terhadap Mirwan MS, pada Senin (8/12) kemarin. &ldquo;Yang bersangkutan dikenakan sanksi pemberhentian sementara 3 bulan itu karena sudah kita lakukan pemeriksaan oleh tim Irjen, dan melanggar ketentuan Pasal 76 ayat 1 huruf i, yaitu keluar negeri tanpa izin menteri. Dan sanksinya ada di Pasal 77, yaitu selama 3 bulan dilakukan pemberhentian sementara,&rdquo; jelas Tito. Tito menegaskan, setiap kepala daerah wajib berada di wilayahnya ketika masyarakat membutuhkan kehadiran dan kepemimpinan langsung, terlebih lagi sedang mengalami bencana. Selain menjatuhkan sanksi kepada Mirwan, Mendagri juga menerbitkan Surat Keputusan (SK) terkait penunjukan pelaksana tugas (Plt) Bupati Aceh Selatan. Tito menugaskan Wakil Bupati menjadi Plt Bupati. &ldquo;Kemudian, SK yang kedua adalah mengenai penggantinya. Jadi bukan penggantian tetap, tapi namanya Pelaksana Tugas Bupati Aceh Selatan, yaitu menurut aturan juga yang ada, wakil bupati menjadi pelaksana tugas, yaitu saudara Haji Baital Mukaddis,&rdquo; tutur Tito. Penunjukan Baital Mukaddis sebagai Plt Bupati Aceh Selatan dilakukan untuk memastikan jalannya pemerintahan tidak terganggu selama masa pemberhentian Mirwan. Tito menyebut, aturan tersebut berlaku otomatis dalam sistem pemerintahan daerah. &ldquo;Yang bersangkutan Plt Bupati Aceh Selatan selama masa pemberhentian sementara saudara Mirwan,&rdquo; pungkasnya.

Mendagri Tito Karnavian mengeluarkan SE untuk kepala daerah agar tidak bepergian ke luar negeri hingga 15 Januari 2026.

Imbas Bupati Aceh Selatan Umrah, Mendagri Tito Larang Kepala Daerah ke Luar Negeri hingga 15 Januari 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/08/AAZQznDfpV4ceM8m00oYKt3UaRIYiCLPXWhN1Cps-3657634204.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat koordinasi terkait penanganan bencana di Banda Aceh, Minggu (7/12) malam. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat koordinasi terkait penanganan bencana di Banda Aceh, Minggu (7/12) malam. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Presiden Prabowo Subianto mengingatkan setiap kepada kepala daerah harus siap menghadapi situasi krisis di wilayahnya. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat penanganan bencana di Banda Aceh, Minggu (7/12) malam. Hal itu disampaikan Prabowo di tengah sorotan terhadap Bupati Aceh Selatan, Mirwan, yang diduga pergi menunaikan ibadah umrah tanpa izin saat daerahnya dilanda banjir bandang. Prabowo mengawali arahannya dengan menyampaikan apresiasi atas kehadiran para kepala daerah yang hadir dalam rapat tersebut. Namun, ia menegaskan para bupati dipilih untuk menghadapi situasi sulit, terutama ketika bencana melanda wilayah masing-masing. &ldquo;Terima kasih, hadir semua bupati? Terima kasih ya para bupati. Kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan,&rdquo; kata Prabowo. Prabowo melontarkan sindiran tajam kepada kepala daerah yang meninggalkan wilayahnya saat bencana terjadi. Ia meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk menindak tegas bupati yang tidak berada di tempat ketika rakyat membutuhkan. &ldquo;Kalau ada yang mau lari, lari saja enggak apa-apa hehe. Copot. Mendagri bisa ya diproses ini?&rdquo; tegas Prabowo. &ldquo;Bisa, Pak,&rdquo; jawab Mendagri Tito Karnavian. Prabowo menyebut, dalam dunia militer, tindakan meninggalkan tugas pada kondisi genting disebut desersi, sebuah pelanggaran berat yang tidak dapat ditoleransi. &ldquo;Itu kalau tentara namanya desersi. Dalam keadaan bahaya, meninggalkan anak buah, waduh itu enggak bisa. Saya enggak mau tanya partai mana. Sudah kau pecat?&rdquo; sentilnya. Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah pusat tetap akan mendukung para bupati yang bekerja di garis depan dalam penanganan bencana. &ldquo;Baik Mendagri, terima kasih. Saya lihat bupati pada senyum semua itu? Pokoknya kita dukung terus,&rdquo; imbuhnya. &nbsp; Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyayangkan tindakan Bupati Aceh Selatan Mirwan yang diduga pergi umrah di tengah terjadinya bencana. Mirwan disebut berpotensi dijatuhi sanksi atas sikapnya tersebut. &rdquo;Kami sangat menyayangkan begitu mengetahui dari media bahwa Bupati Aceh Selatan saat ini sedang melaksanakan ibadah umrah," ujar Kepala Pusat Penerangan (Ka puspen) Kemendagri Benni Irwan, Sabtu (6/12). Benni menjelaskan bahwa Aceh Selatan merupakan salah satu wilayah yang terdampak bencana di Provinsi Aceh, sehingga kehadiran kepala daerah sangat dibutuhkan untuk memastikan penanganan darurat dan pemulihan berjalan cepat. Ia menambahkan, tim dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri telah bergerak menuju Aceh untuk melakukan pemeriksaan terhadap Mirwan setibanya di Tanah Air. "Yang bersangkutan mengaku tidak ada izin gubernur maupun Mendagri dan akan pulang besok (Minggu, Red),&rdquo; pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kepala daerah untuk siap menghadapi bencana, soroti Bupati Aceh Selatan yang pergi umrah.

Presiden Prabowo Minta Mendagri Proses Bupati Aceh Selatan yang Pergi Umrah saat Bencana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/07/prabowooo-2081853924.jpg" alt="Presiden Prabowo Subianto saat meninjau pembangunan Jembatan Bailey di Teupin Mane, salah satu titik krusial yang menghubungkan akses menuju Bener Meriah dan Takengon, Minggu (7/12)." width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto saat meninjau pembangunan Jembatan Bailey di Teupin Mane, salah satu titik krusial yang menghubungkan akses menuju Bener Meriah dan Takengon, Minggu (7/12).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto memberikan sindiran keras kepada kepala daerah yang dinilai tidak siap menghadapi situasi krisis di wilayahnya. Pesan tersebut disampaikan di tengah sorotan terhadap Bupati Aceh Selatan, Mirwan, yang diduga pergi menunaikan ibadah umrah tanpa izin saat daerahnya dilanda bencana. Dalam rapat penanganan bencana di Banda Aceh, pada Minggu (7/12) malam, Prabowo mengawali arahannya dengan menyampaikan apresiasi atas kehadiran para kepala daerah.&nbsp; Namun, ia menegaskan para bupati memang dipilih untuk menghadapi situasi-situasi sulit, terutama saat bencana terjadi. &ldquo;Terima kasih, hadir semua bupati? Terima kasih ya para bupati. Kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan,&rdquo; kata Prabowo. Prabowo kemudian melontarkan sindiran kepada kepala daerah yang meninggalkan wilayahnya ketika terjadi bencana. Ia meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk menindak tegas bupati yang tidak berada di tempat saat rakyat membutuhkan. &ldquo;Kalau ada yang mau lari, lari saja enggak apa-apa hehe. Copot. Mendagri bisa ya diproses ini?&rdquo; tegas Prabowo. &ldquo;Bisa, Pak,&rdquo; jawab Mendagri Tito Karnavian. Prabowo menyebut, dalam dunia militer tindakan meninggalkan tugas saat kondisi genting disebut desersi. Ia menekankan, hal itu sama sekali tidak dapat ditoleransi. &ldquo;Itu kalau tentara namanya desersi. Dalam keadaan bahaya, meninggalkan anak buah, waduh itu enggak bisa. Saya enggak mau tanya partai mana. Sudah kau pecat?&rdquo; sentilnya. Meski demikian, Prabowo memastikan pemerintah pusat akan terus memberi dukungan kepada para bupati yang bekerja di garis depan menangani bencana. &ldquo;Baik Mendagri, terima kasih. Saya lihat bupati pada senyum semua itu? Pokoknya kita dukung terus,&rdquo; imbuhnya. Sebelumnya, Kemendagri menyayangkan tindakan Bupati Aceh Selatan Mirwan yang diduga pergi umrah di tengah terjadinya bencana. Mirwan terancam dijatuhi sanksi akibat sikapnya tersebut. &ldquo;Kami sangat menyayangkan begitu mengetahui dari media bahwa Bupati Aceh Selatan saat ini sedang melaksanakan ibadah umrah,&rdquo; ujar Kepala Pusat Penerangan (Ka puspen) Kemendagri Benni Irwan, Sabtu (6/12).&nbsp; Benni menuturkan, Aceh Selatan adalah salah satu wilayah di Provinsi Aceh yang terdampak bencana. Kehadiran kepala daerah sangat penting untuk memastikan penanganan darurat dan pemulihan berjalan cepat.&nbsp; Ia pun menegaskan, tim dari Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri juga sudah bergerak menuju Aceh untuk melakukan pemeriksaan terhadap Mirwan setibanya di Tanah Air. "Yang bersangkutan mengaku tidak ada izin gubernur maupun Mendagri dan akan pulang besok (Minggu, Red)," pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto memberikan sindiran keras kepada Bupati Aceh Selatan yang pergi umrah saat bencana.

Presiden Prabowo Sindir Bupati Aceh Selatan Mirwan yang Pergi Umrah saat Bencana: Kalau Mau Lari, Copot!