<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/68819_88011_Buni-Yani-Datangi-Bareskrim.jpg" alt="Buni Yani saat tiba di Bareskrim Polri, Kamis dua pekan lalu." width="100%">
<figcaption>Buni Yani saat tiba di Bareskrim Polri, Kamis dua pekan lalu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tersangka penyebar video potongan pidato Basuki Tjahaja Purnama di Kepualauan Seribu beberapa waktu lalu, Buni Yani, resmi melayangkan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini (5/12).&nbsp; Kuasa Hukum Buni menilai bahwa dalam penetapan dan penangkapan kliennya, terdapat hal yang tak lazim. Baik itu secara prosedur ataupun hukum acara yang dilakukan para penyidik Polda Metro. Dalam gugatan yang dilayangkan, mereka juga menyinggung soal KUHAP dan Peraturan Kapolri. Dalam penetapan tersangka juga, menurut kubu Buni, mesti ada pengujian. Nanti baru bisa diketahui, apakah sudah layak menjadi tersangka atau hanya sebatas saksi. &quot;Kita menganggap bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum terkait yang dilakukan Pak Buni Yani,&quot; ucap kuasa hukum Buni, Unoto Dwi Yulianto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (5/12). Menurutnya, sangat aneh bila dalam pemeriksaan awal Buni hanya berstatus saksi, tapi tak berapa lama langsung ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka. &quot;Artinya penangkapan dilakukan terlebih dahulu sebelum proses pemeriksaan. Sedangkan untuk penangkapan yang bukan tangkap tangan, harus ada pemanggilan sesuai dengan peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 dan 2009 tentang manajemen penyidikan dan pengawasan dan pengendalian penyidikan pidana,&quot; tutur dia. Sementara itu, Buni sendiri menganggap gugatannya ini merupakan bentuk perjuangan untuk menegakan keadilan. &quot;Saya mengupload video, sebetulnya itu sudah dijamin oleh UU, pasal 28 UUD 45 untuk kebebasan berpendapat. Jadi semua orang di Indonesia punya hak yang sama untuk mengatakan pendapatnya,&quot; terang pria berambut putih ini. Dia juga berharap, dirinya jangan dikriminalisasi. Pasalnya undang-undang telah jelas mengatur kebebasan berpendapat.&nbsp; &quot;Kalau orang berpendapat tidak bisa dijadikan tersangka,&quot; tukas dia.(elf/JPG)

Buni Yani Layangkan Praperadilan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/66725_85863_Ibunda-Buni-Yani.jpg" alt="Hj Rohan tidak menyangka anaknya Buni Yani ditetapkan tersangka" width="100%">
<figcaption>Hj Rohan tidak menyangka anaknya Buni Yani ditetapkan tersangka</figcaption>
</figure>JawaPos.com &nbsp;SELONG&nbsp;-Penetapan tersangka terhadap Buni Yani oleh Polda Metro Jaya membuat keluarga besarnya di Lombok Timur kaget dan bingung. Buni Yani resmi ditetapkan sebagai tersangka, Rabu malam lalu (23/11). Hj Rohan ibunda Buni Yani tidak menyangka anaknya dijadikan tersangka. Dia &nbsp;mempertanyakan keputusan Polda Metro Jaya itu. &nbsp; &quot;Setelah mendengar anak saya sebagai tersangka, saya itu benar-benar bingung. Apa sebenarnya salah anak saya? Kan yang menistakan agama itu Ahok, masak anak saya menjadi tersangka,&quot; ungkapnya saat ditemui di kediamannya di Dusun Peteluan Desa Rensing Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur Kamis kemarin (24/11). Menurut Hj Rohan, tidak ada yang salah dengan &nbsp;Buni Yani yang mengunggah video Ahok karena melakukan penistaan agama. &nbsp;Seharusnya Buni Yani tidak diproses hukum. Apalagi, Ahok sudah dijadikan tersangka penistaan agama.&nbsp; Kini, &nbsp;keluarga kata Hj Rohan hanya bisa memberikan dukungan kepada Buni Yani agar tabah menjalani proses hukum yang dihadapinya.&nbsp; Rencananya, keluarga akan menggelar &nbsp;doa bersama di 12 masjid besar di wilayah ini, agar Buni Yani diberikan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Esa menjalani proses hukum.&nbsp; &#39;&#39;Rencananya keluarga dan warga akan menggelar zikir di 12 masjid besar,&#39;&#39; jelasnya seperti ditulis Radar Lombok (Jawa Pos Group), Jum&#39;at (25/11). Diakuinya, Buni Yani terakhir kali menghubungi keluarganya di Lombok sekitar pukul 21.00 Wita Rabu malam lalu saat masih menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Dalam percakapan &nbsp;dengan adiknya Fathul Rahman, Buni Yani &nbsp;berpesan agar keluarga sabar dan tabah.&nbsp; &#39;&#39;Ketika kita menghubunginya Uniq (sapaan akrab Buni Yani, red) &nbsp;berpesan agar tetap tabah menjalani cobaan ini. Dia (Buni Yani) bilang tidak bersalah meskipun &nbsp;ditetapkan sebagai tersangka. Jadi dia minta &nbsp;keluarga tetap sabar mendapatkan ujian ini. Kemudian ia matiin karena sebentar lagi &nbsp;akan diperiksa lagi,&quot; akunya. Buni Yani dikenal sebagai sosok sederhana dan peduli terhadap warga tidak mampu. Selama ini, dia membina dan merawat anak yatim.&nbsp; Karena itu, begitu ditetapkan sebagai tersangka, warga mengaku kaget. Hj Iyah warga setempat &nbsp;mengatakan setiap kali ia melihat Buni Yani ia tidak kuasa menahan air mata. &nbsp;Dia sedih melihat Buni Yani dikenal baik oleh warga setempat diproses hukum karena mengunggah video pidato Ahok. Ia bersama warga lainnya lalu memberikan motivasi agar keluarga Buni Yani tabah menghadapi persoalan yang dihadapi.&nbsp; Sementara itu Polda Metro Jaya tidak menahan Buni Yani. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono mengungkapkan bahwa penyidik menilai Buni cukup kooperatif. Sehingga, yang bersangkutan dibebaskan. &quot;Barusan pukul 16.00 WIB, pemeriksaan tersangka selesai dan untuk selanjutnya yang bersangkutan &nbsp;tidak dilakukan penahanan,&quot; kata Awi di Mapolda Metro Jaya.(mg4/gir/nas/JPG)

Begini Reaksi Ibunda Buni Yani Saat Tahu Anaknya Jadi Tersangka, Kok...

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/66525_85657_buni-yani-jpnn.jpg" alt="Buni Yani" width="100%">
<figcaption>Buni Yani</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Polda Metro Jaya resmi menetapkan Buni Yani sebagai tersangka kasus dugaan penyebaran SARA. &nbsp;Buni dijerat dengan Pasal 28 ayat (2) UU ITE juncto Pasal 45 ayat 2 UU ITE. Salah satu anggota Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF-MUI), Ustaz Zaitun Rasmin mengatakan, pihaknya tidak akan ikut campur soal penetapan Buni Yani sebagai tersangka. &ldquo;GNPF murni untuk menuntut penistaan Alquran. Tentang Buni Yani, kita serahkan kepada polisi. GNPF tidak mendasar pada laporan Buni Yani, masalah ini kami serahkan pada kepolisian,&rdquo; tegas Zaitun di Jakarta, Kamis (24/11). Terpisah, Ketua DPP Partai Hanura, Dadang Rusdiana menilai status tersangka yang disandang Buni Yani sudah tepat.&nbsp; &ldquo;Saya kira pantas BY ini ditetapkan sebagai tersangka, dialah sebenarnya yang menyebarkan video bernuansa SARA ini, apalagi ketika disebar ini kan dia edit,&rdquo; ujar Dadang saat dihubungi wartawan, Kamis (24/11). Menurutnya, tindakan mengedit video Ahok tersebut memang dengan maksud untuk menghasut umat Islam. Ternyata dampaknya, lanjut Dadang, tak main-main. &ldquo;Maka menghasut, mengadu domba atau menyebarkan berita yang dapat menimbulkan reaksi massa besar tentu adalah sebuah kejahatan. Maka wajar kalau kemudian ia ditetapkan tersangka,&rdquo; kata Dadang. Seperti diketahui, Buni Yani ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan ujaran kebencian dalam video Ahok di Kepulauan Seribu. Buni Yani dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh relawan pendukung Ahok, Komunitas Muda Ahok-Djarot (Kotak Adja) dengan ancaman pidana enam tahun. Namun, para pelapor kasus dugaan penistaan agama, tidak menjadikan video dari akun Buni Yani sebagai barang bukti, melainkan dari akun resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (elf/JPG)

Komentar Anggota GNPF Soal Status Tersangka Buni Yani

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/66516_85648_buni-yani.jpg" alt="Buni Yani" width="100%">
<figcaption>Buni Yani</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) Habib Novel Bamukmin buka suara soal penetapan tersangka Buni Yani. Seharusnya, kata dia, kepolisian melakukan penahanan terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok daripada menjadikan Buni Yani tersangka. Buni Yani merupakan pengunggah video Ahok terkait Surat Al Maidah Ayat 51 ke media sosial. &quot;Yang bersalah soal UU ITE itu kan Ahok. Itu program dia kan. Apa-apa yang diucapkan Ahok harus direkam dan dishare ke Youtube Pemprov. Nah, justru dari video itu kan kita bisa lihat Ahok dengan sengaja menghina Al-quran,&quot; katanya saat dihubungi, Kamis (24/11). Menurut Novel, penetapan Buni sebagai tersangka sangatlah keliru. Ia berharap pihak kepolisian tidak terburu-buru menahan Buni. Novel mengaku heran mengapa penetapan Buni sebagai tersangka lebih cepat dari proses hukum Ahok sendiri. &quot;Kita akan meminta polisi segera melepaskan (Buni Yani). Yang harus dijebloskan ke penjara itu Ahok. Itu sangat keliru sekali. Buni Yani sama seperti yang lain hanya mengupload dan share, itu gak ada yang aneh,&quot; tambahnya. Sebelumnya, Buni Yani ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 10 jam di Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. &quot;Dengan hasil rekonstruksi hukum pengumpulan alat-alat bukti dari penyidik, dengan bukti yang cukup, yang bersangkutan saudara BY kami naikkan statusnya sebagai tersangka,&quot; ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Awi Setiyono. Adapun pasal yang menjerat Buni Yani adalah Pasal 28 Ayat 2 jo Pasal 45 Ayat 2 UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan hukuman di atas enam tahun penjara dan denda maksimal Rp 1 miliar. (elf/JPG) &nbsp;

Buni Yani Tersangka, Sebaiknya Polri Menahan Ahok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/66492_85624_buni-yani.jpg" alt="Buni Yani" width="100%">
<figcaption>Buni Yani</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Buni Yani si pengunggah video Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok terkait Surat Al Maidah Ayat 51 ke media sosial dijadikan tersangka.&nbsp;Lantas, menanggapi hal tersebut bagaimana reaksi Ahok? Saat diwawancarai awak media, gubernur nonaktif itu menolak memberikan komentar. Dia hanya menggeleng-gelengkan kepala menandakan tak ingin ikut campur. &quot;Tanya sama aparat, saya tidak tahu,&quot; katanya di Rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (24/11). Sebelumnya, Buni Yani ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 10 jam di Kantor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Dengan hasil rekonstruksi hukum pengumpulan alat-alat bukti dari penyidik, dengan bukti yang cukup, yang bersangkutan saudara BY kami naikkan statusnya sebagai tersangka,&quot; ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Awi Setiyono. Adapun pasal yang menjerat Buni Yani adalah Pasal 28 Ayat 2 jo Pasal 45 Ayat 2 UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan hukuman diatas enam tahun penjara dan denda maksimal Rp.1 miliar. Pasal ini mengatur mengenai penyebaran informasi yang menimbulkan rasa kebencian atas permusuhan suku, agama, ras, dan antargolongan atau SARA. (uya/JPG)

Mau Tahu Komentar Ahok Setelah Buni Yani Tersangka?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/66370_85499_buni-yani.jpg" alt="Buni Yani" width="100%">
<figcaption>Buni Yani</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Buni Yani si pengunggah video ucapan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi tersangka. Dia ditetapkan tersangka di kasus dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan atau SARA oleh Polda Metro Jaya. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Awi Setiyono mengatakan, dari hasil penyidikan selama ini oleh Subdit Cyber Crime Ditreskrimsus, telah dilakukan pemeriksaan saksi dan saksi ahli. &quot;Sampai hari ini telah memanggil terlapor tadi pagi jam 10 hadir sebagai saksi. Sampai pukul 19.30 selesai dilakukan pemeriksaan sebagai saksi,&rdquo; kata Awi di Polda Metro Jaya, Rabu (23/11). Dia menerangkan, dari pemeriksaan kemudian didalami dan pada pukul 20.00 WIB dengan bukti permulaan yang cukup, Buni Yani resmi dijadikan tersangka. &quot;BY kita naikkan statusnya menjadi tersangka. Yang bersangkutan dari tuduhan persangkaan oleh pelapor terkait pencemaran nama baik dan penghasutan sara yang dapat kita penuhi unsur pidananya yaitu terkait adanya penghasutan yang berbau sara,&rdquo; tutur Awi. Adapun pasal yang disangkakan adalah Pasal 28 ayat (2) UU nomor 11 tentang ITE dan Pasal 45 ayat (2) UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Saat disinggung apakah Buni Yani menjalani penahanan, Awi berkata, semuanya itu tergantung dari penyidik. &quot;Penyidik yang bisa menilai syarat formil materil termasuk alasan subyektif obyektifnya,&rdquo; tambah mantan Kabid Humas Polda Jawa Timur ini. Menurut dia, penyidik masih memilik waktu 1x24 jam untuk menentukan apakah Buni Yani ditahan atau tidak. Pada pukul 20.00 WIB bakal ditentukan apakah ditahan atau tidak. (elf/JPG)

Polda Metro Jadikan Buni Yani Tersangka Pencemaran Nama Baik dan Penghasut