<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/08/WhatsApp-Image-2024-08-06-at-140116-1139049823.jpg" alt="Ilustrasi Kampung Taman Pelangi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Kampung Taman Pelangi. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pembangunan underpass di tengah Kota Surabaya yakni di Bundaran Dolog harus melakukan pembebasan lahan milik warga setempat. Yakni, di Kampung Taman Pelangi Surabaya. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Surabaya Irvan Wahyudrajat mengatakan, lebih kurang 29 persil kawasan Kampung Taman Pelangi, terdapat 22 rumah yang dihuni puluhan kepala keluarga. Pemkot Surabaya ditargetkan telah membebaskan puluhan persil itu tahun ini. &rdquo;Namun ada beberapa kendala yang dihadapi Pemkot Surabaya. Pemkot harus membebaskan 22 rumah di Jalan Jemur Gayungan I, RT 01, RW 03,&rdquo; ujar Irvan Wahyudrajat. Mantan Kepala Dinas Perhubungan Surabaya itu menyebut, Pemkot Surabaya telah mengalokasikan anggaran Rp 80 miliar untuk pembebasan lahan. Biaya pembebasan lahan itu dialokasikan dari APBD Surabaya Tahun Anggaran 2024. &rdquo;Untuk APBD (2024), kami selesaikan tahun ini untuk pembebasan 22 rumah. Kemudian untuk supporting atau penunjang kami kerjakan dulu melalui APBD, termasuk ruang terbuka hijau, sambil menunggu dari pemerintah pusat,&rdquo; terang Irvan Wahyudrajat. Terpisah, Kabid Pengadaan Tanah dan Penyelenggaraan Prasarana Sarana Utilitas DPRKPP Surabaya Farhan Sanjaya menambahkan, untuk perluasan Taman Pelangi dan penunjang fasilitas underpass, dari hasil identifikasi terdapat sekitar 29 persil yang akan dibebaskan. &rdquo;Sampai saat ini, kami sudah melakukan pembebasan kurang lebih 10 persil,&rdquo; kata Farhan. Dia menjelaskan, pekan depan proses pembebasan dilanjutkan lagi. Sebab, masih ada kendala dalam tahap pengerjaan underpass Taman Pelangi. &rdquo;Banyak permasalahan warga soal gugatan kepemilikan, masalah waris, dan ada terkait masalah aset. Insya Allah ke depan ada dua atau tiga lagi yang kami bebaskan bulan depan,&rdquo; tutur Farhan Sanjaya. Target pembebasan lahan semua persil untuk pembangunan underpass Taman Pelangi tahun ini. Namun, pihaknya juga harus teliti dan memverifikasi. &rdquo;Karena ada yang masalah jadi harus hati-hati untuk verifikasi mana-mana yang clear and clean kami dahulukan,&rdquo; ujar Farhan Sanjaya. Pengosokan rumah, lanjut dia, yang telah diberikan uang ganti rugi telah dilakukan sejak awal Juni. Rencananya, 6 Oktober ada satu persil lagi yang dibebaskan. Sebelum mengosongkan rumah, warga diberi waktu untuk berbenah terlebih dahulu. Kemudian menyerahkan kunci kepada Pemkot Surabaya.

Pembangunan underpass di Bunderan Dolog Surabaya harus melakukan pembebasan lahan milik warga setempat. Yakni, di Kampung Taman Pelangi

Pembebasan Lahan Kampung Taman Pelangi Surabaya Ditargetkan Tahun Ini Tuntas untuk Pembangunan Underpass

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/06/WhatsApp-Image-2024-08-06-at-140116-3480198735.jpg" alt="Kampung Taman Pelangi atau Bundaran Dolog Surabaya. (Dimas Nur/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kampung Taman Pelangi atau Bundaran Dolog Surabaya. (Dimas Nur/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Totok, salah satu warga yang tinggal di belakang Kampung Taman Pelangi atau Bundaran Dolog Surabaya, tak bisa mengubur kenangan begitu saja dengan rumah masa kecilnya itu. Dia tinggal di kampung belakang Taman Pelangi Surabaya itu sejak kecil. &rdquo;Saya di sini sejak lahir, sekitar tahun 70, di kampung belakang Taman Pelangi Surabaya ini,&rdquo; kata Totok kepada JawaPos.com saat ditemui. Totok tak pernah menyangka jika dia dan teman masa kecilnya yang lain sebut saja Parman harus berpisah di usia 50 tahun. Ada senang dan sedihnya, begitu katanya. &rdquo;Kalau sedihnya ya akhirnya berpisah sama warga yang memang sudah ada sejak saya kecil. Ngaji, sekolah TK, bahkan sampai punya anak pun saya di sini di kampung belakang Taman Pelangi Surabaya,&rdquo; ungkap Totok. Lantas, bagaimana perasaan senangnya meninggalkan kampung belakang Taman Pelangi Surabaya? Totok mengatakan, kampungnya itu berada di tengah kota. Arus lalu lintas dari pagi hingga malam tak pernah surut. Kemacetan hingga kepungan polusi di kampung belakang Taman Pelangi Surabaya itu seolah menjadi sahabat warga. Totok menyatakan, relokasi Pemkot Surabaya sebetulnya tahu sejak akhir Desember 2023. &rdquo;Ada rencana pembangunan underpass bawah Taman Pelangi Surabaya kala itu. Ya kami pasrah, jika memang relokasi menjadi jalan terbaik. Di sini rawan kecelakaan, mau sekolah ke pasar ke manapun harus menyeberang,&rdquo; jelas Totok. Lebih kurang ada 27 hingga 28 persil di kampung belakang Taman Pelangi Surabaya. Nah, tersisa 19 persil yang belum terselesaikan. Dari 19 persil itu, ada persil Totok yang menunggu pembayaran. &rdquo;Jadi, kendalanya itu ada tiga. Pertama, warga kampung Taman Pelangi Surabaya sedang menghadapi gugatan. Kedua, administrasi persil yang belum lengkap tapi tidak ada gugatan. Ketiga, seperti saya menunggu pembayaran saja artinya semua dokumen lengkap dan sudah diserahkan ke Pemkot Surabaya,&rdquo; papar Totok.

warga yang tinggal di belakang Kampung Taman Pelangi atau Bunderan Dolog Surabaya, punya banyak kenangan dengan lingkungan setempat

Ungkapan Terakhir Warga Kampung Taman Pelangi Surabaya Sebelum Pindah karena Dibangun Underpass

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/30/WhatsApp-Image-2024-04-30-at-2023111-745546826.jpg" alt="Pemkot Surabaya berupaya tuntaskan proses pembebasan lahan sekitar 22 persil rumah di Kampung Jemur Gayungan, RT 1 RW 3, untuk proyek pengurai kemacetan di kawasan Bundaran Dolog atau Taman Pelangi." width="100%">
<figcaption>Pemkot Surabaya berupaya tuntaskan proses pembebasan lahan sekitar 22 persil rumah di Kampung Jemur Gayungan, RT 1 RW 3, untuk proyek pengurai kemacetan di kawasan Bundaran Dolog atau Taman Pelangi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus berupaya menuntaskan proses pembebasan lahan untuk proyek pengurai kemacetan di kawasan Bundaran Dolog atau Taman Pelangi. Rencana pembebasan lahan dilakukan terhadap sekitar 22 persil rumah di Kampung Jemur Gayungan, RT 1 RW 3. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan, appraisal tanah di kawasan tersebut telah keluar dengan harga Rp 20 juta per meter persegi. &rdquo;Sudah dilakukan dan appraisal keluar sekitar Rp 20 juta per meter,&rdquo; kata Wali Kota Eri Cahyadi, Selasa (30/4). Namun, Wali Kota Eri menyebut, tidak semua warga menyetujui harga yang ditawarkan. Bagi warga yang tidak menerima, Pemkot Surabaya akan melakukan konsinyasi melalui pengadilan. &rdquo;Ada (warga) yang menerima, ada yang tidak setuju. Tapi kan tidak mungkin, kalau tidak menerima, maka kita lakukan konsinyasi lewat pengadilan,&rdquo; terang Eri. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya Irvan Wahyudrajat sebelumnya mengungkapkan bahwa pemkot menganggarkan sekitar Rp 81 miliar untuk pembebasan lahan pembangunan proyek pengurai kemacetan di sekitar Bundaran Dolog. &rdquo;Untuk APBD (2024), kita selesaikan tahun ini untuk pembebasan 22 rumah. Kemudian untuk supporting atau penunjang, kita kerjakan dulu melalui APBD, termasuk ruang terbuka hijau, sambil menunggu dari pemerintah pusat,&rdquo; kata Irvan. Dia berharap, pembangunan proyek pengurai kemacetan tidak hanya dilakukan di Bundaran Dolog. Tetapi juga persimpangan jalan lain, seperti traffic light Margorejo dan Wonokromo. Sebab, ketiga titik simpang jalan tersebut, saling berkaitan. &rdquo;Karena tiga titik ini satu kesatuan. Jadi fokus pada penyelesaian perlintasan tidak sebidang, karena ada rel kereta api di situ, baik di Wonokromo, Margorejo, maupun Dolog. Sehingga kita berharap bahwa tiga simpang itu bisa terselesaikan,&rdquo; terang Irvan Wahyudrajat. Proyek pengurai kemacetan sekitar Bundaran Dolog atau Taman Pelangi, menjadi program prioritas yang diusulkan Pemkot Surabaya ke pemerintah pusat. Pada 2024, Pemkot Surabaya fokus melakukan pembebasan persil rumah di kawasan tersebut. Sementara pada 2025, pengerjaan fisik proyek rencananya mulai dikerjakan pemerintah pusat.

Pemkot Surabaya terus berupaya menuntaskan proses pembebasan lahan untuk proyek pengurai kemacetan di Bundaran Dolog atau Taman Pelangi

Wujudkan Bundaran Dolog Bebas Macet, Ini Cara Pemkot Surabaya

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/01/GUSUR-2543154225.jpg" alt="Kampung di Jalan Jemur Gayungan yang terdampak proyek dan akan digusur. (Radar Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Kampung di Jalan Jemur Gayungan yang terdampak proyek dan akan digusur. (Radar Surabaya)</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tengah berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk membangun megaproyek.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Proyek tersebut rencananya sebagai upaya untuk mengatasi kemacetan di simpang Bundaran Dolog. Di mana sampai sekarang tahap pembebasan lahan warga belum juga tuntas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kabid Pengadaan Tanah dan Penyelenggaraan Prasarana Sarana Utilitas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Farhan Sanjaya mengatakan bahwa tahap pembebasan lahan tersebut tengah digodok.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/014393131/berikut-alasan-mega-proyek-underpass-bundaran-dolog-surabaya-sulit-dieksekusi">Berikut Alasan Mega Proyek Underpass Bundaran Dolog Surabaya Sulit Dieksekusi</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dikutip dari Radar Surabaya (Jawa Pos Group), saat ini pihaknya masih menunggu sejumlah finalisasi, khususnya terkait appraisal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemarin ada beberapa revisi," ujar Farhan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, saat ini masih dalam proses penyampaian daftar normatif. Pasalnya, ada sejumlah pembenahan terkait bahan lahan, batas aset DPUSDA, luasan bangunan, dan tanah yang terkena pengadaan tanah. Sehingga, nilai appraisal mundur.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014080372/kondisi-underpass-tol-kedungbetik-jombang-kian-memperihatinkan-digenangiair-saat-musim-hujan-dan-tidak-bisa-dilintasi">Kondisi Underpass Tol Kedungbetik Jombang Kian Memperihatinkan, Digenangi&nbsp;Air Saat Musim Hujan dan Tidak Bisa Dilintasi&nbsp;</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Menunggu revisi ini disesuaikan dulu, kemungkinan Senin kita sampaikan ke warga," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dirinya menjelaskan bahwa soal daftar normatif, itu terdiri dari sejumlah poin utama dalam tahapan pembahasan lahan. Di antaranya, identitas pihak yang berhak, letak, luas, dan status maupun jenis hak, luas dan jenis bangunan, hingga jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bahkan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah kita bahas secara detail," ungkap Farhan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013726756/proyek-underpass-joglo-tahap-ii-bakal-dimulai-pekan-depan-2-ruas-jalan-ditutup">Proyek Underpass Joglo Tahap II Bakal Dimulai Pekan Depan, 2 Ruas Jalan Ditutup</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Warga setempat diketahui meminta ganti rugi pembebasan lahan lima kali nilai jual objek pajak (NJOP). Artinya, dengan NJOP Rp 11 juta per meter, warga meminta sekitar Rp 55 juta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Nilai ganti rugi sesuai aturan acuan kami, sesuai appraisal. Belum (ada nilai appraisal), menunggu daftar nominatif diumumkan kembali setelah ada revisi kemarin," terangnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hingga sekarang, pemerintah pusat belum memutuskannya rencana pembangunan proyek antara flyover atau underpass.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/014073356/malang-bakal-punya-underpass-ramah-lingkungan-berikut-konsep-dan-keunggulannya">Malang Bakal Punya Underpass Ramah Lingkungan, Berikut Konsep dan Keunggulannya</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tetapi, untuk memuluskan pengerjaan proyek, pemkot memastikan tahapan pembebasan lahan segera tuntas. Tahun ini total Rp 81 miliar untuk tahap tersebut.</div>

Untuk memuluskan pengerjaan proyek, pemkot memastikan tahapan pembebasan lahan segera tuntas tahun ini.

Tahap Pembebasan Lahan untuk Proyek Underpass Bundaran Dolog Surabaya Belum Tuntas, Ini Penyebabnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/01/GUSUR-2543154225.jpg" alt="Kampung di Jalan Jemur Gayungan yang terdampak proyek dan akan digusur. (Radar Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Kampung di Jalan Jemur Gayungan yang terdampak proyek dan akan digusur. (Radar Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pemerintah Kota Surabaya berkolaborasi dengan pemerintah pusat dalam membangun mega proyek underpass yang bertujuan untuk mengatasi kemacetan di simpang Bundaran Dolog. Saat ini, tahap pembebasan lahan warga masih belum selesai. Dikutip dari Radar Surabaya (JawaPos Grup), Jumat (1/3), menurut Farhan Sanjaya, Kabid Pengadaan Tanah dan Penyelenggaraan Prasarana Sarana Utilitas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP), tahap pembebasan tengah digodok. Saat ini masih menunggu beberapa finalisasi terutama terkait penilaian lahan. "Kemarin ada beberapa revisi," ujarnya, Jumat (1/3). Farhan menyatakan bahwa saat ini masih dalam proses penyusunan daftar normatif karena masih ada beberapa penyesuaian yang diperlukan terkait batas lahan, batas aset DPUSDA, luasan bangunan, dan tanah yang terkena pengadaan tanah. "Menunggu revisi ini disesuaikan dulu, kemungkinan Senin kita sampaikan ke warga," Farhan menjelaskan mengenai daftar nominatif yang terdiri dari beberapa poin utama dalam tahapan pembebasan lahan. Poin-poin tersebut mencakup identitas pihak yang berhak, letak, luas, serta status dan jenis hak atas tanah, selain itu juga mencakup luas dan jenis bangunan, serta jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah. "Bahkan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah kita bahas secara detail," ungkap Farhan. Warga setempat meminta ganti rugi pembebasan lahan lima kali nilai jual objek pajak (NJOP), namun nilai ganti rugi akan disesuaikan dengan aturan acuan mereka, sesuai dengan penilaian. Saat ini, pemerintah pusat belum memutuskan rencana pembangunan proyek antara flyover atau underpass. Untuk memuluskan pengerjaan itu, pemkot memastikan tahapan pembebasan lahan segera tuntas dengan alokasi anggaran sebesar Rp 81 miliar.

Saat ini, pemerintah pusat belum memutuskan rencana pembangunan proyek antara flyover atau underpass.

Berikut Alasan Mega Proyek Underpass Bundaran Dolog Surabaya Sulit Dieksekusi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/underpass.png" alt="SIMPUL KEMACETAN: Foto udara kendaraan yang sedang melintas di kawasan simpang bundaran Taman Pelangi, Senin (27/3). (Alfian Rizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>SIMPUL KEMACETAN: Foto udara kendaraan yang sedang melintas di kawasan simpang bundaran Taman Pelangi, Senin (27/3). (Alfian Rizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah ruas jalan kian terasa padat belakangan. Di wilayah selatan, misalnya. Jalan Urip Sumoharjo dan Jalan Ahmad Yani sisi timur menjadi contoh sahih. Hampir setiap waktu terlihat volume kendaraan yang melintas cukup tinggi.  Dari pantauan, kondisinya tidak banyak berubah ketika Ramadan. Bahkan, kemacetan di Jalan Ahmad Yani cenderung terjadi lebih awal dari hari biasa pada sore hari. Maklum, sebagian besar jadwal pulang kerja maju lebih cepat.  Pakar transportasi dari ITS Machsus Fauzi menuturkan, kemacetan itu bisa lebih parah ketika akhir pekan. ’’Faktornya ya volume. Lebih tinggi karena banyak juga yang ke luar kota,’’ ujarnya Senin (27/3).  Menurut dia, tingginya volume kendaraan otomatis membuat beban di persimpangan jalan bertambah. Dampaknya, antrean kendaraan di traffic light (TL) menjadi lebih panjang. Belum lagi adanya bottleneck di bundaran Waru. ’’Lancar tidaknya di bundaran Waru,’’ ungkapnya.  Dari sudut pandangnya, diperlukan solusi nyata agar kemacetan terurai. Misalnya, membangun flyover atau jembatan layang di bundaran Dolog. ’’Memang tidak mudah,’’ ucapnya.  Di jalur itu, crossing kendaraan tergolong pelik. Baik dari sisi utara, timur, maupun arah barat. Volume kendaraannya sama-sama tinggi.Machsus mengatakan, penanganan kemacetan secepatnya harus dilakukan meski secara bertahap. Jika tidak, kemacetan yang terjadi bakal semakin parah.  Sementara itu, kemacetan di sebagian jalur di wilayah utara juga menjadi pemandangan sehari-hari. Misalnya, di Jalan Kapasan. Eka Fajar, salah seorang pengemudi ojek online, mengaku harus ekstrasabar ketika melintas di sana. ’’Dari depan, belakang, samping, pasti impitan dengan kendaraan lain,’’ ungkapnya.  Pantauan Jawa Pos, penyebab kemacetan tergolong kompleks. Mulai volume kendaraan yang memang tinggi sampai parkir liar di kedua sisi jalan. Kondisi itu membuat ruang gerak kendaraan terbatas.  Di bagian lain, ruas jalan utama Surabaya Barat cukup rentan macet. Tak hanya kawasan Mayjen Sungkono hingga Mayjen Yono Soewoyo, ruas Wiyung–Lidah Kulon juga rutin menerima kepadatan kendaraan tiap pagi dan sore hari.  Perkembangan aktivitas di Surabaya Barat memang menunjang naiknya kemacetan di area tersebut. Pengamat transportasi Benny Poerbantanoe mengatakan, penambahan ruas jalan baru bukan satu-satunya solusi. ”Kalau ada jalan baru, itu hanya memindahkan kemacetan dari ruas lama ke ruas baru,” ucapnya. Underpass Mayjen Sungkono, contohnya, yang diresmikan pada 2019 sudah rutin macet setiap jam sibuk.

Tidak Mudah, tapi Perlu Bangun Flyover dan Underpass di Bundaran Dolog

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kurangi-kemacetan-lalin-bundaran-dolog-direkayasa_m_205372.jpeg" alt="Situasi arus lalin di Bundaran Dolog" width="100%">
<figcaption>Situasi arus lalin di Bundaran Dolog</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dinas Perhubungan Kota Surabaya dan Satlantas Polrestabes Surabaya menerapkan uji coba rekayasa lalu lintas di sekitar Bundaran Dolog, Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Rabu pagi (18/4). Rekayasa diterapkan untuk mengurangi kemacetan yang biasa terjadi di lokasi tersebut. Berdasar pantauan JawaPos.com di lokasi, rekayasa mulai berlangsung pukul 09.00 WIB. Ada beberapa perubahan arus lalu lintas yang diterapkan. Pertama arus kendaraan yang datang dari arah Selatan, atau Bundaran Waru menuju ke Utara. Hanya ada satu tempat untuk putar balikan, yakni di Bundaran Dolog. "Putar balik yang sebelum Taman Pelangi kami tutup," jelas Kasatlantas Polrestabes Surabaya AKBP Eva Guna Pan Pandia kepada JawaPos.com. Dari traffic light Bundaran Dolog, kendaraan bisa tetap mengarah ke Timur/ Jemur Ngawinan melalui perlintasan KA Jemursari. "Perlintasan KA Jemursari kami buat satu arah untuk kendaraan yang ke arah Timur. Sedangkan yang dari Timur mau ke Ahmad Yani kami arahkan masuk ke Frontage sisi Timur tidak bisa langsung lurus, beloknya di pertigaan BRI Siwalankerto," tambah Pandia. Untuk kendaraan dari Bundaran Dolog yang hendak menuju ke Siwalankerto, juga diarahkan lewat pintu perlintasan KA Jemursari lalu belok ke kanan masuk frontage road sisi Timur. Kendaraan dari Bundaran Dolog sudah tidak bisa lagi ke Siwalankerto melalui pertigaan BRI. Di pertigaan BRI Siwalankerto, ada traffic light untuk mengatur kendaraan yang akan keluar dari frontage road sisi Timur menuju ruas utama lajur Ahmad Yani. Kendaraan bisa mengarah Bundaran Waru maupun ke tengah kota sesuai instruksi traffic light. Sedangkan kendaraan yang akan mengarah Siwalankerto bisa lurus langsung. Pandia mengatakan, uji coba rekayasa tersebut akan terus dievaluasi baik oleh Dishub maupun Satlantas. "Kami coba pantau dulu bagaimana situasinya," ungkap alumnus Akademi Kepolisian (Akpol) 2000 tersebut.

Kurangi Kemacetan, Lalin Bundaran Dolog Direkayasa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/frontage-road-dolog-beres-tinggal-wonokromo_m_169859.jpeg" alt="AKHIRNYA: Satu bangunan yang tersisa di proyek pembangunan frontage road barat Surabaya akhrinya dirobohkan." width="100%">
<figcaption>AKHIRNYA: Satu bangunan yang tersisa di proyek pembangunan frontage road barat Surabaya akhrinya dirobohkan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Sumbatan frontage road (FR) di Dolog akhirnya benar-benar terbuka. Pemkot Surabaya berhasil membongkar satu rumah yang selama ini menghadang proyek FR. Bangunan itu selama ini sulit dibongkar karena menjadi sengketa keluarga. Pembongkaran bisa dilakukan setelah proses konsinyasi di pengadilan negeri (PN) berakhir. Hasilnya, satu persil bangunan tersebut berhak mendapat ganti rugi dari pemkot sebesar Rp 2,2 miliar. Dinas PU bina marga dan pematusan (DPUBMP) Surabaya mengerahkan dua alat berat untuk merobohkan satu bangunan tersebut. Pembongkaran diteruskan dengan penggalian tanah untuk pemasangan box culvert. &rsquo;&rsquo;Akhire padang, Rek (Akhirnya terang, Rek),&rdquo; kata Erna Purnawati, kepala DPUBMP Surabaya, ketika bangunan berhasil dirobohkan. Jalan frontage sisi barat pun langsung terlihat lebar. &rsquo;&rsquo;Kalau begini kan nggak sumpek lihatnya. Los,&rdquo; lanjutnya. DPUBMP tidak ingin bersantai lagi. Sebab, waktu pengerjaan fisik tinggal tiga minggu. Kontraktor harus mempercepat pekerjaan. Kemarin terlihat ada yang menuntaskan pembangunan jalur pedestrian. Ada pula yang memasang box culvert. Hingga sekitar pukul 17.00 kemarin, pengerjaan fisik masih berlangsung. &rsquo;&rsquo;Sudah tidak menunggu lagi. Langsung dikerjakan. Kalau sudah dibongkar, langsung kebut pengaspalan,&rdquo; ujar Erna. Dia menuturkan, pengerjaan fisik untuk menyelesaikan sisa lahan frontage road Dolog membutuhkan waktu sekitar tiga minggu. Panjang jalan yang masih harus diselesaikan sekitar 30 meter dengan lebar 24 meter. Itu termasuk jalur pedestrian selebar 4 meter. &rsquo;&rsquo;Kontraktornya sudah menyanggupi. Tahun ini harus sudah beres,&rdquo; ujarnya. Dengan selesainya pembongkaran bangunan di Dolog, tugas pemkot kini tinggal menyelesaikan FR di ruas Wonokromo. Namun, pelebaran jalan belum bisa dilakukan tahun ini. Sebab, belum ada penetapan lokasi (penlok) dari pemprov. &rsquo;&rsquo;Urusannya nanti pemprov sama bappeda (badan perencanaan dan pembangunan daerah),&rdquo; katanya. Setelah frontage road sisi barat tuntas, Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya bersiap mengatur rekayasa lalu lintas. &rsquo;&rsquo;Tinggal menunggu rekayasa di Jalan Raya Jemur Ngawinan,&rdquo; kata Irvan Wahyudrajat, Kadishub Surabaya. Irvan mengatakan, Jalan Raya Jemur Ngawinan akan menjadi jalur khusus menuju frontage road sisi timur. Dishub juga akan memasang traffic light di Jalan Jemur Handayani, tepatnya di depan kantor BRI, sebagai jalur putar balik. Sedangkan frontage road sisi barat tetap digunakan untuk jalur menuju Jalan Ahmad Yani. &rsquo;&rsquo;Tidak ada perubahan untuk frontage road sisi barat,&rdquo; terangnya. Dishub juga sudah merancang jalur khusus sepeda di FR sisi barat. Selain itu, akan dibuat jalur angkutan trunk. Sebab, mulai awal tahun depan, trunk dioperasikan. &rsquo;&rsquo;Kami memang menunggu frontage road di depan kantor dinkes ini selesai agar bisa dibuat jalur trunk,&rdquo; terangnya.

Frontage Road Dolog Beres, Tinggal Wonokromo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/rekom-frontage-road-dari-pusat-turun-bulog-langsung-dibongkar_m_136090.jpeg" alt="SIAP DIBANGUN: Kompleks ATM di area kantor Bulog Divre Jatim yang akan dirobohkan." width="100%">
<figcaption>SIAP DIBANGUN: Kompleks ATM di area kantor Bulog Divre Jatim yang akan dirobohkan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Kabar baru bagi pengguna jalan yang biasa melintas di Jalan A.Yani, bundaran Dolog. Proyek frontage road (FR) atau jalur penyangga bakal segera tersambung. Izin pelepasan aset dari Kementerian BUMN dan Bulog pusat sudah turun. Setelah rekomendasi turun, empat mesin ATM yang terkena pelebaran jalan telah dipindahkan Rabu (7/6). Rencananya bangunan ATM tersebut dirobohkan hari ini. Selain itu, pagar Bulog dan pos pengamanan terkena imbas. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan (DPUBMP) Surabaya Erna Purnawati mengapresiasi kabar itu. Senin (5/6) dia mengadakan pertemuan dengan Kadivre Bulog Jatim Usep Karyana. &rdquo;Bulog menyerahkan kelengkapan syarat-syarat pembayaran sekaligus izin dari pusat,&rdquo; ujar pejabat eselon II-b itu. Untuk menyambung FR, pemkot butuh mengepras lahan Bulog seluas 1.414 meter persegi. Lahan tersebut sebelumnya ditaksir seharga Rp 13 miliar. Setelah terjadi perubahan nilai jual objek pajak, tanah itu harus dibayar Rp 18 miliar. Meski sudah ada kesepakatan pembongkaran, uang tersebut belum dibayarkan. Erna menjelaskan, saat ini berkas pembayaran masih diverifikasi notaris. Setelah tanah Bulog dibongkar, kontraktor bakal melebarkan jembatan di sebelah Gang Jemur Gayungan. Sudah ada patok kayu yang terpasang sebulan lalu. Kontraktor tidak bisa meneruskan pengerjaan jembatan tersebut lantaran lahan masih belum bebas. Selain pembebasan lahan Bulog, pemkot masih menunggu proses pembongkaran dari Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Terdapat tujuh persil yang telah dikonsinyasi. Dari tujuh persil tersebut, ada dua orang yang telah mengambil uang tebusan di PN. Mereka membongkar rumah sendiri dan menyelamatkan material bangunan yang masih bisa dipakai. Ada juga warga yang tidak mengambil uang tebusan itu lantaran status tanahnya masih bersengketa. Sementara itu, Humas Bulog Divre Jatim Andrew Ramadhan mengatakan, setelah berkas pembebasan tuntas, pihaknya bakal berkoordinasi dengan konsultan dan dinas perhubungan (dishub). &rdquo;Besok mulai bongkar. Sembari kita urus penentuan pintu masuk,&rdquo; jelasnya. Selagi ada pembongkaran, Bulog tetap melakukan operasi pasar. Biasanya Bulog berjualan di dekat pintu masuk. Setelah ada pembongkaran, stan operasi pasar terpaksa dimundurkan. Progres cepat juga terlihat pada pengerjaan FR sisi Wonokromo. Kontraktor PT Rudy Jaya memasang beton gorong-gorong alias box culvert. Pembuatan saluran itu dikebut setelah pemkot membebaskan bangunan liat yang berdiri di sepanjang rel kereta. Pekerjaan tersebut dilakukan siang malam. Proyek senilai Rp 25,3 miliar tersebut ditargetkan rampung hingga akhir tahun. Frontage sepanjang 4,3 kilometer bakal tersambung. Namun, proyek itu masih berlanjut hingga 2018. Jalan pemecah kemacetan tersebut bakal tersambung hingga Terminal Joyoboyo. (sal/c10/dos)

Rekom Frontage Road dari Pusat Turun, Bulog Langsung Dibongkar

Pembebasan Lahan Frontage Road Sambung di Bundaran Dolog-RSI Wonokromo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bundaran dolog

Berita Terkini