<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ingin-kinerja-transparan-skk-migas-terapkan-sistem-manajemen-antisuap_m_199328.jpeg" alt="Ilustrasi SKK Migas" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi SKK Migas</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Revisi UU nomor 22/ 2001 tentang Migas sangat dinantikan dalam pengelolaan sumber minyak dan gas ke depan. Dengan revisi UU itu, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bisa memiliki kepastian dasar hukum.  Deputi Dukungan Bisnis <a href="https://www.jawapos.com/tag/skk-migas/">SKK Migas</a> Murdo Guntoro mengatakan, pembentukan SKK Migas sebagai pengganti BP Migas pada 2013 baru itu berdasar pada peraturan presiden (Perpres) Nomor 9/2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.  Menurut Murdo, setiap model pengelolaaan lembaga dalam mengelola sumber daya migas memiliki masalah sendiri. Adapun pemerintah perlu mempertimbangkan dengan matang dalam membentuk lembaga khusus atau diberikan kewenanganya pada BUMN. "Pemerintah diminta mempertimbangkan dengan mengukur kemampuan negara dalam pengelolaan SDM migas," kata Murdo dalam Webinar yang berlangsung pada Sabtu (5/12).  Webinar yang bertema "Mencari Bentuk Ideal Lembaga Pengganti SKK Migas" itu terselenggara atas kerja sama FH UII dengan pusat Studi Hukum Energi (Pushenergi).  Lebih jauh Murdo Guntoro mengatakan, jika pemerintah belum bisa mengelola sumber daya alam migas, maka bisa membentuk lembaga khusus yang disertai dengan kepastian hukumnya. "Namun kalau pemerintah belum mengelola sendiri sumber daya alam migas, maka konsesinya diberikan ke <a href="https://www.jawapos.com/tag/bumn-migas/">BUMN</a> atau badan usaha lainnya," bebernya. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/energi/22/04/2020/revisi-harga-bbm-tunggu-kementerian-esdm/">Revisi Harga BBM Tunggu Kementerian ESDM</a></li> </ul> Pengamat Ekonomi Energi UGM Fahmy Radhi mengatakan, SKK Migas hanya bisa dibubarkan melalui perubahan atau revisi UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas. Menurut dia, saat ini yang terpenting adalah mengubah SKK Migas menjadi BUMN Khusus di sektor hulu migas.  Dikatakan Fahmy, selama ini kewenangan SKK Migas sangat besar dan memicu moral hazard. Salah satunya mengenai pengembalian cost recovery. “Kewenangan untuk pengembalian cost recovery itu sangat rawan korupsi. Di awal-awal itu hampir semua biaya yang dikeluarkan investor harus diganti dengan persetujuan SKK Migas dan itu banyak moral hazard,” ujar Fahmy yang juga ikut dalam dalam webinar tersebut. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/energi/26/10/2020/ini-10-perusahaan-migas-dengan-produksi-dan-lifting-terbanyak-pada-q3/">Ini 10 Perusahaan Migas dengan Produksi dan Lifting Terbanyak pada Q3</a></li> </ul> Fahmy mendorong SKK Migas bisa menjadi BUMN Khusus. Urgensi pertama, <a href="https://www.jawapos.com/tag/revisi-uu-migas/">revisi UU Migas</a> sudah menggantung di DPR selama tujuh tahun. Sehingga selama itu pula kepastian hukum SKK Migas belum jelas.  Kedua, UU Cipta Kerja tidak mengatur penggantian SKK Migas menjadi BUMN Khusus. Kekosongan perundangan tersebut menyebabkan ketidakpastian bagi investor dan peran SKK Migas tidak optimal. “Dengan BUMN Khusus, SKK Migas akan lebih lincah, karena dia bisnis yang mengelola keuangan. Kalau sekarang ini semua cashflow ke Kemenkeu. Dana yang digunakan juga dana APBN. Harus mengajukan seperti kementerian lain. Ini jadinya birokrasi, bukan bisnis,” jelasnya. <ul> 	<li>Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/14/02/2018/saran-dpr-ke-pemerintah-tahan-dulu-holding-tunggu-revisi-uu-migas/">Saran DPR ke Pemerintah: Tahan Dulu Holding, Tunggu Revisi UU Migas</a></li> </ul> Dalam kesempatan yang sama, mantan Wamen <a href="https://www.jawapos.com/tag/kementerian-esdm/">ESDM</a> Rudi Rubiandini usul adanya perubahan SKK Migas menjadi BUMN Khusus. Caranya yakni melalui revisi UU Migas. “Tentunya harus dibereskan dulu UU-nya, baru di Omnibus Law. Bagaimana sesegera mungkin UU 22/2011 ini diperbaiki.”  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=w9CkhptzA8U

Mencari Pengganti SKK Migas, BUMN atau Lembaga Khusus?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bumn-migas-momentum-tepat-bagi-pgn-jalankan-fungsi-agregator-gas_m_.jpg" alt="Direktur PGN Danny Praditya" width="100%">
<figcaption>Direktur PGN Danny Praditya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Integrasi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) dan PT Pertamina Gas (Pertagas) sebagai subholding bisnis gas dibawah koordinasi PT Pertamina (Persero) dengan kelanjutan proses Holding BUMN Migas merupakan momentum yang tepat bagi PGN untuk menjalankan fungsi agregator gas di Indonesia. Direktur Komersial PGN, Danny Praditya mengungkapkan, dengan status PGN sebagai ujung tombak bisnis gas Pertamina, maka PGN memiliki portfolio yang komplit untuk menjalankan fungsi sebagai agregator gas. Dia mencatat, setidaknya ada tiga faktor yang bisa mendorong PGN mampu menjalankan mandat sebagai agregator gas. Pertama, pasokan dari sumber lapangan gas Pertamina, kini bisa dijual oleh PGN ke seluruh pelanggannya. Menurutnya, sesuai pemetaan yang telah dilakukan tim dari Pertamina, PGN, dan Pertagas, setidaknya ada tujuh sumber gas baru yang bisa dipasarkan PGN: 1. Gas Blok Mahakam yang mulai 1 Januari 2018 dialihkan pengelolaannya ke Pertamina 2. Gas Blok Cepu yang diperkirakan bisa berproduksi secara komersial tahun ini 3. Gas lapangan Puspa sebanyak 45-50 MMSCFD yang bisa dikomersialisasi tahun ini 4. Gas lapangan Cikarang Tegal Pacing sebanyak 15 MMSCFD 5. Gas lapangan Salawati sebanyak 20 MMSCFD yang bisa dikomersialisasi mulai 2019 6. Gas lapangan Bambu Besar sebanyak 10 MMSCFD yang juga bisa dikomersialisasi tahun depan, dan 7. Lapangan Simenggaris yang diperkirakan mampu memproduksi gas sebanyak 10 MMSCFD mulai 2021. "Dengan terbentuknya Holding BUMN Migas, maka pendapatan dari penjualan gas lapangan-lapangan tersebut akan terkonsolidasi ke Pertamina, sehingga nilai ekonomis dari sektor gas hulu ke hilir bisa masuk ke Pertamina. Untuk itu, kami akan bertindak sebagai penjualnya," ujar Danny, di acara Gas Indonesia Summit and Exhibition 2018 di Jakarta, Jumat (3/8). Kedua, jumlah infrastruktur gas yang dikelola PGN menjadi bertambah karena adanya tambahan pipa gas Pertagas yang kini menjadi bagian dari jaringan pipa PGN. Sebelumnya, Direktur Utama PGN, Jobi Triananda Hasjim saat membuka Gas Indonesia Summit and Exhibition 2018, mengatakan sinergi kedua perusahaan menjadikan jaringan pipa gas yang dikelola PGN sepanjang 9.600 kilometer. Dia memperkirakan pertumbuhan volume distribusi gas bumi pasca integrasi bisa mencapai 7 persen per tahun. Selain itu, volume transportasi gas bumi diperkirakan turut mengalami peningkatan sekitar 5 persen per tahun. "Dari sisi jumlah pelanggan, diperkirakan akan ada penambahan 40.000 pelanggan rumah tangga pada 2019. Di sektor industri dan komersial, penambahan pelanggan diperkirakan mencapai 90 pelanggan dari posisi saat ini 3.820 pelanggan," jelasnya. Ketiga, dengan ditetapkan pemerintah kepada PGN sebagai subholding bisnis gas bumi, maka kapasitas investasi PGN akan meningkat akibat tidak ada lagi duplikasi pembangunan jaringan infrastruktur pipa gas dengan Pertagas seperti yang selama ini terjadi. Danny menyebut, pembentukan Holding BUMN Migas akan meningkatkan kapasitas investasi pengembangan sektor gas sebesar USD 9,5 miliar pada periode 2017 sampai 2030 mendatang. "Secara keseluruhan integrasi PGN ke Pertamina dan Pertagas ke PGN akan meningkatkan kapasitas investasi sebesar USD 32 miliar sampai 2030 mendatang. Artinya akan semakin banyak jaringan pipa gas yang kami bangun ke depannya dengan harapan bisa melayani lebih banyak lagi pelanggan," kata Danny. Dia melanjutkan, dengan Holding BUMN Migas maka tantangan terbesar pemanfaatan gas bumi yang dihadapi Pemerintah bisa teratasi. Mulai dari pengembangan pasar dan infrastruktur, khususnya di area baru karena alasan keekonomian dan risiko tidak ada pembeli, pengembangan lapangan baru karena alasan keekonomian dan kepastian pembeli, disparitas harga gas antar wilayah, sampai supply chain yang tidak efisien. "Salah satu cara yang paling efektif untuk mengatasi problem tersebut adalah apabila Indonesia memiliki agregator gas, yang berfungsi mengagregasikan tidak hanya harga beli gas dari lapangan yang keekonomiannya berbeda-beda. Melainkan juga mengagregasikan biaya infrastruktur yang bervariasi," jelas Danny. Dia memastikan, dengan adanya agregator gas maka percepatan pengembangan infrastruktur dan pasar-pasar baru akan menjadi lebih feasible karena keekonomiannya ditopang oleh infrastruktur eksisting. "Selain itu keberadaan agregator gas dapat membuat harga jual gas di seluruh wilayah Indonesia lebih merata dan berkeadilan," tambahnya. Dengan kemampuan untuk menyediakan harga gas yang lebih efisien, penetapan PGN sebagai agregator gas akan menguntungkan para pelanggan gas perusahaan. Baik yang berskala besar seperti PT PLN (Persero), industri pupuk, industri logam baik yang berstatus BUMN maupun swasta. "Keuntungan harga gas yang lebih terjangkau dan berkeadilan juga akan dirasakan pelanggan UKM dan rumah tangga," pungkasnya.

BUMN Migas Momentum Tepat Bagi PGN Jalankan Fungsi Agregator Gas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pp-holding-migas-terbit-pgn-kini-tak-lagi-bumn_m_194729.jpeg" alt="PGN kini tak lagi jadi BUMN, tapi anak usaha Pertamina" width="100%">
<figcaption>PGN kini tak lagi jadi BUMN, tapi anak usaha Pertamina</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peraturan Pemerintah (PP) tentang penambahan penyertaan modal negara untuk holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor minyak dan gas bumi (Migas) akhirna diteken oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Beleid itu diterbitkan dalam bentuk PP Nomor 6 Tahun 2018. Ada 4 lembar salinan yang berisi 6 pasal di dalamnya. Dalam pasal 2 disebutkan bahwa penambahan penyertaan modal negara sebesar Rp 13,8 miliar saham seri B pada PT PGN yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh negara. Nilai saham nantinya akan ditetapkan oleh Kementerian Keuangan atas usul Menteri BUMN. Perseroan juga mengalihkan saham seri B kepada Pertamina. Sehingga, negara tetap melakukan kontrol terhadap PGN melalui kepemilikan saham seri A dwi warna dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam anggaran dasar. Dengan demikian, penerbitan PP ini sekaligus menghilangkan status persero yang melekat di PGN. Perusahaan gas ini pun resmi bukan lagi BUMN dan menjadi PT PGN Tbk. Kinerja PGN Sepanjang periode satu tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017, <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/09/194729/pp-holding-migas-terbit-pgn-kini-tak-lagi-bumn" target="_blank">PGN</a> membukukan pendapatan sebesar USD 2,97 miliar yang mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar USD 2,93 miliar. Pendapatan emiten berkode PGAS tersebut terutama diperoleh dari hasil penjualan gas Sebesar USD 2.404,6 juta dan penjualan minyak dan gas sebesar USD 472,8 juta. Sedangkan, laba operasi di 2017 sebesar USD 377,01 juta. Sementara laba bersih sebesar USD 143,1 juta atau Rp 1,92 triliun (kurs rata-rata Rp 13.381). Adapun EBITDA sebesar USD 830 juta, naik sebesar USD 23 juta dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar USD 807 juta. "Kami melakukan berbagai upaya efisiensi sehingga mampu mencetak laba di tengah kondisi perekonomian saat ini," kata Sekretaris Perusahaan PGN, Rachmat Hutama, di Jakarta, Jumat (9/3). Selama periode Januari-Desember 2017, PGN menyalurkan gas bumi sebesar 855,5 BBTUD dengan rincian, volume gas distribusi sebesar 771,55 BBTUD, dan volume transmisi gas bumi sebesar 83,95 BBTUD. Rachmat mengatakan, sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian nasional, PGN optimistis kinerja perusahaan juga akan semakin baik. Pada tahun ini, PGN akan tetap mengembangkan infrastruktur gas bumi untuk memperluas pemanfaatan gas bumi bagi masyarakat. PGN akan semakin agresif membangun infrastruktur gas bumi nasional untuk meningkatkan pemanfaatan produksi gas nasional. Pada kuartal IV-2017, infrastruktur pipa <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/03/08/194327/pgn-pasok-gas-bumi-ke-jiipe-gresik" target="_blank">gas PGN</a> bertambah sepanjang lebih dari 175 km dan saat ini mencapai lebih dari 7.450 km atau setara dengan 80% pipa gas bumi hilir nasional. Dari infrastruktur tersebut, PGN menyalurkan gas bumi ke 1.739 pelanggan industri manufaktur dan pembangkit listrik, 1.984 pelanggan komersial (hotel, restoran, rumah sakit) dan Usaha Kecil Menengah (UKM), serta 177.710 pelanggan rumah tangga yang dibangun dengan investasi PGN. Pelanggan Gas Bumi PGN tersebar di berbagai wilayah mulai dari Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Utara dan Sorong Papua. PGN juga mengelola dan menyalurkan gas bumi untuk transportasi ke 10 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) dan 4 Mobile Refueling Unit (MRU). PGN juga mengoperasikan 2 Floating Storage Regasification Unit (FSRU) yakni di Jawa Barat dan Lampung. "Investasi infruktur pipa gas bumi yang dibangun PGN hampir seluruhnya tidak mengandalkan APBN, sehingga tidak membebani negara. Dan, PGN terus berkomitmen memperluas pemanfaatan gas bumi dengan membangun infrastruktur gas bumi di berbagai daerah," kata Rachmat. Pada Kuartal IV-2017, PGN telah meyelesaikan fasilitas penunjang pasokan gas di Pasuruan, pengembangan pipa gas bumi di sejumlah kawasan industri wilayah Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara dan Batam serta infrastruktur untuk menunjang kehandalan penyediaan listrik PLN di Tanjung Priok. Beberapa proyek infrastruktur masih dalam tahap pelaksanaan, mulai dari proyek pipa gas transmisi Duri-Dumai sepanjang 67 kilometer termasuk pipa distribusi gas di Dumai sepanjang 56 km, dan pemasangan pipa distribusi di wilayah Gresik sepanjang 11 km. Selain itu, PGN juga sedang mengembangkan infrastruktur pipa transmisi gas bumi West Natuna Transmission System (WNTS) ke Pulau Pemping, Provinsi Kepulauan Riau. Untuk proyek yang didanai oleh pemerintah melalui penugasan pembangunan jaringan gas bumi untuk pelanggan rumah tangga di Lampung, Musi Banyuasin, Mojokerto, dan Rusun Kemayoran Jakarta, PGN dapat menyelesaikannya dengan tepat waktu. "PGN terus berkomitmen membangun dan memperluas infrastruktur gas nasional, walau di tengah kondisi ekonomi yang belum membaik dan turunnya harga minyak mentah dunia," pungkasnya.

PP Holding Migas Terbit, PGN Kini Tak Lagi BUMN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/laba-pertamina-paling-tinggi-diantara-22-bumn-lain-segini-jumlahnya_m_187661.jpeg" alt="pertamina" width="100%">
<figcaption>pertamina</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Pertamina (Persero) paling moncer di antara badan usaha milik negara (BUMN) kelompok bidang usaha pertambangan, industri strategis, maupun media sepanjang 2017. Di antara, 22 BUMN dalam kelompok usaha tersebut, Pertamina mencatatkan perolehan laba tertinggi. Total laba Pertamina selama 2017 mencapai Rp 28,823 triliun. Angka tersebut naik jika dibandingkan dengan laba 2016 sebesar Rp 19,895 triliun. Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno menyatakan, kontribusi dari keseluruhan BUMN yang semula diharapkan Rp 217 triliun menjadi Rp 675 triliun. "Dari 2015&ndash;2017, pada 2015 ada 15 BUMN yang mencapai laba. Ini angka perkiraan. Di 2017 ada 21 BUMN yang mengalami laba dan pada 2015 ada 7 BUMN yang rugi," ujar Fajar dikutip JPNN (Jawa Pos Grup), Jumat (9/2). Dia menambahkan, secara umum kinerja untuk klaster tersebut meningkat. Menurut catatan Kementerian BUMN, laba dari klaster itu naik sejak 2015. Pada 2015, total laba BUMN kelompok usaha tersebut mencapai Rp 29,212 triliun. Pada 2017, total laba mereka meningkat menjadi Rp 36,977 triliun. Dari angka tersebut, laba Pertamina mendominasi, yakni Rp 28,823 triliun. Diikuti PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk senilai Rp 1,403 triliun. Angka itu turun jika dibandingkan dengan laba perseroan pada 2015 sebanyak Rp 5,556 triliun. Selanjutnya, ada PT Bukit Asam Tbk yang menempati posisi ketiga dengan capaian laba Rp 4,392 triliun. Angka itu meningkat lebih dari dua kali lipat jika dibandingkan dengan 2015 sebesar Rp 2,037 triliun. Posisi berikutnya adalah PT Inalum dengan laba Rp 1,017 triliun atau turun tipis ketimbang 2016 sebesar Rp 1,059 triliun. Direktur PT Pertamina (Persero) Elia Massa Manik mengatakan, pada 2017 perseroan berhasil mencatatkan pendapatan USD 42,86 atau naik 17 persen jika dibandingkan dengan 2016. "Di tengah kenaikan ICP 27 persen, Pertamina berusaha menekan biaya OPEX di angka 26 persen," ujar Elia. Hal tersebut juga berdampak pada penurunan laba perusahaan sebesar 24 persen jika dibandingkan dengan 2016. EBITDA perseroan juga merosot 6,79 persen. "Ini memang fluktuatif dari tahun ke tahun karena harga crude," pungkasnya.

Laba Pertamina Paling Tinggi Diantara 22 BUMN lain, Segini Jumlahnya

bumn migas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bumn migas

Berita Terkini

Mencari Pengganti SKK Migas, BUMN atau Lembaga Khusus?

BUMN Migas Momentum Tepat Bagi PGN Jalankan Fungsi Agregator Gas

PP Holding Migas Terbit, PGN Kini Tak Lagi BUMN

Laba Pertamina Paling Tinggi Diantara 22 BUMN lain, Segini Jumlahnya

Download Aplikasi JawaPos.com