<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/04/I9wSZfzRAq0dwV2IQQLLm0oVlpX7yw8Q8vaCdKkn-1-4039792950.jpg" alt="Gubernur DKI Pramono Anung. (rya/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Pramono Anung. (rya/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;&ndash; Kinerja sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov DKI Jakarta masih menjadi sorotan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan bahwa meskipun sebagian besar BUMD kini telah menunjukkan pembukuan positif, masih terdapat beberapa perusahaan daerah yang belum mencapai target kinerja yang diharapkan.</p> <p>"Jadi, BUMD di Jakarta itu 14. Lebih dari separuh sudah menunjukkan buku biru (laba, red). Tapi memang masih ada beberapa BUMD besar yang kinerjanya belum sesuai harapan, terutama karena penugasan-penugasan khusus," ujar Pramono di Balai kota, Jakarta Pusat, Kamis (7/8).&nbsp;</p> <p>Oleh karena itu, beban penugasan kepada beberapa BUMD itu akan mulai dikurangi agar tidak mengganggu kinerja keuangan mereka. Selain itu, persoalan aset juga ikut menjadi bahan evaluasi BUMD. Sebab, banyak &nbsp;aset ketika dipegang BUMD menjadi negatif.</p> <p>"Kalau aset dipegang oleh BUMD bisa menjadi negatif, tapi kalau dipegang Jakarta justru bisa positif. Maka yang seperti ini sedang kita atur supaya tidak ada kesalahan pembukuan," ujarnya.</p> <p>Pramono juga menargetkan dalam waktu satu tahun kedepan akan ada dua BUMD yang bisa melantai di bursa (go public). "Saya juga berharap lebih dari 75 persen BUMD bisa memberikan dividen seperti yang diharapkan Pemprov Jakarta," imbuhnya.</p> <p>Sebagai informasi, berdasarkan laporan Badan Pembina BUMD (BP BUMD) DKI, persentase BUMD yang masuk kategori sehat pada tahun 2024 menurun menjadi 77 persen. Padahal, targetnya adalah 92 persen. Angka ini juga lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2023 yang mencapai 84 persen.</p> <p>BP BUMD menyebutkan penurunan ini disebabkan oleh tiga BUMD yang masuk kategori tidak sehat berdasarkan laporan keuangan tahun buku 2023, yaitu PT Jakarta Propertindo, Perumda Pembangunan Sarana Jaya, dan PT Jakarta Tourisindo.</p>

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyoroti kinerja sejumlah BUMD yang belum mencapai target. Tahun depan, dia ingin ada 2 yang IPO.

Persentase BUMD Jakarta Kategori Sehat Menurun, Pramono Targetkan Dua Perusahaan IPO Tahun Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/26/Gubernur-DKI-Jakarta-Pramono-Anung-Dery-Ridwansah-2JPG-1775325347.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.  (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.  (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Ada lima jenis merek beras premium melanggar mutu dan takaran beras atau oplosan disampaikan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Kamis (24/7). Dari lima merek itu, tiga diantaranya merupakan produksi dari BUMD DKI, PT Food Station (FS) Tjipinang Jaya. Yakni, Sentra Ramos Merah, Sentra Ramos Biru, dan Sentra Pulen.</p> <p>Atas temuan itu, Gubernur DKI Pramono Anung menyatakan, Pemprov DKI tidak akan melindungi jajarannya di BUMD FS Tjipinang Jaya yang terlibat dalam tindakan oplosan tersebut. ''Kalau memang ada kesalahan dan kesengajaan, siapapun yang melakukan itu, kami tidak akan memberikan perlindungan kepada orang yang melakukan itu,'' kata Pramono di Stasiun LRT Jakarta &nbsp;Boulevard Utara Summarecon Mall, Jakarta Utara.</p> <p>Selain itu, dia juga menyebutkan, Pemprov DKI akan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Bareskrim Polri untuk menuntaskan masalah itu. ''Karena keterbukaan sekarang ini menjadi penting. Dan bagi Jakarta, apapun yang diputuskan Bareskrim Polri, kami akan mengikutinya,'' imbuhnya.</p>

Bareskrim Polri temukan lima merek beras premium melanggar mutu, Gubernur DKI tidak akan melindungi pelanggar, dukung penyelidikan penuh.

BUMD DKI Terlibat Kasus Beras Oplosan, Pram Dukung Keputusan Bareskrim, Tak akan Lindungi Oknum PT FS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/13/pj-2831262932.jpg" alt="Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi membuka kegiatan Capacity Building Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) DKI Jakarta, di Candi Bentar, Ancol, Jakarta Utara" width="100%">
<figcaption>Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi membuka kegiatan Capacity Building Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) DKI Jakarta, di Candi Bentar, Ancol, Jakarta Utara</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi terus mendorong jajaran Pemprov DKI dalam Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Pasalnya, hingga kini penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) belum mencapai target 80 persen.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan pantauan laman Bigbox Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), tahun ini, Provinsi DKI Jakarta telah merealisasikan belanja Produk Dalam Negeri sebesar Rp 22,54 triliun hingga 8 November 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nilai itu setara 71,92% dari komitmen belanja Produk Dalam Negeri pada Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebesar Rp 31,34 triliun. Untuk itu masih harus dilakukan peningkatan agar selaras dengan Instruksi Presiden agar pada 2024 realisasi belanja PDN minimal 80% dari anggaran belanja barang dan jasa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015308863/beruntung-dalam-pekerjaan-3-zodiak-ini-dikatakan-paling-sukses-dan-bahagia-dalam-karirnya-siapa-saja">Beruntung dalam Pekerjaan! 3 Zodiak Ini Dikatakan Paling Sukses dan Bahagia dalam Karirnya, Siapa Saja?</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pj Teguh meminta agar kepala Dinas, Sekretaris Daerah (Sekda) dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun BUMD berkomitmen menggunakan produk dalam negeri. Sebab, target tersebut tidak akan tercapai jika tidak ada kerjasama antar instansi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tidak hanya cukup di lingkup pemerintah provinsi dan ataupun OPD tapi juga BUMD, BUMD yang lain bahkan juga sinergi kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan," ujar Pj Teguh usai membuka kegiatan Capacity Building Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) DKI Jakarta, di Candi Bentar, Ancol, Jakarta Utara, pada Rabu (13/11/2024).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pj Teguh mengatakan, P3DN dilakukan untuk melindungi industri domestik, memberdayakan industri dan struktur industri dalam negeri, serta mengoptimalkan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah. Oleh karena itu, Jakarta akan terus berupaya mewujudkan ketahanan ekonomi dan memperkuat perannya sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penggunaan produk dalam negeri juga ternyata tidak hanya di Indonesia tapi juga dilakukan misalnya di Malaysia, di Tiongkok, bahkan juga di Amerika ataupun di negeri lain. Jadi kita terus lakukan itu dan saya minta kita semuanya komit," katanya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015308855/adu-rekor-kebobolan-kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-ungguli-kiper-jepang-zion-suzuki-yang-sering-blunder">Adu Rekor Kebobolan: Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Ungguli Kiper Jepang Zion Suzuki yang Sering Blunder</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Perlu diketahui, dalam rangka menyukseskan program P3DN, Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan regulasi dan kebijakan dalam setiap tahapan pengadaan barang/jasa, sebagai berikut:</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">a.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Tahap Perencanaan</div> <div dir="auto">&bull;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Penyelesaian penyampaian Rencana Umum Pengadaan melalui SIRUP sebesar 100% dari anggaran belanja barang/jasa.</div> <div dir="auto">&bull;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Pencantuman target belanja PDN dalam Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah minimal 80% dari anggaran belanja barang/jasa masing-masing.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">b.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Tahap Pelaksanaan</div> <div dir="auto">&bull;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Peralihan seluruh rekrutmen penyedia jasa non-ASN menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).</div> <div dir="auto">&bull;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Kewajiban belanja produk UMKM untuk penyediaan makan minum rapat dan aktivitas lapangan menggunakan sistem e-Order.</div> <div dir="auto">&bull;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Pendampingan pendaftaran sertifikat TKDN Industri Kecil.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">c.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Tahap Pembayaran, batas pembayaran belanja dari penyedia UMKM melalui e-order paling lama adalah 3 hari.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">d.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan P3DN secara rutin sekali setiap bulan dengan Tim P3DN Nasional.</div>

Pj Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi terus mendorong jajaran Pemprov DKI dalam Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Belum Capai Target, BUMD DKI Jakarta Diminta Ikut Gunakan Produk Dalam Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/01/422fa224-3181-4b85-8646-7f44e1ab35c5-3110516708.jpeg" alt="PT Jakpro melakukan uji coba track Light Rail Transit (LRT) Jakarta 1 B pada Senin (30/9/2024). (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>PT Jakpro melakukan uji coba track Light Rail Transit (LRT) Jakarta 1 B pada Senin (30/9/2024). (ANTARA)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakata mengkritisi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta yang masih mengalami kerugian cukup besar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakata Anggi Arando Siregar menuturkan, dari dokumen KUA-PPAS, secara keseluruhan, dividen yang diberikan BUMD kepada Pemprov DKI sangatlah minim. Hanya sebesar 1 persen dari APBD DKI Jakarta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dividen BUMD dengan rasio satu persen dari struktur anggaran APBD DKI Jakarta, mencerminkan BUMD secara keseluruhan belum memiliki kinerja yang optimal dan tidak berdampak materiil bagi ABPD DKI Jakarta," ujar Anggi di DPRD DKI, Senin (11/11/2024).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015301180/3-zodiak-yang-bakal-menarik-keberuntungan-dan-kesuksesan-sepanjang-minggu-ini-ada-zodiakmu">3 Zodiak yang Bakal Menarik Keberuntungan dan Kesuksesan Sepanjang Minggu Ini, Ada Zodiakmu?</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Anggi menjelaskan, minimnya dividen disebabkan masih banyaknya perusahaan berplat merah itu yang mengalami kerugian mencapai puluhan bahkan ratusan miliar rupiah. Seperti, Sarana Jaya sebesar Rp98 Miliar, PT Jakarta Tourisindo (Perseroda) sebesar Rp105Miliar dan PT Jakarta Propertindo (Perseroda) yang mencapai Rp701 Miliar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hal ini menandakan adanya masalah serius dalam pengelolaan atau strategi bisnis mereka," tegas Anggi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/015301169/kecelakaan-beruntun-di-tol-cipularang-km92-diduga-karena-truk-mengalami-rem-blong-kenali-fungsi-jalur-penyelamat-di-jalan-tol">Kecelakaan Beruntun di Tol Cipularang KM92 Diduga Karena Truk Mengalami Rem Blong, Kenali Fungsi Jalur Penyelamat di Jalan Tol</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, lanjut Anggi, terdeteksi terdapat beberapa anak - anak perusahaan BUMD yang membebankan keuangan induk BUMD. Hal itu berpotensi mengurangi laba rugi bersih BUMD yang bersangkutan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Seharus nya anak anak perusahaan BUMD yang tidak beroperasi, menimbulkan rugi secara berkelanjutan, segera dilakukan penutupan/pembubaran," tegasnya.</div>

Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakata mengkritisi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta yang masih mengalami kerugian cukup besar.

Kritik Fraksi Gerindra: Dividen BUMD DKI Hanya 1 Persen, Rugi Ratusan Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/08/MAKAN-BERGIZI-GRATIS-MUHAMAD-ALI-2945199716.jpg" alt="Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka (berbaju hitam) meninjau program makan bergizi gratis di Kota Tangerang, Senin (5/8). (Muhamad Ali/Jawa Pos Koran)" width="100%">
<figcaption>Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka (berbaju hitam) meninjau program makan bergizi gratis di Kota Tangerang, Senin (5/8). (Muhamad Ali/Jawa Pos Koran)</figcaption>
</figure> <p>JawaPos.com&nbsp;&ndash; Pemprov DKI Jakarta akan memulai uji coba program makan bergizi gratis (MBG) di sejumlah SD di Jakarta pekan depan. Rencananya, BUMD DKI Jakarta juga akan dilibatkan.</p> <p>''Insya allah Senin depan (12/8) saya akan mulai uji coba. Ada beberapa SD, di Cakung (Jakarta Timur), lalu di Jakarta Selatan. Tapi kalau saya SD ya uji cobanya,'' ujar Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Rabu (7/8).</p> <p>Heru tidak merinci anggaran untuk uji coba program MBG tersebut. Hanya saja, BUMD akan dilibatkan dalam uji coba itu.</p> <p>''Nanti teman-teman BUMD bantu secara bergiliran, kita uji coba untuk makan gratis. Nanti, waktunya saya akan hadir juga makan siang,'' ucapnya.</p> <p>Meski melibatkan BUMD DKI Jakarta, Heru memastikan tidak akan diterapkan dapur umum seperti di pesantren.</p> <p>''Kami <em>kan</em> ada namanya BUMD Dharma Jaya, mereka juga bisa melakukan kegiatan itu. Dengan masyarakat sekitar juga bisa, nanti kita lihat. Yang terpenting adalah makanan itu bergizi,'' jelasnya.</p> <p>Sebelum uji coba dilaksanakan pekan depan, Heru menyampaikan bahwa Wakil Presiden (Wapres) Terpilih Gibran Rakabuming Raka sudah lebih dahulu melakukan uji coba kemarin (7/8).</p> <p>''Tapi saya <em>nggak</em> bisa mendampingi beliau yang terhormat, mas Gibran, karena saya ada rapat paripurna. Tapi hari berikutnya Pemprov DKI sendiri melakukan uji coba untuk makan gratis,'' imbuhnya.</p> <p>&nbsp;</p>

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan menggelar uji coba program makan siang gratis pekan depan dengan melibatkan BUMD.

Pj Heru Budi Gilir BUMD DKI Uji Coba makan bergizi Gratis untuk Siswa SD di Jakarta, Dimulai Pekan Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/23/WhatsApp-Image-2023-07-23-at-214322-250818570.jpg" alt="Sarana Jaya melaksanakan acara Corporate Secretary Gathering untuk meningkatkan pemahaman akan pentingnya kinerja unit sekretaris perusahaan di lingkungan BUMD DKI Jakarta." width="100%">
<figcaption>Sarana Jaya melaksanakan acara Corporate Secretary Gathering untuk meningkatkan pemahaman akan pentingnya kinerja unit sekretaris perusahaan di lingkungan BUMD DKI Jakarta.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Dalam rangka meningkatkan pemahaman akan pentingnya kinerja unit sekretaris perusahaan dalam hal keprotokolan dan kehumasan di lingkungan BUMD DKI Jakarta, Sarana Jaya melaksanakan acara Corporate Secretary Gathering. Acara tersebut dilakukan di Ruang Rinjani, Hotel Novotel Cikini.</p> <p>Acara diikuti sekretaris perusahaan beserta jajarannya dari 15 BUMD di bawah naungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Manajer Unit Sekretaris Perusahaan Yadi Robby mengapresiasi partisipasi dan kontribusi dari BUMD DKI Jakarta.</p> <p>Menurut Yadi Robby, acara itu agar sekretaris perusahaan mencapai keunggulan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Sekretaris Perusahaan punya peran memperkuat kolaborasi antar BUMD dalam mendukung program penugasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>Yadi berharap solidaritas dan harmonisasi antar BUMD DKI Jakarta dapat tercipta untuk koordinasi dan komunikasi yang optimal.</p> <p>&rdquo;Saya merasa sangat bangga dan terhormat. Semoga kita dapat mempererat hubungan kolaboratif, jaringan, dan <em>sharing best practice</em>,&rdquo; ucap Yadi.</p> <p>Senada dengan itu, Kepala Bagian Protokol dari Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta Muhammad Thohari mengungkapkan, kerja sama antar BUMD DKI Jakarta perlu dijaga agar semakin erat. Profesionalisme dalam hal keprotokolan juga penting agar setiap BUMD DKI Jakarta tidak hanya unggul dalam koordinasi di lingkungan BUMD, tetapi juga dalam cakupan luas di naungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>&rdquo;Kualitas kerja unit sekretaris perusahaan menjadi hal krusial dalam mendukung efisiensi dan keberlanjutan operasional BUMD di wilayah DKI Jakarta. Tata cara dan kaidah protokol juga perlu diaplikasikan dengan baik dalam melakukan koordinasi dan meningkatkan profesionalisme Unit Sekretaris Perusahaan,&rdquo; ujar Muhammad Thohari.</p> <p>Risa Karmida, narasumber acara <em>corporate secretary gathering </em>menyebut pentingnya kehumasan untuk menjalin relasi yang baik dengan khalayak luas. Seiring dengan perkembangan teknologi dan media sosial, peran <em>public relations</em> makin penting dalam menghadapi tantangan komunikasi modern.</p> <p>&rdquo;Tidak hanya mengelola krisis atau menghasilkan pemberitaan positif, <em>public relations</em> BUMD DKI Jakarta juga berperan dalam merancang strategi komunikasi yang tepat, membangun relasi dengan media massa serta mengelola reputasi perusahaan,&rdquo; papar Risa.</p> <p>Sarana Jaya berharap semangat kebersamaan dapat terus terjalin dengan solid antar unit sekretaris perusahaan di lingkungan BUMD DKI Jakarta dalam menyampaikan ide untuk kemajuan dan keberlanjutan birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Komitmen Sukses Jakarta untuk Indonesia menjadi gaungan dan <em>motto</em> bersama untuk menyebarkan dampak positif dan pelayanan terbaik untuk DKI Jakarta dan Indonesia.</p>

Sarana Jaya gelar acara Corporate Secretary Gathering untuk meningkatkan pemahaman kinerja unit sekretaris perusahaan dalam hal keprotokolan

Sarana Jaya Rangkul BUMD DKI Jakarta dalam Acara Corporate Secretary Gathering

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/30/PEMBAGIAN-DAGING-KURBAN_MIFTAHUL-HAYAT-1-88064933.jpg" alt="Petugas membagikan daging kurban kepada warga di Masjid Cut Meutia, Jakarta, Kamis (29/6/2023)." width="100%">
<figcaption>Petugas membagikan daging kurban kepada warga di Masjid Cut Meutia, Jakarta, Kamis (29/6/2023).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Masih dalam rangka Idul Adha 1444 H, Partai Demokrat mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk mengendalikan harga pangan. Pasalnya, jelang dan setelah perayaan Idul Adha, biasanya harga pangan ikut bergejolak.</p> <div dir="auto">"Kita tahu, setiap Hari Raya selalu diikuti kenaikan harga pangan. Seharusnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah strategi agar masyarakat tidak terdampak kenaikan harga pangan ini," ujar Ketua DPD Partai Demokrat Jakarta Mujiyono, Minggu (2/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta itu meminta agar Pemprov DKI Jakarta bersama tim pengendali inflasi daerah bisa membuat terobosan dalam mengendalikan harga pangan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/011708267/sempat-hilang-truecaller-kembalikan-fitur-perekaman-panggilan">Sempat Hilang, Truecaller Kembalikan Fitur Perekaman Panggilan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Salah satu caranya, ungkap Mujiyono, adalah dengan melakukan kerja sama daerah untuk memastikan pasokan pangan terjaga dengan baik. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga bisa menugaskan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan untuk memotong rantai pasok agar tidak menjadi celah bagi oknum tengkulak.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"BUMD pangan di Jakarta kan banyak, ada Pasar Jaya, Food Station, dan Dharma Jaya. Jangan sampai mereka terus menyedot PMD, tapi kerja untuk rakyatnya minim. Perbanyaklah operasi pasar dan sebagainya agar harga pangan terkendali," tegasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/011708265/alasan-aji-santoso-optimistis-persebaya-surabaya-bakal-bersaing-raih-juara-liga-1-musim-ini">Alasan Aji Santoso Optimistis Persebaya Surabaya bakal Bersaing Raih Juara Liga 1 Musim Ini</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mujiyono mencontohkan, kenaikan harga ayam yang disorot Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pasar Palmerah, Jakarta Barat. Menurutnya, BUMD terkait bisa menggelar operasi pasar murah agar harga ayam kembali stabil.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, ia mengatakan bahwa usai Hari Raya Idul Adha 1444 H ada informasi pedagang ayam dilarang berjualan oleh oknum tertentu yang berakibat pasokan ayam ke masyarakat semakin berkurang.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/011708262/whatsapp-luncurkan-transfer-chat-lokal-dengan-qr-code-migrasi-percakapan-jadi-lebih-mudah">WhatsApp Luncurkan Transfer Chat Lokal dengan QR Code, Migrasi Percakapan Jadi Lebih Mudah</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Kepala Badan Pengabdian &amp; Pemberdayaan Masyarakat (BPPM) Rachmat Ariyanto menambahkan, di momen ini, Demokrat turut merayakan Hari Raya Iduladha 1444H dengan memotong 12 Hewan Kurban yang tersebar di sejumlah wilayah.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menambahkan, berkurban telah rutin digelar setiap tahun. Dalam kesempatan ini, pihaknya mendistribusikan daging kurban kepada masyarakat sekitar kantor DPD dan DPC Demokrat se-Jakarta.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/011708253/sebut-bobby-minim-prestasi-jubir-prabowo-minta-bobby-ajak-panda-nababan-keliling-kota-medan">Sebut Bobby Minim Prestasi, Jubir Prabowo Minta Bobby Ajak Panda Nababan Keliling Kota Medan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami harap, bantuan daging kurban ini memberikan semangat tersendiri bagi warga Jakarta untuk terus berikhtiar dalam mewujudkan perubahan dan perbaikan di setiap level kehidupan," kata Rachmat.&nbsp;</div>

Masih dalam rangka Idul Adha 1444 H, Demokrat Jakarta mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk mengendalikan harga pangan.

Harga Pangan Usai Idul Adha Bergejolak, BUMD DKI Didorong Lakukan Operasi Pasar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/BANK-DKI.jpg" alt="Ilustrasi layanan customer service Bank DKI tengah melayani transaksi keuangan nasabahnya." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi layanan customer service Bank DKI tengah melayani transaksi keuangan nasabahnya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tujuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP). Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Usaha Infrastruktur BP BUMD DKI Jakarta Budi Purnama.<br /> <br /> “Mohon izin beberapa BUMD yang telah menerapkan SMAP hingga triwulan ketiga di tahun 2022 ada tujuh BUMD,” ujarnya saat peluncuran Whitleblowing System (WBS) dan Integrasi Teknologi Informasi JXB, Senin (12/12).<br /> <br /> Budi menjelaskan, tujuh BUMD yang menerapkan SMAP adalah PT Jakarta Propertindo (Jakpro), PT Food Station Tjipinang Jaya, Perumda Pasar Jaya, PT Bank DKI, PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) Eco Green, PT MRT Jakarta, PT Transjakarta, dan PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN).<br /> <br /> Ia mengatakan, PT JXB atau Jakarta Tourisindo juga tengah menyusul tujuh BUMD tersebut dengan menerapkan SMAP dengan WBS.<br /> <br /> “Sebagai sarana pendukung dari SMAP, yaitu dibangunnya sistem pelaporan pelanggaran seperti yang digagas teman-teman dalam whistleblowing system, sebagai implementasi GCG (good corporate governance/tata kelola perusahaan yang baik) pada perusahaan tersebut,” jelasnya<br /> <br /> Menurut Budi, dengan adanya WBS, sistem ini akan fokus pada beberapa masalah yang mengarah pada KKN. Mulai dari penyimpangan aturan, penyalahgunaan jabatan, perbuatan curang, gratifikasi dan sebagainya.<br /> <br /> “Saya berikan mereka (tujuh BUMD) apresiasi karena memberikan semangat kepada Jaktour untuk menerapkan SMAP. Ini yang sudah bersertifikat (ISO 37001) adalah Jakpro, Food Station Tjipinang Jaya, MRT Jakarta dan Transjakarta, mudah-mudahan BUMD yang lain segera mengikuti,” harapnya.

7 BUMD DKI Jakarta Terapkan Manajemen Anti Penyuapan, JXB Menyusul

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG_20221125_133625.jpg" alt="Exif_JPEG_420" width="100%">
<figcaption>Exif_JPEG_420</figcaption>
</figure><p dir="ltr"><b>JawaPos.com</b> - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PAM Jaya mendapatkan Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp 324,6 milir di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2023 yang telah disetujui DPRD pada Jumat (25/11) dini hari.</p><br /> <p dir="ltr">"PMD kami sesuai usulan disetujui Rp 324,6 miliar, kata Direktur Utama PAM Jaya Arif Nasrudin kepada wartawan setelah menutup Media Gathering PAM Jaya dengan Balkoters, Jumat (25/11) siang.</p><br /> <p dir="ltr">Arif menjelaskan, PMD ini nantinya akan digunakan untuk Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Ciliwung Tahap II, pemasangan Sambungan Baru Pelanggan Jatiluhur Karian Tahap I, serta Studi dan Program Penurunan NRW Tahap I.</p><br /> <p dir="ltr">"PMD ini juga akan kita gunakan untuk optimalisasi IPA SWRO Kepulauan Seribu, Pembangunan Kios Air dan Pembelian Mobil Tangki Tahap 3, Pelayanan Air Bersih di Kampung Prioritas Tahap 2, serta Pembangunan Sentra Pelayanan," ungkapnya.</p><br /> <p dir="ltr">Arif juga mengatakan bahwa PMD tersebut diharuskan dapat terserap atau digunakan dalam waktu satu tahun. Dengan kata lain, program-program tersebut di atas mesti tuntas tahun 2023 mendatang.</p><br /> <p dir="ltr">"Untuk itu, kami akan bekerja ekstra keras menjawab kepercayaan yang diberikan," janjinya.</p><br /> <p dir="ltr">Ia sudah mewanti-wanti kepada seluruh jajaran PAM Jaya agar dalam menjalankan roda perusahaan yang ada di bawah BUMD, tidak boleh semata-mata hanya untuk urusan profit atau keuntungan.</p><br /> <p dir="ltr">"Air ini harus bisa diakses oleh seluruh masyarakat Jakarta karena menjadi kebutuhan yang sangat penting," tegasnya.</p><br /> <p dir="ltr">Berikut adalah rincian besaran PMD PAM Jaya beserta programnya.</p><br /> <p dir="ltr">1. Pembangunan SPAM Ciliwung Tahap II, Rp 85 miliar.<br /> 2. Pemasangan Sambungan Baru Pelanggan Jatiluhur Karian Tahap I, Rp 75,6 miliar.<br /> 3. Studi dan Program Penurunan NRW Tahap I, Rp 35 miliar.<br /> 4. Optimalisasi IPA SWRO Kepulauan Seribu, Rp 5 miliar.<br /> 5. Pembangunan Kios air dan Pembelian Mobil Tangki Tahap 3, Rp 10 miliar.<br /> 6. Pelayanan Air Bersih dan dan Kampung Prioritas Tahap II, Rp 14 miliar<br /> 7. Pembangunan Sentra Pelayanan, Rp 100 miliar. <b>(*)</b></p>

Ini yang akan Dilakukan PAM Jaya setelah Mendapatkan PMD Rp 324,6 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Progres-Pembangunan-LRT-Jabodebek-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta menyetujui usulan Penyertaan Modal Daerah (PMD) PT Jakarta Propertindo (JakPro) sebesar Rp 443 Miliar untuk membiayai pembangunan trek Lintas Raya Terpadu (LRT) Fase 2A rute Velodrome-Manggarai pada 2023.<br /> <br /> PMD itu disetujui saat Banggar DPRD DKI membahas rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk APBD 2023 di Grand Cempaka, Bogor, Jawa Barat.<br /> <br /> Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Derah (Setda) DKI Jakarta Sri Haryati menyatakan, mulanya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memang tak menyetujui pembangunan trek Fase 2A. Namun, hal itu batal setelah Presiden Joko Widodo meminta langsung untuk proyek itu dilanjutkan.<br /> <br /> "Tetapi, kemarin sudah diputuskan, dititip, langsung oleh Bapak Presiden bahwa nanti (pembangunan trek LRT) dari Velodrome langsung ke Manggarai," ucapnya.<br /> <br /> "Untuk itu, mohon bapak ibu (Banggar DPRD DKI), tentu ini (pembangunan trek LRT) nanti harus kita lajutkan," sambung Sri.<br /> <br /> Ia mengatakan, Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta Fitria Rahadiani dan Jakpro bakal menjelaskan lebih detail terkait pembangunan trek tersebut. Sri menambahkan, kajian atas trek Fase 2A sejatinya telah lengkap. Ia memastikan bahwa Pemprov DKI juga sudah menyiapkan permohonan persetujuan pembangunan Fase 2A kepada Kemenhub.<br /> <br /> "Kami juga sudah menyiapkan terkait dengan permohonan persetujuan trase ke Kemenhub dan lain-lain," katanya.<br /> <br /> Mendengar hal itu, Ketua Banggar DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi bertanya kepada anggota Banggar soal persetujuan atas usulan PMD untuk biaya pembangunan trek LRT Fase 2A.<br /> <br /> "Teman-teman (anggota Banggar), saya tanya, setuju enggak?" tanya Prasetyo.<br /> <br /> "Setuju," jawab para anggota Banggar.

Tetap Dilanjutkan, PMD LRT Disetujui Karena Permintaan Jokowi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#BUMD DKI Jakarta

Berita Terkini