<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/18/food-station-2204028729.jpg" alt="Markas PT Food Station Tjipinang Jaya. Beras yang mereka produksi masuk dalam daftar beras yang tidak sesuai mutu dan dijual di atas harga eceran tertinggi (HET). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Markas PT Food Station Tjipinang Jaya. Beras yang mereka produksi masuk dalam daftar beras yang tidak sesuai mutu dan dijual di atas harga eceran tertinggi (HET). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT. Food Station Tjipinang Jaya (FSTJ) masuk dalam pusaran beras oplosan. BUMD milik Pemprov DKI Jakarta itu menjadi salah satu dari sejumlah produsen beras yang dijual oplosan atau tidak sesuai standar. FSTJ secara resmi membantah menjual beras tidak sesuai mutu.&nbsp; Kementerian Pertanian (Kementan) yang membongkar praktik kotor itu menjelaskan, mereka tidak main-main dalam mengungkap praktik beras oplosan. Kementan bahkan sudah menguji beras FSTJ di lima laboratorium. Hasilnya beras yang dipasarkan FSTJ tidak sesuai mutu dan dijual di atas harga eceran tertinggi (HET).&nbsp; Penegasan dari Kementan itu disampaikan Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan Moch. Arief Cahyono. Dia menegaskan bahwa sampel beras dari FSTJ sudah diuji di lima laboratorium yang berbeda. Arief menjelaskan hasil pengujian menunjukkan bahwa sejumlah merek beras seperti Alfamidi Setra Pulen, Beras Premium Setra Ramos, dan lainnya tidak memenuhi syarat mutu beras premium sebagaimana standar yang telah ditetapkan. Hasil temuan di lapangan lainnya, menunjukkan bahwa terdapat beras-beras kemasan yang dijual di atas HET yang sudah ditetapkan pemerintah. Praktik menjual harga terlalu mahal itu, dinilai merugikan konsumen dan mencederai prinsip keadilan dalam distribusi pangan. &ldquo;Jika pihak Food Station (FSTJ) membutuhkan salinan data hasil laboratorium, silakan menghubungi Satgas Pangan Mabes Polri," kata Arief di Jakarta (17/7). Dia mengatakan tim di Satgas Pangan Polri sudah memiliki seluruh hasil pengujian dan sedang mendalami temuan Kementan tersebut.&nbsp; Arief menambahkan mereka juga telah membaca informasi lain di media, soal pengakuan salah satu pemilik toko beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta. Penjual itu mengungkap ada pesanan sebanyak 10 ton beras dari seorang oknum anggota DPRD Jakarta. Beras-beras itu dimasukkan dalam 2.000 karung ukuran lima kilogram. Menariknya beras itu di setiap karungnya merupakan campuran dari berbagai jenis kualitas alias oplosan. Praktik itu biasa dilakukan secara terang-terangan untuk mendapatkan harga lebih murah, untung lebih banyak. Arief menegaskan bahwa Kementan tidak akan tinggal diam terhadap praktik-praktik yang merugikan masyarakat. &ldquo;Kami mengimbau PT Food Station Tjipinang Jaya dan pihak-pihak terkait untuk segera fokus pada perbaikan mutu produk," katanya. Daripada sibuk menangkis isu di media massa. Kementan saat ini ingin melihat langkah nyata dari pihak produsen atau penggilingan, untuk memastikan mutu beras sesuai standar dan harga tetap wajar bagi masyarakat.&nbsp; Di bagian lain Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi baru saja memanggil sejumlah pemilik atau CEO merek-merek beras yang diduga oplosan. Dalam pertemuan itu, Arief dengan tegas meminta produsen menjual beras sesuai mutu dan takaran.&nbsp; "(Kepada CEO saya sampaikan) Tolong perbaiki beras susuai dengan labelnya. Kalau kemasan 5 kg, ya isinya 5 kg," katanta saat dihubungi (17/7). Dia juga menyampaikan terbongkarnya kasus beras oplosan harus jadi pengingat dan self-control. Bahwa segala bentuk kecurangan dalam niaga beras, bakal terbongkar.&nbsp; Dia juga menyampaikan laboratorium untuk mengontrol kualitas beras sudah mudah diakses. Jadi produsen atau pengusaha beras kemasan bisa melakukan pengecekan sendiri. Jadi bisa memastikan beras yang dijual sesuai dengan spesifikasi. Misalnya ketika menjual beras premium, isinya ya premium. Bukan beras yang tertulis premium, tapi isinya medium.&nbsp; Diberitakan sebelumnya Mentan Andi Amran Sulaiman mengungkapkan temuan mencengangkan di lapangan. Dari hasil sidak dan investigasi yang dilakukan Satgas Pangan bersama Kementan, ditemukan 212 merek beras beras kemasan yang diduga merupakan beras oplosan. Yakni campuran antara beras medium dan premium. Bahkan ada beras yang sepenuhnya medium, dijual premium.&nbsp; Amran sering mengibaratkan beras premium adalah emas 24 karat. Sedangkan beras medium 21 karat. Jangan sampai ada penipuan dalam perdagangan beras. Ketika masyarakat ingin membeli beras premium, yang didapat harus beras premium. &ldquo;Kami tidak akan mentolerir praktik curang seperti ini," katanya. Dia meminta pemain niaga beras tidak permainkan rakyat dengan mengoplos beras dan menjualnya dengan harga premium. Baginya praktik tersebut tidak hanya bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga moral.&nbsp; Amran menekankan bahwa tidak ada alasan logis harga beras dijual di atas HET. Pasalnya kondisi produksi dan stok nasional dalam kondisi sangat baik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional periode Januari &ndash; Agustus diperkirakan mencapai 24,97 juta ton. Atau naik 14,09 persen dibanding periode yang sama tahun 2024 yang sebesar 21,88 juta ton. &ldquo;Produksi tinggi, stok melimpah. Tidak ada alasan bagi siapa pun untuk menaikkan harga seenaknya," tuturnya. Dia mewanti-wanti, jangan akali pasar dengan manipulasi kualitas dan harga. Kementan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal distribusi pangan yang adil, berkualitas, dan terjangkau. Kementan juga terus berkoordinasi dengan Satgas Pangan, Bareskrim Polri, serta otoritas pengawasan lain untuk menindak tegas praktik yang melanggar ketentuan dan merugikan masyarakat. (wan)&nbsp;

Kementan menemukan beras oplosan yang dijual PT Food Station Tjipinang Jaya, melanggar standar mutu dan harga eceran tertinggi.

Kementan Pastikan Beras Food Station Tjipinang Jaya Dijual Kemahalan dan Tidak Sesuai Standar Mutu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/janji-pembangunan-stadion-bmw-jakmania-tidak-ingin-kecewa-lagi_c_256659.jpg" alt="Jakmania tak ingin kecewa kembali terkait janji pembangunan Stadion BMW" width="100%">
<figcaption>Jakmania tak ingin kecewa kembali terkait janji pembangunan Stadion BMW</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi B DPRD DKI Jakarta akan memanggil PT Jakarta Propertindo (JakPro) untuk mendalami soal penggelembungan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) lahan di kawasam Senopati, Jakarta Selatan senilai Rp 18 miliar. Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mengatakan, informasi penggelembungan pajak yang tengah diselidik Polda Metro Jaya itu belum sampai secara komprehensif ke telinga anggota dewan terkait duduk perkaranya.  "Saya terus terang masih ngeblank. Belum terlalu banyak data, belum berani ngomong. Yang pasti sempat disinggung waktu rapat, ya, Jakpro. Tapi kan belum ada jawaban yang spesifik tentang itu," ujarnya kepada JawaPos.com, Selasa (7/2).  Oleh karena itu, politikus PKS itu menyatakan akan membuat sesi khusus dengan JakPro untuk membahas terkait dengan kasus penggelembungan pajak itu. "Kita akan buat sesi khusus. Waktu itu sempat kok salah satu anggota seingat saya menanyakan itu, cuma jawabannya tidak memadai," jelasnya.  "Makanya kita sepakati itu nanti dibuat sesi khusus aja yang seperti pendalaman," tandas Ismail.  Sebelumnya, PT Jakarta Propertindo (JakPro) menyatakan tengah melakukan audit internal masalah penggelembungan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) lahan di kawasam Senopati, Jakarta Selatan. Pembayaran BPHTB itu mencapai hingga Rp 18 miliar.  "Rp 18 miliar kita bayarkan. Tapi soal berapanya yang harus dibayar, ini proses lah, ya. Takutnya saya dianggap mendahului proses hukum," ujar VP Corporate JakPro Syachrial Syarif saat dihubungi JawaPos.com, Senin (6/2).  "Itu kan masih diaudit juga di kita. Kita juga surprise," sambung Syachrial.  Pembayaran BPHTB lahan di kawasan Senopati itu, kata Syachrial sudah dibayarkan sejak tahun 2022 lalu. Ia tak mengetahui persis waktu pembayarannya. Hanya saja, pihaknya pun mengaku kaget lantaran ada kelebihan bayar BPHTB itu.  "Saya juga baru tahu sekarang-sekarang ini. Sebelumnya enggak tahu kita," ucapnya.

Kelebihan Bayar BPHTB Lahan Senopati Diselidiki, DPRD Panggil JakPro

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Kawasan-JIS-antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Jakarta Propertindo (JakPro) menjadi sorotan setelah selama empat tahun terungkap tak memberi dividen kepada Pemprov DKI Jakarta. Namun begitu, ternyata tak hanya JakPro, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI yang tak memberi dividen atau secara keuangan belum sehat. Salah satunya adalah PT Transjakarta.  "Transjakarta iya (belum sehat keuangannya). Secara profit belum dan kita memang belum menyoroti," ujar Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail kepada JawaPos.com, Selasa (7/2).  Dalam pertemuan bersama dengan Direktur Utama baru Transjakarta, yaitu Kuncoro Wibowo, Ismail mengatakan telah menyarankan agar Transjakarta mulai memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan pendapatan non-farebox (non tiket). "Kita baru menyarankan termasuk terakhir di Rapimgab kita itu waktu dengan dirut baru, kita dorong mereka untuk meningkatkan (kesehatan keuangan)," jelasnya.  Namun begitu, khusus untuk Transjakarta, ia mengatakan bahwa pihaknya masih lebih menyoroti terkait layanan yang diberikan terhadap masyarakat dibandingkan dengan pendapatan yang dihasilkannya untuk DKI. "Sementara pendapatan non-farebox-nya kita baru sarankan untuk dioptimalkan, tapi belum kita evaluasi lah potensi pendapatannya. Karena secara pelayanan aja masih banyak PR mereka," kata politikus PKS itu.  Sementara itu, Badan Pembinaan (BP) BUMD juga mengungkap masih ada sejumlah BUMD lain yang belum memberikan dividen kepada Pemprov DKI karena kinerjanya belum sehat. "Ada beberapa (BUMD yang tak memberi dividen)," sebutnya.  Namun begitu, ia mengaku tak ingat jumlah BUMD yang tak memberi dividen ke Pemprov DKI belakangan ini. Ia juga enggan menyebutkan BUMD mana yang juga tak memberikan dividen seperti JakPro itu.  "Saya nggak inget beneran," kata Fitria

Tak Hanya JakPro, BUMD Lain Masih Ada yang Belum Mampu Sumbang Dividen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/DKI10.jpg" alt="Ilustrasi layanan customer service Bank DKI tengah melayani transaksi keuangan nasabahnya." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi layanan customer service Bank DKI tengah melayani transaksi keuangan nasabahnya.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bank DKI dan Paljaya menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta yang paling sehat keuangannya. Hal itu disampaikan Badan Pembinaan (BP) BUMD dan DPRD DKI Jakarta.  "Yang secara keuangan paling sehat, saya boleh sebut Bank DKI," ujar Plt Kepala BP BUMD DKI Fitria Rahadiani saat ditemui JawaPos.com, Selasa (7/2).  Namun, ia mengaku masih harus melihat kembali catatan terkait dividen atau keuntungan yang diberikan Bank DKI kepada Pemprov DKI Jakarta tiap tahunnya.  Senada dengan Fitria, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail juga menyatakan bahwa sejauh ini Bank DKI adalah BUMD yang kesehatan keuangannya sudah dalam tahap wajar. Selain itu, ia mengungkapkan bahwa BUMD lainnya ada juga Paljaya.  Paljaya sendiri merupakan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) yang bergerak di bidang jasa pelayanan penyaluran dan pengumpulan air limbah melalui sistem perpipaan.  "PAL itu ternyata diam-diam, karena dia pas Covid sendiri tetap aja gak terkena imbas yang signifikan, termasuk stabil," kata Ismail.  Namun, ia juga mengatakan mesti melihat kembali catatan untuk merincikan keuntungan yang didapat Paljaya terhadap keuangan Pemprov DKI. Ismail menegaskan bahwa masih ada juga beberapa BUMD yang kesehatan keuangannya sudah cukup stabil.  "Terus apalagi saya lupa banget, PAM baru mau pulih, tapi PAM Perumda," ucapnya.  Secara keseluruhan, ia mengungkapkan bahwa Perumda pada dasarnya memang tidak ditargetkan untuk mendapat profit yang besar. Oleh karena itu, beberapa BUMD yang sifatnya Perumda lebih difokuskan untuk pelayanan yang optimal terhadap masyarakat.  "Perumda kalau dari segi pendapatan, ya memang mereka tidak kita orientasikan untuk profitable, tapi pelayanannya justru," pungkasnya.

Bank DKI dan Paljaya Disebut sebagai BUMD dengan Keuangan Paling Sehat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/LUTFI.jpg" alt="Mendag Muhammad Lutfi melakukan peninjauan ke ke pabrik minyak goreng di kawasan Marunda, Jakarta Utara, Senin (14/3). Dalam peninjauan, Mendag berkesempatan melihat langsung produksi minyak goreng yang siap didistribusikan dari gudang pabrik ke baik ke r" width="100%">
<figcaption>Mendag Muhammad Lutfi melakukan peninjauan ke ke pabrik minyak goreng di kawasan Marunda, Jakarta Utara, Senin (14/3). Dalam peninjauan, Mendag berkesempatan melihat langsung produksi minyak goreng yang siap didistribusikan dari gudang pabrik ke baik ke r</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI PT Food Statiton Tjipinang Jaya tengah memproses pembangunan pabrik minyak di Cilegon, Banten. Nantinya, pabrik tersebut akan berdiri di lahan yang dimiliki PT Krakatau Bandar Samudera (KBS).  "Kalau pabrik paling dibutuhkan enggak terlalu luas, ya 6.000 meter cukup di Cilegon," ujar Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya Pamrihadi Wiyaryo kepada wartawan, dikutip Kamis (24/11).  Alasan di balik dipilihnya Cilegon dan lahan KBS sebagai lokasi dibangunnya pabrik minyak itu, kata Pamrihadi, demi kemudahan akses distribusi dan biaya cost produksi.  "Alternatifnya mana yang lebih mudah, kemudian aksesibilitas dalam arti untuk ngirim bahan bakunya. Kemudian ngirim distribusinya ke Jakarta. Ternyata Cilegon punya pelabuhan yang dimiliki oleh krakatau Steel," jelasnya.  "Jadi pabriknya itu rencananya ada di dermaga, jadi ketika merapat dia langsung ke pabrik," sambungnya.  Ia mengatakan bahwa hingga saat ini pembangunan pabrik tersebut masih dalam tahap pengkajian yang melibatkan institusi independen.  "Selesainya (kajian pembangunan pabrik) kemungkinan bulan Maret tahun depan," katanya.  Pamrihadi belum menjelaskan lebih detail terkait pembangunan pabrik minyak tersebut. Pihaknya masih akan menunggu hasil kajian tersebut dirampungkan.

BUMD DKI Akan Bangun Pabrik Minyak di Cilegon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Penumpang-MRT-Bersmasker-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Penumpang MRT menggunakan masker di Kawasan stasiun MRT Bendungan Hilir, Jakarta, Rabu (5/2/2019). Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan Coronavirus sebagai kondisi darurat Internasional pada 31 Januari 2020. Hal ini dibuktikan dengan adanya penyebaran v" width="100%">
<figcaption>Penumpang MRT menggunakan masker di Kawasan stasiun MRT Bendungan Hilir, Jakarta, Rabu (5/2/2019). Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan Coronavirus sebagai kondisi darurat Internasional pada 31 Januari 2020. Hal ini dibuktikan dengan adanya penyebaran v</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Upaya Pemprov DKI Jakarta mengintegrasikan moda transportasi publik terus berlanjut. Di antaranya mengakuisisi PT. Kereta Commuter Indonesia (KCI), operator KRL di Jabodetabek.  Dalam integrasi tersebut, Pemprov DKI Jakarta menugaskan BUMD PT MRT Jakarta mengakuisisi PT KCI. Upaya itu mendapat restu dari DPRD DKI Jakarta lewat hasil rapat badan anggaran (banggar). Persetujuan saat Banggar membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2023 di Grand Cempaka, Bogor, Jawa Barat.  "Disetujui dengan kemampuan keuangan daerah," kata Plt Badan Pembinaan BUMD DKI Jakarta Fitria Rahadiani, Kamis (3/11).  Fitria Rahadiani menyebut bahwa DPRD DKI menyetujui akusisi PT KCI dengan syarat, yakni penyesuaian dengan kemampuan keuangan Pemprov DKI Jakarta.  Sebelumnya Banggar DPRD DKI Jakarta menyetujui pemberian Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp 4,56 triliun untuk PT MRT Jakarta. Namun, PMD itu tidak untuk mengakuisisi PT KCI.  "Enggak (PMD itu), enggak masuk. Jadi ada akun sendiri. Ya itu tadi, sesuai kemampuan keuangan daerah ya, (untuk akusisi PT KCI), jelas Fitria. Hingga kini belum ada rincian dana khusus bagi PT MRT agar bisa akuisisi PT KCI. Semua itu akan dibahas rapat komisi-komisi nantinya.  "Nanti kan ada proses lagi setelah KUA-PPAS nanti ada (pembahasan) APBD di komisi-komisi," pungkasnya.  Sebelumnya, Komisi B Bidang Perekonomian DPRD DKI Jakarta menyatakan, PT MRT Jakarta berencana mengakuisisi saham PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) pada 2023.  Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mengatakan, PT MRT Jakarta berencana menjadi pemilik saham mayoritas di perusahaan jasa kereta listrik tersebut.  "Karena dengan akuisisi tersebut, paling tidak 51 persen saham dari PT KCI itu dimiliki oleh MRT,” ujar Ismail di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (14/9). Oleh karena itu, lanjut Ismail, PT MRT Jakarta mengajukan PMD untuk 2023 sebesar Rp 1,71 triliun untuk akuisisi saham KCI.

DPRD DKI Setujui PT MRT Jakarta Akuisisi PT KCI dengan Syarat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/LUTFI.jpg" alt="Mendag Muhammad Lutfi melakukan peninjauan ke ke pabrik minyak goreng di kawasan Marunda, Jakarta Utara, Senin (14/3). Dalam peninjauan, Mendag berkesempatan melihat langsung produksi minyak goreng yang siap didistribusikan dari gudang pabrik ke baik ke r" width="100%">
<figcaption>Mendag Muhammad Lutfi melakukan peninjauan ke ke pabrik minyak goreng di kawasan Marunda, Jakarta Utara, Senin (14/3). Dalam peninjauan, Mendag berkesempatan melihat langsung produksi minyak goreng yang siap didistribusikan dari gudang pabrik ke baik ke r</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, PT Food Station Tjipinang Jaya berencana membuat pabrik minyak goreng. Direktur Utama Food Station Tjipinang Jaya Pamrihadi Wiraryo mengatakan, saat ini perseroan sedang menjajaki dua perusahaan BUMD yaitu, Agro Jabar dan Agro Jowo Jawa Tengah.  "Penjajakan dengan Agro Jabar Jateng, itu adalah penjajakan untuk membuat pabrik minyak goreng," ujarnya, di DPRD DKI Jakarta, Rabu (23/3)  Pamrihadi menjelaskan, karena baru sampai pada tahap penjajakan, sehingga belum diputuskan di mana pabrik itu akan berdiri. Namun, kemungkinan pabrik itu akan berlokasi di dekat pelabuhan, baik di wilayah Jakarta maupun luar Jakarta. "Idealnya yang dekat pelabuhan, entah itu di Marunda atau di Surabaya atau mungkin di Kendal," tuturnya.  Pamrihadi menyebut, nantinya perseroan akan melakukan pembicaraan lanjutan bersama dua BUMD lainnya terkait rencana pembangunan pabrik tersebut. Ditargetkan, tahun depan pabrik tersebut akan terealisasi.  Lebih lanjut Pamrihadi melanjutkan, alasan perseroan menggandeng dua tersebut karena memiliki daya serap yang relatif sama dengan DKI Jakarta. DKI Jakarta penduduknya sebanyak Rp 10 juta, Jabar Rp 35 juta, dam Jateng RP 30 juta. Sehingga, harapannya dapat  saling bersinergi.  Namun, bentuk kerja sama antar BUMD tersebut belum dapat dijelaskan. ’’Kalau KSO kita bisa langsung lakukan tapi kalo diharapkan atau diminta untuk membuat joint venture atau anak perusahaan tentu saja butuh verifikasinya lebih lama karena ada persyaratan-persyaratan tertentu untuk membuat joint venture," paparnya. (*)

Tjipinang Food Station akan Buka Pabrik Minyak Goreng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/migor-curah.jpg" alt="Ilustrasi pedagang pasar tradisional menjual minyak goreng curah" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pedagang pasar tradisional menjual minyak goreng curah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, PT Food Station Tjipinang Jaya, berencana menjual minyak goreng curah seharga Rp13.500 per liter atau di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) sebesar Rp14.000 khusus, di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur.  "Tahap pertama 8.000 liter. Mungkin kami akan lakukan per minggu, seminggu sekali," kata Direktur Utama Food Station Pamrihadi Wiraryo, menjawab pers, setelah mengikuti rapat dengan Komisi B DPRD DKI Jakarta, Rabu (23/3) dikutip dari Antara.  Menurut dia, penjualan minyak goreng curah sebanyak 8.000 liter tersebut rencananya mulai dijual pekan mendatang.  "Tanggalnya kami belum tentukan karena kami masih koordinasi dengan produsennya sekaligus untuk memastikan itu tidak mengganggu pedagang-pedagang beras yang ada Cipinang," imbuhnya.  Pihaknya sampai saat ini belum berencana membatasi jumlah pembelian, karena sasarannya adalah kalangan rumah tangga.  Ia juga memastikan tidak menutup kemungkinan akan menambah alokasi penjualan minyak goreng curah menjadi dua kali lipat, apabila animo masyarakat makin tinggi.  Pamrihadi menambahkan, suplai untuk memasok minyak goreng curah itu didapatkan dari salah satu produsen minyak goreng bermerek.  "Suplai dari prinsipal yang memproduksi minyak yang dia mendapat 'DMO' (domestic market obligation) untuk menyuplai lokal," katanya.  Pasokan minyak goreng curah tersebut diharapkan ikut meredam kenaikan harga yang sempat terjadi sejak beberapa hari lalu, termasuk menjelang Ramadhan.

Simak! Pekan Depan BUMD DKI Akan Jual Migor Curah di Bawah HET

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Kecelakaan-bus-TransJakarta.jpg" alt="Bus TransJakarta mengalami kecelakaan tunggal di Klender, Jakarta, Jumat (11/2/2022). ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi" width="100%">
<figcaption>Bus TransJakarta mengalami kecelakaan tunggal di Klender, Jakarta, Jumat (11/2/2022). ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - BUMD DKI Jakarta, PT TransJakarta menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada dua operator terlibat dalam empat kecelakaan dalam 24 jam yang menewaskan dua orang pada 13-14 Maret 2022.  "Operator Mayasari dan Pahala Kencana yang kemarin ada kecelakaan. Kami berikan peringatan," kata Direktur Utama TransJakarta Mochammad Yana Aditya setelah menghadiri rapat dengan Komisi C DPRD DKI Jakarta, Selasa (15/3).  Tak hanya itu, kata dia, para pengemudi yang terlibat dalam kecelakaan itu juga diskors untuk memudahkan pemeriksaan dengan pihak berwajib. Dalam menjatuhkan sanksi, pihaknya memberikan secara berjenjang hingga paling akhir pemutusan kontrak dengan operator bus.  Ia menyakini pemberian sanksi itu akan memberikan efek jera kepada operator yang terlibat pelanggaran. "Salah satu yang kami berikan adalah peringatan kepada semua operator yang melakukan pelanggaran. Semua ada efek jeranya dan tentu ada efeknya ke depan seperti apa," katanya.  Sebelumnya, sejak Minggu (13/3) hingga Senin (14/3) terjadi empat kali kecelakaan yang melibatkan TransJakarta. Pada Minggu (13/3) sekitar pukul 06.10 WIB terjadi kecelakaan di Jalan MH Thamrin yang mengakibatkan seorang pengendara motor tewas.  Pada hari yang sama, yakni di Pesanggrahan, Jakarta Selatan, bus TransJakarta menabrak separator hingga mengakibatkan bahan bakar minyak bus tersebut berceceran di jalan. Masih di wilayah Jakarta Selatan, tepatnya di Layang Simprug juga terjadi kecelakaan melibatkan TransJakarta dan mobil sedan mewah pada Minggu malam. Tidak ada korban jiwa dalam dua kecelakaan di Jakarta Selatan itu.  Sementara itu, kecelakaan keempat kembali terjadi pada Senin (14/3) yang menyebabkan seorang pejalan kaki tewas tertabrak bus TransJakarta di Pancoran, Jakarta Selatan. (*)

TransJakarta Jatuhkan Sanksi Kepada Dua Operator Terlibat Kecelakaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/panahan-pam-jaya.jpeg" alt="Karyawan BUMD DKI Jakarta mengikuti lomba panahan di PAM Jaya (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Karyawan BUMD DKI Jakarta mengikuti lomba panahan di PAM Jaya (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemprov DKI memiliki banyak BUMD. Semua BUMD itu memiliki yang berbeda-beda untuk membantu kebutuhan masyarakat Ibu Kota. Menjelang Ramadan, BUMD tersebut bertemu untuk meningkatkan silaturhaminya yang dikemas dalam PAM Islamic Fair (PIF) 2019.  Direktur Utama PAM Jaya Priyatno Bambang Hernowo mengatakan, PIF tidak hanya sekadar lomba bagi karyawan PDAM dan BUMD se-DKI Jakarta saja. Lebih dari itu untuk memperkuat kesolidan lini BUMD di DKI Jakarta. Apalagi menjelang Ramadan sejumlah kebutuhan masyarakat. Menyambut momentum itu, PAM Jaya membuat pertemuan yang lebih akrab,  yaitu lomba  Islami. Selain BUMD, PIF ini juga diikuti oleh PDAM se-Jabodebatek.  “Ini ajang silaturahmi bagi insan BUMD, SKPD Pemprov DKI Jakarta, dan para PDAM di sekitar Jakarta,” kata Hernowo di Kantor PAM Jaya, Jakarta Pusat, Rabu (10/4).  PIF yang dimulai digelar sejak 2015 itu, semula hanya diikuti oleh PAM, Palyja, dan Aetra. Dalam perkembangannya, PIF dibuka untuk semua BUMD di DKI Jakarta. "Antusiasme peserta semakin meningkat tiap tahunnya,” ujar Hernowo.  Bila dibandingkan dengan tahun lalu, lanjut Hernowo, tahun ini jumlah peserta lebih banyak 50 persen dari tahun sebelumnya. Pada 2018 diikuti oleh 218 peserta yang berasal dari 11 instansi. Pada tahun ini 332 peserta dari 20 instansi.  Di antaranya PAM Jaya, Palyja, Aetra, PD PAL Jaya, Perumda Pasar Jaya, PT Trasportasi Jakarta, Perumda Pembangunan Sarana Jaya, PT Jamkrida Jakarta, PT Pembangunan Jaya Ancol, PT Bank DKI, PDAM TKR Tangerang, PDAM Tirta Bhagasasi, PD Dharma Jaya, PT Food Station Tjipinang, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi Informatika &amp; Statistik, Dinas Penanaman Modal &amp; PTSP, serta Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta.  PIF 2019 yang mengusung tema “Jalin ukhuwah dalam Naungan Alquran” itu diselenggarakan di Masjid Al-Hikmah PAM Jaya, Jalan Penjernihan II, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kegiatan hanya digelar selama satu hari, Rabu (10/4). Acara itu dibuka oleh Kepala Badan Pembina PBUMD Pemprov DKI Jakarta Riyadi.  Sementara bentuk kegiatannya berupa lomba, seperti Cerdas Cermat Islami, Salam Silaturahmi, Masjid Terbaik, Murrotal, dan Lomba Poster Islami. Tidak ketinggalan juga Lomba Tahfidz Juz 30, Lomba musala terbaik, Azan dan Panahan.  “Harapan saya ke depan lomba ini dapat meningkatkan silaturahmi antar BUMD dan SKPD serta masyarakat,” ujar Hernowo.  Kata Hernowo, dalam lomba ini semua BUMD ternyata memiliki karyawan-karyawan yang memiliki  pengetahuan keislaman yang kuat. Bahkan ada yang mampu menghafal alquran  juz 30. Selama ini penghafal alquran hanya diidentik dengan para hafiz. Ternyata ada hafiz-hafiz hebat di BUMD DKI  Jakarta.

Ketika Karyawan BUMD Adu Kebolehan dalam Lomba Islami

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bumd dki

Berita Terkini