<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/16/11835a77-46e0-4793-8616-a0e4310e1806-2270166259.jpg" alt="Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti. (Akun X @azissubekti)" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti. (Akun X @azissubekti)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Anggota Komisi II DPR Azis Subekti mendesak reformasi total terhadap tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di seluruh Indonesia. Langkah reformasi total tersebut dinilai penting agar BUMD dapat bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi nasional dan tidak lagi menjadi beban fiskal daerah. Azis menjelaskan, salah satu penghambat utama kemajuan BUMD selama ini sehingga butuh reformasi total adalah kuatnya tarikan kepentingan politik praktis di tingkat lokal. Menurut dia, BUMD harus segera dilepaskan dari intervensi politik jangka pendek demi menjaga kesinambungan usaha. &ldquo;Setiap pergantian kepemimpinan daerah sering kali diikuti oleh perubahan manajemen dan strategi. Hal ini merusak kesinambungan usaha. BUMD harus berani melakukan pembenahan mendasar, termasuk melepaskan diri dari intervensi politik agar bisa tumbuh profesional,&rdquo; kata Azis kepada wartawan, Jumat (13/2). Azis mengungkapkan, pemerintah akan segera mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMD ke DPR RI. Regulasi tersebut dirancang untuk menciptakan standar tata kelola yang transparan dan akuntabel di seluruh daerah. Ia menyoroti proses rekrutmen manajemen yang kerap tidak berbasis kompetensi, serta keterlibatan kepala daerah dalam keputusan operasional yang dinilai terlalu dalam. &ldquo;Tanpa payung hukum yang kuat, BUMD akan terus berjalan timpang. RUU ini diharapkan mampu membatasi intervensi politik jangka pendek yang selama ini membuat banyak BUMD hidup segan mati tak mau,&rdquo; tegas politikus Partai Gerindra itu. Selain persoalan politik, Azis juga melihat peluang konsolidasi BUMD secara nasional guna meningkatkan skala usaha dan efisiensi. Ia menyebut adanya gagasan penghimpunan BUMD dalam satu kekuatan ekonomi bersama, serupa dengan konsep badan pengelola investasi di tingkat pusat. &ldquo;Gagasan ini membuka peluang agar BUMD yang tertinggal dapat naik kelas. Konsolidasi bukan untuk mematikan otonomi, melainkan memberi jalan agar BUMD memiliki daya tawar dan profesionalisme yang setara dengan sektor swasta atau BUMN,&rdquo; ujarnya. Lewat penguatan regulasi serta pembinaan yang lebih terstruktur dari Kementerian Dalam Negeri, Azis optimistis BUMD ke depan tidak hanya berfungsi sebagai penyangga layanan publik. Dia yakin BUMD juga bisa menjadi motor penggerak ekonomi daerah yang mandiri dan kompetitif. &ldquo;Arah kebijakan hari ini akan menentukan apakah BUMD terus menjadi beban daerah atau justru bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi nasional yang berpihak pada kepentingan publik,&rdquo; pungkasnya. &nbsp;

DPR dorong reformasi BUMD agar lepas dari politik praktis dan jadi kekuatan ekonomi nasional. Simak langkah dan harapan DPR untuk BUMD.

DPR Minta Reformasi Total BUMD, Harus Lepas dari Bayang-Bayang Politik Lokal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/26/kc2dwW7XeFLvt8Qb9qnBrhdWPhyj0IXiO5OcTfXi-3654519386.jpg" alt="Ilustrasi pengunjung Kebun Binatang Surabaya. (Diskominfo)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pengunjung Kebun Binatang Surabaya. (Diskominfo)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Isu pemotongan dana transfer ke daerah membuat pemkot terus berinovasi dalam hal optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Merespons itu, Komisi B DPRD Kota Surabaya mendorong optimalisasi dan tata kelola unit BUMD. Sebagai salah satu strategi mendorong pendapatan asli daerah.&nbsp; Anggota Komisi B Budi Leksono mengatakan, meskipun capaian dividen meningkat, kinerja BUMD harus lebih ditingkatkan. Terlebih tahun dengan tantangan pemotongan dana TKD membuat sektor badan usaha daerah harus menciptakan keuntungan untuk pembangunan kota. "Optimalisasi lini bisnis dan pengembangan badan usaha sangat diperlukan. Sehingga dapat menciptakan laba yang lebih besar," papar Budi Leksono.&nbsp; Budi mengatakan dengan perubahan peraturan, badan usaha daerah dapat lebih mengeksplorasi potensi bisnis. Hal ini akan mendorong pendapatan yang dihasilkan lebih banyak. "Efeknya perputaran ekonomi daerah meningkat dan penyerapan tenaga kerja juga," jelas Budi Leksono.&nbsp; Selain itu, sebagai badan usaha daerah terus berinovasi. Sehingga memiliki market yang dapat menciptakan pemasukan. "Harus berani inovasi, harapanya itu dapat meningkatkan target pasar (market) yang berdampak ke pendapatan," ungkap Budi Leksono. Terpisah, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (BPSDA) Kota Surabaya Vykka Anggradevi Kusuma mengatakan, realisasi dividen tahun ini hingga awal bulan (1/12) mencapai Rp 204 miliar. Meningkat sebesar 4,75 persen dibandingkan realisasi dividen tahun lalu. "Ya memang ada peningkatan dividen tahun ini dibanding tahun lalu. Tren positif ini akan kami pertahankan," ujar Vykka Anggradevi Kusuma.&nbsp;&nbsp; Vykka menjelaskan, tahun depan, BUMD diproyeksikan menyetor deviden lebih banyak dibanding tahun ini. Pihaknya enggan merinci target. "Dividen yang disetorkan tersebut diupayakan meningkat tiap tahunnya," jelas Vykka Anggradevi Kusuma.&nbsp; Dia mengatakan secara umum kinerja kontribusi BUMD menunjukkan tren positif. Hal itu seiring dengan perbaikan tata kelola, efisiensi operasional. "Serta optimalisasi unit usaha yang telah berjalan," tambah Vykka Anggradevi Kusuma.&nbsp; Terkait dorongan peningkatan PAD, pihaknya terus mendorong BUMD untuk lebih adaptif dan progresif. Pengembangan dan perluasan lini bisnis harus memperhatikan kajian kelayakan serta linear dengan rencana pembangunan pemkot. "Rencana tahun depan BUMD akan mengembangkan lini bisnis pengelolaan ducting yang akan bekerjasama dengan swasta dan pengembangan bisnis suply chain bahan pokok pangan," ungkap Vykka Anggradevi Kusuma.

Komisi B DPRD Kota Surabaya mendorong optimalisasi dan tata kelola unit BUMD untuk meningkatkan pendapatan asli daerah

Dana Transfer Daerah Dipotong Pusat, Dewan Dorong BUMD Maksimalkan Pengembangan Usaha

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/19/WhatsApp-Image-2025-11-18-at-185418-2404462544.jpeg" alt="Proses penandatanganan&nbsp;Perjanjian Kerahasiaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pembukaan Data terkait participating interest 10% di blok migas WK Jabung, Jambi baru-baru ini. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Proses penandatanganan&nbsp;Perjanjian Kerahasiaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pembukaan Data terkait participating interest 10% di blok migas WK Jabung, Jambi baru-baru ini. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Penunjukan PT Jambi Indoguna Internasional sebagai calon investor alokasi Participating Interest maksimum 10% untuk blok migas di wilayah kerja (WK) Jabung, Jambi, berlanjut. Baru-baru ini, Proses penawaran Participating Interest (PI) maksimum 10% di Wilayah Kerja (WK) Jabung telah dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerahasiaan dan Berita Acara Pemeriksaan Pembukaan Data. Perjanjian itu diteken oleh PetroChina International Jabung Ltd selaku operator WK Jabung, bersama dengan PT Jambi Indoguna Internasional selaku BUMD Provinsi Jambi, pada Rabu (12/11). Penandatanganan perjanjian ini menjadi capaian signifikan dalam proses penawaran PI WK Jabung&nbsp;yang telah berjalan sejak Maret 2023. Proses penandatanganan itu disaksikan Gubernur Jambi Al Haris, Ketua Pansus PI DPRD Provinsi Jambi Abun Yani, Inspektur Migas Ditjen Migas Kementerian ESDM Asep Herman, dan delegasi SKK Migas Perwakilan Sumatera Bagian Selatan. Selama ini, WK Jabung dipegang oleh PetroChina Jabung bersama seluruh pemegang PI WK Jabung lainnya. Yaitu PT Pertamina Hulu Energi Jabung, PETRONAS Carigali (Jabung) Ltd., PT GPI Jabung Indonesia, dan PT Raharja Energi Tanjung Jabung. Keempat Pemegang PI tersebut menyatakan dukungan penuh pada keberlanjutan kerja sama ini, dan berharap proses Pembukaan Data berjalan lancar dan transparan. Alokasi Participating Interest bagi BUMD diharapkan dapat meningkatkan peran daerah dalam pengembangan hulu minyak dan gas bumi. Sekaligus meningkatkan nilai tambah dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat di sekitar wilayah kerja. Sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di bawah pengawasan SKK Migas, PetroChina juga mendapat dukungan penuh SKK Migas untuk pelaksanaan penawaran PI di Wilayah Kerja Jabung.

Perjanjian itu diteken oleh PetroChina International Jabung Ltd selaku operator WK Jabung, bersama dengan PT Jambi Indoguna Internasional.

Proses PI Maksimum 10% untuk BUMD Jambi di Blok Migas WK Jabung Berlanjut, Masuk Tahap Pembukaan Data

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/21/dharma-jaya-3589947680.jpg" alt="Direktur Utama Perumda Sarana Jaya Raditya Enra Budiman. (Masria Pane/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama Perumda Sarana Jaya Raditya Enra Budiman. (Masria Pane/Jawapos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perumda Dharma Jaya angkat suara pasca penyegelan dua operator parkir di kantornya, yang ada di Penggilingan dan Pulogadung. Menurut mereka, sistem perparkiran dua lokasi itu dikelola pihak ketiga. Dalam hal ini PT Sarana Wisesa Properindo, yang merupakan anak usaha Perumda Pembangunan Sarana Jaya.&nbsp; ''Kalau untuk masalah parkir, kami serahkan kepada Sarana Wisesa Properindo karena mikirnya, ini adalah kerja sama BUMD. Sesimpel itu pemikirannya,'' ujar Direktur Utama Perumda Sarana Jaya Raditya Enra Budiman.&nbsp; Namun, dia mengaku, tidak berpikiran bahwa Sarana Wisesa Properindo itu tidak memiliki izin keduanya. Dengan adanya temuan itu, kedepan, mereka akan lebih berhati-hati dalam pengelolaan parkir tersebut.&nbsp; ''Sejak kami tahu itu, sebenarnya kontraknya berakhir Desember 2025. Tapi begitu tahu ini masalah, langsung kami cut, gitu,'' terangnya. Berdasar data mereka, pengelolaan perparkiran di dua kantornya itu mulai dikerjasamakan sejak 2022 lalu. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/016590164/bikin-potensi-pad-rp-700-miliar-menguap-pramono-anung-dukung-pansus-dprd-segel-parkir-liar">Bikin Potensi PAD Rp 700 Miliar Menguap, Pramono Anung Dukung Pansus DPRD Segel Parkir Liar</a>&nbsp; Untuk pengelolaan perparkiran dua kantornya kedepan, Radit belum ada keputusan. Dia masih menimbang apakah mengelola perparkiran secara mandiri, atau menyerahkan kepada pihak ketiga lainnya. ''Saya akan pastikan kejadian yang kemarin itu tidak terulang. Karena kami kan bukan di bisnis parkir ya, jadi kita juga nggak tahu nih apa syaratnya parkir, dan segala macam,'' tambahnya.&nbsp; Dia juga menyatakan dukungan terhadap Pemprov DKI dan Pansus Parkir DPRD DKI yang gencar mengawasi ke lapangan. ''Dengan begitu, kita bisa tau mana saja yang sebenarnya kompeten dalam mengelola parkir,'' katanya.&nbsp; Sementara itu, Direktur Keuangan dan SDM Perumda Dharma Jaya Deni Alfianto Amris menuturkan bahwa mereka hanya punya dua lokasi perparkiran, yang keduanya diserahkan kepada Sarana Wisesa Properindo. ''Kami nggak dapat apa-apa, cuman berkontrak agar mereka kelola. Kami juga tidak tahu kalau tidak ada izinnya karena dalam kondisi sekarang ini, legal aspek itu harusnya sudah dong,'' terangnya. Namun, dengan adanya masalah itu, mereka akan lebih ketat lagi dalam bekerjasama, termasuk dengan BUMD DKI lainnya. Sebagai informasi, pada Rabu (17/9) Dishub DKI bersama Pansus Parkir DPRD DKI menyegel empat pengelola parkir di Jakarta karena tidak memiliki izin. Dua diantaranya merupakan operator parkir di kantor Dharma Jaya, BUMD DKI.

Perumda Dharma Jaya menanggapi penyegelan dua operator parkir di kantornya yang tidak memiliki izin.

Dharma Jaya Ngaku Tak Tahu Sarana Wisesa Properindo Nggak Punya Izin, Langsung Hentikan Kerja Sama yang Dimulai 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/20/f3350982-a128-406b-8826-28fc389ead27-2932999955.jpg" alt="Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat memberikan keterangan di Kota Bandung. (Rubby Jovan/Antara)" width="100%">
<figcaption>Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat memberikan keterangan di Kota Bandung. (Rubby Jovan/Antara)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami aliran dana dugaan korupsi proyek pengadaan iklan pada Bank BUMD di Jabar untuk periode 2021&ndash;2023 untuk mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) saat berkontestasi di Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. &ldquo;Itu sedang kami dalami,&rdquo; ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu. Asep menjelaskan pendalaman tersebut dilakukan KPK seiring dengan penelusuran aliran dana kepada selebgram Lisa Mariana Presley Zulkandar (LM), dan pembelian satu unit kendaraan mobil Mercedes-Benz 280 SL dari Ilham Akbar Habibie (IAH) atas nama ayahnya, yakni Presiden ke-3 RI B. J. Habibie. &ldquo;Jadi, aliran dana atau penggunaan dana yang diduga mengalir ke RK itu, kami panggil dan minta keterangan IAH, kemudian LM, termasuk juga sedang kami dalami ke mana lagi, digunakan untuk apa lagi, termasuk apakah digunakan untuk kegiatan keperluan politiknya dan lain-lain,&rdquo; jelasnya. Dalam perkara dugaan korupsi Bank BJB itu, penyidik KPK pada 13 Maret 2025 telah menetapkan lima orang tersangka, yang pada tahun perkara menjabat sebagai berikut, yakni Direktur Utama Bank BJB Yuddy Renaldi (YR) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Bank BJB Widi Hartoto (WH). Selain itu, Pengendali Agensi Antedja Muliatama dan Cakrawala Kreasi Mandiri Ikin Asikin Dulmanan (IAD), Pengendali Agensi BSC Advertising dan Wahana Semesta Bandung Ekspress Suhendrik (SUH), dan Pengendali Agensi Cipta Karya Sukses Bersama Sophan Jaya Kusuma (SJK). Penyidik KPK memperkirakan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi di Bank BJB tersebut sekitar Rp222 miliar. Kemudian, pada 10 Maret 2025, KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil terkait penyidikan kasus dugaan korupsi di Bank BJB, dan turut menyita sepeda motor hingga mobil dari penggeledahan tersebut. Hingga Rabu (10/9), tercatat sudah 184 hari Ridwan Kamil belum dipanggil oleh KPK setelah penggeledahan tersebut. (*)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami aliran dana dugaan korupsi proyek pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat

KPK Dalami Aliran Dana Kasus Bank BUMD untuk Ridwan Kamil di Pilgub DKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/04/3UhZrSFp19BLvjXXTJmraQEYlle4IYvY9653SOlN-1110528111.jpg" alt="AMPSI mendatangi Gedung DPRD Provinsi Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/) siang. (Masria Pane/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>AMPSI mendatangi Gedung DPRD Provinsi Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/) siang. (Masria Pane/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Empat Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta menerima audiensi massa yang berunjuk rasa di Parlemen Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (4/9). Kedatangan massa itu diterima dengan baik oleh pimpinan dewan beserta beberapa perwakilan dari fraksi, di ruang pertemuan lantai dasar DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Mewakili DPRD DKI Jakarta Basri Baco menyampaikan terima kasih atas kontrol sosial yang diberikan para mahasiswa tersebut. &rdquo;Kami sangat mengapresiasi betul bahwa kami ini adalah wakil rakyat, dipilih oleh rakyat yang memang seharusnya harus menerima aspirasi dari rakyat,&rdquo; kata Baco. Dia mengaku, DPRD DKI Jakarta merasa prihatin dengan apa yang terjadi hari ini. Para pimpinan dan anggota dewan berusaha memahami tuntutan masyarakat bahwa mereka harus hidup merakyat. Sekretaris DPD Golkar DKI Jakarta ini juga merasa prihatin dengan situasi dan kondisi perekonomian warga, terutama DKI Jakarta. Karena itulah, lanjut Baco, para pimpinan dan anggota dewan bersepakat agar tunjangan perumahan mereka dievaluasi. &rdquo;Jadi disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada sekarang dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,&rdquo; ungkap Baco. Terkait keluhan transparansi keuangan di BUMD, Baco juga berjanji menindaklanjuti keluhan masyarakat. Selain bertugas mencari profit, perseroan daerah juga harus mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai Koordinator Komisi B DPRD DKI Jakarta, Baco akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada eksekutif. &rdquo;Kami akan jadikan hasil rapat ini adalah sebagai bahan rekomendasi kepada Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua BUMD yang ada, agar lebih transparan, terkait dalam penganggaran keuangan dan lain-lain,&rdquo; jelas Baco. Baco juga menyoroti aspirasi dari massa mengenai transparansi keuangan di Perumda Dharma Jaya. Dia meminta massa agar menyerahkan persoalan ini kepada eksekutif dan legislatif untuk menindaklanjuti keluhan tersebut. &rdquo;Jadi kan yang digaris bawahi oleh teman-teman di sini mengenai Dharma Jaya, terutama ya. Oke enggak apa-apa nanti tetap (ditindaklanjuti), yang pasti bahwa, enggak usah khawatir, dan ini boleh dikontrol,&rdquo; ungkap Baco. Diketahui, Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi (AMPSI) mendatangi Gedung DPRD Provinsi Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (4/9) siang. Dalam pertemuan itu, AMPSI menyoroti dua isu utama yakni transparansi tunjangan anggota dewan, terutama dugaan ketidakberesan pengelolaan keuangan di sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Fokus utama diarahkan ke PD Dharma Jaya, BUMD bidang pangan yang sejak lama disebut bermasalah. &rdquo;Jangan hanya mencari keuntungan, tapi harus lebih bermanfaat bagi rakyat,&rdquo; kata perwakilan AMPSI Muhammad Ikhsan di Lokasi, Kamis (4/9). Selain itu, AMPSI juga menyinggung hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan sejumlah kejanggalan laporan keuangan BUMD. Perbedaan data keuangan internal dan eksternal, dugaan manipulasi pajak, hingga potensi moral hazard manajemen disebut jadi alarm serius tata kelola perusahaan daerah. &rdquo;DPRD punya fungsi pengawasan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014. Maka wajar bila publik mendesak agar fungsi ini dijalankan dengan tegas,&rdquo; ujar Ikhsan.

AMPSI mendatangi Gedung DPRD Provinsi Jakarta, Kamis (4/9/) siang. Sejunlah anggota DPRD DKI Jakarta menerima audiensi di kantor DPRD

DPRD DKI Janji Siap Kawal Tuntutan AMPSI soal Anggaran dan Transparansi BUMD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/20/ahok-free-man-1941116874.jpg" alt="Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menemui Gubernur Pramono Anung di Balai Kota, Rabu (20/8). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menemui Gubernur Pramono Anung di Balai Kota, Rabu (20/8). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku enggan menjadi Komisaris atau Direktur Utama (Dirut) di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal itu ia sampaikan usai menemui Gubernur Pramono Anung di Balai Kota, Rabu (20/8). "Kan saya masih KTP Jakarta. Diterima Pak Gub kan sudah ngajak bangun (Jakarta) bareng," ujar Ahok. Gubernur Jakarta tahun 2014-2017 itu mengaku lebih enak hidup bebas tidak terikat dengan perusahaan manapun.&nbsp;"Aku kan sekarang enak beginilah, free man," katanya. Dengan tidak terikat, kata Ahok, dirinya bisa lebih leluasa menjadi pembicara di sejumlah lokasi.&nbsp;"Waktunya juga susah saya banyak menjadi pembicara keliling kan. Kadang keluar negeri, ke mana, kan kalau terikat satu PT agak susah," sambungnya. Diketahui, sejumlah orang "dekat" Pramono telah menjabat sebagai komisaris di sejumlah BUMD DKI. Misalnya, Ketua Tim Pemenangan Pramono-Rano, Lies Hartono alias Cak Lontong, mantan Gubernur Jakarta Sutiyoso dan Mantan Direktur PT Garuda Indonesia Irfan Setiaputra. Ketiganya diangkat sebagai komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. (PJAA). Kemudian Ketua Harian Tim Pemenangan Pramono Anung-Rano Karno, Prasetyo Edi Marsudi sebagai Ketua Dewan Pengawas Perumda PAM Jaya. Politikus PDIP Johan Budi juga diangkat sebagai komisaris di Transjakarta. Para loyalis Anies Baswedan juga ikut mendapat jabatan di BUMD. Seperti, mantan Juru Bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid, menjadi Komisaris PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan Koordinator Presidium DPP Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera (ANIES) sebagai Dewan Pengawas Perumda Pasar Jaya. Anies sendiri diketahui mendukung Pramono - Rano saat kampanye di Pilkada DKI Jakarta 2024.

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menolak tawaran Komisaris BUMD dan lebih memilih hidup bebas.

Ditanya Kemungkinan jadi Komisaris BUMD DKI Jakarta, Ahok: Enakan jadi Free Man

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/20/cEFJpz4auRcjxpHChfLdGHYql22ca2Ep80cLUgQX-1897058280.jpg" alt="BUMD Dharma Jaya lakukan Ekspansi untuk Penuhi Kebutuhan Pangan Warga Jakarta. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>BUMD Dharma Jaya lakukan Ekspansi untuk Penuhi Kebutuhan Pangan Warga Jakarta. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Keterbatasan lahan kosong di ibu kota membuat Pemprov DKI bergantung kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan. Dengan kondisi itu, sebanyak 95 persen kebutuhan pangan berasal dari luar Jakarta. Untuk memastikan ketahanan pangan, Pemprov DKI sudah memberi penugasan untuk kepada tiga BUMD pangan. Salah satunya, Perumda Dharma Jaya. Untuk memperkuat perannya, Dharma Jaya melakukan ekspansi dari pasar ke berbagai sektor. Mulai dari sektor grosir, ritel modern, dan platform digital. Direktur Utama Perumda Dharma Jaya Raditya Endra Budiman menuturkan, saat ini ada sebanyak 146 pelanggan reguler dan 12 pelanggan grosir yang mereka layani dari sektor grosir dan general trade.&nbsp; ''Meski omzet saat ini masih didominasi sektor grosir, kontribusi ritel modern juga terus meningkat. Kami juga terus berusaha menarik minat masyarakat untuk bisa membeli di marketplace,'' kata Raditya Endra Budiman. Oleh karena itu, selain menjaga pasokan aman, mereka juga memastikan kualitas produk tetap baik hingga sampai kepada konsumen.&nbsp; Tak hanya fokus pada aspek komersial, Dharma Jaya juga tengah mengembangkan program keberlanjutan di lahan seluas 1,2 hektare di Cakung. Fasilitas tersebut meliputi ecopark, nursery, dan green house yang bertujuan menurunkan emisi gas rumah kaca dan mengedukasi masyarakat tentang urban farming. ''Kami ingin menunjukkan kepedulian &nbsp;terhadap lingkungan dan masa depan kota,'' imbuh Raditya Endra Budiman. Sementara itu, Kepala Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Syaefuloh Hidayat menuturkan, BUMD Jakarta dituntut adaptif, inovatif, dan berkontribusi nyata bagi masyarakat Jakarta. Tidak terkecuali Dharma Jaya yang sudah diberi tugas oleh Pemprov DKI. ''Dharma Jaya berperan penting untuk untuk menjaga ketahanan pangan serta berkontribusi menekan inflasi di Jakarta. Karena itu, perlu penguatan kinerja melalui kolaborasi strategis dengan pemerintah maupun swasta,''&nbsp;ungkap Syaefuloh Hidayat. Sebagai bentuk komitmen, Syaefuloh juga menyebutkan, seluruh jajaran direksi dan komisaris BUMD DKI, termasuk Dharma Jaya telah menandatangani Pakta Integritas serta Key Performance Indicator (KPI). ''Dharma Jaya tidak hanya dituntut meraih profit, tapi juga menjaga ketahanan pangan ibu kota,'' tandas Syaefuloh Hidayat.

Pemprov DKI Jakarta bergantung kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan. Salah satunya diupayakan melalui BUMD Dharma Jaya

Dharma Jaya Ekspansi untuk Penuhi Kebutuhan Pangan Warga DKI Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/13/6b4a360f-9a23-4bdf-b604-4b7837e39a5c-1367051602.jpg" alt="Kejati Kaltim melakukan penggeledahan kantor PT Listrik Kaltim di Samarinda, Rabu (13/8). (Dok. Kejati Kaltim)" width="100%">
<figcaption>Kejati Kaltim melakukan penggeledahan kantor PT Listrik Kaltim di Samarinda, Rabu (13/8). (Dok. Kejati Kaltim)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dugaan penyalahgunaan modal daerah di tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kembali disorot aparat penegak hukum. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kejati Kaltim) kali ini menyasar PT Ketenagalistrikan Kalimantan Timur (Perseroda) atau yang dikenal sebagai PT Listrik Kaltim. Dilansir dari Kaltim Post (Jawa Pos Grup), Rabu (13/8), langkah tegas itu diwujudkan melalui penggeledahan kantor PT Listrik Kaltim di Samarinda, Rabu (13/8). Aksi tersebut menjadi bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan perusahaan milik Pemerintah Provinsi Kaltim itu pada periode 2016 hingga 2019. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kaltim, Toni Yuswanto, menjelaskan penggeledahan berlangsung selama kurang lebih empat jam, dimulai pukul 15.00 WITA. Selama proses tersebut, penyidik fokus mencari dan mengumpulkan alat bukti yang relevan dengan perkara yang sedang diusut. &ldquo;Penggeledahan ini bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi,&rdquo; kata Toni. Dari lokasi, tim penyidik bidang tindak pidana khusus mengamankan sejumlah dokumen penting dan barang bukti elektronik. Dokumen tersebut meliputi salinan cetak maupun digital yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan perusahaan dalam kurun 2016&ndash;2019. Semua barang yang disita akan menjadi bahan pendalaman lebih lanjut guna menguatkan pembuktian perkara. Penyidikan ini bermula dari temuan adanya kerja sama yang dilakukan PT Listrik Kaltim dengan pihak lain di luar bisnis inti perusahaan. Penyidik menduga mekanisme kerja sama itu tidak dilaksanakan sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku. Birokrasi yang semrawut serta penyalahgunaan kewenangan menjadi sorotan, karena berpotensi menimbulkan perbuatan melawan hukum. &ldquo;Untuk nilai kerugian masih ditelusuri lebih lanjut penyidikan,&rdquo; ujar Toni. Ia menambahkan, pola penyalahgunaan modal daerah tersebut dapat memicu kerugian keuangan negara atau daerah. Tindakan penggeledahan ini dilakukan berdasarkan Pasal 32 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang memberi kewenangan kepada penyidik untuk menghimpun alat bukti dalam rangka membuat terang tindak pidana. Setelah penyitaan, seluruh dokumen dan bukti elektronik akan dianalisis untuk menentukan langkah hukum berikutnya. Kejati Kaltim menegaskan akan menuntaskan penyidikan kasus ini dengan menelusuri setiap aliran dana modal daerah yang digunakan. Hasil penelaahan barang bukti akan menjadi pijakan bagi penegak hukum dalam mengambil keputusan lanjutan terkait dugaan korupsi di tubuh perseroda tersebut.

Kejati Kaltim kali ini menyasar PT Ketenagalistrikan Kalimantan Timur (Perseroda) atau yang dikenal sebagai PT Listrik Kaltim.

Kejati Kaltim Geledah Kantor PT Listrik Kaltim, Usut Dugaan Penyalahgunaan Modal Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/07/aHXmbT7G74PoTWig8pQrWYfXRuGFBNn5VNlHiAP3-2024138116.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta menegaskan pentingnya profesionalisme dalam pengelolaan BUMD dan mendorong IPO bagi BUMD Jakarta. (Dinas Kominfotik DKI Jakarta)" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta menegaskan pentingnya profesionalisme dalam pengelolaan BUMD dan mendorong IPO bagi BUMD Jakarta. (Dinas Kominfotik DKI Jakarta)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pentingnya profesionalisme dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal itu disampaikannya saat menyaksikan penandatanganan Pakta Integritas dan Key Performance Indicator (KPI) oleh jajaran direksi dan komisaris BUMD Jakarta di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Rabu (6/8). Penandatanganan itu menjadi yang pertama kalinya dilakukan secara formal oleh seluruh BUMD di Jakarta. Dalam arahannya, Pramono menekankan pentingnya menjaga rekam jejak profesional sebagai landasan tata kelola perusahaan yang sehat. ''Untuk KPI, ini tolong betul-betul dijaga. Menurut saya, track record itu menjadi hal yang penting. Track record pribadi itulah yang membawa saudara-saudari sampai ke posisi saat ini,'' tegasnya. Pramono juga mendorong BUMD untuk mulai berpikir secara profesional dan berorientasi pada kinerja sehat. Dia bahkan menginginkan agar beberapa BUMD dapat melantai di bursa saham melalui skema Initial Public Offering (IPO). ''Ada dua BUMD yang akan segera IPO, yaitu Bank Jakarta dan PAM Jaya. Saya lihat respons publik cukup baik. Mudah-mudahan ini bisa diikuti BUMD lain,'' katanya. Menurut Pramono, penataan BUMD ini merupakan bagian dari strategi besar untuk menjadikan Jakarta sejajar dengan kota-kota global. Tidak tanggung, dia bahkan menargetkan Jakarta masuk dalam daftar 50 besar kota dunia (Top 50 Global City) pada 2030. Oleh karena itu, dia memerintahkan seluruh jajaran BUMD, mulai dari komisaris, direksi, hingga pegawai untuk bekerja secara kolaboratif, transparan, dan akuntabel. ''Saya memberikan kepercayaan sepenuhnya dan berharap ini bisa dikelola dengan baik. Semoga ini menjadi awal yang baik bagi penataan BUMD Jakarta,'' terangnya.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pentingnya profesionalisme dalam pengelolaan BUMD dan mendorong IPO bagi BUMD Jakarta.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bumd

Berita Terkini