<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/25/JKT_Balik-Kerja-Bareng-BPKH-2025_SALMAN-TOYIBI-2JPG-2924227954.jpg" alt="Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah memberi keterangan saat peluncuran program" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah memberi keterangan saat peluncuran program</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Tahun ini hampir seluruh olahan katering untuk jemaah haji menggunakan bumbu khas nusantara. Bumbu tersebut secara khusus diterbangkan dari Indonesia menuju Arab Saudi. Hasilnya jemaah merasa puas terhadap hidangan katering. Serta berharap untuk dipertahankan di masa-masa mendatang.&nbsp; Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah menuturkan, tahun ini bumbu khas nusantara yang dikirim dari Indonesia ke Saudi semakin besar. Pengiriman itu ditangani oleh BPKH Limited.&nbsp; "Feedback (dari jemaah) sejauh ini yang kami dapatkan dan kami selalu melakukan survei mereka sangat menikmati makanan yang bercita rasa Indonesia," kata Fadlul di sela forum IFN Indonesia Dialogues di Jakarta pada Senin (26/5).&nbsp; Dia mengungkapkan, tahun ini total bumbu masakan nusantara yang dikirim ke Saudi untuk katering haji mencapai 475 ton. Jumlah itu meningkat signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya 75 ton saja. Bumbu itu meliputi beragam olahan khas Indonesia. Mulai dari bumbu rendang, balado, semur, gulai, dan lainnya.&nbsp; Fadlul mengatakan, untuk tahun-tahun berikutnya bumbu yang dikirim bisa lebih banyak lagi. Sehingga pengusaha atau bahkan petani yang terkait dengan rantai pasok bumbu katering haji itu, bisa mendapatkan berkah dari kegiatan haji. "Kami berupaya untuk bisa memberikan akselerasi dan distribusi yang lebih banyak lagi untuk makanan (katering haji) bercita rasa Indonesia lebih luas," jelasnya. Fadlul bersyukur hingga saat ini jemaah haji Indonesia sangat puas dan mereka berharap ini bisa dipertahankan kedepannya.&nbsp; Lebih lanjut Fadlul menjelaskan, soal forum ISN Indonesia Dialogues. Dalam forum itu, BPKH ingin mendapatkan masukan tentang upaya mereka memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Mulai dari bidang perhajian, ekosistem industri halal, dan lainnya.&nbsp; "Saat ini kami masih fokus memperbesar kesempatan atau peluang berkolaborasi dalam rangka menyuplai kebutuhan bagi jamaah haji Indonesia di Arab Saudi," tutur Fadlul. Dia mengungkapkan sebenarnya banyak hal yang perlu dikolaborasikan di dalam industri keuangan maupun industri halal ekosistem di Indonesia. Upaya kolaborasi itu sebagai bagian dari upaya memberikan pelayanan bagi jamaah haji Indonesia. "Terbayang di pikiran saya adalah selama ini kita sudah melakukan misalnya ekspor untuk bumbu di sana. Kedepannya akan lebih banyak lagi ekspor dalam jumlah kuantitas yang lebih besar," kata dia. Upaya itu perlu dukungan dan keterikatan seluruh elemen industri di tanah air. (wan)

Jemaah haji merasa puas dengan katering berbumbu nusantara yang dikirim BPKH ke Arab Saudi, total mencapai 475 ton tahun ini.

Layanan Katering Haji Dibuat Dari Bumbu Asli Nusantara, Jemaah Puas dan Berharap Dipertahankan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/28/ZtiLyt0Ywv5czUngIKsGzYOyWT3UsRxIkCxLei7n-1-2459454842.jpg" alt="Kargo berisi 475 ton bumbu nusantara siap dikirim ke Saudi. (Humas BPKH)" width="100%">
<figcaption>Kargo berisi 475 ton bumbu nusantara siap dikirim ke Saudi. (Humas BPKH)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Salah satu layanan haji yang paling vital adalah katering. Berhari-hari tinggal di Arab Saudi, membuat jamaah kerap merindukan kuliner nusantara dari daerah masing-masing. Pemerintah berusaha menghadirkan katering bercitarasa lokal, dengan mengirimkan 475 ton bumbu khas nusantara.&nbsp; Pengiriman 475 ton bumbu nusantara itu dilakukan oleh BPKH Limited. Volume bumbu yang dikirim itu naik 625 persen dibandingkan pengiriman bumbu nusantara tahun lalu. Ratusan ton bumbu-bumbu itu akan digunakan di dapur-dapur yang menyiapkan konsumsi jamaah haji di Mekah dan Madinah selama musim haji 2025. Proyek pengiriman bumbu nusantara itu merupakan hasil seleksi ketat terhadap produsen bumbu Indonesia yang telah dilakukan sejak November 2024 lalu. Dari hasil seleksi tersebut, tujuh produsen bumbu terpilih untuk menyediakan 22 jenis bumbu khas Indonesia. Seperti bumbu nasi goreng, semur, gulai, rendang, tumis, balado, dan lain-lain. Mudir (pimpinan) BPKH Limited Sidiq Haryono menyampaikan, inisiatif pengiriman bumbu nusantara itu bertujuan untuk memberikan cita rasa makanan yang lebih familiar bagi jemaah haji Indonesia. Sehingga mereka dapat menikmati makanan yang sesuai dengan selera.&nbsp; "Dengan makanan yang lebih sesuai dengan lidah mereka, stamina dan semangat jemaah dalam menjalankan ibadah haji diharapkan tetap terjaga," ujar Sidiq dalam keterangannya, Jumat (28/3). Mudir BPKH Limited lainnya, Iman Ni'matullah, mengungkapkan bahwa jumlah bumbu yang didatangkan dari Indonesia meningkat secara signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun lalu, jumlah bumbu yang didistribusikan hanya 76 ton. Tahun ini meningkat menjadi 475 ton, atau naik sebesar 625 persen. "Ini menunjukkan tingginya kebutuhan akan bumbu khas Indonesia di dapur-dapur penyedia konsumsi jemaah haji," jelasnya. Lebih dari sekadar meningkatkan kualitas konsumsi jemaah, inisiatif bisnis ini juga membawa manfaat finansial bagi penyelenggaraan ibadah haji. Seluruh keuntungan yang diperoleh dari pemenuhan kebutuhan bumbu ini akan dikembalikan sebagai nilai manfaat keuangan haji. Serta digunakan untuk mendukung pelaksanaan ibadah haji tahun berikutnya. Keberhasilan program ini tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) selaku induk dari BPKH Limited. Kemudian Kementerian Agama, Kantor Urusan Haji Jeddah, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah, serta para importir di Arab Saudi. Dapur-dapur penyedia makanan di Makkah dan Madinah menyambut baik inovasi penggunaan bumbu instan dari Indonesia. Selain memastikan cita rasa yang lebih terstandar, penggunaan bumbu pasta juga dinilai lebih efisien. Karena dapat mengurangi biaya tenaga kerja, listrik, dan bahan baku lainnya. "Kami telah melakukan pendampingan kepada produsen bumbu Indonesia untuk memproses ekspor, termasuk pengurusan izin SFDA, clearance, serta koordinasi dengan importir lokal dan pihak otoritas di Arab Saudi," tuturnya. Sebagai perusahaan merah putih di Arab Saudi, BPKH Limited senang dapat menjalin sinergi positif dan kolaborasi produktif dengan semua elemen anak bangsa. Dengan inisiatif itu, mereka berharap dapat terus menghadirkan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi jemaah haji. Serta meningkatkan optimalisasi dana haji untuk kepentingan umat.

BPKH Limited kirim 475 ton bumbu nusantara untuk katering haji Indonesia, naik 625 persen dari tahun lalu, demi cita rasa lokal bagi jamaah.

Manjakan Lidah Jamaah Haji Indonesia, BPKH Limited Kirim 475 Ton Bumbu Nusantara ke Saudi, Dari Balado Sampai Bumbu Nasi Goreng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/06/IMG-20240606-WA0017-4290661773.jpg" alt="Pengiriman bumbu dari Indonesia untuk keperluan katering jamaah haji. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pengiriman bumbu dari Indonesia untuk keperluan katering jamaah haji. (Istimewa)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Diantara layanan yang vital untuk jamaah haji Indonesia di Arab Saudi adalah katering. Pemerintah berupaya menghadirkan cita rasa nusantara, supaya jadi obat kangen jamaah terhadap kampung halaman. Sebanyak 76 ton bumbu untuk katering jemaah haji Indonesia, dikirim langsung dari tanah air.&nbsp; Pengiriman bumbu untuk keperluan katering jemaah haji Indonesia itu, dijalankan oleh BPKH Limited, anak perusahaan dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Diantara bumbu yang dikirim lewat jalur udara itu, adalah bumbu semur. Seperti diketahui, salah satu masakan khas Indonesia adalah semur.&nbsp; Direktur BPKH Limited Sidiq Haryono mengatakan pengadaan bumbu tersebut, bagian dari investasi langsung mereka pada ekosistem perhajian. Menurut informasi yang dia terima, sejatinya untuk katering jamaah Indonesia, dibutuhkan 300 ton bumbu. Tetapi untuk tahun ini, mereka baru bisa mengirim 76 ton bumbu.&nbsp; "Bumbu dari kami ini, sudah didistribusikan ke Makkah dan Madinah," kata Sidiq dalam keterangannya Kamis (6/6). Seperti diketahui, jamaah Haji Indonesia terkonsentrasi di dua kota tersebut. Sehingga layanan katering juga disiapkan dari dapur-dapur yang ada di Makkah dan Madinah.&nbsp; "Hitungan kita total kebutuhannya adalah 300 ton. Tetapi karena memang kesempatan yang ada, mengingat teknikal administrasi alhamdulillah kita bisa paling tidak dari 300 kebutuhan ton kita sudah memenuhi sebesar 76 ton," katanya. Jumlah tersebut kurang lebih setara dengan 25 persen TKDN bumbu dari Indonesia.&nbsp; Menurut Sidiq, proyek pengiriman bumbu untuk jamaah haji itu, merupakan bagian dari program Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi.&nbsp; "Ini adalah program TKDN, sebagai program tingkat kandungan dalam negeri yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi," katanya. Selain itu, pengiriman bumbu tersebut juga menandai kehadiran serius BPKH Limited dalam meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji. "Insya Allah tahun ini juga menjadi tahun pertama BPKH Limited hadir secara serius dan saat ini kami juga sudah memiliki head office yang ada di Bus Mawasim berlokasi di daerah Mekah," kata dia.&nbsp; Seperti diketahui BPKH diberi tugas mengelola dana haji. Dana ini terkumpul dari setoran awal pendaftaran haji, yaitu Rp 25 juta per orang. Saat ini dana haji di BPKH sudah mencapai Rp 160 triliun lebih. Oleh BPKH, dana tersebut diinvestasikan ke berbagai instrumen investasi. BPKH juga mulai berinvestasi langsung, sehingga bisa mendapatkan hasil pengelolaan dana haji yang optimal.&nbsp; Hasil pengelolaan dana haji itu, dikembalikan kepada jamaah lewat subsidi bisaya haji. Jadi jamaah tidak harus membayar biaya haji sesuai dengan ongkos riilnya. Seperti diketahui tahun ini ongkos riil haji adalah Rp 93 jutaan/jamaah. Dari jumlah tersebut, jamaah hanya dibebani Rp 56 jutaan saja. Sisanya disubsidi dari hasil pengelolaan dana haji.&nbsp;

Sejatinya untuk katering jamaah Indonesia, dibutuhkan 300 ton bumbu. Tetapi untuk tahun ini, mereka baru bisa mengirim 76 ton bumbu.

Katering Jamaah Haji Indonesia Butuh 300 Ton Bumbu, Sebanyak 76 Ton Dikirim Dari Tanah Air

Bumbu Nusantara

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Bumbu Nusantara

Berita Terkini

Layanan Katering Haji Dibuat Dari Bumbu Asli Nusantara, Jemaah Puas dan Berharap Dipertahankan

Manjakan Lidah Jamaah Haji Indonesia, BPKH Limited Kirim 475 Ton Bumbu Nusantara ke Saudi, Dari Balado Sampai Bumbu Nasi Goreng

Katering Jamaah Haji Indonesia Butuh 300 Ton Bumbu, Sebanyak 76 Ton Dikirim Dari Tanah Air

Download Aplikasi JawaPos.com