<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/16/FM5zpbdbYKJHYcCqXf9hZmqsoRToXkyXhZgWVIp6-3135869573.jpg" alt="Antusiasme siswa mengikuti MPLS Sekolah Rakyat Menengah Atas XXI Kota Surabaya. (Riana Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Antusiasme siswa mengikuti MPLS Sekolah Rakyat Menengah Atas XXI Kota Surabaya. (Riana Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Program Sekolah Rakyat yang diinisiatif Kementerian Sosial telah dimulai sejak Senin (14/7). Itu bertepatan dengan hari pertama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran 2025/2026. Di Provinsi Jawa Timur, ada 12 lokasi Sekolah Rakyat (SR) yang sudah beroperasi, baik itu jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. Salah satunya Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) XXI Kota Surabaya. Kepala SRMA XXI Kota Surabaya Prapti Wardani mengatakan, angkatan pertama ada 100 siswa-siswi dari keluarga miskin (gamis) yang diterima. Mereka berasal dari wilayah Surabaya sekitar. "Sudah saya sampaikan ke orang tua bahwa sekolah rakyat itu konsepnya boarding school, ternyata orang tua sudah paham, kata mereka seperti pondok pesantren," tutur Prapti kepada JawaPos.com, Rabu (16/7). Meski tinggal di asrama, Prapti mengatakan, para siswa masih diperbolehkan pulang bertemu keluarga, ketika libur panjang sekolah maupun pada hari besar keagamaan.&nbsp; "Memang itu yang banyak orang tua tanyakan. Jadi untuk jadwal kepulangan (siswa di SRMA XXI Surabaya) ini seperti ponpes pada umumnya ya, saat libur panjang dan hari besar keagamaan,&rdquo; imbuh Prapti Wardani. Orang tua masih diperbolehkan menjenguk anak-anaknya di asrama, mengikuti jadwal khusus yang telah ditentukan SRMA XXI Kota Surabaya. Jadi tidak bisa berkunjung ke asrama setiap hari. Prapti juga mengatakan, pelaksanaan MPLS 2025 mengusung tema RAMAH dengan enam prinsip dasar. Ramah, Edukatif, Efektif dan Efisien, Inklusif, Partisipatif, dan Fleksibel. Perundungan (bullying) dan kekerasan yang kerap terjadi selama pelaksanaan MPLS, menjadi perhatian khusus SRMA XXI. Prapti menyebut pihaknya menyiapkan satgas untuk mengantisipasi tindakan tersebut di asrama. "Setiap sekolah itu ada tim pencegahan atau satgas khusus. Karena mulai MPLS hari pertama, siswa tinggal di asrama, jadi satgas sudah kami bentuk, tetapi masih perlu penyempurnaan," ujar Prapti. Dia berharap masyarakat dapat memahami bahwa SRMA XXI Surabaya masih berproses. Namun, Prapti memastikan asrama yang ditinggali para siswa sudah siap dan akan didampingi oleh wali yang bertugas. &ldquo;Siswa juga tidak dibiarkan sendiri. Mereka sudah kami plot, setiap sepuluh siswa, akan didampingi oleh satu wali asuh. Kemudian juga ada pemisahan antara asrama anak perempuan dan laki-laki,&rdquo; tukas Prapti.

program Sekolah Rakyat di Surabaya telah dimulai, 100 siswa dari keluarga miskin bergabung, MPLS 2025 fokus pada pencegahan bullying

MPLS 2025 di SRMA XXI Surabaya, Mengusung Tema RAMAH dan Fokus pada Pencegahan Bullying

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/basuki-dipenjara-julukan-ahok-untuk-siswa-sd-jadi-bully_m_165927.jpeg" alt="Ilustrasi bullying terhadap anak" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi bullying terhadap anak</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memastikan JS (8) adalah siswa SDN 16 Pekayon, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Belakangan ini namanya viral di media sosial (medsos) karena dianggap di-bully oleh rekannya satu kelas di sekolah. Bully itu buntut dari dia dipanggil Ahok, sehingga panggilan itu dianggap mem-bully-nya. Pemanggilan Ahok itu lantaran JS memiliki wajah mirip seperti mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Menyikapi info yang viral itu, KPAI mencari penjelasan panggilan Ahok itu ke tempatnya sekolah. Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti mengatakan, KPAI segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk meminta klarifikasi. Kemudian, Disdik memberi data sekolah dan KPAI memutuskan untuk melakukan pengawasan langsung dengan mendatangi sekolah. Saat itu sedang berlangsung mediasi antara orang rua korban termasuk pamannya, pihak sekolah. "Belakangan pihak Polsek setempat juga datang ke sekolah. Sayangnya saat kita tiba di sekolah, pertemuan tersebut sudah selesai dan para pihak sudah meninggalkan lokasi," ujarnya kepada JawaPos.com, Rabu (1/11). Retno menceritakan, menurut penjelasan pihak sekolah, JS sejak kelas 1 SD memang sudah dijuluki Ahok, namun dengan makna yang positif, sehingga kondisi tersebut memang dibiarkan oleh guru kelas dan guru agama karena anak-anak lain tidak bermaksud merundung atau mem-bully. "Diduga hal tersebut terjadi karena JS secara fisik memang putih, sipit, dan ganteng. Saat itu, julukan Ahok dirasa positif karena pada 2015 tersebut, Pak Ahok adalah Gubenur yang banyak mendapatkan pujian," kata dia. Namun, pasca Pilkada, panggilan Ahok terhadap korban terlontar saat dia melakukan suatu keisengan terhadap teman-temannya di kelas. Teman yang dijahili tersebut kesal. Makna sebutan Ahok yang sebelumnya positif kemudian bergeser menjadi negatif. "Saat itulah terlontar kata dasar Ahok. KPAI menilai bahwa di sinilah letak bully tadi, dimana makna nama Ahok yang sebelumnya positif kemudian bergeser menjadi bermakna negatif," tutur Retno.

Basuki Dipenjara, Julukan Ahok untuk Siswa SD Jadi Bully

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/kepedulian-pemerintah-terhadap-korban-bullying_m_148817.jpeg" alt="Fitroh Chumairoh" width="100%">
<figcaption>Fitroh Chumairoh</figcaption>
</figure>BEBERAPA waktu yang lalu sebuah video pem-bully-an terhadap seseorang yang diduga berkebutuhan khusus jenis autisme di Universitas Gunadarma viral di media sosial. Dalam video tersebut, tampak korban yang mengenakan tas punggung ditarik temannya dan dua orang lainnya ikut &rsquo;&rsquo;menggoda&rdquo; korban. Dan, yang membuat miris, di situ terdapat beberapa orang yang menyaksikan, bahkan merekam kejadian tersebut, padahal semestinya mereka menolong korban. Melalui berita yang beredar, tampaknya bukan hanya sekali itu korban di-bully. Hal ini tidak hanya dialami korban di universitas tersebut, melainkan banyak orang yang memiliki kekhususan seperti korban mengalami pem-bully-an di luar sana. Semua terjadi karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai warga negara berkebutuhan khusus, terutama mereka yang memiliki kendala secara mental, autisme, dan sejenisnya. Masyarakat sudah lebih &rsquo;&rsquo;mengenal&rdquo; mereka yang memiliki kendala secara fisik dibandingkan yang bukan. Selama ini, pada umumnya, orang selalu menganggap bahwa mereka yang berkebutuhan khusus tidak memiliki kemampuan intelektual selayaknya orang normal sehingga tidak layak berkumpul dengan mereka dan pantas di-bully. Bahkan, masih banyak juga yang tidak memahami apa itu autisme sehingga orang-orang dengan kendala autisme dianggap gila sehingga takut untuk berdekatan dengan mereka. Leo Kanner (1943) mendefinisikan autisme sebagai ketidakmampuan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain, memiliki gangguan berbahasa yang ditunjukkan dalam penguasaan bahasa yang tertunda, echolalia, mutism, dan pembalikan kalimat. Serta, adanya aktivitas bermain dengan jenis yang sama secara berulang, adanya ingatan yang kuat, dan adanya keinginan yang kuat untuk mempertahankan keteraturan dalam lingkungannya (Dawson dan Castelloe dalam Widihastuti, 2007). Dari pengertian tersebut, terlihat bahwa gejala autisme, antara lain, hambatan dalam komunikasi, kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain, dan adanya perilaku-perilaku tertentu yang dilakukan secara berulang. Misalnya, berbicara sendiri menirukan dialog iklan, film, atau hal-hal yang membuatnya tertarik. Kurangnya pemahaman masyarakat akan autisme beserta gejalanyalah yang membuat terjadinya bullying terhadap mereka yang memiliki kekhususan ini. Para mahasiswa yang mem-bully temannya yang diduga penyandang autisme di Universitas Gunadarma mengaku tidak berniat mem-bully, tetapi hanya bercanda. Itu pun tidak bisa dibenarkan. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap warga negara berkebutuhan khusus juga terkait dengan pemerintah yang kurang memperhatikan mereka. Selama ini pemerintah terlihat lebih memperhatikan mereka yang mengalami kendala secara fisik, seperti tunanetra, tunarungu, tunawicara, serta tunadaksa. Mereka diberdayakan sehingga mulai banyak di antara mereka yang bisa bekerja dan hidup mandiri. Namun, kegiatan pemberdayaan bagi warga negara berkebutuhan khusus masih sedikit sehingga belum banyak yang mengerti bahwa bukan hanya kendala secara fisik jenis kebutuhan khusus, melainkan juga kendala secara mental. Inilah yang membuat sebagian masyarakat memberi stigma negatif kepada mereka yang berkebutuhan khusus, terutama yang memiliki kendala secara mental. Padahal, mereka yang memiliki kendala secara mental seperti autisme juga memiliki kelebihan selayaknya orang-orang yang merasa dirinya normal. Banyak penyandang autisme yang memiliki IQ di atas rata-rata sehingga bisa masuk universitas terkemuka dan memiliki keahlian tertentu seperti bermain musik, jurnalistik, melukis, dan membuat komik. Banyak juga penyandang autisme yang meraih kesuksesan. Sebut saja Daniel Tammet, seorang pendidik yang dinobatkan sebagai salah satu dari seratus orang genius di dunia yang menulis buku terlaris New York Times yang berjudul Born On A Blue Day; Temple Grandin, seorang pengajar mahasiswa PhD di Colorado State University yang telah menulis sepuluh buku tentang hewan dan perilaku manusia; dan dari Indonesia ada Oscar Yura Dompas, seorang sarjana pendidikan bahasa Inggris dari Unika Atmajaya yang menulis buku Autistic Journey dan The Life of the Autistic Kid Who Never Give Up. Mereka yang memiliki kendala secara mental juga memerlukan fasilitas selayaknya mereka yang memiliki kendala secara fisik. Fasilitas yang diperlukan oleh mereka, antara lain, layanan terapi yang memadai dengan harga yang terjangkau atau bahkan gratis, lembaga pendidikan mulai jenjang terendah sampai tertinggi dengan lingkungan yang ramah dan dapat memahami mereka, tenaga-tenaga pendidik profesional yang dapat meng-handle mereka dengan baik, serta lapangan pekerjaan di mana mereka bisa bekerja sesuai dengan keahlian dan lingkungan kerja yang ramah dan memahami mereka. Dan, semua itu belum memadai di negara kita ini. Di Australia, contohnya, orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, termasuk autisme, mendapatkan tunjangan untuk merawat serta memberikan layanan terapi yang tepat bagi anaknya. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap mereka yang mengalami kendala secara mental tentu membuat orang-orang yang memiliki kendala secara mental, khususnya autisme, dipandang sebelah mata. Mereka dianggap lucu dan dijadikan bahan olok-olokan oleh orang-orang yang merasa dirinya normal. Kita berharap pemerintah dapat memberikan perhatian lebih terhadap mereka yang memiliki kendala secara mental, termasuk menyediakan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan mereka serta memberikan sosialisasi secara mendalam kepada masyarakat tentang jenis-jenis kebutuhan khusus selain kekhususan secara fisik. (*)

Kepedulian Pemerintah terhadap Korban Bullying

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/emak-emak-aniaya-siswi-smp-di-angkot-muka-korban-diludahi_m_148402.jpeg" alt="Emak-emak Aniaya Siswi SMP di Angkot, Muka Korban Diludahi" width="100%">
<figcaption>Emak-emak Aniaya Siswi SMP di Angkot, Muka Korban Diludahi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi penganiayaan menimpa SD, bocah 13 tahun di Kota Bogor. Korban ditampar, ditendang, hingga diludahi seorang perempuan dewasa yang juga tetangganya sendiri. Penganiayaan itu terjadi di dalam angkutan kota dan menjadi tontonan orang banyak. Kepada Radar Bogor (Jawa Pos Group), bocah yang masih duduk di bangku kelas dua SMP ini menuturkan kisah pilunya. Si pelaku, EV (47) adalah ibu dari CK (22), remaja lelaki yang dikenal dekat dengan korban. SD awalnya memesan sebuah handphone merek Samsung J5 kepada CK pada Minggu (30/7). Tapi pesanan itu tak sesuai harapan. Yang diterima SD malah handphone buatan Tiongkok. &ldquo;Saya minta ditukar sesuai yang saya pesan,&rdquo; tuturnya. CK kemudian mengajak SD ke sebuah tempat di Kelurahan Paledang dengan dijanjikan barang pesanannya. Bukan handphone yang didapat, SD malah diajak menginap semalam di tempat tersebut. &ldquo;Dia mau pulang, tapi tidak tahu tempat dan jalan pulang. Apalagi tidak mengantongi uang untuk ongkos pulang,&rdquo; kata orang tua SD, Wawan Suwardi (44). CK kemudian membawa SD pulang Senin (31/7) pagi, menumpang angkutan kota. Tetapi ketika angkot tersebut berhenti di persimpangan lampu merah Pasir Kuda, rupanya orang tua CK, EV naik angkot yang ditumpangi keduanya. Di situlah, EV membabibuta menganiaya SD sembari melontarkan makian kepada bocah lugu itu. &ldquo;Tangan kiri dicubit sampai biru, kedua pipi ditampar, rambut dijambak, dan kakinya ditendang. Dia aniaya anak saya karena menganggap bawa pergi anaknya. Padahal anak saya ini perempuan, justru harusnya saya yang marah,&rdquo; kesal Wawan. Bukan hanya dianiaya dan dimaki, SD sempat diludahi EV di hadapan CK dan penumpang angkot lainnya. Akibatnya, kini SD mengalami trauma mendalam. Dengan kondisi yang babak belur, SD malu untuk pergi sekolah. Sudah tiga hari ini dia membolos. Merasa keberatan atas perilaku tetangganya, Senin siang (31/7), SD bersama ibundanya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bogor Barat. Tetapi setelah lama menunggu, aduannya tak kunjung direspon. Dengan alasan petugas sedang tidak di tempat. Dibantu ketua RW setempat, keduanya pun kembali mendatangi kantor Polsek Bogor Barat keesokan harinya. &ldquo;Kemarin sudah sempet datang ke sini polisinya, tapi sampai sekarang kita belum menerima surat bukti laporan. Malah diarahkan berdamai. Kalau memang mau berdamai, seharusnya pelakunya datang ke sini baik-baik, bukan lewat polisi,&rdquo; terangnya. Ketika dikonfirmasi, Kapolsek Bogor Barat Kompol Indrianingtyas mengatakan bahwa belum ada laporan masuk mengenai kasus kekerasan terhadap anak. Ia mengatakan bahwa kasus kekerasan terhadap anak merupakan kewenangan dari Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Bogor Kota. &ldquo;Jadi harusnya lapor langsung ke Polresta, di sana ada bagian PPA-nya,&rdquo; tandasnya. Fenomena kekerasan terhadap anak masih kerap ditemui di Kota Hujan. Seperti yang disampaikan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Bogor, Dudih Syiaruddin. Banyak faktor yang membuat fenomena tersebut marak, mulai dari pengaruh media hingga pergaulan. Dudih menjelaskan, tingkat perkara kekerasan terhadap anak di Kota Bogor terbilang tinggi. Tapi, dirinya tidak bisa memberikan data, lantaran menjaga privasi para korban. &ldquo;Di Kota Bogor sudah banyak kasus ke saya. Tapi karena ini korbannya anak-anak jadi tidak bisa diekspos. Yang jelas banyak kasus yang berkaitan dengan bulliying kaitan dengan kekerasan,&rdquo; jelasnya. Dirinya menerangkan bahwa tak jarang perilaku bulliying timbul atas tayangan di media sosial ataupun media massa. Banyak konten yang menurutnya mendiskreditkan salah satu pihak, kemudian tersiar dan dikonsumsi anak-anak. &ldquo;Sehingga, secara tidak langsung ini mengganggu pikiran anak-anak. Itu menjadi contoh buruk, akhirnya itu yg dia tiru,&rdquo; terangnya.

Emak-emak Aniaya Siswi SMP di Angkot, Muka Korban Diludahi

bulliying

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#bulliying

Berita Terkini

MPLS 2025 di SRMA XXI Surabaya, Mengusung Tema RAMAH dan Fokus pada Pencegahan Bullying

Basuki Dipenjara, Julukan Ahok untuk Siswa SD Jadi Bully

Kepedulian Pemerintah terhadap Korban Bullying

Emak-emak Aniaya Siswi SMP di Angkot, Muka Korban Diludahi

Download Aplikasi JawaPos.com