<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/kpai-kekeliruan-dalam-buku-pelajaran-sudah-sering-terjadi_m_174501.jpeg" alt="Retno Listyarti" width="100%">
<figcaption>Retno Listyarti</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Unggahan viral di media sosial soal isi buku IPS Kelas 6 SD terkait Ibu Kota Negara Israel menambah daftar panjang kekeliruan yang sering didapati dalam buku pelajaran. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai hal itu menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap buku yang digunakan oleh satuan pendidikan. "Penulisan buku ajar yang ada kekeliruan isi bahkan substansi bukanlah kejadian pertama. Ini sudah terjadi kesekian kalinya. Ini menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap buku-buku ajar, terutama buku SD," kata Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti dalam keterangan di Jakarta, Rabu (13/12). Retno menyebutkan, masalah dalam buku pelajaran antara lain mulai dari adanya konten kekerasan sampai pornografi. Yang terbaru adalah kekeliruan penulisan Ibu Kota Israel adalah Yerusalem sebagaimana tercantum dalam buku terbitan Yudhistira. Menurut Retno, pengawasan buku ajar mestinya menjadi kewenangan Pusat Perbukuan dan Kurikulum (Pusbukur) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Karena itu, KPAI akan meminta keterangan kepada Kemendikbud terkait lolosnya buku ini dalam penilaian perbukuan di Pusbukur. "Jika dalam proses penilaian buku tersebut ada kelalaian Kemendikbud, maka tentu saja Kemdikbud menjadi pihak yang bertanggung jawab," ujar Retno. Selain itu, kata Retno, untuk mengumpulkan data dan penjelasan yang utuh dalam proses penyusunan buku hingga lolos penilaian buku, maka KPAI berencana memanggil penerbit Yudhistira untuk dimintai keterangan. Pemanggilan dijadwalkan pada Senin, 18 Desember 2017 mendatang. Sebelumnya, Penerbit Yudhistira membenarkan bahwa informasi dalam isi buku yang tengah viral di Facebook, Twitter, dan WhatsApp adalah terbitan mereka. Yudhistira secara resmi menyatakan permohonan maaf dan mengaku keliru dalam memuat informasi soal Ibu Kota Negara Israel dalam buku terbitannya. Dalam Surat Pemberitahuan yang diterima wartawan pagi ini, Kepala Penerbitan Yudhistira Dedi Hidayat mengungkapkan bahwa pihaknya mengambil data dari sumber internet world population data sheet 2010. "Kami tidak mengetahui kalau ternyata data tersebut masih menjadi perdebatan dan belum diakui secara internasional," kata Dedi dalam surat dengan Nomor 12/Pnb-YGI/XII/2017. Surat itu ditujukan kepada kepala sekolah dan guru pengajar. Dedi mengatakan, beberapa sumber di internet juga mencantumkan hal yang sama. Yakni, Yerusalem merupakan Ibu Kota Negara Israel. Terkait hal itu, Penerbit Yudhistira meminta maaf kepada masyarakat atas kekeliruan mereka dan berjanji akan melakukan revisi pada buku terbitan berikutnya.

KPAI: Kekeliruan dalam Buku Pelajaran Sudah Sering Terjadi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/soal-buku-pelajaran-kontroversi-kemendikbud-ada-sanksi-bagi-penerbit_m_174404.jpeg" alt="Buku yang mencantumkan Yerusalem sebagai ibukota Israel" width="100%">
<figcaption>Buku yang mencantumkan Yerusalem sebagai ibukota Israel</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI menegaskan bahwa terdapat sanksi bagi pihak penulis atau penerbit buku pelajaran yang memberikan informasi tidak benar dalam buku terbitannya. Hal itu menyusul unggahan di media sosial yang viral mengenai isi buku IPS Kelas 6 SD terbitan Yudhistira. Dalam buku tersebut, tertulis bahwa Yerusalem merupakan Ibu Kota dari Israel. Padahal, hingga kini keputusan soal hal itu masih menjadi sengketa. "Ada (sanksinya). Diatur itu di dalam aturan juga ada sanksi, di Permendikbud Nomor 8 Tahun 2016. Ada terhadap penerbit yang tidak lakukan sebagaimana diatur itu," kata Kepala Penelitian dan Pengembangan Kemendikbud RI Totok Suprayitno, Selasa (12/12). Dalam Permendikbud Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan, dinyatakan bahwa buku-buku yang dipakai di satuan pendidikan terlebih dulu harus melalui penilaian dan evaluasi oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud. Dalam Pasal 11 ayat 2 Permen tersebut, Kemendikbud bisa memberikan sanksi kepada penulis dan atau penerbit yang memberikan informasi tidak benar dalam isi buku. Sanksi bisa berupa daftar hitam (blacklist), pelarangan penggunaan buku yang dimaksud pada satuan pendidikan, hingga larangan penggunaan seluruh buku yang diterbitkan penulis dan atau penerbit selama tiga tahun. Menurut Totok, memang hampir tidak mungkin kementerian melakukan pengawasan terhadap buku-buku pelajaran yang beredar tanpa bantuan pihak lain. Sebab, siapapun bisa menerbitkan buku dan mendistribusikannya kepada masyarakat. Totok pun tak memungkiri bisa saja terjadi human eror dalam penerbitan dan penulisan buku pelajaran. "Oleh karena itu sistem pengawasannya adalah sistem pengawasan yang bersifat mendidik. Kami ajak masyarakat, guru, siapa saja siswa yang menemukan kesalahan atau kekurangsempurnaan buku itu untuk memberitahukan. Terutama kepada penulisnya," paparnya. Sebelumnya, dalam buku Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) keluaran Penerbit Yudhistira, dituliskan bahwa Yerusalem adalah Ibu Kota dari Israel. Unggahan yang tersebar di Facebook dan WhatsApp itu menjadi ramai diperbincangkan apalagi menyusul keputusan kontroversial Presiden Amerika Serikat, Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Foto itu diunggah oleh pengguna Facebook, salah satunya pemilik akun Angel Setiawati. "Buku IPS Kelas 6 SD yang diterbitkan oleh Yudistira. Di situ tertulis Ibu Kota Israel adalah Jerussalem, Palestina ada tertulis tapi ga ada ibukota-nya," tulis Angel, Senin (11/12) kemarin. Unggahan itu lantas mendapat respons beragam. Sebagian besar mengecam hal tersebut. Seperti yang disampaikan Warganet di Akun Twitter-nya @Gussumbogo: "Systematis....!! Mohon diselidiki, Buku IPS Kelas 6 SD yang diterbitkan oleh Yudistira. Disitu tertulis Ibu Kota Israel adalah Jerussalem, Palestina ada tertulis tapi ga ada ibukota-nya," cuit @Gussumbogo. Secara terpisah, JawaPos.com berusaha menghubungi Kantor Redaksi Yudhistira yang ada di Bogor, Jawa Barat. Sayangnya, saat dihubungi pertama kali, belum ada yang mau memberikan pernyataan resmi dari pihak Yudhistira. Resepsionis menyatakan bahwa jajaran marketing dan redaksi tengah mengadakan rapat dan meminta untuk kembali menghubungi beberapa saat lagi. Untuk kedua kalinya, lagi-lagi tak ada jawaban dan meminta untuk kembali menghubungi besok hari.

Soal Buku Pelajaran Kontroversi, Kemendikbud: Ada Sanksi Bagi Penerbit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/yerusalem-ibu-kota-israel-di-buku-pelajaran-sd-ini-reaksi-kemendikbud_m_174329.jpeg" alt="Buku yang mencantumkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel" width="100%">
<figcaption>Buku yang mencantumkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kehebohan kembali terjadi di dunia pendidikan Indonesia. Kali ini, tengah viral di media sosial soal isi buku dalam pelajaran Kelas 6 Sekolah Dasar. Dalam buku Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) keluaran Penerbit Yudhistira, dituliskan bahwa Yerusalem adalah Ibu Kota dari Israel.&nbsp;Unggahan&nbsp;yang tersebar di Facebook dan WhatsApp itu menjadi ramai diperbincangkan apalagi menyusul keputusan kontroversial Presiden Amerika Serikat, Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Keputusan sepihak terhadap kota yang disengketakan selama puluhan tahun itu kembali membangkitkan amarah yang kuat di seluruh dunia. Terkait viralnya&nbsp;unggahan&nbsp; isi buku pelajaran itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI pun membenarkan bahwa buku itu merupakan buku terbitan Yudhistira Tahun 2008. "Ya, itu buku yang di SK-kan tahun 2008. Itu merupakan hasil penilaian dari Kemendikbud pada 2008 itu untuk menjalankan Kurikulum 2006," kata Kepala Litbang Kemendikbud RI Totok Suprayitno di Jakarta, Selasa (12/12). Totok mengatakan, pihaknya menyambut positif respons masyarakat dalam menanggapi informasi soal isu buku IPS kelas 6 tersebut. Masyarakat kini sudah jeli dalam menerima bahan pelajaran yang ada di satuan pendidikan. "Artinya apa? Ekosistem perbukuan jalan. Bahwa masyarakat peduli ada bahan ajar yang mungkin salah dikirim kepada anak-anak kita dan tidak diam. Nah, ini salah satu tanda yg baik. Jadi masyarakat peduli dan melaporkan ada koreksi melalui medsos," papar Totok. Diketahui, aturan soal terbitan buku pelajaran ada dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan. Aturan itu menyatakan, buku pelajaran adalah sumber pembelajaran utama untuk mencapai kompetensi dasar dan kompetensi inti dan dinyatakan layak oleh Kemendikbud untuk digunakan pada satuan pendidikan. Selanjutnya, Totok meminta pihak penerbit untuk meralat kesalahan informasi yang ada di dalam buku tersebut. "Buku itu agar tidak terus menerus salah, itu akan segera dilakukan ralat. Lalu yang sudah ada di website itu di-off dulu sementara sampai nanti ada koreksi," pungkasnya. Terpisah, JawaPos.com berusaha menghubungi Kantor Redaksi Yudhistira yang ada di Bogor, Jawa Barat. Saat dihubungi pertama kali, belum ada yang mau memberikan pernyataan resmi dari pihak Yudhistira. Resepsionis menyatakan bahwa jajaran marketing dan redaksi tengah mengadakan rapat dan meminta untuk kembali menghubungi beberapa saat lagi. Untuk kedua kalinya, lagi-lagi tak ada jawaban dan meminta untuk kembali menghubungi besok hari.

Yerusalem Ibu Kota Israel di Buku Pelajaran SD, Ini Reaksi Kemendikbud

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/69889_89111_FDS-SD-Al-Kahfi-Islamic-School-Batam.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com BATANGHARI - Orang tua murid di salah satu SD di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari, Jambi dihebohkan dengan isi buku&nbsp; pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (Penjasorkes) kelas V SD. Buku itu diketahui diterbitkan Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemendikbud). Di dalamnya tercantum banyak kalimat vulgar berbau seks yang tidak sepantasnya dibaca anak sekolah dasar. &quot;Saya takut. Sebagai orang tua takut anak saya dewasa sebelum waktunya, bahasanya vulgar nian,&quot; ujar Zainul, salah satu orang tua murid sebagaimana yang dikutip Jambi Independent, (Jawa Pos Group), Sabtu (10/12). Warga RT 02 Desa Tebing Tinggi, kecamatan Pemayung mengaku, awalnya dia tidak menyadari ada kalimat-kalimat yang menjurus pada pornografi di buku pelajaran anaknya. &quot;Saya kecolongan, baru tahu pas orang tua siswa di sekolah ribut-ribut. Padahal buku pelajaran tersebut sudah lama dibagikan,&quot; tuturnya. Dia dan orang tua murid lainnya berharap buku pelajaran yang vulgar tersebut ditarik dari peredaran. &ldquo;Banyak kata-kata yang dak pantas, seperti remaja barat melakukan hubungan pranikah. Bahkan gonta ganti pasangan free seks adalah hal biasa, kehamilan dan akibatnya, pengguguran kandungan dan pembunuhan bayi, pelecehan seksual. Kalau ini dak cepat ditarik takut menimbulkan hal yang negatif,&quot; tegasnya. Dia menyatakan kalimat atau kata-kata yang ada dalam buku tersebut memang benar. Namun, dia menilai belum pantas diceritakan untuk anak-anak SD meskipun buku tersebut telah terdaftar di Kemendikbud. &quot;Saya rasa anak kelas V SD akan sulit memahaminya, apalagi sekarang anak SD sudah bisa buka internet. Takutnya dia mencari arti-arti kata tersebut seperti vagina, yang keluar malah yang dak layak dikonsumsi anak-anak,&quot; ungkap Zainul lagi. Sementara itu, Kasi Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Batanghari, Sudirman membenarkan tentang persoalan tersebut. &quot;Setelah mendapatkan informasi dari K3S Pemayung, kami pihak PDK langsung mengumpulkan seluruh kepsek dan guru Penjasorkes se Kecamatan Pemayung untuk membedah isi buku tersebut,&quot; ungkap Sudirman. &quot;Saat ini bukunya masih kita pelajari, apabila nantinya terbukti buku tersebut tidak layak untuk dipelajari siswa kelas V SD, maka akan kami laporkan ke kementerian,&quot; pungkasnya.(muz/dar/mui/iil/JPG)

Heboh, Ada Kalimat Vulgar di Buku SD Terbitan Kemendikbud