<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/23/wali-kota-bekasi-757486432.jpg" alt="Wali Kota Bekasi Tri Adhianto. (Pemkot Bekasi untuk Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Bekasi Tri Adhianto. (Pemkot Bekasi untuk Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menegaskan melarang kepada seluruh satuan pendidikan untuk tidak membebankan biaya pembelian buku pelajaran kepada orang tua siswa. Tri menekankan, pengadaan buku pelajaran siswa telah diakomodasi melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sehingga tidak dibenarkan ada pungutan tambahan yang dibebankan kepada peserta didik. &ldquo;Saya ingatkan betul, pembelian buku siswa itu sudah termasuk dalam Dana BOS. Tidak ada lagi sekolah-sekolah yang memungut biaya tambahan untuk itu. Pencegahan harus dilakukan, bukan menunggu sampai ada kesalahan lalu dieksekusi,&rdquo; tegas Tri Adhianto saat memberi arahan dalam amanat apel pagi di Plaza Kantor Pemerintah Kota Bekasi pada Selasa (22/7). Apel itu juga dihadiri oleh jajaran Dinas Pendidikan dan perwakilan sekolah. Tri Adhianto mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi telah mengerahkan Inspektorat untuk melakukan pengecekan langsung ke sejumlah sekolah sebagai langkah mitigasi dan pengawasan awal terhadap potensi pelanggaran aturan. Selain soal buku, Wali Kota juga menyoroti praktik penjualan seragam sekolah. Menurut dia, penyediaan seragam oleh sekolah diperbolehkan, tetapi harus dijalankan secara terbuka dan bertanggung jawab.&nbsp;Seragam wajib seperti merah putih dapat dibeli di luar, sementara untuk seragam batik dan pakaian olahraga, sekolah diperbolehkan menjual selama sesuai dengan ketentuan dan atribut resmi sekolah. &ldquo;Silakan menjual seragam, tapi harus ada pertanggungjawaban. Semuanya harus disikapi dengan penuh tanggung jawab,&rdquo; ucapnya. Dia juga memberikan perhatian khusus terhadap praktik iuran koordinator kelas (korlas) yang kerap disalahgunakan untuk kepentingan non-pendidikan. Tri meminta setiap bentuk iuran yang diminta dari orang tua siswa harus sepenuhnya diarahkan untuk mendukung proses belajar anak.&nbsp;&ldquo;Iuran korlas itu untuk pendidikan anak, bukan jadi celah mencari kesejahteraan tenaga teknis sekolah. Saya ingatkan betul soal ini,&rdquo; jelas Tri. (bry)&nbsp; &nbsp;

Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menegaskan melarang sekolah melakukan penjualan buku pelajaran dan seragam kepada orang tua siswa.

Wali Kota Bekasi Tegaskan Sekolah Dilarang Jual Buku, Soroti Penjualan Seragam dan Iuran Korlas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/03/WhatsApp-Image-2024-08-03-at-190615-701295800.jpg" alt="Kepala Dispendik Surabaya Yusuf Masruh. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Kepala Dispendik Surabaya Yusuf Masruh. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menindaklanjuti permasalahan dugaan tunggakan uang pembelian buku pelajaran tiga orang siswa SDN Ketabang Kali, yang dibeli melalui koordinator kelas (Korlas). Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya memberikan pendampingan kepada tiga orang siswa tersebut. Kepala Dispendik Surabaya Yusuf Masruh mengatakan, selain melakukan pendampingan, juga memanggil Kepala SDN Ketabang Kali untuk menyelesaikan masalah tersebut. &rdquo;Kami sudah memanggil kepala sekolah dan pihak orang tua kemarin. Kita pertemukan di sekolah,&rdquo; kata Yusuf, Sabtu (3/8). Yusuf menerangkan, permasalahan itu bermula dari pembelian buku pendamping mata pelajaran agama untuk siswa kelas 6 SDN Ketabang Kali. Buku tersebut, kemudian dibeli melalui Korlas orang tua murid. &rdquo;Nah, ketika ada pengadaan buku pendamping agama, ada tiga orang siswa yang tidak membeli buku. Karena ketiga siswa tersebut tidak membeli buku, akhirnya Korlas tidak memberikan buku itu,&rdquo; terang Yusuf. Sebenarnya, lanjut Yusuf, ketiga orang tua ketiga siswa tersebut mau membeli buku itu. Akan tetapi, ketiga orang tua siswa itu merasa tersinggung karena anaknya tidak kebagian buku, padahal sudah membayar uang tunggakan Korlas Rp 100 ribu. &rdquo;Akhirnya orang tua murid tersebut memviralkan masalah ini melalui media sosial (medsos). Meskipun orang tua tersebut telah men-takedown posting-an, namun konten tersebut sudah telanjur viral,&rdquo; terang Yusuf. &rdquo;Kemungkinan, ada ketersinggungan antara orang tua murid dengan Korlas, karena anaknya tidak kebagian buku pendamping tersebut, padahal sudah membayar. Jadi bukan ada masalah dengan pihak sekolah,&rdquo; ujar dia. Yusuf menegaskan, jangan sampai permasalahan antara orang tua murid dengan Korlas, menjadi penghambat siswa untuk belajar di sekolah. Dia meminta kepala sekolah dan Korlas untuk memberikan buku pendamping itu pada pertemuan kemarin (2/8). &rdquo;Jadi itu buku pendamping, bukan buku yang diwajibkan. Nah, sekolah juga harus tahu program-program apa saja, dan ketika penganggaran sekolah juga harus tahu, mana (siswa) yang mampu dan tidak mampu. Misal, ketika ada (siswa) yang tidak mampu, itu dimasukkan ke program BOS,&rdquo; tegas Yusuf. Agar kejadian itu tidak terulang kembali, dia menambahkan, telah memanggil seluruh kepala sekolah negeri di Surabaya untuk diberi pembinaan lebih lanjut. &rdquo;Tidak hanya soal itu, kami juga memberikan pengarahan terkait penyusunan program tahun ajaran baru, dan sebagainya,&rdquo; ucap Yusuf.

Pemkot Surabaya menindaklanjuti masalah dugaan tunggakan uang pembelian buku pelajaran tiga orang siswa SDN Ketabang Kali

Pemkot Surabaya Gerak Cepat Atasi Masalah Dugaan Tunggakan Uang Korlas Siswa SDN Ketabang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Armuji-cover-5.jpg" alt="Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. Pemkot Surabaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. Pemkot Surabaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Wali Kota Surabaya Armuji memberikan motivasi seorang siswa madrasah ibtidaiyah (MI) setingkat SD di Tambak Deres Bulak, Bulak, Surabaya, yang tidak mau sekolah karena terkendala buku pelajaran. ”Kemarin (6/1), saya mendatangi kediaman FA. Untuk tanggungan buku pelajaran (LKS/Lembar kerja siswa) sudah saya bayarkan supaya bisa sekolah lagi,” kata Cak Ji panggilan akrab Armuji seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Sabtu (7/1). Alasan siswa itu tidak mau bersekolah karena tidak mempunyai buku pelajaran, sehingga malu dengan teman-temannya. Kabar tersebut sempat terdengar anggota Komisi C DPRD Surabaya Abdul Ghoni Mukhlas Ni’am sehingga datang mengunjungi kediaman siswa itu di Kecamatan Bulak, Surabaya. Ayah FA, bekerja sebagai tukang las serabutan di Bronggolan, Surabaya, dengan penghasilan Rp 900 ribu per bulan dan itu tidak menentu. Sedangkan ibunya tidak bekerja. Untuk kekurangan kebutuhan sekolah FA saat ini sebesar Rp 485 ribu dengan rincian berupa dua buku semester 2 sebesar Rp 250 ribu, infak Januari sebesar Rp 75 ribu, kalender Rp 10 ribu, infak semester 1 kurang Rp 150 ribu. ”Nanti dikomunikasikan agar mendapatkan keringanan dari sekolah karena status orang tua merupakan MBR (masyarakat berpenghasilan rendah). Tapi saya berikan motivasi semangat belajar juga harus dijaga sehingga nanti dapat menjadi generasi unggul yang mampu diharapkan,” kata Armuji. Ibu dari FA, Siti Sumaiyah sebelumnya mengatakan, pihak sekolah sudah menghubungi dan disuruh masuk anaknya, tapi tetap tidak mau karena malu belum punya buku. ”Sudah tiga hari tidak masuk sekolah,” ujar Siti. Siti menjelaskan, ayah FA dulu sempat berjualan keliling es saridele sehingga masih mampu mencukupi kehidupan sehari-hari termasuk menyekolahkan anaknya. Namun karena terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akhirnya terpaksa bekerja sebagai tukang las di Bronggalan dengan gaji seadanya. Sementara itu, adik FA yang bernama SAZ juga salah satu anak yang tercatat stunting atau kerdil di Kecamatan Bulak.

Wakil Wali Kota Armuji Bantu Siswa yang Kesulitan Beli Buku Pelajaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/18_tiongkok_tinjau.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Buku matematika di Tiongkok belakangan menjadi gunjingan publik. Pasalnya, ilustrasi di dalamnya dianggap jelek, rasis, tidak senonoh, dan pro-Amerika Serikat.  Pemerintah Tiongkok langsung mengeluarkan perintah agar semua buku pelajaran di negara itu ditinjau ulang. Mulai SD hingga jenjang universitas.  ”Mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran disiplin dan peraturan bakal dimintai pertanggungjawaban. Tidak ada toleransi,” tegas Kementerian Pendidikan Senin (30/5), seperti dikutip The New York Times.  Dalam beberapa ilustrasi di buku, tampak bintang dan gambar garis yang dirasa serupa dengan bendera AS. Anak-anak di dalam buku juga memiliki mata sipit dan sayu serta dahi yang lebar. Sebagian lain terang-terangan menunjukkan pelecehan seksual. Ada gambar anak-anak bermain, di mana anak lelaki memegang area payudara kawan perempuannya dari belakang dan anak lelaki lainnya membuka roknya. Masih banyak ilustrasi lain yang lebih meresahkan.  Buku kontroversial tersebut sejatinya beredar sejak satu dekade lalu. Penerbitnya adalah People’s Education Press, perusahaan milik negara yang dikendalikan Kementerian Pendidikan. Ilustrasi di buku tersebut telah disetujui pada 2013 untuk digunakan siswa kelas 1–6. Tidak ada yang tahu bagaimana gambar-gambar bermasalah itu bisa lolos dari pengawasan selama bertahun-tahun.  ”Buku baru untuk pengganti akan ada saat tahun ajaran baru di musim gugur nanti,” bunyi pihak Kementerian Pendidikan, berusaha meredam kemarahan.  Namun, tak semua pihak menyetujui penyensoran buku pelajaran secara besar-besaran. Para orang tua ingin agar gambar-gambar tak patut saja yang dicopot.  Mereka takut hal itu jadi ajang politisasi dengan penyensoran konten yang sangat ketat. ”Sensor seperti itu membuat buku pelajaran semakin konservatif dan membosankan, yang tidak baik untuk perkembangan anak-anak,” ujar Paul Huang, ayah satu anak di Guangzhou.

Ilustrasi Rasis dan Tak Senonoh, Tiongkok Tinjau Ulang Buku Pelajaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/forum-wali-murid.jpg" alt="Forum Wali Murid Jateng melaporkan penerbit PT Tiga Serangkai, penerbit buku yang memuat pertanyaan Pak Ganjar tidak pernah bersyukur, ke Polda Jateng, Senin (15/2). I.C. Senjaya/Antara" width="100%">
<figcaption>Forum Wali Murid Jateng melaporkan penerbit PT Tiga Serangkai, penerbit buku yang memuat pertanyaan Pak Ganjar tidak pernah bersyukur, ke Polda Jateng, Senin (15/2). I.C. Senjaya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Perseroan Terbatas Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, penerbit buku pelajaran SD yang memuat pertanyaan-pertanyaan yang isinya menggunakan nama Pak Ganjar disebut tidak pernah bersyukur, dilaporkan ke Polda Jawa Tengah. Forum Wali Murid Jawa Tengah melaporkan dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak oleh perusahaan penerbitan itu ke SPKT Polda Jawa Tengah, Senin (15/2).  Koordinator Forum Wali Murid Jawa Tengah Tangguh Perwira menyayangkan penggunaan nama Pak Ganjar sebagai contoh di buku pelajaran dengan konotasi negatif itu. ”Kami menduga adanya pelanggaran pidana terhadap perlindungan anak yang dilakukan penerbit buku tersebut,” kata Tangguh Perwira seperti dilansir dari Antara, Senin (15/2).  Oleh karena itu, kata dia, Forum Wali Murid mendesak kepolisian segera mengungkap adanya upaya untuk meracuni dunia pendidikan anak dan mengarahkan pola pikir anak untuk membenci pihak tertentu.  ”Upaya meracuni pendidikan anak-anak dengan penerbitan buku sekolah merupakan tindakan yang masif dan terstruktur,” ujar Tangguh Perwira.  Menurut dia, kasus buku pelajaran itu bisa menjadi pintu masuk untuk menyelidiki lebih lanjut dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan buku di PT Tiga Serangkai.  ”Kami berharap polisi bergerak cepat karena berkaitan dengan kenyamanan dan kelancaran anak-anak dalam belajar,” tutur Tangguh Perwira.  Sementara itu, Kabidhumas Polda Jawa Tengah Kombespol Iskandar F. Sutisna menjelaskan, kasus buku pelajaran yang mengutip nama Pak Ganjar tersebut sudah ditindaklanjuti Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah.  ”Sudah diproses di Krimsus. Sudah diperiksa beberapa pihak untuk dikonfirmasi,” kata Iskandar F. Sutisna.  Selanjutnya, kata dia, pemeriksaan akan dilakukan terhadap pihak perusahaan yang menerbitkan buku.  Sebelumnya beredar potongan gambar di media sosial tentang isi buku pelajaran SD yang memuat nama Pak Ganjar yang disebut tidak pernah bersyukur. Bahkan, tidak pernah salat dan berkurban.  Pihak PT Tiga Serangkai sebagai penerbit buku tersebut menyatakan soal-soal tentang Pak Ganjar tersebut pertama kali ditulis pada buku Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 3 SD terbitan 2009.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/nZlIfUixtNo

Penerbit Buku Berisi Pak Ganjar Tak Pernah Bersyukur Dipolisikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/antarafoto-penjualan-buku-sekolah-menurun-070720-ms-3.jpg" alt="Ilustrasi pedagang buku. Maulana Surya/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pedagang buku. Maulana Surya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) menerima laporan dari guru di daerah Jawa Barat mengenai adanya tautan situs porno di dalam buku pelajaran Sosiologi SMA Kelas XII. P2G khawatir siswa akan membuka tautan situs yang memuat konten porno jika buku pelajaran sosiologi itu masih digunakan.  Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim seperti dilansir dari Antara mengatakan, tautan situs yang bermuatan pornografi ditemukan dalam materi di buku sosiologi yang membahas tentang pemberdayaan masyarakat Kampung Naga di Jawa Barat.  ”Sampai pernyataan resmi ini dibuat, P2G masih menemukan bahwa situs yang ditautkan di dalam buku resmi siswa tersebut masih ada berisikan konten porno. Itu sangat berbahaya bagi pendidikan dan moral anak bangsa,” kata Satriwan pada Kamis (11/2).  P2G menduga buku pelajaran yang memuat tautan situs porno tersebut tidak hanya tersebar dan digunakan di wilayah Jawa Barat, tapi kemungkinan juga digunakan di daerah lain karena buku itu dijual bebas.  ”Peristiwa seperti ini sebenarnya sudah beberapa kali terjadi, yaitu fakta bahwa dalam buku pelajaran siswa/guru terdapat konten yang tidak mendidik sama sekali bahkan merusak pendidikan anak bangsa,” ujar Satriwan.  P2G meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk menarik buku Sosiologi Kelas XII yang sudah beredar dan digunakan sebagai pendukung pembelajaran siswa.  ”Jika sulit dilakukan, P2G meminta Mas Menteri berkoordinasi dengan Kemenkominfo agar segera memblokir situs tersebut. Sebab hingga kini, situs tersebut masih eksis dan belum diblokir,” tutur Satriwan.  P2G menyatakan, semestinya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berhati-hati dalam membuat buku pelajaran sekolah dan lebih ketat mengawasi konten buku yang digunakan siswa dan guru. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bisa berkoordinasi dan berkomunikasi intensif dengan dinas pendidikan provinsi dan kota/kabupaten untuk mengawasi dan memantau penggunaan buku-buku pelajaran sekolah.  Dia mengatakan, sebenarnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah menyediakan e-book berisi materi pelajaran.  ”Tapi kami menilai penggunaan buku/e-book pelajaran sekolah yang dicetak resmi Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud belum optimal. Kemendikbud terkesan setengah hati mengoptimalkan peran Puskurbuk,” ucap Satriwan.  Guna mencegah penggunaan buku pelajaran yang memuat konten negatif, P2G juga meminta para guru dan kepala sekolah lebih selektif dalam memutuskan penggunaan buku-buku pelajaran siswa di sekolah. Para orang tua, menurut Satriwan, juga harus peduli dan selektif dalam membeli buku pelajaran untuk anaknya serta mengecek isi buku yang digunakan anak untuk belajar.  Satriwan juga mengemukakan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim belum merespons temuan P2G tentang tautan situs pornografi di dalam buku pelajaran sekolah.  ”Berbeda perlakuannya dengan kasus jilbab di Padang yang responsnya sangat sigap. Padahal konten pornografi seperti di buku pelajaran jelas-jelas akan merusak pendidikan dan moral anak bangsa,” ujar Satriwan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=X4sU0o5aIBc

P2G Temukan Tautan Situs Porno di Buku Pelajaran Sosiologi SMA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kemendikbud-bakal-tarik-buku-karangan-remy-sylado-bermuatan-pornografi_m_186527.jpeg" alt="Ketua Komisi A DPRK Aceh Timur, Irwanda" width="100%">
<figcaption>Ketua Komisi A DPRK Aceh Timur, Irwanda</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Beredarnya buku berjudul Perempuan Bernama Arjuna 1 dan 3 membuat publik di Aceh jadi resah. Sebab buku berjenis novel yang memiliki konten pornografi itu beredar di perpustakaan SMPN 2 Sungai Raya, Aceh Timur. Masyarakat pun mempertanyakan pengawasan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam bentuk buku ajar dan buku pendamping ajar lainnya di sekolah. Atas keresahan itu, Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) Kemendikbud Awaluddin Tjalla mengatakan, pihaknya belum pernah melakukan pemeriksaan terhadap buku Perempuan Bernama Arjuna. "Koordinator buku Non teks Pelajaran, Pak Singgih dan Pak Glend dari IT sudah memeriksa data dari tahun 2006 sampai 2017, hasilnya buku tersebut belum pernah dilakukan penilaian oleh Puskurbuk," ujar Awaluddin Tjalla kepada JawaPos.com, Senin (5/2). Awaluddin sangat menyayangkan beredarnya buku bermuatan <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/02/02/185658/buku-berkonten-pornografi-beredar-di-sejumlah-sekolah" target="_blank">pornografi</a> tersebut dan bahkan sampai ke Perpustakaan sekolah. Untuk itu pihak Puskurbuk akan menjalin komunikasi dengan pihak penerbit dan segera mengambil langkah penarikan buku itu. "Perlu ditarik dari masyarakat. Kami sedang komunikasi dengan penerbitnya untuk menarik buku tersebut," kata Awaluddin. Senada dengan pernyataan Awaluddin, Kepala Balitbang Kemendikbud Totok Suprayitno pun menegaskan, buku "Perempuan Bernama Arjuna" belum terdata di Kemendikbud. "Buku itu belum pernah mendapat pengesahan dari Kemendikbud," kata Totok Suprayitno kepada JawaPos.com, Senin (5/2). Sebagaimana diketahui buku Perempuan Bernama Arjuna itu ditulis oleh <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/02/05/186341/badan-arpus-aceh-enggan-komentari-novel-berkonten-pornografi" target="_blank">Remy Sylado</a>. Buku itu dihibahkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipanpada pertengahan September 2017 lalu. Namun saat dikonsumsi pelajar, ternyata buku itu memiliki konten pornografi dan meresahkan masyarakat Serambi Makkah tersebut sejak Januari.

Kemendikbud Bakal Tarik Buku Karangan Remy Sylado Bermuatan Pornografi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/kurangi-penggunaan-narkoba-bnn-keluarkan-buku-pelajaran-khusus_m_178351.jpeg" alt="ILUSTRASI" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Malang bakal mengeluarkan bahan ajar untuk anak-anak di jenjang sekolah dasar hingga menengah pada 2018 mendatang. Bahan ajar berupa buku pelajaran itu, nantinya akan dipergunkan sebagai media untuk mengurangi jumlah penggunaan obat-obatan terlarang di usia pelajar. Penguatan dalam bidang pencegahan ini juga merupakan salah satu usaha membentuk masyarakat yang memiliki ketahanan dan kekebalan (imun) terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika. Salah satu contohnya yakni dengan memasukkan pendidikan bahaya narkoba ke dalam kurikulum di sekolah. Kepala BNN Kota Malang AKBP Bambang Sugiharto mengatakan, pihaknya telah menyampaikan kepada Dinas Pendidikan Kota Malang jika nantinya kurikulum tersebut bisa dijadikan kurikulum terintegrasi. Dia menerangkan, kurikulum itu bisa bisa dimasukkan pada jam-jam tertentu.&nbsp; "Ambil jam-jam khusus, seperti pelajaran olahraga bisa masuk untuk berikan edukasi. Dari sisi agama dengan masuk di pelajaran agama," ujarnya, Sabtu (30/12). Dia menerangkan, buku pelajaran tersebut nantinya bisa dijadikan sebagai cara untuk mencegah penyalahgunaan obat-obatan terlarang di kalangan pelajar. Bambang menegaskan, penggunaan obat-obatan di Malang cenderung mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya,yakni sebesar 15-20 persen. Ironisnya, pengguna didominasi oleh kalangan pelajar. Paling banyak yakni penggunaan psikotropika. "Kalau psikotropika seperti pil koplo jenis double L, sementara banyak dipakai kalangan pelajar mulai tingkat SD hingga SMP," lanjutnya. Dia menerangkan, hal itu sebagai alternatif bagi pelajar karena tidak mampu beli jenis narkotika, akhirnya ambil yang jenis psikotropika dengan harga yang hanya dibanderol Rp 10 ribu. Tahun ini, BNN Kota Malang telah melakukan sosialisasi bahaya narkoba secara tatap muka kepada 33.373 pelajar atau mahasiswa.&nbsp; Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Zubaidah menyampaikan, pihaknya memang sudah lama bekerja sama dengan BNN Kota Malang. "Kalau buku, nanti akan dikonsultasikan terlebih dahulu," kata dia. Menurutnya, untuk memasukkan kurikulum itu tidak mudah. "Bikin terus masuk kan tidak, kan harus dipelajari terlebih dahulu, karena bukunya belum disampaikan ke saya," jelasnya. Namun Zubaidah tidak menampik adanya wacana tersebut. "Memang sudah ada pembicaraan sebelumnya. Untuk buku ini memang iya, tapi perlu dipelajari terlebih dahulu," terangnya. Saat ini, buku tersebut masih dalam pembicaraan. Rencananya, buku tersebut akan diperuntukkan bagi siswa mulai jenjang SD hingga SMP.

Kurangi Penggunaan Narkoba, BNN Keluarkan Buku Pelajaran Khusus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/akui-salah-soal-buku-ajar-ini-yang-disampaikan-manajemen-yudhistira_m_174574.jpeg" alt="BUKU AJAR: Susilo Dwi selaku Marketing Yudhistira memperlihatkan isi buku IPS yang menjadi polemik, Rabu (13/12)." width="100%">
<figcaption>BUKU AJAR: Susilo Dwi selaku Marketing Yudhistira memperlihatkan isi buku IPS yang menjadi polemik, Rabu (13/12).</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Pihak manajemen Yudhistira mengakui kesalahannya terkait terbitnya buku pelajaran IPS kelas 6 SD yang menuai polemik. Mereka berjanji akan menghentikan distribusi dan menarik buku yang di dalamnya mencantumkan Ibu Kota Israel adalah Yerusalem tersebut dari peredaran. Penegasan itu disampaikan oleh Marketing Yudhistira Cabang Kota Solo, Susilo Dwi A saat ditemui JawaPos.com, Rabu (13/12).&nbsp; Susilo menambahkan, pihaknya sudah melakukan audiensi dengan Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS) terkait buku ajar tersebut, Rabu (13/12) siang. Hasilnya, pihak manajemen memutuskan untuk menarik peredaran buku yang saat ini sudah di distribusikan ke seluruh Indonesia tersebut. "Kami sudah meminta pertimbangan dari pusat bahwa buku tersebut akan dihentikan atau ditarik dari peredaran," paparnya. Buku yang menuai polemik, lantaran memuat Ibu Kota Israel adalah Yerusalem tersebut tidak hanya satu judul, melainkan dua judul. Yang pertama adalah IPS Terpadu kelas 6 jilid A yang dicetak tahun 2009 dan yang kedua berjudul Senang Belajar IPS 6. "Yang kedua ini cetakan tahun 2015. Meski isinya sama yakni mencantumkan nama ibu kota Israel adalah Yerusalem, tetapi pengarangnya berbeda," ucapnya. Susilo mengakui, lolosnya buku tersebut hingga di distribusikan merupakan sebuah kesalahan. Padahal, sebelum buku diterbitkan ada beberapa tahap yang harus dilalui. Mulai dari editing, layout, hingga cetak. "Sebenarnya sudah lama terbitnya, ya mungkin ini pas ada momen ini (statement Donald Trump)," katanya. Dengan kejadian ini, pihaknya menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat dan juga dunia pendidikan. Sebagai wujud komitmen, pihaknya akan menghentikan distribusi buku-buku tersebut. "Atas nama manajemen kami mohon maaf atas kesalahan tersebut dan kami akan menarik semua buku yang sudah terlanjur beredar. Nanti akan kami perbaiki kesalahan ini," katanya.&nbsp; Ditanya mengenai jumlah buku yang sudah dicetak dan didistribusikan, Susilo mengatakan jumlahnya mencapai ribuan eksemplar. Jumlah tersebut tersebar di seluruh Indonesia. Sementara untuk distribusi yang dilakukan oleh kantor cabang Solo meliputi, Purwodadi, Blora, Salatiga, dan juga eks Karesidenan Surakarta.

Akui Salah Soal Buku Ajar, Ini yang Disampaikan Manajemen Yudhistira

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/69889_89111_FDS-SD-Al-Kahfi-Islamic-School-Batam.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com BATANGHARI - Orang tua murid di salah satu SD di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari, Jambi dihebohkan dengan isi buku&nbsp; pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (Penjasorkes) kelas V SD. Buku itu diketahui diterbitkan Kementerian Pendidikan Kebudayaan (Kemendikbud). Di dalamnya tercantum banyak kalimat vulgar berbau seks yang tidak sepantasnya dibaca anak sekolah dasar. &quot;Saya takut. Sebagai orang tua takut anak saya dewasa sebelum waktunya, bahasanya vulgar nian,&quot; ujar Zainul, salah satu orang tua murid sebagaimana yang dikutip Jambi Independent, (Jawa Pos Group), Sabtu (10/12). Warga RT 02 Desa Tebing Tinggi, kecamatan Pemayung mengaku, awalnya dia tidak menyadari ada kalimat-kalimat yang menjurus pada pornografi di buku pelajaran anaknya. &quot;Saya kecolongan, baru tahu pas orang tua siswa di sekolah ribut-ribut. Padahal buku pelajaran tersebut sudah lama dibagikan,&quot; tuturnya. Dia dan orang tua murid lainnya berharap buku pelajaran yang vulgar tersebut ditarik dari peredaran. &ldquo;Banyak kata-kata yang dak pantas, seperti remaja barat melakukan hubungan pranikah. Bahkan gonta ganti pasangan free seks adalah hal biasa, kehamilan dan akibatnya, pengguguran kandungan dan pembunuhan bayi, pelecehan seksual. Kalau ini dak cepat ditarik takut menimbulkan hal yang negatif,&quot; tegasnya. Dia menyatakan kalimat atau kata-kata yang ada dalam buku tersebut memang benar. Namun, dia menilai belum pantas diceritakan untuk anak-anak SD meskipun buku tersebut telah terdaftar di Kemendikbud. &quot;Saya rasa anak kelas V SD akan sulit memahaminya, apalagi sekarang anak SD sudah bisa buka internet. Takutnya dia mencari arti-arti kata tersebut seperti vagina, yang keluar malah yang dak layak dikonsumsi anak-anak,&quot; ungkap Zainul lagi. Sementara itu, Kasi Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Batanghari, Sudirman membenarkan tentang persoalan tersebut. &quot;Setelah mendapatkan informasi dari K3S Pemayung, kami pihak PDK langsung mengumpulkan seluruh kepsek dan guru Penjasorkes se Kecamatan Pemayung untuk membedah isi buku tersebut,&quot; ungkap Sudirman. &quot;Saat ini bukunya masih kita pelajari, apabila nantinya terbukti buku tersebut tidak layak untuk dipelajari siswa kelas V SD, maka akan kami laporkan ke kementerian,&quot; pungkasnya.(muz/dar/mui/iil/JPG)

Heboh, Ada Kalimat Vulgar di Buku SD Terbitan Kemendikbud

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#buku pelajaran

Berita Terkini