<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/cawagub-dki-dari-luar-pks-dan-gerindra-bisa-jadi-solusi-alternatif_m_.jpg" alt="Pengusaha muda Erwin Aksa disebut-sebuat sebagai figur alternatif pengganti Sandiaga Uno di kursi Wagub DKI." width="100%">
<figcaption>Pengusaha muda Erwin Aksa disebut-sebuat sebagai figur alternatif pengganti Sandiaga Uno di kursi Wagub DKI.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bareskrim Polri masih melakukan penyidik kasus perbankan dengan tersangka eks Direktur Utama (Dirut) PT Bosowa Corporindo Sadikin Aksa. Terbaru, penyidik telah memeriksa kakak Sadikin, yakni Erwin Aksa.  Kabag Penum Divisi Humas Mabes Polri Kombes Pol Ahmad Ramadhan mengatakan, Erwin diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Bosowa Corporindo. Erwin sendiri berstatus sebagai saksi dalam perkara ini.  "Kemarin telah dilakukan pemeriksaan terhadap Komisaris Utama, EA dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dengan 70 pertanyaan. Mulai dari jam 10.00 WIB sampai 17.00 WIB. berarti 7 jam dilakukan pemeriksaan," kata Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (23/3).  Ramadhan menjelaskan, pemeriksaan ini terkait tugas pokok Erwin sebagai Komut PT Bosowa Corporindo. Selain itu, pertanyaan terkait fungsi pengawasan Komut dalam memastikan perusahaannya menjalankan perintah OJK.  "Kemudian hari ini sedianya 6 orang dilakukan pemeriksaan, Selasa 23 Maret sesuai jadwal. Diantaranya adalah MSA sebagai pemegang saham, AA sebagai pemegang saham, MA sebagai pemegang saham, RA pemegang saham, SM direksi Bosowa, dan M sebagai legal Bosowa," imbuhnya.  Kendati demikian, keenam saksi tersebut tidak hadir dengan berbagai alasan. Penyidik telah menjadwalkan pemanggilan ulang kepada mereka pada 25 Maret 2021 mendatang.  Sebelumnya, Dittipideksus Bareskrim Polri menetapkan mantan Direktur Utama (Dirut) PT Bosowa Corporindo Sadikin Aksa sebagai tersangka. Kasus ini sendiri berkaitan dengan upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelamatkan PT Bank Bukopin, Tbk.  "Atas perbuatan tersangka yang diduga dengan sengaja mengabaikan dan/atau tidak melaksanakan perintah tertulis dari OJK," kata Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Pol Helmy Santika dalam keterangan tertulis, Rabu (10/3).  Kasus ini diketahui bergulir sejak Mei 2018 saat Bank Bukopin ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan intensif OJK, karena permasalahan tekanan likuiditas. Kondisi tersebut semakin memburuk sejak Januari hingga Juli 2020.  Dalam rangka upaya penyelamatan Bank Bukopin, OJK mengeluarkan kebijakan di antaranya memberikan perintah tertulis kepada Dirut PT Bosowa Corporindo yang saat itu dijabat SA. Perintah tertulis itu tertuang dalam surat OJK nomor : SR-28/D.03/2020 tanggal 9 Juli 2020.  Surat itu berisikan tentang perintah tertulis pemberian kuasa khusus kepada Tim Technical Assistance (Tim TA) dari PT BRI untuk dapat menghadiri dan menggunakan hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Bukopin Tbk, dengan batas waktu pemberian kuasa dan penyampaian laporan pemberian surat kuasa kepada OJK paling lambat 31 Juli 2020.  "Akan tetapi PT Bosowa Corporindo tidak melaksanakan perintah tertulis tersebut," imbuh Helmy.  Setelah surat dari OJK diterbitkan pada 9 Juli 2020, SA memutuskan mengundurkan diri sebagai Dirut Bosowa Corporindo pada 23 Juli 2020. Namun, pada 24 Juli 2020, SA masih aktif dalam kegiatan bersama para pemegang saham Bank Bukopin maupun pertemuan dengan OJK pada 24 Juli 2020. Namun, SA tidak menginformasikan soal pengunduran dirinya sebagai Dirut PT Bosowa Corporindo.  "Selain itu, SA pada tanggal 27 Juli 2020 juga mengirimkan foto Surat Kuasa melalui aplikasi WhatsApp kepada Dirut Bank Bukopin dengan mencantumkan jabatannya sebagai Dirut PT Bosowa Corporindo," pungkas Helmy.  https://www.youtube.com/watch?v=SsLS5zuRd5s  &nbsp;

Terkait Kasus Sadikin Aksa, Polri Periksa Erwin Aksa Selama 7 Jam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Bukopin.jpeg" alt="TRANSFORMASI: Jajaran dewan komisaris dan direksi Bank Bukopin untuk periode 2019−2024." width="100%">
<figcaption>TRANSFORMASI: Jajaran dewan komisaris dan direksi Bank Bukopin untuk periode 2019−2024.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bank Bukopin menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) di The Westin Jakarta Ballroom Hotel, Jakarta Selatan, pada 22 Desember 2020. Dalam RUPSLB, terdapat tiga agenda yang dimintakan persetujan kepada para pemegang saham. Yakni, perubahan anggaran dasar, perubahan susunan direksi dan dewan komisaris, serta peningkatan paket remunerasi bagi anggota direksi dan dewan komisaris.  Terkait agenda pertama, perseroan akan melakukan pergantian nama dan logo sebagai upaya perbaikan citra dan reputasi perseroan (rebranding) serta mengombinasikan kekuatan merek perseroan yang sudah ada dengan kekuatan merek KB Kookmin Bank (KB) sebagai PSP dan telah resmi menjadi pemegang saham pengendali (majority shareholder) dengan kepemilikan 67 persen.  Pada agenda itu, kuorum menyetujui perubahan nama yang sudah 50 tahun dari Bank Bukopin menjadi KB Bukopin. Pergantian nama dan logo perseroan merupakan bagian dari strategi dan proses transformasi yang sedang berlangsung.  ”Pertimbangan perubahan nama ini adalah untuk memperkuat eksistensi grup KB Bank melalui brand KB yang telah digunakan secara global di seluruh afiliasi KB Financial Group di 14 negara,” ujar President Director Bank Bukopin Rivan A. Purwantono.  Pada agenda terakhir, perseroan meminta persetujuan peningkatan paket remunerasi bagi anggota direksi dan dewan komisaris perseroan untuk sisa tahun buku 2020 dan seterusnya.  Sepanjang 2020, Bank Bukopin berhasil mencatat sejarah baru dengan menuntaskan dua aksi korporasi penambahan modal yang membuat ekuitas naik menjadi Rp 10,2 triliun dan rasio permodalan perseroan pun membaik dari 12,59 persen pada Desember 2019 ke 16,34 persen per akhir September 2020.  Sejak KB resmi menjadi PSP perseroan pada akhir Juli 2020, harga saham perseroan mengalami kenaikan secara konsisten 242,70 persen hingga 21 Desember 2020. Reli tersebut berlanjut pada hari-hari berikutnya.

RUPSLB Setujui Perubahan Nama Jadi KB Bukopin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/Bukopin.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tingginya kepercayaan terhadap KB Kookmin Bank di Korea Selatan berimbas positif terhadap Bank Bukopin. Sejak bank terbesar di negeri ginseng itu menjadi pemegang saham pengendali (PSP), pembukaan rekening dari perusahaan dan individu Korea di Bukopin melonjak tajam.  "Sejak KB Kookmin masuk, nasabah asal Korea yang bergabung di Bukopin terus meningkat. Dana simpanan dari nasabah asal Korea ini bertambah lebih dari Rp 1,6 triliun dalam dua bulan terakhir," ungkap Direktur Utama Bank Bukopin Rivan Achmad Purwantono di Jakarta.  Lebih lanjut Rivan menyampaikan, banyaknya nasabah Korea Selatan yang bergabung dengan Bukopin menjadi salah satu bukti tingginya kepercayaan dan kredibilitas KB Kookmin Bank di pasar keuangan global, khususnya di Korea. Ini juga bagian dari strategi Bukopin dalam melakukan diferensiasi funding sebagai salah satu fokus transformasi bisnis perusahaan.  "Sebagai bank yang telah melayani negeri ini lebih dari setengah abad, dukungan Kookmin Bank ini sangat penting untuk semakin memperbesar peran Bukopin memperkuat ekonomi Indonesia. Adanya kesamaan pengalaman di bisnis UMKM, kami harapkan dapat mempercepat transformasi bisnis yang saat ini sudah berjalan," jelas Rivan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/BUKOPIN21D-560x373.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Ilustrasi nasabah ank Bukopin tengah melakukan transaksi keuangan melalui fasilitas ATM Bank Bukopin (Bukopin for JawaPos.com)  Di Korea Selatan, Kookmin menjadi bank komersial pertama yang berhasil menyalurkan kredit UKM hingga 100 triliun KRW dan mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar pada segmen kredit UKM tahun 2019. Adapun Bukopin yang terlahir dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesia sebanyak 57 persen portofolio kreditnya disalurkan kepada UMKM.  Sebagai bagian dari komitmennya untuk mendukung tranformasi bisnis di Bukopin, KB Kookmin terus menambah aliran dananya ke bank ini. Total dana Kookmin yang masuk Bukopin mencapai US$780 juta atau setara Rp 11,08 triliun (kurs Rp14.200 per dolar AS). Sebagian merupakan setoran modal dan sisanya dana simpanan.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/11/11/2020/bank-bukopin-serahkan-hadiah-program-nabung-super-seru-ke-nasabah/">Bank Bukopin Serahkan Hadiah Program Nabung Super Seru ke Nasabah</a>  President Hyundai Motor Asia-Pacific Headquarter, Lee Kang Hyun mengatakan bahwa masuknya Kookmin ke Bukopin memberikan optimisme bagi pelaku usaha Korea Selatan di Indonesia. Ia percaya dengan kemampuan Kookmin Bukopin dapat bertransformasi menjadi bank modern.  “Semua (pelaku saja asal Korea) berpotensi menjadi nasabah Bukopin ke depan. Apalagi kekuatan Bukopin juga akan didukung sistem keuangan digital yang telah menjadi urat nadi perbankan di Korea Selatan,” kata Lee.  Saat ini terdapat sekitar 2.000 perusahaan besar, kecil, dan menengah asal Korea Selatan seperti Samsung, Hyundai Motor, LG dan lain-lain. Dari jumlah tersebut, sekitar 190 perusahaan merupakan nasabah Kookmin di Korea Selatan.  "Kami percaya dengan kemampuan Kookmin dan ini modal buat Bukopin. Akan banyak nasabah asal Korea yang bergabung dengan Bukopin, karena di Korea mereka juga nasabah Kookmin," ujar Lee yang sudah puluhan tahun menetap di Indonesia dan berhasil membesarkan merek Samsung.

Di Dukung Kookmin, Bukopin Terus Perbesar Nasabah Asal Korea

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/respons-ojk-saat-bank-terbesar-korea-beli-saham-bank-bukopin_m_231370.jpg" alt="Ilustrasi petugas teller Bank Bukopin tengah melayani nasabahnya" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petugas teller Bank Bukopin tengah melayani nasabahnya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan persetujuan masuknya KB Kookmin Bank sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) di Bank Bukopin. Ini merupakan hasil dari Penawaran Umum Terbatas V dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) yang dilakukan beberapa waktu lalu.  Deputi Komisioner Humas dan Logistik Anto Prabowo mengatakan, persetujuan OJK tersebut dikeluarkan melalui Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan tanggal 30 Juli 2020. Selain itu, induk usaha KB yaitu KB Financial Group (KBFG) yang merupakan group finansial terbesar di Korea Selatan, juga disetujui menjadi ultimate shareholder Bank Bukopin.  "Masuknya Kookmin Bank sebagai pemegang saham pengendali diharapkan menjadi dukungan positif bagi perkembangan Bank Bukopin serta industri perbankan nasional sehingga bisa meningkatkan kontribusi dalam upaya pemulihan ekonomi," ujarnya dalam keterangannya, Rabu (5/8).  Dengan keputusan OJK ini, maka Bank Bukopin saat ini memiliki 2 PSP yaitu KB Kookmin Bank dengan jumlah saham 33,90 persen dan Bosowa Corporindo sebesar 23,40 persen. Saham lainnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia 6,37 persen, dan pemegang saham publik dengan kepemilikan di bawah 5 persen, mencapai 36,33 persen.  "OJK juga menyambut baik rencana Bank Bukopin untuk menggelar RUPS LB pada 25 Agustus mendatang guna mengambil berbagai keputusan dalam pengembangan kelembagaan dan bisnis Bukopin ke depan," tuturnya.

OJK Setujui Kookmin jadi Pemegang Saham Pengendali Bukopin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/OJK-JawaPosCom.jpg" alt="Ilustrasi logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Dok, JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Dok, JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons pemberitaan penetapan tersangka terhadap pegawainya yang diduga menyalahgunakan wewenang dalam kasus suap Rp 7,45 miliar untuk pemberian fasilitas kredit di PT Bank Bukopin Tbk kantor cabang Surabaya oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik Anto Prabowo menyampaikan, OJK juga telah melakukan serangkaian proses investigasi internal.  Investigasi internal tersebut melibatkan Satuan Kerja di bidang hukum, organisasi dan SDM dan pengendalian internal/Anti Fraud OJK. OJK kemudian memutuskan untuk membebastugaskan yang bersangkutan atas dugaan pelanggaran tata tertib dan disiplin pegawai.  "OJK menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan akan mendukung serta menghormati proses penegakan hukum terhadap pegawai OJK dimaksud," ujarnya dalam keterangannya, Rabu (22/7).  Pihaknya juga terus mengingatkan kepada seluruh pegawainya untuk tetap melaksanakan tugas dengan menjunjung tinggi nilai-nilai governance dan menjaga integritas. Sebelumnya, Kepala Penyidik Kejati DKI Jakarta Asri Agung Putra menahan tersangka DIW lantaran menjadi bagian dari tim yang melaksanakan pemeriksaan umum terhadap Bank Bukopin.  Dalam kasus ini, DIW diduga tidak memasukkan lima sampling debitur dalam matriks konfirmasi pemeriksaan Bank Bukopin, Cabang Surabaya pada 31 Desember 2018. Tersangka tidak melaporkan ke pimpinan OJK Pusat.  Sehingga, dengan langkah itu yang bersangkutan mendapat hadiah atau diberi suap oleh Bank Bukopin dalam hal ini berupa pemberian kredit nilainya Rp 7,45 miliar. DIW dijerat Pasal 12 a, atau Pasal 12 b, atau Pasal 12 B, atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.  Tersangka selama 20 hari ke depan akan ditempatkan pada Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung (Kejagung). Penahanan itu berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Nomor: PRIN- 3 /M.1/Fd.1/06/2020 pada 11 Juni 2020 dan Nomor: PRIN-1971/M.1/Fd.1/07/2020 pada 21 Juli 2020 atas nama DIW.  https://www.youtube.com/watch?v=boFClQoEZr4  &nbsp;

Pegawai OJK yang Terlibat Kasus Suap Rp 7,45 Miliar Dibebastugaskan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/2018-bank-bukopin-bukukan-pertumbuhan-laba-40-persen_m_.jpg" alt="Bank Bukopin" width="100%">
<figcaption>Bank Bukopin</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan pernyataan efektif pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas kelima (PUT V) PT Bank Bukopin Tbk melalui penerbitan saham baru dengan memberikan penawaran Hak Memesan Efek Terbatas Terlebih Dahulu (HMETD) kepada pemegang saham. Seluruh dananya akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan kredit.  Hal ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Bukopin Tbk pada 24 Oktober 2019 lalu. Dalam Prospektus PUT V PT Bank Bukopin Tbk dinyatakan bahwa kedua pemegang saham utama, yaitu PT Bosowa Corporindo dan KB Kookmin Bank Co. Ltd. (Kookmin) menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan seluruh haknya dalam PUT V.  Dalam PUT ini, Kookmin bertindak sebagai Pembeli Siaga yang akan mengambil seluruh sisa saham yang tidak dilaksanakan haknya oleh pemegang saham lainnya. Hal ini sesuai dengan rencana Kookmin menjadi Pemegang Saham Pengendali PT Bank Bukopin Tbk.  Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik Anto Prabowo mengatakan, OJK mendukung aksi korporasi PT Bank Bukopin Tbk. Karena, dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat dan nasabah pada khususnya terhadap pelayanan PT Bank Bukopin Tbk ke depan.  "OJK menyambut baik penjelasan lanjutan Ketua BPK terkait dengan pelaksanaan pengawasan bank yang sempat diberitakan oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab dan tentunya berita tersebut sudah tidak relevan dengan perkembangan saat ini," ujarnya dalam keterangannya, Rabu (1/7).  OJK bekerja sama dengan pihak Bareskrim Polri untuk mengusut dan menindak orang yang bermaksud membuat keresahan di masyarakat. "OJK mengharapkan masyarakat tetap tenang dan tidak melakukan penarikan di luar batas kewajaran karena hal itu sangat berpengaruh terhadap kondisi bank dan mengabaikan ajakan untuk memindahkan dana karena berita yang menyesatkan," pungkasnya.

OJK Dukung Rencana Penawaran Umum Terbatas V Bank Bukopin

Bukopin

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Bukopin