<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/08/Lisa-Mariana-Dery-Ridwansah-10JPG-3959212128.jpg" alt="Lisa Mariana bersama kuasa hukum tiba di Gedung Bareskrim Polri untuk tes DNA, Jakarta, Kamis (7/8/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Lisa Mariana bersama kuasa hukum tiba di Gedung Bareskrim Polri untuk tes DNA, Jakarta, Kamis (7/8/2025). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah melakukan tes DNA untuk mencari kebenaran hakiki apakah anak Lisa Mariana merupakan anak biologisnya atau tidak.&nbsp; Baik pihak Lisa Mariana ataupun pihak Ridwan Kamil masih menunggu hasil tes DNA keluar dari Bareskrim Polri. Jika ternyata hasilnya kurang memuaskan bagi Lisa Mariana, tidak menutup kemungkinan Lisa akan melakukan tes DNA di luar negeri. "Saya sudah pernah bilang dari mulai awal pas pengambilan sampel, apapun hasilnya saya sudah terangkan kepada klien, kamu harus menerima bagaimanapun hasil tes DNA nanti. Cuma nggak menutup kemungkinan kalau misalnya klien kami kurang puas, dia berhak untuk menguji sampel kembali," kata Jonboy Nababan selaku kuasa hukum Lisa Mariana saat dikonfirmasi, Senin (18/8). Kendati demikian, pihak Lisa Mariana tidak mau berandai-andai terlalu jauh dan lebih memilih menunggu hasil tes DNA. Apalagi secara prosedur, tes sudah dilakukan secara benar dan profesional difasilitasi Bareskrim Polri. "Semua prosesnya kemarin diambil sampel mulai dari air liur, darah, sudah profesional. Jadi ya kita menunggu saja hasilnya. Kita nggak mau menebak-nebak ataupun menerka hasilnya seperti apa," lanjut Jonboy. Pihak Lisa Mariana berharap hasil tes DNA yang difasilitasi Bareskrim Polri bisa keluar secepat mungkin sehingga permasalahan bisa cepat menemui titik terang.&nbsp; "Kalau dari klien saya, Lisa sendiri berdasarkan feeling seorang ibu, dia yakin (anaknya RK). Cuma kalau ini kan harus diuji dengan medis ya," katanya.

Lisa Mariana mempertimbangkan untuk melakukan tes DNA di luar negeri jika hasil tes dari Bareskrim Polri tidak memuaskan dirinya

Lisa Mariana Buka Peluang Lakukan Tes DNA di Luar Negeri Jika Tidak Puas dengan Hasil di Bareskrim Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/02/Keutamaan-puasa-Arafah-sangat-besar-menjadikannya-salah-satu-amalan-sunnah-yang-tidak-boleh-dilewatkan-KoneviPixabay-3481830969.jpg" alt="Ilustrasi jamaah haji wukuf di Arafah. (Pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jamaah haji wukuf di Arafah. (Pixabay)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Perjalanan haji bagi masyarakat Indonesia, sudah berlangsung jauh sebelum negara ini merdeka. Pada masa lampau, umat Islam di Nusantara sudah berhaji. Karena belum ada transportasi udara, perjalanan haji dilaksanakan lewat jalur laut menggunakan kapal.&nbsp; Perjalanan haji lewat jalur laut itu disinggung oleh Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar. Informasi haji lewat jalur laut langsung mendapatkan respons beragam oleh publik. Karena selama ini, pemahaman masyarakat modern bahwa berhaji termasuk umrah, menggunakan transportasi udara. Itu pun memakan waktu sekitar 10 jam penerbangan.&nbsp; Ditemui di kantornya (9/7), Nasaruddin menegaskan, penggunaan jalur laut untuk keberangkatan jamaah haji dan umrah Indonesia masih sebatas wacana. Maka Kemenag belum dapat memastikan apakah moda transportasi laut dapat menjadi opsi tambahan di samping penerbangan untuk haji dan umroh.&nbsp; "Itu masih dalam wacana, dalam wacana," ujar Nasaruddin Umar saat ditanya wartawan usai kick-off Annual International Conference on Islam, Science, and Society Plus (AICIS+) 2025 di Jakarta Pusat (9/7). Kemenag sendiri sudah menyampaikan wacana haji lewat jalur laut tersebut kepada Pemerintah Arab Saudi. Sejauh ini, kemungkinan penggunaan jalur laut untuk perjalanan haji dan umrah masih terus didiskusikan dengan otoritas Kerajaan Saudi. Sebelumnya, dalam peluncuran SGIE Report 2024/2025 dan peringatan satu dekade Indonesia Halal Lifestyle Center (IHLC) di Bappenas (8/7), Nasaruddin mengatakan Pemerintah tengah menjajaki kemungkinan dibukanya jalur laut sebagai alternatif pelaksanaan ibadah umrah dan haji. Dia menyebut inisiatif ini sedang didiskusikan dengan otoritas Saudi. &ldquo;Digagas ke depan kami kira sangat prospektif memperkenalkan umrah dan haji melalui kapal laut. Kami juga kemarin berbicara dengan sejumlah pejabat-pejabat di Saudi Arabia,&rdquo; kata Nasaruddin dalam keterangan resminya.&nbsp; Menurut Nasaruddin, jika infrastruktur pendukung seperti pelabuhan dan sarana transportasi laut telah tersedia, maka penyelenggaraan haji dan umrah lewat laut dapat menjadi pilihan yang lebih terjangkau bagi masyarakat. &ldquo;Kalau memang itu persyaratannya terpenuhi, peluangnya sudah dibangun sekarang. Itu terbuka,&rdquo; ucapnya. Imam Besar Masjid Istiqlal itu menambahkan, model ini memungkinkan jamaah dari negara-negara di kawasan Asia, termasuk Indonesia, melakukan perjalanan haji melalui pelabuhan seperti Jeddah. Tanpa harus bergantung sepenuhnya pada penerbangan. &ldquo;Bukan hanya negara-negara kawasan yang dekat seperti Mesir, bahkan dari Indonesia dan Asia lainnya bisa mengakses (haji jalur laut),&rdquo; jelasnya. Nasaruddin menilai inisiatif ini tidak hanya membuka jalur baru bagi masyarakat. Tetapi juga akan memberikan nilai tambah bagi Arab Saudi. Terlebih, pendekatan baru yang diambil Saudi kini lebih terbuka terhadap berbagai inovasi dan investasi strategis. &ldquo;Saudi Arabia ini sekarang pendekatannya sangat bisnis, dengan konsultan dari Amerika. Ini betul-betul memanfaatkan potensi geografis Saudi Arabia,&rdquo; ujarnya. Nasaruddin juga menyinggung rencana modernisasi fasilitas ibadah di Tanah Suci. Seperti pembangunan Mina menjadi delapan lantai. Tidak ada lagi tenda-tenda di Mina seperti sekarang. Kemudian ada pelebaran area Kabah (mataf) dan pengurangan bukit di sekitarnya. "Jalan layang juga akan ditambah. Ini membuka kemungkinan baru dalam pelayanan haji,&rdquo; katanya. Nasaruddin berharap dengan sistem baru ini, akses terhadap ibadah haji dan umrah bisa semakin inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Baik bagi si kaya maupun miskin, di dalam dan luar negeri Saudi.&nbsp;&nbsp;

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengungkapkan wacana penggunaan jalur laut untuk haji dan umrah, masih dalam tahap diskusi dengan Arab Saudi.

Indonesia Buka Peluang Skema Baru Perjalanan Haji dan Umrah via Jalur Laut, Menag Nasaruddin Umar Tegaskan Masih Wacana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/16/xId7TRWsmMnYE9pGVIioIyxDMYLCg1rUVy1xKGW1-1-388592001.jpg" alt="Dirut LPDP Andin Hadiyanto jelaskan opsi-opsi yang bisa diambil awardee LPDP yang diterima di kampus-kampus di AS, imbas kebijakan wawancara visa pelajar mahasiswa asing. (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Dirut LPDP Andin Hadiyanto jelaskan opsi-opsi yang bisa diambil awardee LPDP yang diterima di kampus-kampus di AS, imbas kebijakan wawancara visa pelajar mahasiswa asing. (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Calon mahasiswa Indonesia yang akan melanjutkan kuliah di Amerika Serikat (AS) terus dihantui rasa was-was. Pasalnya, pengetatan imigrasi dan penangguhan sementara penerbitan visa pelajar untuk calon baru oleh pemerintah AS masih berlaku.&nbsp; Saat ini, salah satu calon mahasiswa Indonesia yang tengah mengajukan visa untuk bisa berkuliah di AS adalah putri Anies Baswedan, Mutiara Baswedan. Dia menjadi awardee atau penerima beasiswa LPDP untuk kuliah S2 di Harvard University.&nbsp; &ldquo;Kayaknya dia masih menunggu visa-nya ya, belum (keluar),&rdquo; terang Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Andin Hadiyanto, saat ditemui usai Pembekalan Penerima Beasiswa Indonesia Maju (BIM) angkatan 4 dan Beasiswa Garuda tahun 2025 di Kantor Kemendikti Saintek, Jakarta, Senin (16/6). Disinggung soal kemungkinan pengajuan visa ditolak lantaran kebijakan penangguhan visa pelajar oleh Pemerintah AS, Andin mengungkapkan ada beberapa opsi yang bisa diambil oleh para awardee. Mereka bisa pindah kampus yang ada di luar AS. LPDP bahkan menawarkan bantuan dalam proses pencarian kampus baru tersebut.&nbsp; &ldquo;Kalau perlu bantuan LPDP, kita juga bisa membantu ke UK atau ke yang lain. Biasanya kalau sudah diterima di kampus bagus, mau pindah lebih mudah gitu ya,&rdquo; jelasnya.&nbsp; Selain pindah kampus di luar AS, ada opsi cuti kuliah yang juga bisa diambil oleh para awardee. Opsi ini bisa diajukan bagi mereka yang enggan pindah kampus. &nbsp; &ldquo;Jadi opsinya bisa opsi pindah, atau misalnya dia cuti setahun dulu. Atau bisa juga kalau pihak kampus seperti Harvard ngasih opsi online dulu sebelum offline, maka bisa online,&rdquo; paparnya.&nbsp; Menurut dia, opsi cuti ini tak jadi soal. Sebab ketika sang mahasiswa cuti, LPDP juga tidak perlu membayar biaya kuliah ke kampus tujuan.&nbsp; Seperti diketahui, Mutiara Baswedan mengambil Program Master of Education in Education Policy and Analysis di Harvard University. Kabar lolosnya Mutiara sebagai awardee LPDP ke Harvard University ini nyaris berbarengan dengan adanya kebijakan pembatasan visa pelajar asing oleh Presiden AS Donald Trump sebagai bagian dari kebijakan imigrasi pemerintah AS. kebijakan itu juga berdampak pada mahasiswa internasional Harvard. Meski setelahnya, pihak Harvard menang dalam gugatan ke pengadilan sehingga kebijakan pelarangan tersebut ditangguhkan.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

Mutiara Baswedan, penerima beasiswa LPDP, masih menunggu visa kuliah di Harvard. LPDP tawarkan opsi pindah kampus atau cuti kuliah.

Visa Mutiara Baswedan, Putri Anies Baswedan, untuk Kuliah di Harvard Belum Keluar, LPDP Buka Peluang Pindah Kampus Hingga Cuti Kuliah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/29/oaNN3rrf1TTixn7kUbxp1hNoEciCfHfyXo3nk1R6-1-1947749048.jpg" alt="Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) Brian Yuliarto. (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) Brian Yuliarto. (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti Saintek) Brian Yuliarto merespons arah kebijakan terbaru pemerintah Amerika Serikat (AS) terkait penangguhan penerbitan visa bagi mahasiswa internasional. Sebagai langkah antisipasi, Kemendikti Saintek membuka peluang untuk memindahkan mahasiswa Indonesia di AS ke kampus lain yang bertaraf sama. Kebijakan baru Pemerintah AS ini telah diimplementasikan dengan penghentian seluruh proses wawancara visa pelajar di kedutaan besar AS di seluruh dunia. Kebijakan tersebut merupakan kelanjutan dari pernyataan Presiden AS Donald Trump yang melarang Harvard University menerima mahasiswa asing. Kebijakan ini kemudian diperbarui dengan pembatasan sebesar 15 persen dari total mahasiswa yang diterima pada setiap tahun akademik. Pembatasan ini dinilai perlu dilakukan lantaran beberapa mahasiswa asing dinilai "sangat radikal" dan "pembuat onar,". Seperti diketahui, beberapa kampus sempat menyuarakan dengan lantang soal Palestina. Termasuk Harvard. Melihat situasi di AS yang tak menentu ini, Brian menegaskan bahwa puihaknya berkomitmen untuk memastikan para mahasiswa penerima beasiswa Kemendikti Saintek yang akan kuliah di AS tidak terbengkalai akibat kebijakan ini. Saat ini, telah disiapkan sejumlah skenario untuk mengantisipasi kondisi yang ada. &rdquo;Kami akan berkomunikasi dengan universitas internasional unggulan di berbagai negara untuk menjajaki kemungkinan pindah ke negara lain,&rdquo; ujarnya, Kamis (28/5). Tak hanya kampus-kampus luar negeri (LN), koordinasi dengan universitas di dalam negeri untuk kemungkinan yang sama juga tengah dilakukan. Brian juga menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan berperan aktif dan mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan kelanjutan studi mahasiswa Indonesia yang terdampak kebijakan ini. Di antaranya, melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk pihak universitas (internasional dan dalam negeri) dan lembaga pemberi beasiswa agar mahasiswa bisa melanjutkan studinya. Kemudian, ⁠melakukan pendataan mahasiswa, meliputi jurusan yang dipilih, jenjang pendidikan yang ditempuh, serta bagaimana status dan progres pengurusan visa-nya. Tercatat, ada 87 mahasiswa yang berisiko terdampak kebijakan penghentian visa mahasiswa internasional Trump ini. &ldquo;Kemdikti Saintek terus berupaya maksimal agar hak pendidikan mahasiswa Indonesia tetap terjamin di tengah dinamika kebijakan internasional yang sedang berlangsung,&rdquo; katanya. Di sisi lain, dia meminta agar para mahasiswa yang sudah di AS agar tidak meninggalkan negara Paman Sam tersebut hingga ada kejelasan lebih lanjut. &ldquo;Kami juga mengimbau bagi mahasiswa yang sudah berada di AS untuk tidak keluar dari AS agar tidak ada kendala saat masuk kembali,&rdquo; sambungnya. Sebagai informasi, dalam memo resmi yang dirilis oleh Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, disebutkan bahwa selain penundaan visa, pihak pemerintah AS juga akan menelaah akun media sosial para pelamar visa sebagai bagian dari proses verifikasi tambahan. Tidak disebutkan secara rinci apa yang akan dicari dalam pemeriksaan media sosial tersebut. Menurut The Guardian, pemeriksaan media sosial para pelajar ini untuk melihat apakah pelajar-pelajar itu memberi dukungan pada &ldquo;aktivitas teroris&rdquo;. Dalam laporannya pada bulan Maret, media ini mengaitkan pemeriksaan itu dengan penindakan aparat AS terhadap protes pro-Palestina di kampus-kampus AS.

Mendikti Saintek buka peluang pindah studi bagi mahasiswa Indonesia akibat penghentian visa mahasiswa internasional oleh pemerintah AS.

Penerbitan Visa Mahasiswa Internasional di AS Distop, Mendikti Saintek Brian Yuliarto Buka Peluang Pindahkan Studi Mahasiswa Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/06/JKT_Timnas-Indonesia_Salman-Toyibi_03JPG-2572576685.jpg" alt="Timnas Indonesia. (Salman Toyibi/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Timnas Indonesia. (Salman Toyibi/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa Timnas Indonesia tengah mempertimbangkan Malaysia sebagai calon lawan dalam laga uji coba FIFA Matchday edisi September 2025. Menurut dia, sudah saatnya publik sepak bola tanah air kembali menyaksikan duel sarat gengsi antara Garuda dan Harimau Malaya. "Sepertinya kita sudah kangen juga lawan Malaysia. Sudah cukup lama tidak bertemu. Tes nyali lah sama-sama," ujar Erick Thohir. Pertemuan terakhir kedua tim terjadi di Piala AFF 2020, di mana Indonesia sukses membungkam Malaysia dengan skor 4-1. Namun sebelum itu, memori pahit masih membekas ketika Timnas Indonesia ditaklukkan 2-3 oleh Malaysia pada Kualifikasi Piala Dunia 2022 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Kini, setelah empat tahun berlalu, PSSI menilai waktu yang tepat telah tiba untuk kembali menghidupkan atmosfer klasik Asia Tenggara tersebut. Apalagi, Malaysia kini tengah berbenah di bawah kendali pelatih anyar asal Australia, Peter Cklamovski, dan mulai merekrut pemain-pemain keturunan ke dalam skuadnya. "Kita penasaran dengan kekuatan baru mereka. Mereka sedang ganti pelatih dan menyiapkan pemain baru. Kami juga ingin tahu sejauh mana perkembangan mereka," tambah Erick. Namun, Erick menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM). Ia menyebut PSSI sudah membuka komunikasi dan tinggal menunggu respons dari pihak Malaysia. "Itu kalau Malaysianya mau. Kalau tidak, ya tidak apa-apa. Mungkin bisa dijadwalkan lain waktu," ucapnya santai. Selain Malaysia, ada beberapa negara lain yang juga masuk radar calon lawan, yakni Lebanon dan Kuwait.&nbsp; Namun, PSSI akan menyerahkan sepenuhnya kepada pelatih kepala Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, untuk menentukan lawan uji coba yang paling sesuai dengan kebutuhan tim. "Masih dalam pertimbangan. Kami serahkan ke Coach Kluivert untuk menilai mana lawan yang paling pas," jelas Erick. Lebih lanjut, laga uji coba ini juga diproyeksikan sebagai persiapan menuju lanjutan babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini, Jay Idzes dan kolega masih memiliki peluang untuk lolos langsung ke putaran keempat, meskipun berada di posisi keempat klasemen dengan sembilan poin dari delapan laga. Indonesia hanya terpaut empat angka dari Australia di posisi kedua, dengan dua pertandingan sisa yang akan sangat menentukan nasib skuad Garuda ke Piala Dunia 2026. Dengan peluang yang masih terbuka dan semangat baru di bawah Patrick Kluivert, laga uji coba kontra Malaysia akan menjadi momen tepat untuk menakar kekuatan, membangun kepercayaan diri tim, serta memanaskan rivalitas lama yang tak pernah kehilangan pamornya.&nbsp;

Timnas Indonesia pertimbangkan Malaysia sebagai lawan uji coba di FIFA Matchday September 2025, Erick Thohir ungkap rencana tersebut.

Ketum PSSI Erick Thohir Buka Peluang Uji Coba Timnas Indonesia Lawan Malaysia saat Fifa Match Day: Tes Nyali dan Obati Rindu Rivalitas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/02/MK-315502294.jpg" alt="Ilustrasi Hakim Mahkamah Konstitusi. (dok. Jawa Pos/Fedrik Tarigan)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Hakim Mahkamah Konstitusi. (dok. Jawa Pos/Fedrik Tarigan)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Mahkamah Konstitusi (MK) secara resmi mengabulkan&nbsp;uji materi terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dampaknya, presidential threshold resmi dihapus. Dihapusnya ambang batas pencalonan presiden minimal 20 persen kursi DPR RI membuka peluang setiap partai politik bisa mengusung sendiri pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) pada Pilpres 2029. Hakim Konstitusi Saldi Isra menyatakan bahwa&nbsp;Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang&nbsp;Pemilihan Umum (Pemilu) bertentangan dengan UUD 1945. Adapun,&nbsp;222 UU Nomor 7/2017 yang dinyatakan inkonstiusional, mengatur terkait persyaratan capres-cawapres hanya dapat dicalonkan oleh parpol yang memiliki minimal 20 persen kursi DPR atau memperoleh 25 persen suara sah nasional pada pemilu sebelumnya. "Pasal 222 UU 7/2017 tidak hanya bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat. Namun juga melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable serta nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Sehingga terdapat alasan kuat dan mendasar bagi Mahkamah untuk bergeser dari pendirian dalam putusan-putusan sebelumnya," kata Saldi Isra, membacakan pertimbangan putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (2/1). Pergeseran pendirian itu membuat pasal 222 UU 7/2017 tentang syarat pencalonan presiden dan wakil presiden yang sudah diuji sebanyak 27 kali oleh MK, akhirnya dinyatakan inkonstitusional dan bertentangan dengan UUD 1945. "Pergeseran pendirian tersebut tidak hanya menyangkut besaran atau angka persentase ambang batas. Tetapi yang jauh lebih mendasar adalah, rezim ambang batas pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold), berapapun besaran atau angka persentasenya adalah bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945," ucap Saldi Isra. "Dengan demikian, dalil para Pemohon yang menyatakan ambang batas minimal persentase pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden (presidential threshold) dalam Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat adalah beralasan menurut hukum," sambungnya. MK juga menyatakan bahwa ambang batas pencalonan presiden belakangan ini, cenderung digunakan sejumlah pihak untuk mengupayakan agar setiap pilpres hanya diikuti dua pasangan calon. Menurut Saldi, Pipres yang hanya diikuti dua pasangan calon itu sangat nyata menimbulkan polarisasi di tengah-tengah masyarakat. "Bahkan jika pengaturan tersebut terus dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden akan terjebak dengan calon tunggal," ujar Saldi. Dihapusnya ambang batas pencalonan presiden ini membuka peluang bagi setiap partai politik untuk dapat mengusung sendiri pasangan capres-cawapres. Sehingga tidak lagi terpaku pada syarat minimal 20 persen kursi DPR RI. "Dalam hal ini, misalnya, jika jumlah partai politik peserta pemilu adalah 30, maka terbuka pula potensi terdapat 30 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan partai politik peserta pemilu," ungkap Saldi. "Pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan hak konstitusional semua partai politik yang telah dinyatakan sebagai peserta pemilu pada periode yang bersangkutan, atau saat penyelenggaraan pemilu berlangsung, dalam revisi UU 7/2017," imbuhnya. Sebelumnya,&nbsp;MK mengabulkan uji materi terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.&nbsp;Hal tersebut diputuskan dalam sidang perkara nomor 62/PUU-XXII/2024. "Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya," ucap Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (2/1). MK menyatakan, norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) bertentangan dengan UUD 1945.&nbsp; MK juga menyatakan bahwa Pasal 222 yang mengatur bahwa capres-cawapres hanya bisa dicalonkan oleh parpol yang memiliki minimal 20 persen kursi DPR, atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu sebelumnya, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. "Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," pungkas Suhartoyo.

M K menyatakan Pasal 222 UU 7/2017 tidak hanya bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat. Namun juga melanggar moralitas.

Alasan MK Hapus Presidential Threshold 20 Persen yang Buka Peluang Setiap Parpol Bisa Usung Capres Cawapres Sendiri   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/21/budi-arieee-1892724626.jpg" alt="Eks Menkominfo Budi Arie Setiadi kini menjabat sebagai Menteri Koperasi. (RianAlfianto/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Eks Menkominfo Budi Arie Setiadi kini menjabat sebagai Menteri Koperasi. (RianAlfianto/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Polda Metro Jaya masih mengembangkan kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Terkait hal itu, penyidik membuka peluang memeriksa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi sebagai saksi.&nbsp; "Kita dalami ya," kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombespol Wira Satya Triputra di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (5/11). Meski begitu, Wira belum mau berbicara lebih jauh mengenai pemeriksaan Budi Arie. Sebab, hal itu akan mengacu kepada pengembangan penyidikan. "Nanti akan kita sampaikan ketika kita dapat hasil," jelas Wira. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menangkap 11 orang dalam kasus&nbsp;judi&nbsp;online. Dari 11 orang tersebut, 10 di antaranya adalah pegawai dan staf ahli di Kementerian Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) RI. Mereka pun telah ditetapkan sebagai tersangka dengan berbagai peran. "11 orang diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka," kata Kabidhumas Polda Metro Jaya Kombespol Ade Ary Syam Indradi. Ade mengatakan, dari 11 orang yang ditangkap, beberapa di antaranya adalah staf ahli di Kementerian Komdigi. "Ini 11 orang, beberapa orang di antaranya adalah oknum pegawai Kemkomdigi, antara lain ada juga staf-staf ahli dari Komdigi," jelasnya. Setelah dikembangkan, kini jumlah tersangka bertammbah menjadi 15 orang. Mereka terdiri dari pegawai Kementerian Komdigi dan warga sipil.

Penyidik Polda Metro Jaya buka peluang memeriksa eks Menkominfo Budi Arie Setiadi sebagai saksi kasus judi online di Kementerian Komdigi.

Polda Metro Jaya Buka Peluang Periksa eks Menkominfo Budi Arie Setiadi Terkait Judi Online Pegawai Kementerian Komdigi

Buka Peluang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Buka Peluang

Berita Terkini