<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/31/FbRM4S9YUHH0ntNPfDFuOrKEjNGssCLAcAmTfqVm-1-3727040398.jpg" alt="ILUSTRASI. Mobile banking BRI. BRIMo (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Mobile banking BRI. BRIMo (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan telah membuka kembali sebanyak 28 juta rekening nasabah yang sempat terblokir. Jumlah tersebut merupakan total pembukaan blokir rekening yang telah dinyatakan dormant atau tidak aktif sejak Mei 2025. "Iya (buka 28 juta rekening dormant) sejak Mei 2025 lalu," kata Ivan kepada JawaPos.com, Kamis (31/7). Lebih lanjut, dia memastikan bahwa kebijakan pemblokiran rekening yang tidak aktif, tak lain untuk melindungi kepentingan publik. Bahkan, ia memastikan soal keamanan dan keutuhan dana di rekening yang diblokir. Pemblokiran dilakukan hanya untuk memproteksi potensi penyimpangan yang dilakukan oleh pihak lain. "Hak pemilik rekening tidak hilang atas dananya, hanya rekening sedang diproteksi dari potensi penyimpangan oleh pihak lain," ujar Ivan. "Yang dilakukan adalah negara hadir melindungi pemegang rekening dari potensi penyalahgunaan pihak-pihak yang tidak berwenang," pungkasnya. Sebelumnya, PPATK menemukan lebih dari 140 ribu rekening yang tidak aktif (dormant) selama lebih dari 10 tahun dengan nilai mencapai Rp 428.612.372.321 tanpa ada pembaruan data nasabah. Koordinator Kelompok Substansi Humas PPATK M Natsir Kongah mengatakan, ini membuka celah besar untuk praktik pencucian uang dan kejahatan lainnya, yang akan merugikan kepentingan masyarakat atau bahkan perekonomian Indonesia secara umum. Seiring maraknya penyalahgunaan rekening dormant dan setelah upaya pengkinian data nasabah, PPATK pada 15 Mei 2025 menghentikan sementara transaksi pada rekening yang dikategorikan dormant, berdasarkan data perbankan per Februari 2025. PPATK telah meminta perbankan untuk segera melakukan verifikasi data nasabah serta memastikan reaktivasi rekening ketika diyakini keberadaan nasabah serta kepemilikan rekening dari nasabah bersangkutan.

PPATK menyatakan pemblokiran dilakukan hanya untuk memproteksi potensi penyimpangan yang dilakukan oleh pihak lain.

PPATK Buka Blokir 28 Juta Rekening Sejak Mei 2025, Jamin Keamanan dan Keutuhan Dana Nasabah di Rekening yang Diblokir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/22/JKT_TARGET-PENINDAKAN-ETLE-DI-TAHUN-2025_HANUNG-HAMBARA_21012025-8-2585728014.jpg" alt="Kendaraan melintasi di bawah kamera tilang elektronik (ETLE) di Jalan Asia Afrika, Jakarta, Selasa (21/01/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kendaraan melintasi di bawah kamera tilang elektronik (ETLE) di Jalan Asia Afrika, Jakarta, Selasa (21/01/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Banyak masyarakat yang mungkin masih bingung untuk membuka blokir e-TLE setelah terkena tilang elektronik. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, salah satunya masyarakat yang memang masih belum familiar dengan tilang e-TLE. Padahal, untuk membuka blokir e-TLE bukanlah perkara sulit. Hanya saja, terdapat sejumlah langkah yang harus dilakukan masyarakat termasuk menyisihkan sedikit waktunya. Berikut langkah untuk membuka blokir e-TLE, seperti dirangkum pada akun Instagram TMC Polda Metro Jaya, @tmcpoldametro pada Rabu (14/5). Pertama, masyarakat yang terkena tilang diharuskan datang ke Samsat terdekat dengan membawa surat konfirmasi yang telah diterima sebelumnya.&nbsp; Kedua, temui petugas di loket pelayanan e-TLE. Ketiga, petugas akan mengarahkan konfirmasi e-TLE melalui website e-TLE, etle-pmj.id atau men-scan barcode yang tersedia. Keempat, masyarakat dapat melakukan konfirmasi secara mandiri dengan memasukkan nomor polisi dan kode referensi yang terdapat pada surat konfirmasi.&nbsp; Kelima, masyarakat dapat mengisi sesuai form yang tersedia. Setelah mengisi form dan melaksanakan konfirmasi, selanjutnya kode BRIVA (BRI Virtual Account) akan dikirim via SMS. Keenam, pembayaran denda dapat dilakukan di ATM BRI, bank BRI, dan gerai minimarket terdekat, serta melalui aplikasi BRIMO.&nbsp; Terakhir, serahkan bukti bayar ke petugas untuk dilakukan pembukaan blokir. Apabila hendak melakukan sanggahan, masyarakat dapat langsung mendatangi kantor Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Ikuti langkah-langkah mudah untuk membuka blokir e-TLE setelah terkena tilang. Simak panduan lengkapnya berikut ini.

Masih Bingung Bagaimana Cara Buka Blokir e-TLE Setelah Kena Tilang Elektronik? Ini Langkah-langkahnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/19/JKT_Konpers-Sri-Mulyani_SALMAN-TOYIBI-2JPG-1307313822.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (tengah). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah melakukan buka blokir anggaran untuk Kementerian/Lembaga (K/L). Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menjelaskan, kebijakan anggaran itu tercantum dalam Inpres 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN &amp; APBD TA 2025. Suahasil menjelaskan, dengan adanya amanat aturan tersebut, pemerintah melakukan efisiensi anggaran. Adapun target efisiensi belanja K/L tahun 2025 ditargetkan mencapai Rp 256,1 triliun pada 99 K/L. Sementara, efisiensi transfer ke daerah mencapai Rp 50,6 triliun. Pada tanggal 7 Maret 2025, Menkeu telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa pelaksanaan Inpres itu telah diselesaikan. "Untuk itu, (Menkeu) telah meminta izin melakukan refocusing, relokasi, pembukaan blokir, dan berbagai macam. Supaya belanja Kementerian bisa lebih tajam, bisa dilakukan reprioritisasi sesuai dengan prioritas pemerintah," ujar Suahasil pada konferensi pers APBN Kita di Jakarta, Rabu (30/4).&nbsp; Suahasil melanjutkan, sampai 25 April 2025, Kemenkeu bekerja bersama seluruh K/L telah melakukan penajaman relokasi anggaran dan pembukaan blokir. Pembukaan pencadangan/blokir/relokasi hasil efisiensi belanja sesuai arahan Presiden mencapai Rp 86,6 triliun.&nbsp; "Sudah dilakukan buka blokir, sehingga bisa belanja lagi. Sebagian dari pembukaan blokir atau penajaman ini terjadi untuk kementerian-kementerian baru dalam Kabinet Merah Putih," jelas dia. Ada 23 K/L Restrukturisasi dalam Kabinet Merah Putih. Pembukaan blokirnya sebesar Rp 33,11 triliun. Kemudian, ada 76 K/L lainnya, dengan pembukaan blokir sebesar Rp 53,49 triliun.

Sampai 25 April 2025, Kemenkeu bekerja bersama seluruh K/L telah melakukan penajaman relokasi anggaran dan pembukaan blokir.

Pemerintah Buka Blokir Anggaran, Kementerian Bisa Lanjut Belanja Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Elon-Musk-elEconomista.es_.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Elon Musk yang baru saja membeli Twitter menyatakan akan membuka blokir terhadap akun milik mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Musk, dikutip dari Reuters pada Rabu (11/5), menyebut dirinya mendukung kebebasan berbicara. Tapi, Musk tidak memberikan rincian soal rencananya tersebut.  Saat berbicara dalam konferensi Financial Times, Musk mengatakan bahwa dia dan salah seorang pendiri Twitter, Jack Dorsey, meyakini blokir permanen seharusnya sangat jarang dilakukan. Dan, hanya boleh untuk akun yang menjalankan bot atau menyebarkan sampah (spam).  Cuitan yang salah dan buruk harus dihapus atau dibuat tidak bisa dilihat. Namun, menurut Musk, akun hanya diblokir sementara.  "Saya rasa blokir permanen adalah mengecilkan kepercayaan di Twitter sebagai alun-alun kota, tempat semua orang bisa bersuara," kata Musk.  Memblokir akun Trump, menurut sang miliuner, hanyalah memperluas pandangan politik Trump. Dia menyebut keputusan memblokir adalah bodoh sekali.  Seperti diketahui, Twitter memblokir akun Trump secara permanen tidak lama setelah peristiwa kerusuhan Capitol pada 6 Januari 2021. Cuitannya dinilai memicu kekerasan.  Musk, yang masih menjabat sebagai CEO Tesla, membeli Twitter senilai USD 44 miliar beberapa waktu lalu. Dia diperkirakan akan menjadi CEO temporer setelah akuisisi selesai.

Elon Musk Bakal Aktifkan Lagi Akun Twitter Donald Trump yang Diblokir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/2016-06-16-image-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Layanan Video on Demand (VoD) Netflix mulai hari ini, Selasa (7/7) mulai dapat diakses di seluruh jaringan Telkom Group. Pembukaan akses ini akan memungkinkan pelanggan IndiHome, Telkomsel, dan wifi.id mengakses konten-konten Netflix.  “Telkom mengapresiasi perubahan pendekatan yang dilakukan Netflix untuk pasar Indonesia dan karenanya memberi kesempatan pada pelanggan Telkom Group untuk dapat mengakses beragam konten hiburan,” jelas Vice President Corporate Communication Telkom, Arif Prabowo, di Jakarta, Selasa (7/7).  Dirinya melanjutkan, pendekatan yang dimaksud adalah bahwa Netflix menunjukkan komitmennya untuk serius dapat diterima masyarakat Indonesia melalui langkah-langkah yang dilakukannya. Seperti memastikan ketersediaan tools dalam sistem untuk pembatasan akses atas tayangan sensitif dan ketidaksesuaian umur bagi pelanggan (parental control).  Selain itu, dalam menyediakan mekanisme untuk penanganan keluhan pelanggan. Termasuk sesegera mungkin mendengar masukan dan bersedia menyelesaikan keluhan dari pemerintah atau regulator dalam waktu 24 jam atau sesuai dengan kurun waktu yang ditentukan oleh pihak yang berwenang.  Di samping itu, Netflix menyepakati komitmen kepatuhan pada “Self Regulatory Code for Subscription Video on Demand Industry in ASEAN” di mana salah satu kesepakatannya adalah untuk tidak menayangkan prohibited content yakni konten yang melanggar hak cipta, mengandung pornografi anak, terorisme dan melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) serta yang mendiskreditkan kelompok masyarakat tertentu.  Dengan adanya implementasi content code dari Netflix ini, Telkom menyambut itikad baik tersebut sebagai peluang meningkatkan kualitas layanan melalui ragam konten hiburan, termasuk konten lokal dengan tetap berkomitmen mengedepankan kenyamanan dan perlindungan terhadap pelanggan.  ”Kemitraan ini merupakan upaya menumbuhkembangkan bisnis digital serta untuk terus menjaga excellent customer experience TelkomGroup dengan menyediakan berbagai kemudahan dan kenyamanan dalam mengakses konten-konten berkualitas. Ke depannya Telkom berharap agar Netflix dapat lebih berperan pada kemajuan perfilman nasional dengan memperbanyak tayangan produk konten lokal,” imbuh Arif.

Kabar Gembira, Telkom Group Resmi Buka Blokir Netflix

buka blokir

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#buka blokir

Berita Terkini

PPATK Buka Blokir 28 Juta Rekening Sejak Mei 2025, Jamin Keamanan dan Keutuhan Dana Nasabah di Rekening yang Diblokir

Masih Bingung Bagaimana Cara Buka Blokir e-TLE Setelah Kena Tilang Elektronik? Ini Langkah-langkahnya

Pemerintah Buka Blokir Anggaran, Kementerian Bisa Lanjut Belanja Lagi

Elon Musk Bakal Aktifkan Lagi Akun Twitter Donald Trump yang Diblokir

Kabar Gembira, Telkom Group Resmi Buka Blokir Netflix

Download Aplikasi JawaPos.com