<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/24/25HG5rsWE8tdkS2IXustn0aF41z3yjbL4TkOgP3K-179064317.jpg" alt="Polda Jatim siapkan tol fungsional dan buffer zone untuk atasi kemacetan mudik. (Juliana Christy/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Polda Jatim siapkan tol fungsional dan buffer zone untuk atasi kemacetan mudik. (Juliana Christy/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Polda Jawa Timur menyiapkan berbagai strategi untuk mengurai kepadatan arus mudik Lebaran 2025.&nbsp;Salah satunya dengan mengoperasikan tol fungsional di jalur Probolinggo-Banyuwangi serta menyiapkan lima buffer zone untuk menampung kendaraan berat. Direktur Lalu Lintas Polda Jatim Kombes Pol Komarudin menjelaskan bahwa jalur tol fungsional yang sebelumnya diuji coba saat Operasi Lilin 2024, kini kembali direncanakan beroperasi hingga Paiton. &ldquo;Kami akan melakukan pengecekan langsung ke lokasi. Jika layak, sebelum hari H akan dibuka satu jalur khusus untuk kendaraan yang menuju ke Ketapang,&rdquo; kata Komarudin. Selain itu, untuk mengurangi kepadatan, pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pembatasan kendaraan berat sumbu 3 ke atas yang mulai berlaku pada pukul 00.00 WIB malam ini. &ldquo;Kami tetap memberikan kebijakan bagi kendaraan berat yang sudah melakukan perjalanan jauh. Jika diperlukan, mereka akan diarahkan ke buffer zone atau difasilitasi untuk menyeberang lebih awal,&rdquo; jelasnya. Untuk memantau arus lalu lintas secara real-time, Polda Jatim juga mengandalkan aplikasi Mahameru Quick Response yang terintegrasi dengan 1.361 kamera pemantau di berbagai titik strategis. &ldquo;Informasi kondisi jalan, rekayasa lalu lintas, hingga pengalihan arus akan diperbarui setiap jam melalui media sosial masing-masing wilayah,&rdquo; tambahnya. Dengan berbagai strategi ini, Polda Jatim berharap arus mudik dan balik Lebaran tahun ini dapat berjalan lancar tanpa kemacetan yang parah. &ldquo;Kami harap masyarakat mengikuti aturan dan tetap berhati-hati di perjalanan,&rdquo; tutur Komarudin.

Mengoperasikan tol fungsional di jalur Probolinggo-Banyuwangi serta menyiapkan lima buffer zone untuk menampung kendaraan berat.

Atasi Kemacetan Mudik Lebaran 2025, Polda Jatim Siapkan Tol Fungsional dan Buffer Zone

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/14/47_anti-3826324970.jpg" alt="Gubernur Banten Andra Soni bersama Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto memimpin rapat koordinasi persiapan arus mudik. (Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Banten Andra Soni bersama Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto memimpin rapat koordinasi persiapan arus mudik. (Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Masih ingat dengan kemacetan parah di kawasan Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten, pada mudik Lebaran 2024? Para pemudik harus antre berjam jam untuk bisa masuk ke kapal. Untuk menghindari kejadian serupa terjadi lagi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tengah menyusun skema atau rencana pengamanan arus mudik 2025. Koordinasi lintas sektoral pun terus dilakukan. Kemarin (13/3), misalnya, Pemprov Banten bersama Polda Banten menggelar rapat koordinasi di Pendapa Gubernur Banten, Kota Serang. Rakor itu dihadiri Gubernur Banten Andra Soni, Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto, dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, langkah strategis perlu dilakukan guna mengantisipasi kemacetan panjang saat arus mudik nanti. "Insya Allah persiapan-persiapan dilakukan dengan baik, koordinasi lintas sektoral juga terus kita lakukan,"kata Andra. Andra menerangkan, salah satu skema yang diterapkan dengan mengeluarkan kebijakan Work Form Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan kebijakan tersebut, ASN juga non-ASN bisa mudik lebih awal. "Kemudian libur anak sekolah juga lebih awal, ini akan memudahkan atau akan memberikan kelancaran kepada proses mudik nanti," ungkapnya. Selain itu, pihaknya bersama dengan Polda Banten tengah menyiapkan buffer zone atau area penyangga untuk mengantisipasi kepadatan mudik di beberapa titik. Seperti Pelabuhan Merak, Kota Cilegon. "Jadi, sudah disiapkan delapan buffer zone dan kemudian saya memberi arahan kepada Pemprov Banten untuk memberikan dukungan maksimal. Salah satunya dengan penyediaan toilet umum," katanya. (ysf/ttg)

Pemprov Banten tengah menyusun skema atau rencana pengamanan arus mudik 2025. Terutama untuk akses ke Pelabuhan Merak.

Antisipasi Macet, Pemprov Banten Siapkan 8 Ruang Penyangga Menuju Pelabuhan Merak

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/19/kakorlantas-polri-nurul-1055888644.jpg" alt="Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan" width="100%">
<figcaption>Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri memberikan sebanyak empat catatan soal pelaksanaan mudik lebaran 2024. Diantaranya meliputi buffer zone menuju Pelabuhan Merak hingga persoalan travel gelap.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kakorlantas Polri Irjen Aan Suhanan menilai, dua Rest Area di Jalan Tol Jakarta-Merak tidak mampu menampung banyaknya kendaraan menuju Pelabuhan Merak pada masa mudik lebaran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh sebabnya, ia menyarankan pemerintah untuk menambah buffer zone yang bisa menampung kendaraan yang selalu membludak pada momen mudik setiap tahunnya itu. Terlebih di jalur menuju pelabuhan penyebrangan itu masih ada lalu lintas campuran lokal menuju daerah Cilegon dan Serang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jalur penyebrangan sendiri ini perlu adanya buffer zone yang bisa menampung kendaraan lebih banyak karena kalau hanya mengandalkan Rest Area KM 43 dan KM 48, buffer zone itu tidak bisa dimaksimalkan, karena arus lalu lintas di sana juga masih ada lalu lintas campuran lokal yang ke Cilegon dan Serang," kata Aan Suhanan dalam konferensi pers, beberapa waktu lalu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mungkin di tahun depan harus sudah terealisasi buffer zone di Km 97 atau pun di Merak, sehingga kita bisa mengatur arus masuk ke Pelabuhan Merak ini," imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tol Japek II Selatan Perlu Diperpanjang hingga 20 Km</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya itu, Aan juga meminta Kementerian PUPR untuk mengebut penyelesaian proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Selatan. Pasalnya, jalan tersebut bisa menjadi solusi kemacetan mudik pada tahun 2025 mendatang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Aan menyebut, minimal Jalan Tol Japek II Selatan yang rutin dibuka fungsional saat mudik lebaran dapat diperpanjang menjadi 20 kilometer. Di mana saat ini, panjang jalan tol tersebut baru mencapai 8,5 km dengan rute Sadang-Kutanegara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia menjelaskan, kemacetan panjang di KM 66 Tol Japek diakibatkan titik tersebut terjadi bottleneck atau pertemuan arus kendaraan dari Tol Cipularang dan Jalan Tol Trans Jawa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, pada saat arus balik lebaran sempat terjadi antrean panjang di jalan tol. Salah satunya disebabkan oleh penambahan jalur di Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) tepatnya di KM 87 sehingga menyebabkan arus ketibaan di Cikampek Utama (Cikatama) menjadi lebih cepat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengatakan, apabila proyek Jalan Tol Japek II Selatan belum selesai, maka kemungkinan kemacetan di KM 66 Tol Japek akan kembali terulang. "Jadi kalau tahun depan ini belum ada solusi, ini saya yakin di KM 66-nya akan tetap menjadi titik krusial," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemacetan Jalur Arteri di Jabar dan Jateng</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Aan juga menyampaikan jalur arteri di Jawa Barat dan Jawa Tengah perlu menjadi perhatian khusus. Pasalnya, pada momen mudik tahun 2024, masyarakat mengalami kemacetan hingga 12 jam di Jalur Limbangan-Gentong, Jawa Barat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di arteri yang perlu kita perhatikan jalur Limbangan dari tahun ke tahun selalu di situ, kemarin report 12 jam harus antri di jalur Limbangan-Gentong. Ini karena volume lalin yang padat dan harus diatur pergantian, karena tidak ada jalur alternatif ataupun jalur lingkar, seperti halnya di Garut," jelas dia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Di Jateng jalur Paguyangan Klonengan dari tahun ke tahun selalu menjadi titik krusial. Jadi kalau ada tindakan yang revolusional bisa nampung lalu lintas saat puncak arus," lanjutnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Travel Gelap</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Terakhir, Aan menegaskan pihaknya bakal menindak travel gelap. Terlebih pada momen mudik ini, travel tersebut menjadi penyebab kecelakaan hingga menewaskan belasan orang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atas hal itu, Aan berjanji untuk melakukan penegakan hukum terhadap travel gelap karena tidak ada jaminan keselamatan yang diperoleh masyarakat. Apalagi, supir travel gelap bisa bekerja melebih batas normal yang rentan terhadap keselamatan penumpang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penggunaan angkutan tidak resmi akan menjadi perhatian kami, untuk tahun depan untuk penegakan hukum terhadap angkutan tidak resmi, karena ini jaminan keselamatan sangat tidak terjamin ketika masyarakat menggunakan angkutan umum tidak resmi, terutama soal lamanya jam kerja bagi pengemudi," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> &nbsp;

Pemerintah disarankan untuk menambah buffer zone yang bisa menampung kendaraan yang selalu membludak pada momen mudik setiap tahunnya itu.

Korlantas Polri Beri 4 Catatan Evaluasi Mudik 2024, Soal Buffer Zone Menuju Pelabuhan Merak hingga Travel Gelap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/28/nataru-2373303625.png" alt="ALTERNATIF: Sebuah kapal tengah menjalani uji coba sandar di Dermaga Bulusan beberapa waktu lalu. Pelabuhan itu bakal jadi alternatif Pelabuhan Ketapang selama masa libur Nataru." width="100%">
<figcaption>ALTERNATIF: Sebuah kapal tengah menjalani uji coba sandar di Dermaga Bulusan beberapa waktu lalu. Pelabuhan itu bakal jadi alternatif Pelabuhan Ketapang selama masa libur Nataru.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan sejumlah skenario untuk mengurangi kepadatan saat Nataru. Khusus untuk pembatasan truk, Kemenhub telah menyiapkan buffer zone dengan delaying system. Truk yang akan menuju pelabuhan pada H-2 dan H+ 2 Nataru akan diarahkan ke buffer zone tersebut. Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno menerangkan, truk dengan tujuan Pelabuhan Ketapang dari arah Situbondo akan ditampung di Lapangan Sepak Bola Arema di Desa Basring dan Terminal Sri Tanjung. &rdquo;Serta ruang parkir kendaraan Pelabuhan Pelindo Tanjung Wangi dan ruang parkir Kampung Anyar, Ketapang,&rdquo; jelasnya. Sementara itu, truk dari arah Jember menuju Pelabuhan Ketapang akan diarahkan ke ruang parkir di belakang Rumah Makan Ayu Kantong dan parkir Dermaga Bulusan. &rdquo;Untuk pengaturan di penyeberangan ruas Merak&ndash;Bakauheni, pembatasan dilakukan situasional,&rdquo; jelasnya. Yang pasti, telah disiapkan buffer zone di rest area Km 43 dan Km 46 di tol Jakarta&ndash;Merak. Buffer zone untuk truk yang menuju Pelabuhan Bakauheni berada di rest area Km 163 A, Km 87 A, Km 94 A, dan Km 20 A di tol Bakauheni&ndash;Terbanggi Besar. &rdquo;Pembatasan truk atau kendaraan bersumbu tiga berlaku mulai 22 Desember hingga 2 Januari,&rdquo; jelasnya. Di sisi lain, PT KAI telah menyiapkan 2,67 juta tiket untuk angkutan Nataru. Dari jumlah tersebut, yang telah terjual baru 855.933 tiket. Artinya, masih ada 1.879.841 tiket yang tersedia. VP Public Relation KAI Joni Martinus mengatakan, tiket yang belum terjual itu terdiri atas kereta jarak dekat, jarak menengah, dan jarak jauh. &rdquo;Baru 31,97 persen tiket Nataru yang terjual,&rdquo; paparnya. Menurut dia, terdapat tiket di sepuluh rute favorit Nataru yang masih tersedia. Yakni, Surabaya&ndash;Pasar Senen, Pasar Senen&ndash;Surabaya, Pasar Senen&ndash;Purwosari, Purwosari&ndash;Pasar Senen, Blitar&ndash;Kiaracondong dan sebaliknya, Lalu, Lempuyangan&ndash;Ketapang dan sebaliknya serta Ketapang&ndash;Gubeng dan sebaliknya. &rdquo;Kami berharap masyarakat merencanakan liburnya dengan baik,&rdquo; jelasnya. (lyn/idr/c7/oni)

Kemenhub menyiapkan sejumlah skenario untuk mengurangi kepadatan saat Nataru. Kemenhub telah menyiapkan buffer zone untuk truk.

Antisipasi Kepadatan Nataru, Truk Masuk Buffer Zone, KAI Siapkan 2,67 Juta Tiket

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/TPA-Benowo-Guslan-Gumilang.jpg" alt="TPA Benowo." width="100%">
<figcaption>TPA Benowo.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya menerima bantuan 1.000 pohon bambu kuning dari Bumi Bhakti Foundation. Rencananya, ribuan pohon bambu kuning tersebut ditanam di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo sebagai buffer zone (zona penyangga). Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya Agus Hebi Djuniantoro mengatakan, pohon bambu tersebut akan segera ditanam di sekitar TPA Benowo sebagai buffer zone. Hal itu untuk mengurangi polusi atau mencegah pencemaran udara. &rdquo;Penanaman pohon bambu tersebut bukan hanya untuk mengurangi polusi, akan tetapi juga untuk meregenerasi pohon bambu yang sudah tertanam di kawasan TPA Benowo,&rdquo; ujar Agus Hebi Djuniantoro. Bukan itu saja, penanaman ribuan pohon bambu itu juga merupakan komitmen Pemkot Surabaya untuk melakukan penghijauan. &rdquo;Rencananya kami tanam di sekitar buffer zone TPA, berputar di sekelilingnya. Paling banyak itu dekat dengan Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), secepatnya kami tanam, jangan sampai ada yang mati,&rdquo; kata Hebi, Sabtu (20/5). Hebi menjelaskan, secara umum tidak ada spesifikasi khusus tanaman yang digunakan untuk menangkal polusi di TPA Benowo. Namun, bambu yang paling efektif saat ini untuk mengurangi polusi udara. &rdquo;Jadi tidak hanya bambu kuning, semua jenis bambu mampu untuk mengurangi polusi udara,&rdquo; jelas Hebi. Selain itu, Hebi menambahkan, sementara ini hanya tanaman bambu yang cocok ditanam di sekitar TPA Benowo. Sebab, tanaman bambu memiliki akar yang berserabut sehingga mampu bertahan hidup di sekitar TPA Benowo. &rdquo;Sebenarnya banyak jenis tanaman yang bisa untuk mengurangi polusi. Masalahnya, cocok atau tidak tanaman selain bambu ketika ditanam di lahan tersebut. Karena sejauh ini hanya pohon dengan akar serabut yang mampu bertahan hidup di lahan tersebut,&rdquo; terang Agus Hebi Djuniantoro.

Dinas LH Surabaya akan tanam ribuan pohon bambu kuning bantuan Bumi Bhakti Foundation di sekitar TPA Sampah Benowo sebagai buffer zone

Pemkot Surabaya Tanam Ribuan Bambu Kuning di Buffer Zone TPA Benowo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG_20221221_2356071.jpg" alt="Dermaga Pelabuhan Merak pada H +1 Natal masih dipadati mobil truk mengangkut logistik untuk menyeberang menuju Bakauheni, Lampung. Mansur/Antara" width="100%">
<figcaption>Dermaga Pelabuhan Merak pada H +1 Natal masih dipadati mobil truk mengangkut logistik untuk menyeberang menuju Bakauheni, Lampung. Mansur/Antara</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pihak ASDP Ketapang&ndash;Gilimanuk akan membatasi akses jaringan ke aplikasi Ferizy para penjual tiket di sekitar pelabuhan. Tujuannya, penjual tidak bisa melayani pembeli tiket di sana. Dengan begitu, tidak ada penumpukan pembeli tiket kapal di jalur menuju pelabuhan. &rdquo;Nanti penjual tiket di sekitar pelabuhan tidak bisa mengakses aplikasi Ferizy, hanya di buffer zone dan di luar,&rdquo; kata General Manager PT ASDP Ketapang&ndash;Gilimanuk M. Yasin sebagaimana dilansir Radar Banyuwangi. Langkah itu dilakukan agar tidak terjadi arus stagnan para pemudik yang akan memasuki area pelabuhan. Dengan pembatasan sinyal, calon penumpang kapal tidak bisa membeli tiket di jalur menuju pelabuhan. &rdquo;Kami optimalkan penjualan tiket di buffer zone, di sisi utara Terminal Sritanjung. Dari sisi selatan, kami tempatkan di sport center ASDP di jalan lingkar. Kalau mau membeli tiket ya di sana,&rdquo; imbuh Yasin. Dengan skema itu, Yasin berharap arus kendaraan menuju pelabuhan menjadi lancar. Pembatasan pembelian tiket akan diterapkan saat puncak musim mudik Lebaran, yakni sekitar 18 April. Namun, lanjut Yasin, penerapannya bisa segera dilaksanakan jika kondisi kendaraan menuju pelabuhan meningkat. &rdquo;Ini kami lakukan agar akses di depan pelabuhan tetap aman. Calon penumpang kapal bisa membeli tiket langsung melalui aplikasi, lebih cepat dan akuntabel,&rdquo; terang dia. Penerapan buffer zone sebagai tempat penjualan tiket dan penampungan kendaraan yang akan masuk ke pelabuhan juga disediakan di sisi Gilimanuk. Seperti tahun sebelumnya, buffer zone didirikan di area Terminal Kargo Cekik. &rdquo;Jika pelabuhan penuh, kendaraan kami minta berhenti di sana dulu. Kalau sudah bisa jalan, baru kami minta lepas lagi,&rdquo; ujar Yasin. Di ujung barat Jawa, aktivitas di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, terpantau masih lengang kemarin. &rdquo;Sesuai data dan tinjauan di lapangan, pada hari ini (kemarin, Red) angkutan penumpang maupun kendaraan yang akan menyeberang melalui Pelabuhan Merak masih normal lancar, belum ada peningkatan yang signifikan,&rdquo; kata General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Merak Suharto dikutip dari Radar Banten. Kepadatan diperkirakan mulai terjadi pekan depan seiring mulai masuknya masa cuti bersama. Puncaknya diprediksi terjadi pada H-3 atau 19 April 2023. PT ASDP bersama Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) sudah melakukan serangkaian persiapan. Di antaranya, menambah vending machine untuk boarding atau check-in tiket penumpang dari 13 menjadi 21 unit. Kemudian, jumlah gate untuk boarding atau check-in tiket kendaraan ditambah dari 15 menjadi 30 unit. &rdquo;Di Pelabuhan Ciwandan disiapkan sebanyak 13 unit loket dan kami sudah memasang 136 unit CCTV yang tersebar di seluruh area Pelabuhan Merak,&rdquo; papar Suharto. Suharto mengimbau calon penumpang untuk membeli tiket secara mandiri melalui aplikasi resmi Ferizy atau mitra resmi. Pemesanan tiket online bisa dilakukan sejak H-60. Penumpang sebaiknya tidak memaksakan untuk membeli secara go show karena tidak ada penjualan tiket di dalam pelabuhan. &rdquo;Pengguna jasa yang tidak bertiket akan diputar balik keluar pelabuhan dan justru menjadi salah satu penyebab kemacetan di dalam area pelabuhan,&rdquo; ujarnya. (fre/aif/c1/c7/fal)

Pihak ASDP Ketapang–Gilimanuk akan membatasi akses jaringan ke aplikasi Ferizy para penjual tiket di sekitar pelabuhan.

Cegah Penumpukan, ASDP Batasi Penjualan Tiket di Sekitar Pelabuhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/LOKASI-RELOKASI-DEPO-PERTAMINA-PLUMPANG-FEDRIK-TARIGAN-11.jpg" alt="Tampak tanah milik PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo yang akan digunakan sebagai lokasi relokasi Depo Plumpang terletak di NPCT 2, Koja, Jakarta Utara, Selasa (7/3/2023). Tanah seluas 23 hektar ini akan menjadi lokasi Depo Pertamina Plumpang y" width="100%">
<figcaption>Tampak tanah milik PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo yang akan digunakan sebagai lokasi relokasi Depo Plumpang terletak di NPCT 2, Koja, Jakarta Utara, Selasa (7/3/2023). Tanah seluas 23 hektar ini akan menjadi lokasi Depo Pertamina Plumpang y</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Buntut insiden kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberhentikan Direktur Penunjang Bisnis Pertamina Dedi Sunardi.  Dedi mengakhiri tugas yang diembannya sejak 3 Mei 2021.  Selanjutnya, jabatan direktur penunjang bisnis Pertamina akan dirangkaptugaskan Direktur Logistik dan Infrastruktur Pertamina Erry Widiastono. Erry bertugas sampai diangkatnya direktur penunjang bisnis Pertamina yang definitif.  VP Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menuturkan, pihaknya menjalankan kebijakan sesuai dengan keputusan menteri BUMN. ”Kami sebagai perusahaan mengucapkan terima kasih atas dedikasi tenaga dan pikiran beliau selama memangku jabatan tersebut,” kata Fadjar.  Menanggapi perombakan di jajaran direksi Pertamina tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batu Bara Indonesia (Aspebindo) Anggawira mendukung kebijakan perbaikan. Terutama pada aspek health, safety, security, and environment (HSSE). Sebab, kebakaran objek milik Pertamina tidak kali ini saja terjadi. Dalam tiga tahun terakhir, tercatat ada enam kilang dan depo PT Pertamina yang terbakar.  ”Saya rasa, dengan berbagai insiden yang terjadi ini, harus ada tindakan dengan mengeluarkan kebijakan atau terobosan masif untuk mengatasi persoalan HSSE. Ini tidak hanya berlaku untuk Pertamina, tapi juga untuk seluruh pelaku industri gas dan minyak bumi,” ungkap Anggawira.  Dia menekankan perlunya buffer zone atau zona penyangga di setiap depo BBM. Sebab, depo BBM merupakan area berbahaya yang di sekelilingnya terdapat zat-zat yang mudah terbakar. ”Buffer zone itu sebagai sabuk pengaman di area depo BBM berada. Adanya buffer zone merupakan bagian dari aspek HSSE di sekitar wilayah tangki timbun yang rentan dengan risiko kebakaran,” terang dia.  Lahan di sekeliling lokasi depo BBM, kata dia, bisa dibebaskan dan dimanfaatkan sebagai area penghijauan.  Sementara itu, terkait dengan relokasi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan bahwa belum ada keputusan pasti. Yang jelas, Presiden Joko Widodo telah memerintah Menteri BUMN Erick Thohir dan Plt Gubernur DKI Jakarta Heru Budi untuk mencari alternatif. ”Masih dipertimbangkan banyak pilihan, apakah relokasi (warga) atau deponya yang harus pindah,” ujarnya di kantor Kemenko PMK.  Muhadjir menilai perbedaan pandangan antara Erick Thohir dan Menko Marves Luhut Pandjaitan terkait dengan relokasi sebagai hal yang wajar. Perbedaan pendapat itu bertujuan mendapatkan pandangan terbaik.  Seperti diketahui, Erick sempat mengungkapkan rencana pemindahan depo Pertamina ke tanah milik Pelindo. Sementara, Luhut bersikukuh agar warga yang tinggal di wilayah buffer zone Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang yang harus dipindahkan.

Menko Muhadjir Sebut Relokasi Depo Pertamina Plumpang Belum Final

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Depo-Pertamina-Plumpang-Pasca-Kebakaran-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Foto udara terlihat suasana permukiman penduduk yang hangus terbakar dari dampak kebakaran Depo Pertamina Plumpang di Jalan Koramil, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta, Sabtu (4/3/2023). Dalam Kejadian ini tercatat 17 meninggal dunia, 49 luka berat, dan 2" width="100%">
<figcaption>Foto udara terlihat suasana permukiman penduduk yang hangus terbakar dari dampak kebakaran Depo Pertamina Plumpang di Jalan Koramil, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta, Sabtu (4/3/2023). Dalam Kejadian ini tercatat 17 meninggal dunia, 49 luka berat, dan 2</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Warga korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang yang tergabung dalam Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu (FKTMB) menolak rencana pemerintah untuk membuat zona aman atau buffer zone. Pasalnya, buffer zone itu akan dibuat berjarak 50 meter dari tutup pagar area Pertamina Plumpang.  Menurut Ketua Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu (FKTMB) Mohamad Huda, jika zona aman diperluas 50 meter, warga khawatir PT Pertamina akan menggusur warga yang pemukimannya berada di dalam radius buffer zone tersebut.  "Terkait buffer zone, kami justru menolak jika memang Depo Plumpang mau dipindahkan," kata Huda melalui keterangan tertulisnya, Rabu (8/3).  Oleh karena itu, ia meminta pemerintah tidak perlu membuat buffer zone jika ujung-ujungnya pemukiman warga Tanah Merah yang digusur. Kalaupun dibutuhkan buffer zone, katanya, harus di dalam tembok Pertamina.  "Jangan lagi merugikan warga yang harus mundur lagi, apalagi 50 meter itu didalam tembok lahan mereka masih cukup luas," tegas Huda.  Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan PT Pertamina (Persero) akan membuat buffer zone atau wilayah aman di Depo Plumpang, Koja, Jakarta. Ini dilakukan lantaran pembangunan depo baru di tanah milik Pelindo masih harus menunggu hingga akhir tahun 2024.  Selain itu, pembuatan wilayah aman juga dilakukan sesuai dengan perintah Presiden Jokowi untuk mengutamakan perlindungan bagi masyarakat. Bahkan tak hanya di Plumpang, ke depan komitmen atas keamanan masyarakat ini juga akan diberlakukan disejumlah kilang milik Pertamina lainnya, seperti di Balongan dan juga Semarang.  “Karena ini perlindungan bagi masyarakat yang didorong oleh Bapak Presiden. Kami juga meyakini ini adalah hal yang penting. Maka kami akan membuat buffer zone atau wilayah aman disekitar kilang-kilang Pertamina. Tentu tidak hanya di Depo Plumpang tapi ada di Balongan dan juga di Semarang,” ujar Erick di Kantor BUMN, Senin (6/3).

Tak Mau Ada Penggusuran, FKTMB Tolak Buffer Zone di Plumpang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Panglima-TNI-Lokasi-Kebakaran-Depo-Pertamina-Plumpang-Fedrik-Tarigan-1.jpg" alt="Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono beserta jajarannya meninjau lokasi permukiman yang terdampak kebakaran Depo Pertamina Plumpang di Jakarta Utara, Jakarta, Senin (6/3/2023). Pengecekan oleh Panglima TNI tersebut bertujuan untuk memetakan langkah-lan" width="100%">
<figcaption>Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono beserta jajarannya meninjau lokasi permukiman yang terdampak kebakaran Depo Pertamina Plumpang di Jakarta Utara, Jakarta, Senin (6/3/2023). Pengecekan oleh Panglima TNI tersebut bertujuan untuk memetakan langkah-lan</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah memutuskan untuk memindahkan Depo atau Kilang Pertamina Plumpang. Keputusan itu muncul dalam rapat simultan antara pemerintah, Pertamina, dan Pemprov DKI Jakarta.  Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menjelaskan, dari rapat-rapat yang berlangsung, masing-masing diminta memberikan solusi. Kemarin (6/3) sore Erick mengumumkan keputusan itu.  Kesepakatan pertama terkait dengan solusi melayani dan melindungi masyarakat. ”Perlindungan kepada rakyat sekitar kita jaga. Kita akan rawat. Kita pastikan ada penyewaan rumah dan membantu kehidupan mereka beberapa bulan ke depan sampai ada keputusan lainnya,” ujarnya kemarin.  Erick juga memastikan ada kebijakan pemindahan kilang Pertamina ke lokasi lain. ”Kilang akan pindah ke tanah Pelindo. Kita sudah koordinasi dengan Pelindo. Lahannya akan siap dibangun pada akhir 2024,” jelasnya.  Dia melanjutkan, pembangunan itu memerlukan waktu 2–3 tahun. Dengan begitu, pemerintah memastikan bahwa perlindungan masyarakat tetap berjalan.  Bentuk perlindungan itu adalah pembuatan buffer zone atau wilayah aman di sekitar kilang-kilang Pertamina. Baik di Plumpang maupun kilang lain seperti yang ada di Balongan atau Semarang. ”Khususnya yang di Plumpang, kurang lebih jaraknya 50 meter dari pagar. Ini solusi bersama. Kita harap dukungan pemda dan masyarakat. Keamanan adalah prioritas utama,” kata Erick.  Rencana pemindahan Depo Pertamina Plumpang berbeda dengan statemen Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Kemarin pagi, setelah meresmikan dan meluncurkan aplikasi e-pipakabel di markas Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut (Pushidrosal), Luhut ingin semua pihak melihat persoalan pasca kebakaran Depo Pertamina Plumpang secara jernih.  Sebagaimana telah disampaikan Presiden Joko Widodo, pemerintah harus mencari solusi. Luhut menyebutkan, solusi itu wajib sesuai dengan aturan dan ketentuan di Indonesia. Luhut mengakui, sudah lama ada daerah kosong di sekitar Depo Pertamina Plumpang. Daerah itu disiapkan untuk buffer zone. Dengan tegas, dia menyatakan bahwa daerah kosong bukan tanah kosong. ”Saya kira pemerintah harus cari jalan keluar. Tidak boleh membuat populasi di situ, tidak boleh,” tegas Luhut. ”Jangan (Depo Pertamina Plumpang) itu yang disuruh pindah. Orang yang tidak berhak di situ yang harus pindah,” tegasnya.  Dia menyampaikan, daerah kosong disiapkan sebagai buffer zone. Dia menyebutkan, pihak-pihak yang memberikan izin kepada masyarakat untuk menempati daerah kosong itu tidak benar. ”Karena itu, tanggung jawablah. Sudah berapa nyawa hilang,” jelasnya.  Tentu opsi memindahkan warga dari lokasi tersebut tidak dilakukan serta-merta. Dia menyampaikan, harus ada kajian dan kompensasi. Namun, Luhut menyampaikan bahwa semua pihak tidak boleh membolak-balikkan keadaan. ”Jangan dibalik-balik, (Depo Pertamina) Plumpang itu sudah dibuat di sana. Ada daerah kosong atau buffer zone. Karena itu, memang harus dikaji memberikan kompensasi dan sebagainya,” beber dia.  Pada bagian lain, kemarin sore Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menyambangi permukiman warga yang terdampak kebakaran Depo Pertamina Plumpang. Dia datang bersama Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI M. Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo. Tak hanya ke permukiman warga, mereka juga turut menemui para pengungsi.  Yudo memastikan bahwa instansinya akan membantu pemerintah dalam menanggulangi dampak kebakaran tersebut.  Sementara itu, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan menuturkan, untuk menyelidiki kasus kebakaran Depo Plumpang, penyidik telah memeriksa 14 saksi. Mereka terdiri atas pegawai Pertamina, operator security officer, dan masyarakat sekitar. ”Pemeriksaan masih berlangsung,” ujarnya. Penyidik Polda Metro Jaya memeriksa saksi pada Minggu (5/3) dan Senin (6/3). Namun, hasil pemeriksaan belum diungkap. ”Belum ada kesimpulan,” katanya.  Terkait identifikasi korban meninggal, Ahmad mengatakan, dari 15 jenazah dan 1 bagian tubuh, telah teridentifikasi 3 korban. Yakni, Fahrul Hidayat, 28; Moh. Bukhori, 41; dan Iruana, 61. ”Yang lain masih proses identifikasi,” terangnya. Menurut dia, para keluarga korban sebaiknya segera memberikan data antemortem dan posmortem ke tim DVI Polri. Dengan begitu, identifikasi bisa lebih cepat dilakukan. ”Bila ada yang kehilangan keluarga juga segera melaporkan,” paparnya.

Menteri Luhut Tegaskan Buffer Zone Bukan untuk Hunian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/ERICK-6.jpg" alt="Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan PT Pertamina (Persero) akan membuat buffer zone atau wilayah aman di Depo Plumpang, Koja, Jakarta. Ini dilakukan lantaran pembangunan depo baru di tanah milik Pelindo masih harus menunggu hingga akhir tahun 2024.  Selain itu, pembuatan wilayah aman juga dilakukan sesuai dengan perintah Presiden Jokowi untuk mengutamakan perlindungan bagi masyarakat. Bahkan tak hanya di Plumpang, ke depan komitmen atas keamanan masyarakat ini juga akan diberlakukan disejumlah kilang milik Pertamina lainnya, seperti di Balongan dan juga Semarang.  "Karena ini perlindungan bagi masyarakat yang didorong oleh Bapak Presiden. Kami juga meyakini ini adalah hal yang penting. Maka kami akan membuat buffer zone atau wilayah aman disekitar kilang-kilang Pertamina. Tentu tidak hanya di Depo Plumpang tapi ada di Balongan dan juga di Semarang," ujar Erick di Kantor BUMN, Senin (6/3).  Khusus di Plumpang, kata Erick, Pertamina akan membuat wilayah aman kurang lebih 50 meter dari pagar. Terkait perencanaan ini, pihaknya meminta dukungan Pemprov DKI dan masyarakat setempat.  "Khusus di Plumpang, buffer zone akan dibuat kurang lebih 50 meter dari pagar, tentu ini akan menjadi solusi bersama yang kita harapakan dukungan Pemprov DKI dan masyarakat karena keamanan menjadi prioritas bagi kita semua," jelasnya.  Lebih lanjut, Erick juga mengatakan bahwa pembuatan buffer zone ini juga dilakukan untuk mencegah insiden serupa terjadi kembali di masa mendatang. Sehingga dengan begitu, akan ada rencana pemindahan kawasan permukiman dari sekitar kawasan Depo Plumpang.  "Untuk menentukan buffer zone dan juga rencana pemindahan permukiman warga tentunya tidak bisa dilakukan sendiri. Perlu ada komunikasi dengan pemerintah setempat dan masyarakat," lanjutnya.  Seperti diketahui, akibat dari insiden yang terjadi di Depo Plumpang atau Terminal BBM Plumpang, pada Jumat (3/3) malam sekitar pukul 20.20 WIB telah menimbulkan banyak korban jiwa dan luka. Bahkan warga di dua rukun warga pun harus kehilangan rumahnya yang hangus terbakar.

Pertamina Akan Bikin Buffer Zone 50 Meter dari Pagar di Depo Plumpang

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Buffer Zone

Berita Terkini