<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/26/JKT_Pernyataan-sikap-Kwarnas-Pramuka_Salman-Toyibi3-2354084976.jpg" alt="Ketua Kwarnas Pramuka Budi Waseso (tengah) saat mengikuti Rakernas Pramuka 2024 di Wiladatika, Cibubur, Jakarta, Kamis (25/4/2024)." width="100%">
<figcaption>Ketua Kwarnas Pramuka Budi Waseso (tengah) saat mengikuti Rakernas Pramuka 2024 di Wiladatika, Cibubur, Jakarta, Kamis (25/4/2024).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Penghapusan Pramuka sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib di sekolah dinilai didapat melemahkan kepemimpinan Indonesia di masa depan dan menghilangkan identitas bangsa. Ihwal adanya hal ini dikatakan&nbsp;Ketua Kwartir Nasional Pramuka Budi Waseso. <div>"Kami mencurigai adanya indikasi ke arah sana yang dilakukan secara halus dan sistematis," kata Budi Waseso dikutip dari Antara, Jumat (26/4).&nbsp;&nbsp;</div> Menurut pria yang akrab disapa Buwas ini, pandangan senada juga dikemukakan sejumlah koleganya yang memimpin Pramuka di daerah. "Dalam pembahasan dengan para pemimpin kwartir daerah seluruh Indonesia dan juga kwartir nasional semuanya melihat hal yang sama,&rdquo; imbuhnya. Pada 25 April 2024, Budi membuka rapat kerja nasional pramuka yang diselenggarakan di Depok, Jawa Barat. Rapat kerja itu dihadiri oleh 34 kwartir daerah pramuka seluruh Indonesia. Semua pemimpin kwartir daerah secara aklamasi menolak Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 12 Tahun 2024. Mereka menandatangani dokumen pernyataan sikap bersama yang mendesak Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk segera mencabut peraturan menteri tersebut. Budi menuturkan surat pernyataan bersama itu selanjutnya akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo, agar secepatnya dapat dilakukan pertemuan bersama. &ldquo;Keberadaan Permendikbudristek itu justru tidak relevan dengan perkembangan zaman saat ini yang telah mengalami kemerosotan moral dan nilai-nilai budaya, menurunnya kedisiplinan, serta lemahnya nasionalisme dan cinta tanah air," ucapnya.&nbsp;&nbsp; Lebih lanjut Budi menilai bahwa kegiatan pramuka sangat tepat dan harus tetap menjadi kegiatan wajib di sekolah, karena pelajar kini menghadapi banyak praktik perundungan, kasus narkoba, pornografi, hingga tawuran. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan serta pembentukan sikap dan perilaku yang ada di pramuka masih sangat relevan dan tepat untuk diberikan kepada peserta didik di sekolah, agar tidak terseret dan terjerumus dalam kegiatan negatif. Sekretaris Jenderal Kwartir Nasional Pramuka Bachtiar Utomo mengatakan bahwa situasi tersebut dapat disamakan dengan&nbsp;proxy war, yaitu suatu situasi ketika aktor-aktor tertentu berupaya memecah belah bangsa secara tidak langsung, tetapi pemimpin bangsa yang jeli dapat mendeteksi gejala tersebut. <div>&ldquo;Dalam perspektif strategis, ini membahayakan," ujarnya.</div> Bachtiar pernah menjabat Panglima Kodam Wirabuana itu meminta agar Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 direvisi dan tetap memasukkan kegiatan Pramuka menjadi ekstrakurikuler wajib atau masuk kurikulum yang tertuang dalam regulasi formal, bukan hanya lisan di media, dan harus ada hitam-putihnya secara nyata serta jelas.&nbsp;&nbsp; <div>Dalam rapat kerja nasional yang berlangsung pada 24&ndash;26 April 2024 di Markas Pramuka di Taman Wiladatika Cibubur, Depok, sebanyak 34 kwartir daerah dari seluruh Indonesia bersama-sama menandatangani pernyataan sikap atas Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024.</div> Pernyataan sikap itu berisi tiga hal penting. Pertama, pendidikan karakter bangsa dimulai dari generasi muda, khususnya peserta didik jenjang sekolah dasar dan menengah. Kedua, pembentukan karakter bangsa sangat penting untuk meneruskan pembangunan nasional di bidang pembangunan sumber daya manusia menuju tujuan nasional sebagaimana amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.&nbsp;&nbsp; Ketiga, pemimpin kwartir nasional bersama ketua kwartir daerah se-Indonesia mengusulkan kepada Menteri Nadiem Anwar Makarim agar merevisi peraturan tersebut dan menjadikan pramuka sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib di pendidikan dasar dan menengah sebagaimana diatur sebelumnya dalam Permendikbud Nomor 63 Tahun 2014. "Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024 merugikan bangsa dan negara, bukan hanya Pramuka, karena pendidikan karakter generasi muda termasuk pembentukan integritas bangsa dalam mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045," pungkas Ketua Kwartir Nasional Pramuka Budi Waseso.

"Kami mencurigai adanya indikasi ke arah sana yang dilakukan secara halus dan sistematis," kata Budi Waseso dikutip dari Antara, Jumat (26/4

Kwarnas Nilai Penghapusan Pramuka dari Ekstrakurikuler Wajib dapat Melemahkan Masa Depan Kepemimpinan Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/25/buwas-pramuka-2182627953.jpg" alt="Ketua Kwarnas Pramuka Budi Waseso (Buwas) mengatakan keberadaan Permendikbudristek 12/2024 tersebut harus direvisi." width="100%">
<figcaption>Ketua Kwarnas Pramuka Budi Waseso (Buwas) mengatakan keberadaan Permendikbudristek 12/2024 tersebut harus direvisi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Polemik soal ekstrakurikuler Pramuka tidak wajib diikuti siswa di sekolah, masih menggelinding. Terbaru, jajaran Kwarnas dan Kwarda Pramuka se-Indonesia kompak menuntut Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim melakukan revisi Permendikbudristek 12/2024. Pasalnya lewat aturan tersebut, Pramuka menjadi ekstrakurikuler yang tidak wajib diikuti oleh siswa. Seperti diketahui penerbitan Permendikbudrsitek 12/2024 tentang Kurikulum tersebut, memantik polemik di masyarakat. Pasalnya aturan tersebut menghapus Permendikbud 63/2024 yang mengatur bahwa Pramuka adalah ekstrakurikuler wajib di jenjang pendidikan dasar maupun menengah. Karena Permendikbud 63/2014 itu dicabut, maka landasan hukum Pramuka menjadi ekstrakurikuler wajib sudah tidak ada lagi. Pernyataan sikap dari Kwarnas dan Kwarda Pramuka se-Indonesia itu disampaikan dalam momen Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2024 di Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur, Jakarta pada Kamis (25/4). Ketua Kwarnas Pramuka Budi Waseso mengatakan Permendikbudristek 12/2024 tersebut harus direvisi. "Sesuai dengan apa yang beliau sampaikan secara terbuka di Komisi X DPR," kata pria yang akrab disapa Buwas itu. Buwas juga menyampaikan bahwa Pramuka adalah sejarah panjang dan sudah memiliki kekuatan hukum. Sejak zaman Bung Karno, terdiri dari pandu-pandu yang menjadi satu. Buwas menjelaskan Bapak Pramuka adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Kemudian ada Tap MPR, Kepres dan Undang-undang 12/2010. "Semua sudah mengatur jelas tentang Pramuka," katanya. Karena itu, Buwas meminta Nadiem bisa memahami dan mempelajari Pramuka secara menyeluruh. Jangan sepotong-potong. Dan tidak boleh semerta-merta membuat keputusan yang tidak berdasar. &rsquo;&rsquo;Kebijakan ini merugikan bangsa dan negara,&rsquo;&rsquo; katanya. Bukan hanya untuk dunia Pramuka saja. Tetapi bangsa ke depan. Karena Pramuka menyongsong pendidikan karakter untuk generasi emas 2045. Pada kesempatan yang sama, Ketua Kwarda Pramuka Jawa Timur H.M. Arum Sabil mendukung penuh pernyataan sikap Kwarnas agar disampaikan kepada Presiden Joko Widodo Selaku ketua MABINAS dan Komisi X DPR RI tentang Permendikbudristek 12/2024. "Jatim punya anggota Pramuka aktif hampir 3,2 juta. Kami besok akan konsolidasi menyatakan sikap dari seluruh keluarga besar Kwarda Jatim mulai dari Gugus Depan, Kwarcab sampai Kwarda," ungkapnya. Arum Sabil mengingatkan kepada Menteri Nadiem Makarim bahwa memajukan pendidikan adalah sama dengan membangun kemajuan peradaban. Maka agenda-agenda pendidikan harus didukung dan tidak boleh dilemahkan. "Jangan sampai nanti Pak Menteri (Nadiem) dicatat dalam sejarah yang meruntuhkan kemajuan peradaban dunia pendidikan Indonesia," tandasnya. Baginya, dunia pendidikan menentukan masa depan bangsa. Karena jadi media untuk membentuk kemandirian, karakter, akhlak, moral dan adab. Dia menambahkan, pernyataan Menteri Nadiem yang mengungkapkan bahwa Pramuka tetap menjadi ekstrakurikuler wajib di sekolah. Namun tidak semua peserta didik wajib mengikutinya. Sehingga pernyataan tersebut memicu &nbsp;multitafsir yang kontraproduktif. "Pernyataan ini sangat jelas bahwa Permendikbudristek tersebut akan menimbulkan multitafsir," jelasnya. Serta mengarah kepada pelemahan terhadap pendidikan karakter yang ada dalam Pramuka. Ibarat ada peraturan dalam keluarga, namun anggota keluarga tidak wajib mengikutinya. Jadi seperti kebijakan yang bertolak belakang.

Buwas juga menyampaikan bahwa Pramuka adalah sejarah panjang dan sudah memiliki kekuatan hukum. Bahkan, sejak zaman Bung Karno.

Pramuka Tidak Wajib Diikuti Siswa, Kwarnas dan Kwarda Desak Permendikbudristek 12/2024 Direvisi

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/16/WhatsApp-Image-2023-11-15-at-211450-3304872310.jpg" alt="Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (dua dari kiri)." width="100%">
<figcaption>Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (dua dari kiri).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Tingginya harga jagung pakan di tingkat peternak langsung direspons pemerintah. Bulog ditugaskan dalam penyediaan pasokan dan penyaluran jagung kepada peternak sasaran atau koperasi peternak sasaran. Sehingga, tugas publik pemerintah untuk stabilisasi harga jagung pakan dan menjaga senyum peternak bisa terealisasi. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional sudah menugaskan Bulog untuk mengimpor jagung pakan sebanyak 500 ribu ton secara bertahap guna mengatasi defisit produksi pada kuartal IV 2023. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso yang hadir langsung di Pelabuhan Terminal Teluk Lamong Surabaya saat memantau kedatangan kapal pertama impor jagung pakan pada Rabu (15/11) mengatakan, telah tiba di Indonesia impor jagung pakan sebanyak 20 ribu ton dan akan segera disalurkan untuk menstabilkan harga pakan di peternak. &rdquo;Saya pastikan langsung kedatangan kapal pertama dari Vietnam sebanyak 20 ribu ton jagung pakan. Ini merupakan kedatangan perdana dari penugasan tahap pertama sejumlah 250 ribu ton, adapun total penugasan yang diberikan kepada Bulog sebanyak 500 ribu ton,&rdquo; kata Budi Waseso. Selanjutnya Budi Waseso menuturkan, jagung pakan impor akan dijual ke peternak sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Hal itu bertujuan meredam kenaikan harga jagung pakan yang saat ini terjadi. &rdquo;Kami sudah mengantongi daftar peternak yang akan mendapat jagung pakan ini dan kami optimistis dengan impor ini harga jagung pakan bisa segera turun,&rdquo; ungkap Budi Waseso. Importasi jagung pakan pada akhirnya menjadi keputusan pemerintah, seiring harga jagung di dalam negeri yang tidak kunjung melandai. Rata-rata harga jagung pakan di tingkat peternak secara nasional di atas Rp 7.000 per kilogram. Padahal, pemerintah menetapkan harga acuan penjualan (HAP) jagung pakan di tingkat peternak sebesar Rp 5.000 per kilogram.

Bulog ditugaskan dalam penyediaan pasokan dan penyaluran jagung kepada peternak sasaran atau koperasi peternak sasaran

Bulog Bakal Gelontorkan Jagung Sebagai Pakan untuk Stabilkan Harga di Peternak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/29/JKT7_Grebek-pasar-monitoring-stok-beras_MIFTAHUL-HAYAT-11-442523162.jpeg" alt="Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso saat Grebek Pasar monitoring ketersediaan stok beras di Pasar Perumnas Klender, Jakarta, Senin (28/8/2023)." width="100%">
<figcaption>Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso saat Grebek Pasar monitoring ketersediaan stok beras di Pasar Perumnas Klender, Jakarta, Senin (28/8/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;&nbsp;Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso (Buwas) menyebutkan Tiongkok adalah opsi untuk impor beras terakhir dalam upaya mencukupi kebutuhan cadangan beras pemerintah di tengah krisis iklim saat ini. Menurut Budi, pemerintah masih akan menjajaki beberapa negara lain untuk memenuhi kuota penugasan impor beras tambahan untuk Desember 2023 hingga awal 2024, sebesar 1,5 juta ton. "Begitu ada penugasan itulah yang akan kami lakukan. Kami jajaki negara mana di antara Vietnam, Thailand, Pakistan bisa kalau mereka tidak bisa menutup keran ekspor seperti India, saya akan menghubungi Tiongkok," kata Budi di Jakarta, kemarin. Pernyataan tersebut disampaikan Budi kepada wartawan saat menyambut kedatangan kapal pengangkut 24 ribu ton beras impor asal Vietnam di Pelabuhan Tanjung Priok. Budi menjelaskan, pemerintah Tiongkok menyatakan siap untuk mengimpor 1 juta ton beras apabila sewaktu-waktu Indonesia membutuhkan. Pemerintah Indonesia mengapresiasi komitmen dari Negeri Tirai Bambu ini. Namun, menurutnya, pemerintah akan terlebih dahulu menjajaki negara-negara lain sebelum memutuskan untuk mengimpor dari Tiongkok, salah satunya mempertimbangkan selisih harga yang diberikan. Pemerintah menargetkan bisa mengimpor 1,5 juta ton beras hingga awal 2024. Namun, Budi mengakui bahwa target tersebut belum tentu tercapai. "1,5 juta kita usahakan sesegera mungkin tapi menurut saya belum tentu kita bisa dapat semua, paling diupayakan 500 ribu ton.b​​​​​Karena tadi, yang dibutuhkan 700 ribu ton kalau dipakai sampai akhir tahun berarti 1,2 juta ton kan aman untuk persiapan Januari-Maret 2024," kata Budi. Di sisi lain, Budi menyampaikan, pemerintah akan terus memantau perkembangan cuaca dan produksi pertanian untuk menentukan kebutuhan impor beras. Bila Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional melaporkan produksi pertanian dalam negeri cukup maka, menurut Budi, pemerintah tidak melakukan impor. Namun bila kondisi sebaliknya maka mengimpor beras akan diperlukan karena pemerintah tidak ingin mengambil risiko kekurangan stok beras dan berdampak untuk masyarakat. "Prinsipnya kami sangat berhati-hati, lagi pula yang dipakai ini uang pinjaman dari bank dengan bunganya komersil," kata Budi.

Pemerintah masih akan menjajaki beberapa negara lain untuk memenuhi kuota penugasan impor beras tambahan untuk Desember 2023-awal 2024.

Buwas Sebut Impor Beras dari Tiongkok Opsi Terakhir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/Beras-Bulog-Dery-Ridwansah-7-.jpg" alt="Pekerja beraktivitas di Gudang Bulog, Kelapa Gading, Jakarta, Rabu (2/9/2020). Perum Bulog resmi mendapatkan penugasan penyaluran bantuan sosial beras sebanyak 450 ribu ton untuk 10 juta keluarga. Direktur Utama Bulog, Budi Waseso, mengatakan, program ini" width="100%">
<figcaption>Pekerja beraktivitas di Gudang Bulog, Kelapa Gading, Jakarta, Rabu (2/9/2020). Perum Bulog resmi mendapatkan penugasan penyaluran bantuan sosial beras sebanyak 450 ribu ton untuk 10 juta keluarga. Direktur Utama Bulog, Budi Waseso, mengatakan, program ini</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pengawasan distribusi beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) bakal diperketat. Sebab, ada tengara praktik kecurangan oleh oknum yang berupaya mengambil keuntungan sehingga harga beras tak kunjung turun. Ada beberapa temuan di lapangan. Misalnya, pengoplosan beras Bulog. Selain itu, mengganti kemasan beras Bulog dengan karung beras merek lokal premium. &rdquo;Beras Bulog dimasukkan ke packaging merek-merek mereka untuk disuplai dan dijual dengan harga tinggi premium,&rdquo; beber Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso kemarin (5/10). Bulog akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Menurut Buwas, demikian Budi Waseso biasa disapa, pelaku bisa dijerat pidana kasus penipuan dan penyalahgunaan beras milik negara. &rdquo;Indikasi penyimpangan itu selalu ada karena ada peluang atau kesempatannya,&rdquo; katanya. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir turut menegaskan, distribusi beras SPHP akan berjalan seiringan dengan pengawasan dan penegakan hukum. &rdquo;Kita libatkan semua satgas, pemda, masyarakat untuk mulai mendorong supaya harga pangan bisa dijaga,&rdquo; ujar Erick. Mengenai potensi kecurangan, Erick menegaskan bahwa data produksi dan impor beras Indonesia harus satu data. Jika berjalan sendiri-sendiri, hal itu akan menimbulkan area abu-abu yang dimanfaatkan oknum yang ingin mencari keuntungan. &rdquo;Jadi, kami ingin mendorong impor dan produksi harus satu data, tidak boleh beda data. Kasihan rakyat, kasihan petani. Pemainnya nanti begitu-begitu saja, selalu ingin cari uang cepat. Nah, ini harus diberantas,&rdquo; tegas Erick. Sementara itu, Satgas Pangan Polri berupaya membantu pemerintah mengecek stok, distribusi, hingga harga beras. Hasilnya, sejumlah daerah diketahui masih berhasil panen raya. Salah satunya di Kalimantan Selatan. Kondisi itu memungkinkan untuk mengisi kekurangan stok beras. Selain itu, menurut Kasatgas Pangan Polri Brigjen Whisnu Hermawan, pihaknya sedang memantau kemungkinan terjadinya pidana terkait ulah oknum yang mengganti kemasan beras medium menjadi premium. Satgas pangan di daerah dikerahkan untuk mendeteksinya. &rdquo;Pernah kasus semacam itu terjadi di Bogor dan Bekasi. Masyarakat rugi karena beli harga premium, tapi mendapat yang medium,&rdquo; urainya. (agf/idr/syn/wan/elo/dho/c19/fal)

Ada beberapa temuan di lapangan. Misalnya, pengoplosan beras Bulog. Selain itu, mengganti kemasan beras Bulog dengan karung beras.

Temuan di Lapangan, Beras Bulog Dioplos -Kemasan Diganti dengan Merek Premium

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Beras-Bulog-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Pekerja tengah menurunkan beras Bulog dari truck di gudang PT Food Station Tjipinang Jaya, Jakarta Timur. Presiden Joko Widodo memerintahkan jajaran menteri dan pimpinan lembaga terkait untuk memastikan stok beras cukup menjelang momentum peningkatan perm" width="100%">
<figcaption>Pekerja tengah menurunkan beras Bulog dari truck di gudang PT Food Station Tjipinang Jaya, Jakarta Timur. Presiden Joko Widodo memerintahkan jajaran menteri dan pimpinan lembaga terkait untuk memastikan stok beras cukup menjelang momentum peningkatan perm</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pemerintah berupaya memastikan ketersediaan beras dalam negeri. Selain fenomena El Nino bisa berdampak pada pasokan pangan, kebijakan India yang menghentikan ekspor beras turut diantisipasi. Kemarin (2/8) Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas (ratas) dengan para menteri untuk membahas secara khusus persoalan tersebut. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjelaskan, melalui rapat itu, presiden ingin mengecek ketersediaan dan keterjangkauan beras dalam negeri. Dari data yang dimiliki pemerintah, cadangan beras aman hingga Desember mendatang. Namun, Kementan kemudian melakukan kurasi dengan meneliti lebih lanjut. &rsquo;&rsquo;Sampai September kita masih punya overstok 2,1 juta ton beras,&rsquo;&rsquo; katanya di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Setiap bulan, kata dia, dari 800 ribu hektare sawah dapat menghasilkan 2 juta ton beras. Itu cukup untuk memenuhi konsumsi bulanan tanah air. Yang dikhawatirkan justru pada kurun Oktober hingga Desember. Menurut Syahrul, tiga bulan tersebut adalah masa-masa menanam. Jadi, cadangan beras bisa turun. Fenomena El Nino membuat curah hujan sedikit dan berisiko terjadi kekeringan. Kondisi itu tentu membuat produktivitas hasil pertanian menurun. &rsquo;&rsquo;Kami akan siapkan 500 ribu hektare untuk antisipasi El Nino,&rsquo;&rsquo; ucapnya. Berdasar perkiraan, dampak El Nino bisa mengurangi produksi beras 300 ribu ton sampai 1,2 juta ton. Kekurangan produksi itu akan disiasati Kementan. Menurut Syahrul, dalam kunjungannya ke beberapa daerah, pihaknya melihat kesiapan lahan untuk ditanami padi sebagai persediaan dampak El Nino. Sementara itu, Kepala Bulog Budi Waseso yang ditemui setelah ratas menyebutkan, pihaknya memiliki stok 1,3 juta ton beras. Untuk mencukupi pasokan, Bulog akan mendatangkan beras dari beberapa negara seperti Vietnam, Pakistan, dan Thailand. Lelang sudah dilakukan dan tinggal menunggu barang. Di sisi lain, Suplai beras global terancam menyusul negara-negara penghasil membatasi, bahkan menghentikan ekspornya. Salah satunya, India. Sejak 20 Juli lalu, India melarang ekspor beras putih nonbasmati untuk menekan kenaikan harga beras domestik di dalam negeri. Selama setahun terakhir, India telah bergulat dengan inflasi pangan. Harga beras dalam negeri meningkat lebih dari 30 persen sejak Oktober lalu. Itu mengakibatkan meningkatnya tekanan politik terhadap pemerintah menjelang pemilihan umum tahun depan. &rdquo;Saya menduga bahwa tindakan untuk melarang ekspor beras nonbasmati, sebagian besar bersifat pencegahan dan mudah-mudahan ini hanya sementara,&rdquo; ujar Joseph Glauber dari Institut Riset Kebijakan Pangan Internasional (IFPRI). India adalah pengekspor beras utama dunia. Tahun lalu mereka menyumbang sekitar 40 persen dari perdagangan global yang mencapai total 55,4 juta metrik ton. Dari jumlah itu, sebanyak 22,2 juta metrik ton berasal dari India. Jauh lebih banyak dibandingkan pengiriman gabungan empat negara pengekspor utama lainnya, yaitu Thailand, Vietnam, Pakistan, dan AS. Tahun lalu India mengekspor 22,2 juta ton besar ke 140 negara. Dari jumlah itu, sekitar 6 juta ton adalah beras putih Indica yang relatif lebih murah. Beras putih Indica mendominasi sekitar 70 persen perdagangan global. Karena itulah, keputusan penghentian ekspor beras India menimbulkan kepanikan di negara-negara pengimpor. (lyn/sha/c18/c7/fal)

Pemerintah berupaya memastikan ketersediaan beras dalam negeri. Selain fenomena El Nino bisa berdampak pada pasokan pangan, kebijakan India.

El Nino Ganggu Produksi Beras hingga 1,2 Juta Ton

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/29/buwas-581980375.jpg" alt="Menteri BUMN Erick Thohir kembali mengangkat Budi Waseso alias Buwas sebagai Direktur Utama Perum Bulog." width="100%">
<figcaption>Menteri BUMN Erick Thohir kembali mengangkat Budi Waseso alias Buwas sebagai Direktur Utama Perum Bulog.</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri BUMN Erick Thohir kembali mengangkat Budi Waseso alias Buwas sebagai Direktur Utama Perum Bulog. Dengan pengangkatan ini, membuat Buwas sah menjadi direktur dalam dua periode.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, pada tahun 2018, Buwas dipercaya menduduki jabatan sebagai Direktur Perum Bulog oleh Menteri BUMN saat itu, yakni Rini Soemarmo. Adapun pengangkatan kembali Buwas sebagai Dirut Bulog diketahui dari unggahan akun Instagram resmi @perum.bulog, Sabtu (29/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Segenap Keluarga Besar Perum Bulog mengucapakan selamat kepada Bapak BUDI WASESO yang telah diangkat kembali menjadi Direktur Utama Perum Bulog," tulis akun tersebut.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut diinformasikan bahwa pengangkatan kembali Buwas sebagai Dirut Bulog sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri BUMN nomor SK-91/MBU/04/2023 tanggal 27 April 2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perum BULOG.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi, sebelum dipercaya memimpin Bulog dua periode, Buwas tercatat pernah menjabat sebagai Kepala BNN selama tiga tahun, terhitung sejak 8 September 2015 hingga 1 Maret 2018.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pria kelahiran Pati, 19 Februari 1960 ini sebelum terjun di Pemerintahan, tercatat moncer kariernya di kepolisian. Mulai jadi Kabid Propam Polda Jawa Tengah pada tahun 2008, lalu menjadi Kabid Litpres Pusprovos Div Propam Polri pada tahun 2009.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu, dipercaya sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Gorontalo pada tahun 2012, Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri pada Tahun 2013, Kasespim Lemdiklat Polri tahun 2014, hingga menjadi Pati Yanma Polri pada tahun 2018 dan menjadi Kepala BNN.</div>

Menteri BUMN Erick Thohir kembali mengangkat Budi Waseso alias Buwas sebagai Direktur Utama Perum Bulog.

Dilantik Erick Thohir, Buwas Kembali Kepalai Perum Bulog

<div dir="auto"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/14/Buwas-Daging-3215344944.jpg" alt="Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso saat melakukan pemantauan distribusi daging kerbau di ritel modern." width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso saat melakukan pemantauan distribusi daging kerbau di ritel modern.</figcaption>
</figure> </div> <div dir="auto">JawaPos.com - Menjelang Hari Raya Idul Fitri pemerintah memastikan pasokan pangan aman. Salah satunya untuk komoditas daging yang biasanya mengalami kenaikan permintaan pada momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan, masyarakat kini bisa memilih alternatif daging sesuai kebutuhan. Adapun untuk daging kerbau beku masyarakat bisa mendapatkan dengan harga Rp 80 ribu per kg.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Daging kerbau ini yang paling murah dan ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo agar harganya Rp 80 ribu per kg di konsumen," kata Arief saat melakukan pemantauan distribusi daging kerbau di ritel modern, di kawasan Bangka Jakarta Selatan, Jumat (14/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tak hanya memastikan stok daging kerbau beku, masyarakat juga bisa mendapatkan daging lainnya. Seperti, kalau mau hot meat atau daging segar, itu bisa ke pasar tradisional harganya lebih tinggi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Arief memastikan masyarakat dapat memperoleh daging yang relatif murah untuk menopang kebutuhan menjelang lebaran. Ia juga menekankan bahwa pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan dengan menghitung ketersediaan dan kebutuhan satu tahun ke depan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jadi kalau dulu mau pengadaan itu relatif lama, sekarang tinggal atur bagaimana datangnya. Jadi kalau harga hari ini baik, itu karena kerja keras seluruh stakeholder terkait. Kita melakukan monitoring dan checklist mengenai perencanaan kebutuhan pangan nasional," ujar Arief.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, mengatakan, daging kerbau tersebut disalurkan melalui pasar tradisional dan juga ritel-ritel modern, sehingga menjangkau masyarakat secara lebih luas.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita mendekatkan kepada konsumen dan mendapat harga murah per kg 80 ribu karena ini langsung dari Bulog ke retail. Kita pangkas. Kita harapkan demikian karena Bulog belinya murah harus sampai ke konsumen juga murah." ujar Buwas.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tidak hanya ke ritel modern, distribusi daging kerbau ini juga akan menjangkau pasar tradisional dengan pengawasan distribusi yang dilakukan oleh satgas pangan untuk mengawasi agar tidak ada penjualan di luar ketentuan harga tersebut, dan menindak tegas pedagang atau pelaku usaha yang melanggar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, pada Rabu (12/4) sebanyak 18.000 ton daging kerbau impor dari India tiba di New Priok Container Terminal One, Jakarta Utara. Kedatangan daging kerbau beku itu dijamin Bulog mulai dari kesehatan serta kehalalan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pengadaan daging impor ini disebut untuk memenuhi stok daging jelang lebaran. Nantinya daging tersebut akan langsung didistribusikan ke pasar tradisional, pasar modern, dan Bulog yang tersebar di sejumlah wilayah Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun secara total, pemerintah meminta Perum Bulog untuk mengimpor 100.000 ton daging kerbau beku dari India untuk alternatif pilihan masyarakat selain daging sapi.</div>

Daging kerbau ini yang paling murah dan ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo agar harganya Rp 80 ribu per kg di konsumen

Pemerintah Jual Daging Kerbau Rp 80 ribu Per Kg di Toko Ritel dan Pasar Tradisional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/thumb_81_92_bumn_pangan.jpg" alt="SIAPKAN SUPLAI: Dirut Bulog Budi Waseso meninjau penggilingan gabah modern di Kendal, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. Sebagai salah satu grup BUMN pangan selain ID Food, Bulog bertugas menjaga stabilitas stok dan harga pangan pokok selama Nataru. (MIFTA" width="100%">
<figcaption>SIAPKAN SUPLAI: Dirut Bulog Budi Waseso meninjau penggilingan gabah modern di Kendal, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. Sebagai salah satu grup BUMN pangan selain ID Food, Bulog bertugas menjaga stabilitas stok dan harga pangan pokok selama Nataru. (MIFTA</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan BUMN membantu ketersediaan bahan pokok dalam menghadapi libur Natal dan tahun baru (Nataru). Erick telah menginstruksi BUMN-BUMN pangan, baik yang tergabung dalam Holding BUMN Pangan maupun ID Food dan Bulog, untuk memonitor perkembangan suplai.  "Kita tahu tren kebutuhan bahan pokok saat akhir tahun akan mengalami peningkatan. BUMN harus hadir dalam memenuhi kebutuhan masyarakat," ujarnya, Sabtu (3/12) lalu.  Erick mengatakan, Kementerian BUMN terus berkoordinasi dengan Kemendag dan pemerintah daerah (pemda) dalam mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang akhir tahun. "Pak Mendag sudah sampaikan bahwa harga bawang, cabai merah keriting, tempe, masih tetap. Bahkan, harga ayam justru turun. Memang ada beberapa yang naik sedikit seperti cabai rawit dan telur. Secara keseluruhan, stoknya cukup, termasuk beras Bulog masih aman," bebernya.  Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan harga bahan pokok tetap stabil menjelang libur Natal dan tahun baru. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan telah mengunjungi sejumlah daerah untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga di masyarakat.  "Inflasi kita 5,42 persen. Jadi, harga stabil, aman. Saat Nataru, cukup stoknya," ujar Zulkifli.  Mendag menyatakan, pihaknya bakal terus melakukan sidak ke lapangan demi menjamin stok di lapangan. Strategi subsidi juga bakal didorong untuk membantu masyarakat.  "Ketersediaan harus terjamin. Kalau ada harga yang naik, langsung subsidi, ongkos atau harga, ini tiap hari diurus," tuturnya.

Jelang Nataru, BUMN Pangan Jaga Stok Aman dan Harga Bapok Terkendali

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/Beras-Bulog-Dery-Ridwansah-6-560x373-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas buka suara terkait hilangnya 500 ton beras di Gudang Bulog Bittoeng, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Hilangnya beras itu disebut karena kepala Bulog Pinrang yang meminjamkannya kepada mitra swasta. Adapun saat ini, kata Buwas, kasus tersebut sudah masuk dalam proses penyelidikan baik internal serta pihak kepolisian. Ia menjamin, kasus tersebut akan segera selesai. "Sementara ini (beras hilang karena) dipinjam pakaikan, kerja sama dengan mitra. Kita belum tahu siapa (mitranya). Makanya sekarang dalam penanganan, tapi yakin itu pasti selesai," kata Buwas saat ditemui di Gedung DPR RI Jakarta, usai RDP dengan Komisi IV, Rabu (23/11). Ia memastikan, langkah yang dilakukan kepala Bulog Pinrang itu termasuk tindak pidana. Sehingga, tidak hanya dipecat, pelaku kejahatan juga akan dimintai pertanggungjawaban secara hukum. "Apapun namanya, itu akan dipertanggungjawabkan secara hukum. Kita sudah menyiapkan itu untuk ditangani secara hukum. Karena tindakan itu (termasuk) pidana," imbuhnya. Selain itu, dalam proses penyelidikan pihaknya juga akan mengungkap kepada siapa beras Bulog tersebut dipinjamkan. Bahkan, secara Buwas tak segan meminta "mitra" tersebut untuk mengembalikannya kepada Bulog. "Kalau dipinjamkan, dipinjamkan ke siapa? Dia (mitra tersebut)harus segera mengembalikan yang 500 ton itu (ke Bulog)," tegasnya. Diberitakan sebelumnya, kasus hilangnya 500 ton beras di Gudang Bulog Pinrang diduga dijual orang dalam tanpa melalui prosedur resmi kepada salah satu mitra. Dugaan penyelewengan itu sudah berjalan selama dua bulan sejak September 2022. Kasus itu terungkap setelah dilakukan pengecekan terhadap jumlah stok yang tersimpan dalam gudang. Setelah didata, hanya tersisa sebanyak 1.656.850 ton di dua gudang penyimpanan. Padahal, semula dalam laporan secara administrasi tercatat stok tersimpan sebanyak 2.119.900 ton. Adapun rinciannya, di Gudang 1 sebanyak 880.500 ton dan gudang 2 sebanyak 1.234.400 ton. Artinya, ada hilang hampir 500 ton. Terkait kasus ini, kepala gudang Bulog Pinrang telah dicopot dari jabatannya. Bahkan, kasus ini sudah ditangani oleh pihak berwenang. Update terakhir, Kepolisian Resor Kabupaten Pinrang telah memeriksa lima orang saksi terkait hilangnya 500 ton beras di gudang Bulog Pinrang. (*)

Buwas: 500 Ton Beras Bulog Hilang karena Dipinjamkan ke Swasta

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#budi waseso

Berita Terkini