<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/aturan-baru-terkait-taksi-online-segera-diluncurkan_m_206340.jpeg" alt="Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi saat memberikan keterangan kepada wartawan, Sabtu (21/4)." width="100%">
<figcaption>Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi saat memberikan keterangan kepada wartawan, Sabtu (21/4).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah telah memberikan izin masyarakat untuk melaksanakan mudik Lebaran 2022, karena Covid-19 dinilai sudah terkendali. Setelah dua tahun terakhir tak bertemu saudara dan kerabat di kampung halaman, akhirnya masyarakat bisa melepas rindunya tahun ini.  Namun, tentu saja dalam masa angkutan Lebaran 2022 ini masyarakat didukung oleh sejumlah pihak yang bertugas demi kelancaran mudik. Bahkan, sejumlah individu tidak bisa melaksanakan Lebaran bersama keluarganya, demi menjalankan tugas pada periode mudik Lebaran.  Hal itu dirasakan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdar) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi. Pada Lebaran kali ini, dirinya fokus memastikan kelancaran mudik masyarakat, khususnya di Pelabuhan Merak.  "Kalau saya lihat jadwal saya sesuai penugasan sekarang, saya tentunya masih di jalan (memantau mudik), karena kan ini lumayan volume kendaraan dan potensi pergerakan cukup banyak," ungkap dia kepada JawaPos.com.  Ia mengungkapkan, kemungkinan dia dapat berkumpul bersama keluarga adalah ketika H+1 atau H+2 Lebaran. Kerinduan akan bertemu keluarga ini sangat dinanti, karena selama masa Ramadan ini, dirinya minim bisa berkumpul, demi tugas penting menjaga kelancaran mudik.  Soal makanan khas, dia mengaku tidak ada makanan yang wajib disediakan di meja makan saat Lebaran. Apapun sajian yang dihidangkan akan disantap olehnya.  "Sama dengan yg lain, paling ketupat, opor ayam, rendang," ujar Budi.  "Kalau saya paling kumpul keluarga, bisa salad bareng, ied bareng, nyekar ke almarhum bapak. Ibu kan masih, itu aja. Setelah itu aktivitas lain yang tidak berkaitan dengan Idul Fitri (kerja)," jelas dia.  Keberhasilan mudik lebaran 2022 tentu merupakan suatu pencapaian besar bagi semua pihak yang terlibat. Maka dari itu, ia dan seluruh pihak yang bertugas akan senantiasa melakukan kewajiban memantau guna kelancaran arus mudik.  "Ini kan termasuk tugas saya yang terakhir, sebelum nanti saya mengakhiri pekerjaan saya di Perhubungan ini, saya akan all out," tutur pria kelahiran Banyumas, Jawa Tengah tersebut.  Rasa syukur juga diserukan olehnya terkait skema-skema yang ditetapkan dapat membuahkan hasil yang positif, seperti one way dan contraflow untuk mengurai kepadatan. Selain itu, inisiasi untuk menghadirkan mobil patroli yang menyediakan segala kebutuhan pemudik, mulai dari BBM, alat kesehatan hingga makanan dan minuman gratis, diharapkan dapat menopang kelangsungan mudik yang nyaman.  "Dalam mobil patroli ini, ini mobil cukup lengkap, termasuk SDM yang bisa membantu kesulitan masyarakat. Apapun semua kebutuhannya akan kita coba penuhi, sepanjang kita punya kemampuan kita akan bantu. Kita all out," terangnya.  Kepada masyarakat yang mudik, ia berharap dapat mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada serta memantau informasi terkini soal rute-rute mudik. Harapan lainnya adalah mudik tahun ini dapat minim kecelakaan.  "Kita harap kelancaran, kenyamanan dan keamanan transportasi, artinya adalah kita dengan skema yang kita lakukan ini adalah untuk membuat keamanan dan kelancaran terhadap kondisi lalu lintas yang ada," tutup dia.

Dirjen Budi Setiyadi: Pantau Mudik Dulu, Pulang Kampung Kemudian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jelang-nataru-kemenhub-temukan-6092-bus-tidak-laik-jalan_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus melakukan persiapan menjelang masa angkutan libur natal dan tahun baru (nataru). Salah satunya adalah melakukan ramp check pada moda transportasi bus dan kapal ferry. Hal ini dilakukan guna memastikan keamanan dan kenyamanan penumpang yang menggunakan moda transportasi tersebut. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi mencatat, ada 27.332 bus dari total 49 ribu bus yang dilakukan ramp check.&nbsp; Dari upaya tersebut, sebanyak 21.208 bus dinyatakan laik jalan baik secara adiministrasi maupun kinerja. Sementara itu, masih ada 6.092 bus yang tidak laik jalan. "Yang tidak lulus kita kembalikan dan minta diperbaiki, kalau sudah kita akan ramp check lagi. Ini keseluruhan sudah 65 persen," ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (18/12). Sementara itu dari sisi Kapal Feri, ada 350 kapal yang sudah dilakukan ramp check. Hanya saja, belum ada detil baerapa yang sudah laik jalan lantaran belum dilakukan secara keseluruhan. "Kami masih punya waktu hingga tanggal 20 untuk melakukan ramp check baik bus maupun Kapal Feri," tandasnya.

Jelang Nataru, Kemenhub Temukan 6.092 Bus Tidak Laik Jalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemerintah-siapkan-aturan-untuk-ojek-online_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan segera menyiapkan aturan baru soal ojek online. Beleid ini akan dibuat dalam bentuk peraturan menteri perhubungan (permenhub). Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengatakan, peraturan itu dibuat dengan mengacu Undang-undang (UU) nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi negara.&nbsp; Dalam aturan itu, pasal 12 mengatur soal hak Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk membuat aturan dalam aktifitas masyarakat yang belum diatur oleh UU. "Artinya, sekarang kalau kita lihat dari sisi UU, tidak ada aturan sepeda motor sebagai kendaraan umum," ujarnya di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (18/12). Hanya saja, aturan ini bukan untuk melegalisasi keberadaan ojek online. Pihaknya hanya akan mengatur masalah tarif, suspend (pengemudi) dan isu keselamatan untuk penumpang maupun pengemudi. "Ini akan kita breakdown sedemikian rupa agar cerminannya ada dalam permen. Tadi malam saya masih rapat dengan beberapa pakar, karena besok draftnya harus sudah siap," jelas dia. Ia menegaskan, aturan ini dibuat agar mengurangi permasalahan tarif yang melibatkan pengemudi dan aplikator. Di sisi lain, pemerintah juga ingin memberi perlindungan kepada pengemudi serta penumpang. "Tiga hal ini sedang kita lakukan, mudah-mudahan beso sudah selesai untuk dibahas. Sehingga dalam waktu yang tidak lama bisa diselesaikan. Sepanjang masalah keselamatan, tarif, (Korlantas Polri) itu akan mendukung kemenhub membuat permen terkait ojol," tandasnya.

Pemerintah Siapkan Aturan Untuk Ojek Online

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/selama-nataru-kemenhub-batasi-waktu-operasi-angkutan-barang_m_.jpg" alt="Konferensi pers Kementerian Perhubungan" width="100%">
<figcaption>Konferensi pers Kementerian Perhubungan</figcaption>
</figure>JawaPos.com -&nbsp;Untuk mempersiapkan Angkutan Natal dan Tahun Baru 2018, Kementerian Perhubungan (Kemenhub)&nbsp; mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pengaturan Lalu Lintas Operasional Mobil Barang Selama Masa Angkutan Natal Tahun 2018 dan Tahun Baru 2019.&nbsp; Hal ini dilakukan untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta mengoptimalkan penggunaan dan pergerakan lalu lintas maka pada 4 (empat) ruas jalan tol dan 3 (tiga) jalan nasional diberlakukan pembatasan kendaraan angkutan barang.&nbsp; Dalam Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Perhubungan tersebut, akan dibahas pembatasan operasional mobil barang dengan ketentuan Jumlah Berat Yang Diizinkan (JBI) lebih dari 14 ribu kg, mobil barang sumbu 3 atau lebih, dan mobil barang dengan kereta tempelan atau kereta gandeng, serta mobil barang yang digunakan untuk mengangkut bahan galian, tambang, dan bahan bangunan.&nbsp; Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdat), Budi Setiyadi, menjelaskan bahwa guna memperlancar pergerakan kendaraan maka pembatasan operasional mobil barang pada masa Natal mulai berlaku pada 21- 22 Desember, 25 Desember. Sedangkan untuk periode Tahun Baru dimulai pada 28-29 Desember, dan 1 Januari.&nbsp; &ldquo;Pada 21 Desember berlaku mulai pukul 00.00 WIB sampai 22 Desember pukul 24.00 WIB dan berlaku dua ruas pada jalan tol Jakarta &ndash; Merak, jalan tol Prof. Soedyatmo, jalan tol Lingkar Luar Jakarta (Jakarta Outer Ring Road/JORR), jalan tol Bawen &ndash; Salatiga, jalan nasional Medan &ndash; Brastagi Tanah Karo, jalan nasional Tegal &ndash; Purwokerto, jalan nasional Mojokerto &ndash; Caruban,&rdquo; ujarnya di Jakarta, Rabu (5/12).&nbsp; Lebih lanjut, kebijakan pengaturan lalu lintas dan pengaturan operasional kendaraan angkutan barang ini diberlakukan untuk menjaga ketersedian barang dan kelancaran pasokan barang konsumsi dan barang ekspor serta melihat data hasil evaluasi tahun lalu yang cenderung tidak ada peningkatan jumlah pergerakan.&nbsp; Oleh karena itu, pada tanggal 23, 24, 26, 27, 30, dan 31 Desember tidak di berlakukan pembatasan angkutan barang pada periode Nataru 2018 ini.&nbsp; &ldquo;Tak hanya itu, pada 21-22 Desember berlaku satu arah pada jalan tol Jakarta &ndash; Cikampek, arah ke Cikampek; jalan tol Cikampek &ndash; Padalarang &ndash; Cileunyi, arah ke Cileunyi; jalan nasional Pandaan&ndash; Malang, arah ke Malang; jalan nasional Probolinggo &ndash; Lumajang, arah ke Lumajang; dan jalan nasional Gilimanuk &ndash; Denpasar, arah ke Denpasar,&rdquo; ungkapnya.&nbsp; &ldquo;Untuk pembatasan operasional angkutan barang juga berlaku pada tanggal 1 Januari 2019 mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada ruas jalan tol Jakarta &ndash; Cikampek, arah Jakarta dan jalan nasional Denpasar &ndash; Gilimanuk, arah ke Gilimanuk,&rdquo; tandasnya.&nbsp; Pembatasan kendaraan angkutan barang ini tidak berlaku bagi kendaraan pengangkut Bahan Bakar Minyak dan Gas, barang ekspor dan impor dari dan ke pelabuhan ekspor atau impor, ternak, pupuk, hantaran pos dan uang, serta bahan makanan pokok. Selain itu pembatasan operasional tanggal 25 Desember 2018 berlaku mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada ruas Jalan Tol Jakarta &ndash; Cikampek, arah ke Jakarta. Untuk pembatasan operasional angkutan barang pada tanggal 28 Desember 2018 mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan tanggal 29 Desember 2018 pada pukul 24.00 WIB berlaku pada ruas dua arah meliputi: a) jalan tol Jakarta &ndash; Merak; b) jalan tol Prof. Soedyatmo; c) jalan tol Lingkar Luar Jakarta (Jakarta Outer Ring Road/JORR); d) jalan tol Bawen &ndash; Salatiga; e) jalan nasional Medan &ndash; Brastagi Tanah Karo; f) jalan nasional Tegal &ndash; Purwokerto; dan g) jalan nasional Mojokerto &ndash; Caruban; dan Sementara pada ruas satu arah meliputi: a) jalan tol Jakarta &ndash; Cikampek, arah ke Cikampek; b) jalan tol Cikampek &ndash; Padalarang &ndash; Cileunyi, arah ke Cileunyi; c) jalan nasional Pandaan &ndash; Malang, arah ke Malang; d) jalan nasional Probolinggo &ndash; Lumajang, arah ke&nbsp; Lumajang; dan e) jalan nasional Gilimanuk &ndash; Denpasar, arah Denpasar;

Selama Nataru, Kemenhub Batasi Waktu Operasi Angkutan Barang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kemenhub-siapkan-kapal-5-ribu-gt-rute-merak-bakauheni_m_.jpg" alt="Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi, saat memaparkan data lonjakan penumpang kapal Rute Merak-Bakauheni Senin (26/11)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi, saat memaparkan data lonjakan penumpang kapal Rute Merak-Bakauheni Senin (26/11)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi menyatakan, pihaknya siap mengantisipasi kenaikan jumlah kendaraan bermotor yang diangkut melalui kapal pada lintas penyeberangan Merak-Bakauheni menjelang beroperasinya Tol Trans Sumatera Lampung-Palembang. Bentuk antisipasi yang dimaksud adalah dengan fokus mengoperasikan kapal-kapal dengan ukuran 5.000 GT ke atas pada lintas Merak-Bakauheni dan sebaliknya. "Kalau untuk penumpang, yang dibawah 5.000 GT enggak jadi masalah, tapi kalau untuk mengangkut mobil dan motor bisa lebih banyak diangkut oleh kapal di atas 5.000 GT. Jadi nanti semuanya diangkut dengan kapal tersebut mengingat Tol Lampung sampai Palembang sudah selesai dibangun dan akan segera operasional," kata Dirjen Budi Setiyadi dalam diskusi dengan Forum Wartawan Perhubungan (Forwahub) di atas Kapal Penyeberangan Port Link dari Bakauheni menuju Merak, Senin (26/11/2018). Berkaitan dengan hal tersebut, Budi juga menyampaikan ada sejumlah operator kapal baru yang mengajukan izin untuk pengoperasian kapal di lintas penyeberangan Merak-Bakauheni. "Tol Lampung ke Palembang ini kan sudah selesai, jadi saya dapat banyak permintaan untuk menerbitkan izin operasi kapal dari operator-operator baru. Tetapi, sesuai dengan moratorium yang ada izin tidak saya kasih," tegas Dirjen Budi. Dirjen Budi pun meyakini, 70 kapal yang saat ini beroperasi di lintas penyeberangan Merak-Bakauheni masih mampu mengatasi lonjakan kendaraan bermotor imbas dari keberadaan Tol Trans Sumatera. Sementara itu, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi juga telah menyiapkan beberapa strategi guna mengantisipasi lonjakan angkutan kendaran bermotor yang dibawa menyeberang dari Merak ke Bakauheni. Salah satu strategi yang dilakukan Ira adalah sejalan dengan yang disampaikan Dirjen Budi, yakni dengan fokus mengoperasikan kapal baru dengan ukuran di atas 5.000 GT. "ASDP akan menyediakan empat unit kapal eksekutif yaitu KMP Sebuku, KMP Batumandi, KMP Portlink, dan KMP Portlink III. KMP Sebuku dan KMP Batumandi berukuran 5.556 GT mampu membawa 812 penumpang dan 200 kendaraan, kemudian KMP Portlink berukuran 12.619 GT mampu membawa 1.000 penumpang dan mengangkut 250 kendaraan serta KMP Portlink III yang memiliki kapasitas 1.300 penumpang dan mampu mengangkut 550 kendaraan," jelas Ira.

Kemenhub Siapkan Kapal 5 Ribu GT Rute Merak- Bakauheni

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kemenhub-siapkan-kapal-5-ribu-gt-rute-merak-bakauheni_m_-1.jpg" alt="Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi, saat memaparkan data lonjakan penumpang kapal Rute Merak-Bakauheni Senin (26/11)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi, saat memaparkan data lonjakan penumpang kapal Rute Merak-Bakauheni Senin (26/11)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi menyatakan, pihaknya siap mengantisipasi kenaikan jumlah kendaraan bermotor yang diangkut melalui kapal pada lintas penyeberangan Merak-Bakauheni menjelang beroperasinya Tol Trans Sumatera Lampung-Palembang. Bentuk antisipasi yang dimaksud adalah dengan fokus mengoperasikan kapal-kapal dengan ukuran 5.000 GT ke atas pada lintas Merak-Bakauheni dan sebaliknya. "Kalau untuk penumpang, yang dibawah 5.000 GT enggak jadi masalah, tapi kalau untuk mengangkut mobil dan motor bisa lebih banyak diangkut oleh kapal di atas 5.000 GT. Jadi nanti semuanya diangkut dengan kapal tersebut mengingat Tol Lampung sampai Palembang sudah selesai dibangun dan akan segera operasional," kata Dirjen Budi Setiyadi dalam diskusi dengan Forum Wartawan Perhubungan (Forwahub) di atas Kapal Penyeberangan Port Link dari Bakauheni menuju Merak, Senin (26/11/2018). Berkaitan dengan hal tersebut, Budi juga menyampaikan ada sejumlah operator kapal baru yang mengajukan izin untuk pengoperasian kapal di lintas penyeberangan Merak-Bakauheni. "Tol Lampung ke Palembang ini kan sudah selesai, jadi saya dapat banyak permintaan untuk menerbitkan izin operasi kapal dari operator-operator baru. Tetapi, sesuai dengan moratorium yang ada izin tidak saya kasih," tegas Dirjen Budi. Dirjen Budi pun meyakini, 70 kapal yang saat ini beroperasi di lintas penyeberangan Merak-Bakauheni masih mampu mengatasi lonjakan kendaraan bermotor imbas dari keberadaan Tol Trans Sumatera. Sementara itu, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi juga telah menyiapkan beberapa strategi guna mengantisipasi lonjakan angkutan kendaran bermotor yang dibawa menyeberang dari Merak ke Bakauheni. Salah satu strategi yang dilakukan Ira adalah sejalan dengan yang disampaikan Dirjen Budi, yakni dengan fokus mengoperasikan kapal baru dengan ukuran di atas 5.000 GT. "ASDP akan menyediakan empat unit kapal eksekutif yaitu KMP Sebuku, KMP Batumandi, KMP Portlink, dan KMP Portlink III. KMP Sebuku dan KMP Batumandi berukuran 5.556 GT mampu membawa 812 penumpang dan 200 kendaraan, kemudian KMP Portlink berukuran 12.619 GT mampu membawa 1.000 penumpang dan mengangkut 250 kendaraan serta KMP Portlink III yang memiliki kapasitas 1.300 penumpang dan mampu mengangkut 550 kendaraan," jelas Ira.

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dirjen-hubdar-garap-jembatan-timbang-dengan-kaca-transparan_m_-1.jpg" alt="Jembatan timbang kaca transparan di Way Urang, Lampung Selatan, usai diresmikan Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi, Senin (26/11)" width="100%">
<figcaption>Jembatan timbang kaca transparan di Way Urang, Lampung Selatan, usai diresmikan Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi, Senin (26/11)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementrian perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi melakukan kunjungan ke Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Way Urang, Lampung Selatan, Senin (26/11) siang. Dalam kesempatan itu, Budi pamer dengan skema baru bentuk gedung 'Jembatan Timbang' tersebut. Secara bentuk fisik, kata Budi, desain gedung jembatan timbang yang digarap oleh kementriannya kali ini telah dirancang dengan penuh kaca transparan. Hal ini jelas berbeda dengan bentuk fisik desain Jembatan Timbang sebelumnya yakni berkaca gelap. "Kalau orang lain mungkin (desain kaca transparan) modern dan minimalis. Bagi saya, supaya orang bisa melihat dari luar. Jadi transparansi akan kita wujudkan menyangkut masalah jembatan timbang. Sekarang, harus terang," kata Budi dalam paparannya. Menurut dia, desain kaca gedung jembatan timbang dengan latar gelap harus mulai ditinggalkan. Pasalnya menurut Budi, desain gedung model dahulu cenderung mencerminkan bentuk ketidaktransparansian. Apalagi praktik pungli pun telah di stigmakan di setiap jembatan timbang di Indonesia. Tak hanya itu, dia memastikan jembatan timbang dengan model seperti ini akan dibangun di seluruh Indonesia. Namun, pengerjaannya akan dilakukan secara bertahap. "Kita akan terbuka dan akuntable apa yang kita kerjakan. Kita pertanggungjawabkan kepada masyarakat dan ke para pengemudi, sehingga kalau ada pelanggaran over load atau dimensi itu bisa dilihat," pungkasnya. Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VIII Lampung dan Bengkulu Rahman Sujana menyatakan bahwa selama 42 hari beroperasi, Jembatan Timbang Way Urang telah menindak ribuan kendaraan yang kelebihan muatan dan kelebihan ukuran atau over dimension dan over loading (ODOL). "Sejak dibuka dan diresmikan Oktober 2018, kendaraan masuk 1.967 unit, yang tidak melanggar itu ada 592 kendaraan atau 31 persen dari total kendaraan, sedangkan 1.375 kendaraan atau sebanyak 69 persen dengan rincian over dimension 28 kendaraan atau sekitar 2,03 persen serta overloading sebanyak 1.375 kendaraan atau 100 persen," tutur Rahman. Jembatan timbang dengan luas lahan 19.620 meter persegi dan memiliki kapasitas platform timbangan 80 ton ini sudah dilengkapi beberapa sarana dan pra sarana penunjang seperti gedung kantor, mess pegawai, ruang genset, mushola, gudang, kantin, toilet, dan ruang terbuka hijau (RTH) serta lapangan parkir untuk 70 kendaraan. Namun demikian, Rahman menambahkan bahwa saat ini Jembatan Timbang Way Urang masih membutuhkan beberapa tambahan sumber daya manusia (SDM} guna menunjang operasionalnya. Menurut Rahman, personel SDM di Jembatan Timbang Way Urang saat ini hanya 25 orang dengan rincian 17 orang ASN dan 8 orang PPNPN. Rahman berharap agar pemerintah pusat dalam hal ini Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub bisa memberikan tambahan personel. "Saran saya kepada Pak Dirjen bahwa di sini perlu adanya penambahan SDM sesuai SOP menjadi 60 orang agar bisa menjalankan empat shift. Kemudian perlu percepatan pengadaan sistem informasi atau IT yang sekarang dalam proses. Selain itu juga perlu adanya MoU dengan pihak-pihak terkait di tingkat pusat terkait e-tilang dan juga perlu adanya pengamanan dari TNI dan Polri ditambah adanya anggaran kesejahteraan untuk petugas operasional UPPPKB," tutup Rahman.

Dirjen Hubdar Garap Jembatan Timbang Dengan Kaca Transparan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dirjen-hubdar-garap-jembatan-timbang-dengan-kaca-transparan_m_.jpg" alt="Jembatan timbang kaca transparan di Way Urang, Lampung Selatan, usai diresmikan Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi, Senin (26/11)" width="100%">
<figcaption>Jembatan timbang kaca transparan di Way Urang, Lampung Selatan, usai diresmikan Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi, Senin (26/11)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementrian perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi melakukan kunjungan ke Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Way Urang, Lampung Selatan, Senin (26/11) siang. Dalam kesempatan itu, Budi pamer dengan skema baru bentuk gedung 'Jembatan Timbang' tersebut. Secara bentuk fisik, kata Budi, desain gedung jembatan timbang yang digarap oleh kementriannya kali ini telah dirancang dengan penuh kaca transparan. Hal ini jelas berbeda dengan bentuk fisik desain Jembatan Timbang sebelumnya yakni berkaca gelap. "Kalau orang lain mungkin (desain kaca transparan) modern dan minimalis. Bagi saya, supaya orang bisa melihat dari luar. Jadi transparansi akan kita wujudkan menyangkut masalah jembatan timbang. Sekarang, harus terang," kata Budi dalam paparannya. Menurut dia, desain kaca gedung jembatan timbang dengan latar gelap harus mulai ditinggalkan. Pasalnya menurut Budi, desain gedung model dahulu cenderung mencerminkan bentuk ketidaktransparansian. Apalagi praktik pungli pun telah di stigmakan di setiap jembatan timbang di Indonesia. Tak hanya itu, dia memastikan jembatan timbang dengan model seperti ini akan dibangun di seluruh Indonesia. Namun, pengerjaannya akan dilakukan secara bertahap. "Kita akan terbuka dan akuntable apa yang kita kerjakan. Kita pertanggungjawabkan kepada masyarakat dan ke para pengemudi, sehingga kalau ada pelanggaran over load atau dimensi itu bisa dilihat," pungkasnya. Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah VIII Lampung dan Bengkulu Rahman Sujana menyatakan bahwa selama 42 hari beroperasi, Jembatan Timbang Way Urang telah menindak ribuan kendaraan yang kelebihan muatan dan kelebihan ukuran atau over dimension dan over loading (ODOL). "Sejak dibuka dan diresmikan Oktober 2018, kendaraan masuk 1.967 unit, yang tidak melanggar itu ada 592 kendaraan atau 31 persen dari total kendaraan, sedangkan 1.375 kendaraan atau sebanyak 69 persen dengan rincian over dimension 28 kendaraan atau sekitar 2,03 persen serta overloading sebanyak 1.375 kendaraan atau 100 persen," tutur Rahman. Jembatan timbang dengan luas lahan 19.620 meter persegi dan memiliki kapasitas platform timbangan 80 ton ini sudah dilengkapi beberapa sarana dan pra sarana penunjang seperti gedung kantor, mess pegawai, ruang genset, mushola, gudang, kantin, toilet, dan ruang terbuka hijau (RTH) serta lapangan parkir untuk 70 kendaraan. Namun demikian, Rahman menambahkan bahwa saat ini Jembatan Timbang Way Urang masih membutuhkan beberapa tambahan sumber daya manusia (SDM} guna menunjang operasionalnya. Menurut Rahman, personel SDM di Jembatan Timbang Way Urang saat ini hanya 25 orang dengan rincian 17 orang ASN dan 8 orang PPNPN. Rahman berharap agar pemerintah pusat dalam hal ini Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub bisa memberikan tambahan personel. "Saran saya kepada Pak Dirjen bahwa di sini perlu adanya penambahan SDM sesuai SOP menjadi 60 orang agar bisa menjalankan empat shift. Kemudian perlu percepatan pengadaan sistem informasi atau IT yang sekarang dalam proses. Selain itu juga perlu adanya MoU dengan pihak-pihak terkait di tingkat pusat terkait e-tilang dan juga perlu adanya pengamanan dari TNI dan Polri ditambah adanya anggaran kesejahteraan untuk petugas operasional UPPPKB," tutup Rahman.

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ini-isi-aturan-transportasi-online-yang-dicabut-ma_m_.jpg" alt="Ilustrasi ojek online" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ojek online</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung telah mencabut Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017.&nbsp;Keputusan itu dilakukan lantaran banyak gugatan dan penolakan. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi membenarkan keputusan tersebut. Diakuinya, ada sejumlah pasal yang tidak diterima. "Nah yang tidak diterima tentunya tidak kita masukan kembali sebagai regulasi yang ada di dalam PM (peraturan menteri) yang baru ini," ujarnya saat ditemui di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Kamis (13/9). Sayang, Dirjen Budi tidak bisa menjelaskan detil pasal mana saja yang ditolak. Namun, aturan penggunaan stiker serta pembatasan kuota adalah salah satu yang ditolak. "Stiker itu enggak diterima, kemudian menyangkut masalah kalau pembatasan kuota diterima. Ada beberapa pasal yang enggak diterima saya tidak hapal," tuturnya. Lanjut Budi, saat ini pihaknya langsung bergerak cepat dalam menindaklanjuti keputusan tersebut. Rencananya, revisi dari aturan tersebut akan segera dikeluarkan. Namun, pihaknya masih perlu melakukan pembahasan dengan merangkul pihak-pihak terkait dengan transportasi lain. Harapannya, revisi aturan baru nanti bisa diterima semua pihak. "Saya akan libatkan semua semacam aliansi alinasi yang ada saya libatkan, tetapi harapan saya begitu nanti dilibatkan mereka semua semuanya minimal adalah representasi dari perwakilan mereka yang ikut. Jadi harapan saya begitu nanti selesai tidak ada gugatan lagi," tandasnya.

Ini Isi Aturan Transportasi Online yang Dicabut MA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kemenhub-terbitkan-aturan-baru-transportasi-online-bulan-depan_m_.jpg" alt="Aturan baru transportasi online diharapkan rampung bulan depan." width="100%">
<figcaption>Aturan baru transportasi online diharapkan rampung bulan depan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung akhirnya memastikan pencabutan aturan transportasi online. Aturan yang dicabut itu&nbsp;tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi mengungkapkan, keputusan itu langsung ditindaklanjuti pihaknya dengan menyiapkan aturan baru. Rencananya, aturan tersebut akan dirapatkan hari ini untuk dimatangkan. "Permenhub 108 begitu kemarin ada putusan MA, saya sebenarnya sudah menyusun peraturan menteri perhubungan yang baru tapi masih draft sifatnya, dan hari ini sudah saya rapatkan dengan interna kita. nanti siang juga kita akan rapat dengan organda," ujarnya saat ditemy di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Kamis (13/9). Selain itu, pihaknya juga akan melibatkan Organisasi Angkutan Darat (Organda) dalam pembahasan aturan baru tersebut. "Organda ya mungkin kan proses bisnis dari taksi online dengan taksi yang biasa harus saling tidak boleh, harus sejalan lah ya, jadi kita juga ingin masukan kan mereka juga sudah selama ini sudah jadi mitra kita," tuturnya. Lanjut Budi, aturan baru dari transportasi online diharapkan rampung bulan depan. Hal ini dilakukan agar bisa memberi kepastian untuk bisnis transportasi tersebut. "Target saya secepatnya, pak menteri minta secepatnya. jadi kalau bisa mungkin sampai dengan awal bulan depan, atau bulan depan sudah selesai. saya usahakan," tandasnya. &nbsp;

Kemenhub Terbitkan Aturan Baru Transportasi Online Bulan Depan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#budi setiyadi

Berita Terkini

Dirjen Budi Setiyadi: Pantau Mudik Dulu, Pulang Kampung Kemudian

Jelang Nataru, Kemenhub Temukan 6.092 Bus Tidak Laik Jalan

Pemerintah Siapkan Aturan Untuk Ojek Online

Selama Nataru, Kemenhub Batasi Waktu Operasi Angkutan Barang

Kemenhub Siapkan Kapal 5 Ribu GT Rute Merak- Bakauheni

Kemenhub Siapkan Kapal 5 Ribu GT Rute Merak- Bakauheni

Dirjen Hubdar Garap Jembatan Timbang Dengan Kaca Transparan

Dirjen Hubdar Garap Jembatan Timbang Dengan Kaca Transparan

Ini Isi Aturan Transportasi Online yang Dicabut MA

Kemenhub Terbitkan Aturan Baru Transportasi Online Bulan Depan

Download Aplikasi JawaPos.com