<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/29/JKT-1-SIDANG-DAKWAAN-ANTAM-CRAZH-RIZH-SURABAYA-FED-7JPG-192348832.jpg" alt="Crazy Rich Surabaya, Budi Said, menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (27/8/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Crazy Rich Surabaya, Budi Said, menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (27/8/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pengusaha yang juga dikenal sebagai crazy rich Surabaya, Budi Said akan menjalani sidang vonis terkait kasus dugaan korupsi jual beli emas pada PT Aneka Tambang Tbk (Antam). Budi Said akan menjalani sidang putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (27/12).</p> <p>Koordinator Program pada Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani, menaruh harapan agar Budi Said dapat dihukum berat dari kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara itu.</p> <p>"Hakim selain memiliki beban dan tanggung jawab untuk memeriksa, mengadili, dan memutus secara holistik demi menjawab problem struktural dan sistemik di kasus Budi Said, yang harus diselesaikan secara tuntas dan holistik,&rdquo; kata Julius Ibrani kepada wartawan, Jumat (27/12).</p> <p>Julius mengungkapkan, kasus crazy rich Surabaya Budi Said dalam perjalanannya dibungkus dengan publikasi dan pemberitaan yang begitu luar biasa. Mengingat, kasus itu diduga merugikan keuangan negara mencapai triliunan rupiah.</p> <p>Ia menilai kasus Budi Said merupakan tindak pidana yang luar biasa atau kasus mega pidana. Ia menyebut, ada konsekuensi dari persepsi atau opini publik mengarah pada satu harapan, yakni ada pemidanaan (sanksi) yang luar biasa terhadap Budi Said.&nbsp;</p> <p>Karena itu, Julius berharap kasus yang menimpa Budi Said bukan kategori biasa, sehingga hukumannya juga harus berat.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Selain itu nilai ganti kerugian kepada negara ataupun denda juga harus besar. Karena ada PT Antam sebagai BUMN yang menjadi korban,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Selain itu, ia berharap penindakan oleh Kejaksaan Agung dapat membongkar pola-pola secara struktural dan sistemik dalam kasus Budi Said. Sehingga bisa memberikan efek jera terhadap pelaku lainnya.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Dua poin itu yang saya pikir jadi pijakan dalam kasus BS (Budi Said), Sehingga ada beban sekaligus tanggung jawab bagi majelis hakim untuk menjawab dua situasi tadi,&rdquo; ucap Julius.&nbsp;</p> <p>Lebih lanjut, Julius mengingatkan kasus Budi Said tidak menguap menjadi angin lalu seperti PT Timah yang nilai kerugiannya ratusan triliun rupiah dan dilakukan secara sistemik dan struktural, tapi vonis terhadap para pelaku begitu ringan dan tidak membongkar secara struktural.&nbsp;</p> <p>&ldquo;Ini juga harus dijawab oleh majelis hakim Karena pemidanaan ini harusnya menjadi jawaban dari seluruh pertanyaan yang diawali dengan gugatan-gugatan keperdataan antara BS dengan PT Antam ketika itu," urai Julius.</p> <p>Adapun, Budi Said telah dituntut hukuman pidana 16 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar oleh jaksa penuntut umum (JPU). Budi juga dituntut membayar pidana tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 35 miliar dan Rp 1 triliun.</p> <p class="class-paragraph">Budi Said diyakini jaksa merugikan keuangan negara sejumlah Rp 1 triliun dan melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam kasus dugaan korupsi jual beli emas PT Antam.</p> <p>Budi Said dituntut melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.</p> <p>Ia juga dituntut melanggar Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.</p>

Julius mengingatkan kasus Budi Said tidak menguap menjadi angin lalu seperti PT Timah yang nilai kerugiannya ratusan triliun rupiah

Crazy Rich Surabaya Budi Said Hadapi Vonis Hari Ini, PBHI Harapkan Tak Dihukum Ringan Seperti Harvey Moeis

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/23/BUDI-SAID-2-3134834443.jpg" alt="Sidang kasus korupsi emas di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (22/10/2024). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sidang kasus korupsi emas di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (22/10/2024). (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com &ndash;</strong> Sidang lanjutan dengan terdakwa Budi Said dan mantan pejabat PT Antam, Abdul Hadi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, pada Selasa (22/10) menghadirkan pemilik toko perhiasan di Surabaya, Lim Melina.</p> <p>Saat bersaksi di Pengadilan Tiikor Jakarta, Lim Melina mengaku menjadi korban tindak pidana yang melibatkan Eksi Anggraini dan Budi Said, dalam kasus jual beli emas Antam. Ia mengaku namanya dicatut dan dimanfaatkan oleh keduanya dalam transaksi yang berlangsung sejak awal tahun hingga akhir 2018.</p> <p>"Saya merasa seperti sudah jatuh tertimpa tangga," ujar Lim Melina menggambarkan nasib buruknya setelah terseret dalam kasus ini.</p> <p>Melina menjelaskan, pada awalnya dia mengira Eksi Anggraini adalah pegawai Antam di Butik Surabaya 01, karena Eksi sering terlihat di ruangan back office. Karena itu, ketika Eksi menyampaikan dia memiliki target penjualan emas dan membutuhkan investor, Melina pun mengenalkannya kepada Budi Said.</p> <p>Sebagai makelar, Melina menerima komisi sebesar Rp2,2 miliar dari 10 transaksi emas dengan berat sekitar 200-300 kilogram yang terjadi pada periode Januari hingga Maret 2018. Namun, dia mengaku terkejut ketika mengetahui bahwa transaksi tersebut berlanjut hingga Desember 2018, tanpa sepengetahuannya.</p> <p>Ketika Budi Said marah karena merasa tertipu oleh Eksi, dia meminta kembali komisi yang telah diberikan kepada Melina. Tak hanya itu, semua barang dagangan di toko perhiasan miliknya juga disita oleh Kejaksaan sebagai bagian dari penyelidikan kasus ini.</p> <p>Sementara itu, saksi lainnya, Resinta Ika Dewi Agustina, yang merupakan Customer Service di Butik Emas Logam Mulia (BELM) Surabaya 01 PT Antam, menjelaskan bahwa dia mengenal Eksi sejak 2017. Menurutnya, Eksi sering melakukan transaksi emas melalui sistem "Reference", di mana emas ditransaksikan sesuai dengan stok yang tersedia di butik.</p> <p>"Sejak September 2017, Eksi datang sebagai pembeli biasa," kata Resinta di persidangan.</p> <p>Namun, Resinta mengungkapkan saat kepala butik dijabat oleh Endang Kumoro, Eksi sering melakukan transaksi langsung di back office dengan pegawai bernama Misdianto, melalui pola transaksi Penawaran Harga (PH), di mana emas diserahkan beberapa hari setelah pembayaran. Transaksi ini biasanya melibatkan jumlah emas yang besar.</p> <p>"Eksi sering terlihat masuk ke ruang meeting yang berada dekat dengan ruangan Endang Kumoro," tambahnya.</p> <p class="class-paragraph">Adapun dalam perkara ini, JPU Kejaksaan Agung mendakwa Budi Said atas dugaan korupsi terkait pembelian emas PT Antam. Dalam dakwaan yang dibacakan pada persidangan perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta, Budi Said diduga terlibat dalam transaksi pembelian 5,9 ton emas yang direkayasa agar seolah-olah terlihat terdapat pembelian 7 ton emas dari BELM Surabaya 01.</p> <p>Atas perbuatannya, Budi Said dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsidair Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.</p> <p>Selain itu, Budi Said juga terancam pidana sesuai dengan Pasal 3 atau Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar.</p>

 

Lim Melina mengaku menjadi korban tindak pidana yang melibatkan Eksi Anggraini dan Budi Said, dalam kasus jual beli emas Antam.

Sidang Tipikor Jakarta, Saksi Pemilik Toko Perhiasan Mengaku Korban Tipu Daya Eksi dan Budi Said

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/19/86_kejagung-4177965232.jpg" alt="TERSANGKA: Budi Said dibawa menuju Rumah Tahanan (Rutan) Salemba Cabang Kejagung, Kamis (18/10)." width="100%">
<figcaption>TERSANGKA: Budi Said dibawa menuju Rumah Tahanan (Rutan) Salemba Cabang Kejagung, Kamis (18/10).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Crazy rich Surabaya, Budi Said menghadirkan 3 saksi dalam sidang gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Ketiga saksi tersebut, masing-masing Lina Irwanto dari Legal PT Trijaya Kartika, Dody Kurniawan selaku Supervisor Apartemen Puncak Marina serta Liem Hendra Prasetya Halim pendamping Budi Said saat diperiksa Jampidsus Kejaksaan Agung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lina adalah saksi fakta yang merupakan legal dari PT Tridjaya Kartika Grup milik Budi Said. Lina merupakan orang yang dipercaya Budi Said untuk mencatat dan mengarsip putusan sidang, termasuk menghadiri persidangan Budi Said sebelum berperkara dengan Kejaksaan Agung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lina mengatakan, kalau dalam pembelian emas di PT Antam, Budi Said kapasitasnya sebagai pribadi dan bukan atas nama perusahaan. &ldquo;Pak Budi dalam pembelian emas di PT Antam atas nama pribadi, bukan perusahaan,&rdquo; ungkap Lina dalam persidangan di PN Jakarta Selatan, Kamis (14/3).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saksi berikutnya adalah Dody Kurniawan Supervisor Apartemen Puncak Marina (bagian usaha PT Trijaya Kartika) dan Liem Hendra Prasetya Halim yang mendampingi Budi Said saat diperiksa Jampidsus Kejaksaan Agung pada (18/1) lalu. Liem kemudian menceritakan kronologi saat mendampingi Budi Said saat pemeriksaan oleh Jampidsus Kejagung. Tapi Liem tidak masuk saat Budi diperiksa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Saat Budi diperiksa, kata Liem, ada penyidik yang mendatanginya dan menyita barang-barang yang dibawa Budi, termasuk telepon genggam dan milik Liem juga diperiksa. &ldquo;Penyidik minta HP saya dan memeriksa isi HP dan email. Memeriksa yang ada hubungannya dengan Antam. Milik Pak Budi yang dibawa adalah tas, HP dua masing-masing iPhone dan GSM merk Nokia serta uang dollar Singapura,&rdquo; papar Liem.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Pengacara Budi, Hotman Paris Hutapea mengatakan, ada yang janggal sebelum kliennya ditahan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada yang mengaku Resa sebagai pengacara Budi Said dan duduk disampingnya waktu tanda tangan berita pemeriksaan. Padahal Budi Said kliennya tidak mau didampingi Resa sebagai penasehat hukum. Bahkan, Resa yang menandatangani berita acara pemeriksaan," kata Hotman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Budi Said&nbsp;mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).&nbsp;Crazy Rich Surabaya&nbsp;itu melayangkan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) melalui penasihat hukumnya, Hotman Paris Hutapea, kemarin (12/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Hotman, penetapan tersangka kasus 7 ton emas itu tidak sah. Dia menyampaikan bahwa kliennya telah dikriminalisasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/014416941/terkait-kasus-transaksi-emas-antam-langkah-hukum-kejagung-terhadap-budi-said-dinilai-sudah-tepat">Terkait Kasus Transaksi Emas Antam, Langkah Hukum Kejagung Terhadap Budi Said Dinilai Sudah Tepat</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hotman menjelaskan, semula perkara antara kliennya dan PT&nbsp;Antam&nbsp;berada di ranah perdata, tapi kini malah masuk pidana. Dalam proses hukum perdata yang berjalan, Budi Said menang sampai level peninjauan kembali di Mahkamah Agung (MA).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, kliennya mengajukan praperadilan. &rdquo;Alasannya, satu, ini perkara perdata yang dikriminalisasi,&rdquo; kata Hotman kepada awak media di Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana menyampaikan, praperadilan merupakan hak tersangka. &rdquo;Kalau ada yang menurutnya keliru, silakan gunakan jalur hukum,&rdquo; ujarnya.</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div>

Ada yang mengaku Resa sebagai pengacara Budi Said dan duduk disampingnya waktu tanda tangan berita pemeriksaan.

Hotman Paris Sebut Ada Kejanggalan dalam Penahanan Crazy Rich Surabaya Budi Said 

<div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/EMAS-DUNIA.jpg" alt="Ilustrasi emas batangan" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi emas batangan</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Mining Industry Indonesia atau MIND ID, sebagai induk holding dari PT Aneka Tambang Tbk, mendukung penuh penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadap Crazy Rich asal Surabaya, Budi Said .</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala Divisi Institutional Relations MIND ID Selly Adriatika, memastikan akan terus mendorong Antam untuk proaktif menyediakan berbagai data pendukung. Selain itu, pihaknya juga mengaku akan selalu patuh dengan hukum dan mendukung penegakan hukum yang sah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentu penetapan tersangka dari Kejaksaan Agung untuk pengusaha asal Surabaya tersebut adalah perkembangan yang positif bagi MIND ID, dan seluruh masyarakat Indonesia. Kami di sini terus mengupayakan semua langkah hukum untuk dapat melindungi aset negara dari para oknum yang ingin memperkaya diri sendiri," kata Selly dalam keterangan resmi, Jumat (19/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selly mengatakan, MIND ID bersama Antam secara proaktif melakukan memperkuat standar operasional dan sistem pengawasan internal, agar hal serupa tidak lagi terulang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentu bagi perusahaan kejadian ini adalah <em>lesson learned</em>. Perusahaan akan menindak tegas siapapun oknum yang tidak amanah dalam mengemban tugas yang diberikan oleh negara," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola/013848247/yakob-sayuri-timnas-indonesia-ingin-berikan-hasil-terbaik-untuk-para-suporter">Yakob Sayuri: Timnas Indonesia Ingin Berikan Hasil Terbaik untuk Para Suporter</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan Budi Said sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam penjualan emas logam mulia 1,1 ton pada Butik Surabaya 1 Antam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan secara intensif dan alat bukti yang didapatkan, pada hari Kamis, (18 /1/2024) status Budi Said dinaikkan sebagai tersangka dalam kasus jual beli emas mulia senilai Rp1,2 triliun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bahkan, setelah menetapkan dan menahan Budi Said, Kejagung juga melakukan penggeledahan di sejumlah tempat, yaitu rumah yang bersangkutan di wilayah Surabaya.</div>

Tentu penetapan tersangka dari Kejaksaan Agung untuk pengusaha asal Surabaya tersebut adalah perkembangan yang positif bagi MIND ID

Crazy Rich Surabaya Budi Said jadi Tersangka Rekayasa Jual Beli Emas Antam, MIND ID: Kami Berupaya Lindungi Aset Negara

<div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/19/Screenshot_20240118_183511_WhatsApp-1338539670.jpg" alt="Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung menetapkan crazy rich Surabaya Budi Said sebagai tersangka transaksi ilegal jual beli emas PT Antam." width="100%">
<figcaption>Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung menetapkan crazy rich Surabaya Budi Said sebagai tersangka transaksi ilegal jual beli emas PT Antam.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Kejaksaan Agung (Kejagung) Crazy rich asal Surabaya, Budi Said ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi transaksi ilegal terkait pembeliaan logam mulia milik BUMN, PT Aneka Tambang Tbk (Antam). Tindak pidana korupsi itu mengakibatkan kerugian PT Antam sebesar 1,136 ton logam mulia, atau setara Rp 1,2 triliun.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung, Kuntadi menyatakan, Budi Said diduga melakukan transaksi pada periode Maret-November 2018 bersama beberapa orang di antaranya EA, AP, EKA dan MD. Menurutnya, dari beberapa orang tersebut merupakan oknum pegawai ANTM.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Telah melakukan pemufakatan jahat melakukan rekayasa transaksi jual beli emas dengan cara menetapkam harga jual dibawah harga yang telah ditetapkan PT ANTM. Dengan dalih seolah-olah terdapat diskon dari PT Antam, padahal saat itu PT Antam tidak melakukan itu," kata Kuntadi di Kompleks Kejagung, Kamis (18/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyidik langsung melakukan penahanan terhadap Budi Said selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Budi Said disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1, dan pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013848039/cuma-diperiksa-3-jam-firli-semua-sudah-kita-berikan">Cuma Diperiksa 3 Jam, Firli: Semua Sudah Kita Berikan</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Lantas siapa sebenarnya sosok Budi Said?</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Budi Said merupakan seorang pengusaha sekaligus konglomerat asal Surabaya, Jawa Timur. Tak heran dia kerap disapa dengan sebutan Crazy Rich Surabaya. Budi Said menjabat sebagai Direktur Utama PT Tridjaya Kartika Grup.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di mana PT Tridjaya Kartika Grup merupakan perusahaan yang bergerak di bidang properti yang bermarkas di Surabaya. Adapun, PT Tridjaya Kartika Grup membawahi sejumlah properti mewah seperti perumahan, apartemen hingga plaza.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Salah satu properti yang sudah cukup populer yakni Plaza Marina, pusat perbelanjaan yang populer dengan konter handphone lengkap yang ada di Kota Surabaya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, beberapa perumahan mewah yang dikembangkan Tridjaya Kartika antara lain Kertajaya Indah Regency di Sukolilo, Taman Indah Regency di Geluran Sidoarjo, dan Florencia Regency di Gebang Sidoarjo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kasus yang menjerat Budi bermula pada Juli 2022, saat itu Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi pengusaha Surabaya Budi Said atas gugatan pengusaha asal Surabaya, Budi Said kepada PT Aneka Tambang Tbk.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun, perusahaan tambang plat merah itu digugat terkait 1,1 ton emas oleh Budi Said. Perkara ini bermula saat Budi menggugat Antam sebesar Rp 817,4 miliar atau setara dengan 1,1 ton emas ke Pengadilan Negeri Surabaya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Budi Said awalnya mengaku telah membeli 7 ton emas di Butik Emas Logam Mulia Surabaya I Antam, setelah ditawarkan diskon harga oleh beberapa oknum pekerja di gerai itu. Namun, dia hanya menerima 5,9 ton emas, sedangkan sisanya sebesar 1,1 ton tidak diterima.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung, Kuntadi menyatakan, Budi Said diduga melakukan transaksi pada periode Maret-November 2018

Profil Budi Said Crazh Surabaya yang Rugikan Negara Rp 1,2 Triliun Terkait Transaksi Ilegal di PT Antam

<h3 class="h2">&nbsp;</h3> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/pelaku-antam.jpg" alt="TERPIDANA: Dari kiri, Eksi Anggraini (marketing freelance), Endang Kumoro (mantan Kepala BELM Surabaya I), Misdianto (tenaga administrasi BELM Surabaya I), dan Ahmad Purwanto (general trading manufacturing and senior officer PT Antam) saat menjalani sidan" width="100%">
<figcaption>TERPIDANA: Dari kiri, Eksi Anggraini (marketing freelance), Endang Kumoro (mantan Kepala BELM Surabaya I), Misdianto (tenaga administrasi BELM Surabaya I), dan Ahmad Purwanto (general trading manufacturing and senior officer PT Antam) saat menjalani sidan</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Sidang lanjutan gugatan warga Surabaya Budi Said terhadap PT&nbsp;Antam&nbsp;(Persero) Tbk berlanjut dengan penyerahan jawaban tergugat namun tidak dibacakan (hanya tertulis) karena banyaknya sidang lain. Selanjutnya penyerahan bukti-bukti dari penggugat.</p> <p>Setelah memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen yang diserahkan, Majelis Hakim yang diketuai Yang Mulia, Buyung Dwikora SH MH akhirnya memutuskan sidang selanjutnya akan digelar pada 4 Januari 2024.</p> <p>Sebagaimana diketahui Budi Said mengajukan gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Antam.</p> <p>Gugatan PKPU itu diregistrasi oleh pengadilan pada Kamis, 30 November 2023. Gugatan Budi Said tercatat dengan nomor registrasi perkara 387/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Jkt.Pst.</p> <p>Kuasa Hukum PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) Fernandes Raja Saor menyebutkan, gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Antam oleh Budi Said erat dengan adanya dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh Budi Said sendiri.</p> <p>"Permohonan PKPU yang diajukan oleh BS merupakan tagihan yang erat dengan adanya dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh BS sendiri dan juga berasal dari janji-janji diskon oleh oknum yang tidak pernah diketahui oleh ANTAM serta dilakukan diluar mekanisme jual beli emas pada BELM Surabaya," ujarnya dalam keterangan resmi.</p> <p>Bahkan menurut Fernandes hal itu bisa dicek pada faktur pajak sebagai landasan paling legit mengenai transaksi emas.</p> <p>"Faktur Pajak akan membuktikan tidak ada satu gram emas pun yang belum diserahkan Antam kepada BS," tegas Fernandes.</p> <p>Sehingga dia, pada prinsipnya tagihan dalam Permohonan PKPU dapat dikatakan tidak bersifat sederhana karena bertentangan dengan Pasal 8 ayat 4 UU KPKPU. Hal itu dikarenakan apabila tagihan Budi Said dikabulkan maka dapat menimbulkan potensi adanya dugaan kerugian negara yang sangat besar.</p> <p>Apalagi menurut Fernandes, BS juga mengajukan Permohonan PKPU kepada ANTAM dengan tidak mempertimbangkan bahwa ANTAM adalah perusahaan BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik karena memiliki peran vital dalam perekonomian negara.</p>

Sebagaimana diketahui crazy rich Budi Said mengajukan gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Antam.

Sidang Lanjutan Gugatan Terhadap PT Antam Bakal Digelar 4 Januari 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/pelaku-antam.jpg" alt="TERPIDANA: Dari kiri, Eksi Anggraini (marketing freelance), Endang Kumoro (mantan Kepala BELM Surabaya I), Misdianto (tenaga administrasi BELM Surabaya I), dan Ahmad Purwanto (general trading manufacturing and senior officer PT Antam) saat menjalani sidan" width="100%">
<figcaption>TERPIDANA: Dari kiri, Eksi Anggraini (marketing freelance), Endang Kumoro (mantan Kepala BELM Surabaya I), Misdianto (tenaga administrasi BELM Surabaya I), dan Ahmad Purwanto (general trading manufacturing and senior officer PT Antam) saat menjalani sidan</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Terdakwa Eksi Anggraeni selaku penghubung dalam penjualan emas Butik Emas Logam Mulia (BELM) Surabaya PT Antam Tbk dituntut 10 tahun dengan denda Rp 600 juta, subsider 6 bulan dan pengganti Rp 87 miliar. Sedangkan terdakwa Endang Kumoro, Ahmad Purwanto dan Misdianto dituntut masing-masing 8 tahun denda Rp 300 juta, subsider 3 bulan.</p> <p>Hal tersebut dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Derry Gusman mengatakan, bahwa untuk terdakwa Eksi Anggraeni sebagai Broker dalam penjualan emas BELM Surabaya 01 PT Antam Tbk telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan Endang Kumoro selaku Butik Emas Logam Mulia atau disebut BELM Surabaya 01 PT Antam Tbk bulan Maret 2018 sampai bulan Desember 2018, di Kantor BELM Surabaya 01 PT Antam Tbk di Jalan Pemuda No.27-31 Genteng Surabaya. Mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>&ldquo;Menjatuhkan tuntutan kepada Eksi Anggraeni dengan tuntutan 10 tahun dengan denda Rp 600 juta, subsider 6 bulan dan pengganti Rp 87 miliar. Untuk terdakwa Endang Kumoro, Ahmad Purwanto dan Misdianto dituntut masing-masing 8 tahun denda Rp 300 juta, subsider 3 bulan,&rdquo;Derry di ruang Cakra Tipikor Surabaya, Jumat,(8/12).</p> <p>Menanggapi tuntutan jaksa, para terdakwa yang didampingi penasehat hukumnya akan melakukan pembelaan, pekan depan. Sementara itu, terdakwa Eksi Anggraeni didampingi Penasehat hukum Retno Sariyati Sandra mengatakan, bahwa tidak masalah dengan tuntutan jaksa. Karena seperti apa dalam dakwaan dan jaksa mempertahankan itu. Selain itu, untuk kliennya dengan penyalahgunaan wewenang ada pada mereka. Tetapi tuntutan kepada kliennya lebih tinggi..</p> <p>Sementara mantan Kepala Butik Emas Logam Mulia (BELM) Surabaya, Endang Kumoro dan dua bekas anak buahnya, Achamd Purwanto dan Misdianto didakwa korupsi 152,8 kilogram emas senilai Rp 92,2 miliar. Endang CS menjual emas di bawah harga resmi Antam.</p> <p>Sehingga Endang Kumoro, Ahmad Purwanto dan Misdianto selaku administrator kepada Eksi Anggraeni selaku broker untuk menjualkan emas kepada pembeli di bawah harga resmi. Sehingga ketiganya menyerahkan emas itu kepada Eksi Anggraeni melebihi faktur penjualan.</p>

Terdakwa Eksi Anggraeni selaku penghubung dalam penjualan emas Butik Emas Logam Mulia (BELM) Surabaya PT Antam Tbk dituntut 10 tahun.

Budi Said VS Antam: Broker Eksi Anggraeni Dituntut 10 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/pelaku-antam.jpg" alt="TERPIDANA: Dari kiri, Eksi Anggraini (marketing freelance), Endang Kumoro (mantan Kepala BELM Surabaya I), Misdianto (tenaga administrasi BELM Surabaya I), dan Ahmad Purwanto (general trading manufacturing and senior officer PT Antam) saat menjalani sidan" width="100%">
<figcaption>TERPIDANA: Dari kiri, Eksi Anggraini (marketing freelance), Endang Kumoro (mantan Kepala BELM Surabaya I), Misdianto (tenaga administrasi BELM Surabaya I), dan Ahmad Purwanto (general trading manufacturing and senior officer PT Antam) saat menjalani sidan</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kuasa Hukum PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) Fernandes Raja Saor menyebutkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Antam oleh Budi Said erat dengan adanya dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh Budi Said.</p> <p>"Permohonan PKPU yang diajukan oleh BS merupakan tagihan yang erat dengan adanya dugaan gratifikasi yang dilakukan oleh BS sebagaimana sebagiamana terungkap pada fakta dalam Persidangan pada Perkara No.84/Pid-Sus-TPK/2023/PN.Sby,. Perkara No.85/Pid-Sus-TPK/2023/PN.Sby, dan Perkara No.86/Pid-Sus-TPK/2023/PN.Sby., dan juga tercermin dalam Putusan Nomor 2576/Pid.B/2019/PN.Sby dan Putusan Nomor 2658/Pid.B/2019/PN.Sby; yang mana jelas-jelas transaksi ini dilakukan diluar mekanisme jual beli emas pada BELM Surabaya yang mewajibkan emas diserahkan sesuai Faktur. Sehingga mengenai hal tersebut harus diusut tuntas dan dibuktikan oleh mekanisme peradilan yang berlaku di Indonesia." ujarnya dalam keterangan resmi.</p> <p>Bahkan menurut Fernandes hal itu bisa dicek pada faktur sebagai landasan paling legit mengenai transaksi emas karena sesuai dengan sistim dan harga official ANTAM. </p> <p>"Faktur akan membuktikan tidak ada satu gram emas pun yang belum diserahkan Antam kepada BS," tegas Fernandes kepada JawaPos.com.</p> <p>Meski pada prinsipnya tagihan dalam Permohonan PKPU dapat dikatakan tidak bersifat sederhana karena bertentangan dengan Pasal 8 ayat 4 UU KPKPU. Hal itu dikarenakan apabila tagihan Budi Said dikabulkan maka dapat menimbulkan potensi adanya dugaan kerugian negara yang sangat besar.</p> <p>Apalagi menurut Fernandes, BS juga mengajukan Permohonan PKPU kepada Antam dengan tidak mempertimbangkan bahwa Antam adalah perusahaan BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik karena memiliki peran vital dalam perekonomian negara.</p> <p>"Antam juga satu-satunya perusahaan BUMN yang memproduksi Logam Mulia Batangan yang menjadi acuan harga emas batangan di Indonesia. Dengan diajukannya PKPU ini juga dapat memperhambat Antam untuk mendistribusikan emas yang akan berdampak krusial bagi stabilitas ekonomi dan bisnis di Indonesia. Maka seyogyanya Permohonan PKPU tidak diajukan BS kepada Antam," tegas dia.</p> <p>Di sisi lain, Fernandes sebagai perwakilan Antam percaya PN Jakarta Pusat, pasti dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi Antam untuk tidak memberikan status PKPU bagi Antam selaku BUMN yang sangat sehat dan kuat secara keuangan. Ditambah lagi, menurutnya ANTAM berkeinginan kuat untuk melindungi keuangan negara yang lebih besar lagi apabila hutang BS ini diakui sebagai hutang yang wajib dibayar oleh pihak perseroan.</p> <p>Untuk diketahui, dalam menghadapi ini Antam dan Tim Kuasa Hukum, yaitu Jamdatun Kejagung RI &amp; Fernandes Partnership tengah menyiapkan langkah hukum dalam bentuk persiapan dalil-dalil bantahan, dan langkah hukum dalam bentuk korespondensi kepada instansi pemerintah, yang akan dicantumkan pada Jawaban PKPU, Pembuktian dan/atau Kesimpulan.</p> <p>Hal ini dilakukan karena Antam&nbsp;sebagai perusahaan telah menempuh upaya hukum untuk memperjuangkan kebenaran yang seharusnya terungkap.</p> <p>"Upaya-upaya yang dilakukan menjadi bentuk keseriusan Antam dalam menangani perkara melawan BS dan untuk mencari keadilan serta kebenaran hukum," pungkas Fernandes.</p> <p>Adapun upaya hukum yang dilakukan Antam yang berkaitan dengan Budi Said antara lain, </p> <p><em>1. Gugatan PMH di Pengadilan Negeri Jaktim, yang diajukan ANTAM kepada BS, Eksi Anggraeni, Endang Kumoro, Misdianto dan Ahmad Purwanto yang pada prinsinya karena Para Tergugat telah melanggar code of conduct ANTAM, Corporate Governance Policy ANTAM, Kebijakan Pengendalian Gratifikasi ANTAM, dan etika, kesusilaan dan kepatutan yang hidup di masyarakat; Gugatan sedang berjalan dengan agenda pemanggilan Para Tergugat.</em></p> <p class="class-paragraph"><br /><em>2. Perusahaan juga telah mengajukan permohonan non executable dan permohonan penangguhan eksekusi, dikarenakan adanya perkara yang sedang berjalan, PK II dan dapat menimbulkan Kerugian Negara yang lebih besar lagi;</em></p> <p><em>3. Perusahaan juga telah mengajukan PK II, dengan dasar adanya adanya Banyak sekali Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bertentangan dengan Putusan Peninjauan Kembali Pertama, yang mana terkhusus pada Perkara BS ini sajalah yang secara nyata-nyata menyalahkan Antam, sementara Putusan lain pada Funder-Funder lain membebaskan Antam dari tanggung jawab kepada Funder-Funder Eksi Anggraini; serta banyak sekali pertentangan Putusan lainnya;</em></p> <p><em>4. Perusahaan telah memantau secara intensif adanya dugaan Pidana terhadap Eksi Anggraini, Endang Kumoro, Misdianto dan Ahmad Purwanto dengan dasar adanya dugaan kerugian negara, dengan hilangnya emas sebesar 152,8Kg emas ANTAM, yang mana sangat menarik dalam kasus tersebut terdapat Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara No:12/LHP/XXI/09/2021 tertanggal 20 September 2021, yang melibatkan dugaan keterkaitan BS sebagai salah satu pihak yang menyebabkan adanya dugaan kerugian negara tersebut;</em></p> <p><em>5. Perusahaan juga membantu penyelidik dalam rangka membuktikan adanya dugaan Perkara tindak pidana korupsi, dan dugaan tindak pidana lainnya yang diduga dilakukan oleh BS dengan status perkara proses penyelidikan.</em></p>

Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Antam oleh Budi Said erat dengan adanya dugaan gratifikasi.

Kuasa Hukum Antam Sebut Tagihan Budi Said Erat dengan Dugaan Gratifikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Palu-Hakim.jpg" alt="Ilustrasi palu hakim (JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi palu hakim (JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pengadilan Negeri (PN) Surabaya sedang mempersiapkan eksekusi 1,136 ton emas batangan yang menjadi hak milik pengusaha properti Surabaya, Budi Said.</p> <p>Humas PN Surabaya Gede Agung Pranata mengatakan, Budi Said sudah mengajukan permohonan untuk dilaksanakan eksekusi sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang dimohonkan PT Aneka Tambang Tbk.</p> <p>&ldquo;Sudah saya tanyakan ke bagian perdata dan masih proses di pihak eksekusi. Eksekusi harus melalui beberapa tahapan. Karena ini masih hal baru, maka akan dilakukan telaah dulu data-datanya oleh bagian keperdataan,&rdquo; ujar Gede Agung Pranata kepada wartawan, seperti dikutip <em>Radar Surabaya (Jawa Pos Grup)</em>, Selasa (19/9).</p> <p>Gede berharap, kedua belah pihak antara Budi Said dan PT Antam bisa bertemu agar pelaksanaan eksekusi bisa lancar. &ldquo;Karena ini sudah pada tahapan PK, maka putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap. Saya berharap kedua belah pihak bertemu duduk bersama untuk membicarakan masalah eksekusi ini,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Apakah yang dieksekusi nanti emas batangan atau bentuk lain? Gede belum bisa memastikan. &ldquo;Kalau putusannya suruh mengeksekusi emas, ya kita eksekusi emasnya. Tapi, itu kembali lagi nanti dari hasil telaah yang dilakukan bagian keperdataan,&rdquo; ujarnya.</p> <p>Sebelumnya, Budi Said, pengusaha yang dikenal sebagai Crazy Rich Surabaya, mengajukan eksekusi ke PN Surabaya. Ini setelah majelis hakim menolak upaya hukum PK yang diajukan PT Antam. &ldquo;Saya akan ajukan eksekusi ke PN Surabaya,&rdquo; ujar Budi Said, Minggu (17/9).</p> <p>Dalam permohonan eksekusi disebutkan agar PN Surabaya dapat segera melaksanakan eksekusi putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dengan memanggil para termohon.</p> <p>Dia berharap termohon yakni PT Antam secara sukarela menyerahkan emas batangan seberat 1.136 kg kepada pemohon eksekusi Budi Said. Atau, mengganti uang setara emas batangan 1.136 kilogram tersebut.</p> <p>Berdasarkan putusan perkara perdata Nomor 1666 K/d/2022 dengan penggugat Budi Said melawan tergugat PT Aneka Tambang Tbk, Kepala Butik Emas Logam Mulia (BELM) Surabaya 01 Antam Endang Kumoro, dan tiga tergugat lain.</p> <p>Dengan dikabulkannya permohonan PK, emiten bersandi saham ANTM ini harus mengganti uang setara Rp 1.109.872.000.000 dan membayar kerugian materiil kepada penggugat Budi Said sebesar Rp 92,092 miliar.</p>

PN Surabaya sedang mempersiapkan eksekusi 1,136 ton emas batangan yang menjadi hak milik pengusaha properti Surabaya, Budi Said.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#budi said crazy rich surabaya

Berita Terkini