<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pengamat-jc-bukan-diskon-hukuman-tapi-untuk-menarik-ikan-besar_m_.jpg" alt="Nadi Mulya (paling kanan) saat datang ke kantor KPK Jakarta" width="100%">
<figcaption>Nadi Mulya (paling kanan) saat datang ke kantor KPK Jakarta</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keluarga Mantan Deputi Bank Indonesia (BI) Budi Mulya, terpidana kasus suap Bank Century, mengaku mengajukan justice collaboration (JC). Pengajuan tersebut dilakukan langsung oleh sang anak, Nadia Mulya pada Rabu, (5/12) ke Kantor KPK. Menanggapi akan adanya hal tersebut, Pakar Hukum Pidana Abdul Fikchar Hadjar menilai pengajuan JC Budi Mulya adalah hal yang wajar dilakukan. "Sebenarnya tidak apa-apa karena Budi Mulya sendiri merupakan bagian dari pelaku dalam kasus Century juga," ungkapnya saat dikonfirmasi, Jumat (14/12). Meskipun status hukumnya sudah inkracht, menurut Fikchar, pengajuan JC Budi Mulya sebagai tujuan untuk menarik pelaku lain dalam kasus Bank Century. "JC bukan semata mata diskon hukuman, tetapi untuk menarik pelaku lain karena Century itu baru Budi Mulya yang dihukum. Sementara yang lainnya belum terjamah," sambungnya. Kendati demikian, dia menyebut keputusan diterima atau tidaknya sepenuhnya berada pada lembaga antikorupsi tersebut. Pasalnya, jika Budi Mulya adalah pelaku utama tentu saja permohonan JC nya akan ditolak. "Tapi tergantung pada KPK apakah BM dikualifikasi sebagai the big fish (ikan besar) atau bukan. Jika BM termasuk big fish mungkin permohonannya ditolak karena JC itu maksudnya untuk mencari ikan besar, pelaku yang lebih besar," tutup dia. Diketahui, Budi Mulya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dihukum 10 tahun penjara karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam proses pemberian FPJP dan penentuan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Majelis hakim menilai perbuatan Budi Mulya dan sejumlah orang lainnya telah merugikan keuangan negara total Rp 8,012 triliun. Namun, Budi Mulya diperberat hukumannya menjadi 15 tahun penjara oleh Mahkamah Agung (MA).

Pengamat: JC Bukan Diskon Hukuman, Tapi untuk Menarik Ikan Besar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/terpidana-budi-mulya-ajukan-jc-kpk-kami-pelajari-dulu_m_.jpg" alt="Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media" width="100%">
<figcaption>Juru bicara KPK Febri Diansyah saat diwawancarai awak media</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan pihaknya bakal mempelajari pengajuan justice collabolator (JC) yang diajukan oleh keluarga eks Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pemberian status JC akan dilakukan melalui pertimbangan yang matang. "Soal apakah posisi JC itu diterima atau tidak itu tentu butuh pertimbangan yang cukup matang. Kami harus melihat apakah pelaku utama atau tidak," ujarnya kepada awak media, Jumat (7/12). Dia menyebut, dalam pengajuan JC, Budi Mulya harus mempunyai dua syarat, yakni bukan pelaku utama dan bisa menyeret nama lain yang ikut terlibat. "Misalnya apakah mengakui perbuatan atau tidak dan juga apakah membuka peran pihak lain seluas-luasnya atau tidak," jelas dia. Kendati demikian, dia menegaskan hakim lah yang mempunyai kewenangan mengabulkan permohonan JC atau tidak. Pasalnya, pengajuan JC mengacu pada surat edaran Mahkamah Agung (SEMA). "Kalau mengacu ke SEMA itu pengajuan bisa pada proses jadi tersangka atau terdakwa kemudian di penuntutan baru ditentukan oleh jaksa apakah memenuhi syarat atau tidak. Jadi hakim memiliki kewenangan untuk mengabulkan atau tidak posisi JC tersebut," pungkasnya. Sekadar informasi, sebelumnya, anak Budi Mulya, Nadia Mulya, mendatangi KPK dan menyerahkan dokumen pengajuan diri sebagai JC. "Salah satu bentuk upaya kita mengupayakan keadilan bagi bapak kita adalah memberikan dokumen yang barusan dikasih lihat oleh ibu saya untuk pengajuan sebagai JC," ungkapnya usai tiba di gedung KPK, Rabu (5/12). Dalam kasus ini, Budi Mulya divonis 10 tahun penjara karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam proses pemberian FPJP dan penentuan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Majelis hakim menilai, perbuatan Budi Mulya dan sejumlah orang lainnya telah merugikan keuangan negara total Rp 8,012 triliun. Namun, Budi Mulya diperberat hukumannya menjadi 15 tahun penjara oleh Mahkamah Agung.

Terpidana Budi Mulya Ajukan JC, KPK: Kami Pelajari Dulu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/budi-mulya-ajukan-jc-siap-siap-kasus-besar-bakal-terbongkar_m_.jpg" alt="Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang saat ditemui di Palembang" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang saat ditemui di Palembang</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Budi Mulya yang merupakan terpidana kasus dugaan suap Bank Century mengajukan Justice Collaboration (JC). Pengajuan tersebut langsung dilakukan sang anak, Nadia Mulya pada Rabu kemarin (5/12) ke Kantor KPK. Hal ini ditanggapi oleh Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang saat ditemui&nbsp;&nbsp;Deklarasi Optimalisasi Penderimaan Daerah bersama KPK di Halaman Gedung DPRD Sumsel, Kamis (6/12).&nbsp;&ldquo;Ya boleh saja, dia (Nadya) mewakili keluargaya untuk mengajukan JC,&rdquo; kata Saut. Diterangkannya, ada beberapa persyaratan jika JC ini ingin diterima. Yakni pelaku yang mengajukan JC bukan merupakan pelaku utama. Kemudian syarat kedua yakni harus menyeret nama lain yang terlibat dalam kasus ini. Artinya, pelaku akan membongkar kasus yang lebih besar lagi. Dengan begitu, dapat mempermudah penyelidikan kasus dugaan suap Bank Century yang sempat mandeg pada tahun 2015 lalu. &ldquo;Kita lihat saja nanti perkembangannya, saya juga belum baca suratnya,&rdquo; tutupnya. Sebelumnya, Nadia Mulya mendatangi gedung KPK didampingi ibu, Anne Mulya dan pengacara. Kedatangan mereka mengajukan JC dengan menyerahkan sejumlah dokumen kepada petugas KPK. Seperti diketahui, Budi Mulya dihukum 10 tahun penjara dalam kasus dugaan suap perkara Bank Century. Budi terbukti bersalah dalam proses pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penentuan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Kerugian negara yang dialami dalam kasus ini yakni sebesar Rp 8,012 triliun. Budi pun diperberat oleh Mahkamah Agung (MA) sehingga vonis pun menjadi 15 tahun penjara.

Budi Mulya Ajukan JC, Siap-siap Kasus Besar Bakal Terbongkar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ini-syarat-untuk-jerat-boediono-jadi-tersangka-korupsi-bank-century_m_.jpg" alt="Mantan Wakil Presiden Boediono ketika menyambangi Gedung KPK, Kamis (15/11)." width="100%">
<figcaption>Mantan Wakil Presiden Boediono ketika menyambangi Gedung KPK, Kamis (15/11).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan penyelidikan kasus korupsi Bank Century yang merugikan negara hingga Rp 7,4 triliun.&nbsp;Sejauh&nbsp;ini, lembaga antirasuah baru menjerat&nbsp;Mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Bidang IV Pengelolaan Moneter dan Devisa&nbsp;Budi Mulya dengan hukuman 15 tahun penjara.&nbsp; Namun dalam penyelidikan lanjutan, KPK telah memeriksa nama-nama besar seperti mantan Wakil Presiden Boediono, yang kala itu menjadi Gubernur Bank Indonesia (BI). Sekitar 23 orang telah dilakukan pemeriksaan, terdiri&nbsp;dari unsur BI, kementerian, dan pihak swasta. Pakar hukum dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan,&nbsp;putusan Budi Mulya bisa menjadi acuan KPK untuk memulai penyelidikan kasus korupsi Bank Century. Namun tidak serta-merta bisa menjerat Boediono sebagai tersangka. "Seperti&nbsp;di putusan Budi Mulya yang menyebut nama Boediono. Akan tetapi penyebutan ini tidak otomatis dapat menempatkan orang yang disebut sebagai tersangka," kata Fickar kepada JawaPos.com, Jumat (16/11). Fickar menjelaskan, untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka ada&nbsp;mekanisme yang diatur oleh hukum acara pidana (KUHAP), yaitu didasarkan oleh bukti yang cukup. Dalam hal ini minimal dua alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP. "Artinya dengan telah disebutnya nama seseorang dalam dakwaan secara logis harus sudah ada buktinya," tegas Fickar. Penyelidikan kasus Century ini pun bertepatan pada tahun politik. Atas dasar itu, Fickar&nbsp;mengingatkan,&nbsp;jika tidak mempunyai bukti kuat,&nbsp;maka&nbsp;KPK&nbsp;bisa dituding bermain politik. "Tetapi jika alasannya&nbsp;(menetapkan Boediono sebagai tersangka)&nbsp;bukan yuridis, maka bisa disimpulkan KPK telah bermain politik," pungkasnya.

Ini Syarat untuk Jerat Boediono jadi Tersangka Korupsi Bank Century

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/didesak-segera-tetapkan-tersangka-kasus-century-begini-tanggapan-kpk_m_204075.jpeg" alt="Koordinator MAKI Boyamin Saiman bersama istri dan putri terpidana kasus korupsi Bank Century Budi Mulya, saat mendatanagi gedung KPK Jakarta, Kamis (12/4)" width="100%">
<figcaption>Koordinator MAKI Boyamin Saiman bersama istri dan putri terpidana kasus korupsi Bank Century Budi Mulya, saat mendatanagi gedung KPK Jakarta, Kamis (12/4)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Nadia Mulya, putri terpidana kasus korupsi Bank Century Budi Mulya Kamis (12/4) kemarin menyambangi kantor KPK. Kepada awak media, Nadia yang datang ditemani ibunya, Anne Mulya dan Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, bermaksud ingin meminta keadilan atas kasus yang melilitnya ayahnya. Menurut Nadia, dalam skandal kasus korupsi Bank Century, ayahnya bukan pihak yang bersalah, sebab dia&nbsp;hanya seorang pelaksana yang menduduki jabatan Deputi Gubernur Bidang Moneter.&nbsp; Sehingga, ganjaran 15 tahun penjara, dinilai tidak adil dan kejam. "Bapak saya itu bukan pengambil keputusan, dia hanya pelaksana saja dari kebijakan yang sudah diambil oleh Dewan Gubernur. Bapak saya mendapat hukuman yang sangat kejam untuk seseorang yang tidak terlibat," ujar <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/12/203971/keluarga-terpidana-kasus-century-desak-kpk-segera-tetapkan-tersangka" target="_blank">Nadia Mulya</a>. Nadia menambahkan, meskipun saat ini keluarga sudah menerima, namun menurutnya keadilan tetap harus ditegakkan. "Kami terima semua yang sudah terjadi di pengadilan. Hanya kami meminta agar keluarga Budi Mulya itu bisa mendapatkan keadilan," ungkapnya. Karena, baginya sudah hampir 4,5 tahun, Ayahnya direnggut kebebasannya. Padahal, tidak terlibat sama sekali dalam perkara ini. "Jadi, kalau saya di sini kan sebagai puteri dari Bapak saya yang sudah hampir 4,5 tahun menyandang status tersangka, direnggut kebebasannya dan tidak bisa berkumpul dengan keluarga," urainya. Nadia menegaskan, demi keadilan, maka perlu ada seseorang yang ditetapkan tersangka. Ini berdasarkan putusan praperadilan yang memerintahkan agar KPK segera membuka penyidikan baru dan menetapkan Boedino dan kawan-kawan sebagai tersangka. "Kasus Bank Century itu tidak bisa difokuskan hanya ke Budi Mulya saja. Anda harus melihat bahwa bapak saya itu tidak terlibat sama sekali dalam proses apa pun dalam kegiatan bail out," tuturnya. Dia juga meminta kepada awak media untuk terus mengawal proses hukum ini agar bisa tuntas. "Saya minta kepada teman (media) untuk mengawal ini juga agar benar tidak lagi diombang-ambingkan. Agar tuntas. Karena kasus Bank Century itu bukan seputar kebijakan saja," tukasnya. "Yang menyebabkan masyarakat geram kan seperti yang disampaikan oleh Rizal Ramli, itu kan ember bocor. Bocornya ke mana? Ya, yaitu yang ingin diketahui masyarakat," tutupnya. Terpisah, terkait adanya desakan dari keluarga Budi Mulya, juru bicara KPK <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/04/12/203971/keluarga-terpidana-kasus-century-desak-kpk-segera-tetapkan-tersangka" target="_blank">Febri Diansyah</a> menuturkan, pihaknya mempersilahkan tindakan keluarga Budi Mulia. Namun, KPK tidak akan pernah menghentikan penanganan perkara Century ini. "Untuk penanganan perkaranya sendiri cek ke pimpinan justru sejak awal penanganan kasus Century tidak pernah berhenti dan KPK akan kita dalami lebih lanjut," tukasnya.

Didesak Segera Tetapkan Tersangka Kasus Century, Begini Tanggapan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bamsoet-minta-pihak-pihak-terkait-kasus-century-bersikap-kooperatif_m_203736.jpeg" alt="Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta seluruh pihak-pihak yang terkait dalam kasus Century, untuk bersikap kooperatif." width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta seluruh pihak-pihak yang terkait dalam kasus Century, untuk bersikap kooperatif.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo berharap pihak-pihak yang diduga terseret kasus korupsi Bank Century untuk bersikap kooperatif. Pernyataan Bamsoet -panggilan karibnya- ini sebagai respons atas putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), yang memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menjerat Mantan Wakil Presiden Boediono dan sejumlah nama lain dalam kasus Century. &ldquo;Mengimbau semua pihak yang diduga terlibat untuk secara kooperatif dan jujur dalam memberikan keterangan serta penjelasan kepada tim penyidik KPK, agar kasus tindak pidana Bank Century dapat terungkap dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,&rdquo; ujar Bamsoet, Rabu (11/4). Terkait penyebutan nama-nama yang dianggap terlibat kasus Century seperti Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dan kawan-kawan yang disebut dalam putusan praperadilan PN Jaksel, Bamsoet menyerahkan persoalan itu ke KPK. Sebab, KPK menjadi pihak termohon dalam putusan itu. &ldquo;Menyerahkan sepenuhnya kepada KPK agar hal tersebut ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,&rdquo; tegas salah satu inisiator pengungkapan kasus Century itu. Selain itu, Bamsoet juga meminta Komisi III DPR mendalami putusan PN Jaksel atas permohonan praperadilan yang diajukan Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) itu. &ldquo;Agar Komisi III DPR mendalami keputusan pengadilan terkait Bank Century. Kami harap bisa dituntaskan secara permanen karena sudah berlangsung cukup lama,&rdquo; tegasnya. Sebelumnya PN Jaksel dalam putusan praperadilan memerintahkan KPK menindaklanjuti vonis Mahkamah Agung (MA) atas Budi Mulya, yang menjadi terdakwa perkara korupsi pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan bailout dari Bank Indonesia (BI) untuk Bank Century. Putusan PN Jaksel itu memerintahkan KPK menjerat Boediono, Muliaman D Hadad, Raden Pardede dan kawan-kawan yang disebutkan dalam dakwaan atas Budi Mulya, atau melimpahkannya kepada kepolisian/kejaksan untuk dilanjutkan dengan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Bamsoet Minta Pihak-pihak Terkait Kasus Century Bersikap Kooperatif

budi mulya

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#budi mulya