<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:rh:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/17/dokter-2098123757.jpg" alt="ILUSTRASI. Dokter (Freepik)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Dokter (Freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Hari ini (22/5) rencananya Kementerian Kesehatan mengundang 26 dekan fakultas kedokteran untuk berdiskusi. Dalam surat undangan dengan Nomor UM.02.04/A/1550/2025 yang beredar di media sosial itu, juga mengundang pihak Kemenristekdikti. Namun, 26 dekan yang diundang menurut surat dari Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi (AIPKI) menyatakan tidak hadir. Dalam surat dari Kemenkes, undangan tersebut untuk diskusi strategis pembangunan kesehatan nasional. Tertulis juga tujuan diskusi ini untuk mendukung prioritas pembangunan kesehatan nasional dan percepatan transformasi sistem kesehatan. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman saat dihubungi Jawa Pos, menyatakan pertemuan itu masih terjadwal. &ldquo;Pastinya sebagai bentuk keterbukaan dan kolaborasi dengan stakeholders,&rdquo; kata Aji ketika ditanya tujuan pertemuan ini. Berita ketidakhadiran para dekan ini sudah meluas. Namun, Kemenkes bergeming. &ldquo;Kan belum tahu apakah (para dekan) akan hadir atau tidak,&rdquo; imbuh Aji. Sementara itu, AIPKI menyatakan tidak akan menghadiri undangan diskusi strategis dari Kementerian Kesehatan. Keputusan tersebut tertuang dalam pernyataan sikap resmi AIPKI. Dalam surat undangan bernomor UM.02.04/A/1550/2025 tertanggal 19 Mei 2025, Kemenkes mengajak berbagai pihak untuk berdiskusi terkait pembangunan kesehatan nasional. Namun, AIPKI menilai forum tersebut tidak menjamin dialog yang terbuka dan setara. Dalam surat tersebut tertulis, kami 26 Dekan Fakultas Kedokteran yang tergabung dalam AIPKI memutuskan untuk tidak menghadiri forum yang diselenggarakan Kemenkes. Ini sebagai bentuk konsistensi terhadap prinsip tata kelola akademik. AIPKI menyebut ketidakhadiran ini sebagai bentuk tanggung jawab moral institusi akademik. Selain itu mereka juga menyoroti pengalaman sebelumnya di mana masukan institusi pendidikan diabaikan, tapi setelah itu ada narasi yang dihasilkan forum justru seolah menyiratkan AIPKI memberikan dukungan penuh. AIPKI menegaskan bahwa mereka tidak menolak dialog, namun menolak proses yang dianggap tidak transparan, sepihak, dan sarat formalitas. Mereka mendorong dibentuknya forum dialog yang sejati dan menjamin transparansi hasil diskusi. Dalam pernyataannya, AIPKI juga mengungkap telah menyampaikan sejumlah solusi alternatif kepada pemerintah. Usulan tersebut meliputi penguatan otonomi akademik, keterlibatan kolegium yang independen, dan pembentukan Dewan Dialog Nasional Pendidikan Kedokteran yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, AIPKI menolak segala bentuk framing negatif terhadap institusi pendidikan kedokteran. Menurut mereka framing semacam itu melemahkan sistem checks and balances, merusak semangat belajar mahasiswa dan PPDS, serta mengganggu kepercayaan terhadap sistem pendidikan kedokteran, yang seharusnya menjunjung tinggi etika profesi dan nilai keilmuan. AIPKI juga menyampaikan harapan agar pemerintah membuka ruang partisipasi yang proporsional dan melibatkan institusi pendidikan, kolegium, serta organisasi profesi. Mereka juga menegaskan komitmen untuk terus mendukung reformasi pendidikan kedokteran yang berbasis bukti, hukum, dan etika. Dekan Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta dr Taufiq Fredrik Pasiak membenarkan surat tersebut. Dia juga mengamini tidak akan hadir pada forum diskusi hari ini. &ldquo;Saya memang sudah ada agenda yang scheduled sejak minggu lalu,&rdquo; ujar Ketua AIPKI Wilayah II itu saat dihubungi Jawa Pos. Dia menegaskan bahwa 26 dekan yang diundang masih sejalan dengan surat pernyataan AIPKI. Secara terpisah Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Prof dr Ari Fahrial Syam SpPD juga tidak akan hadir. &ldquo;26 dekan yang diundang, 26nya tidak bisa hadir,&rdquo; tuturnya. Dia berharap pihak rektorat setiap FK tidak memberikan intervensi kepada dekannya untuk hadir. Ari sendiri sudah melaporkan kepada rektorat UI bahwa hari ini tidak hadir. &ldquo;Saat ini untuk UI belum ada arahan dari rektor dan kami sudah lapor ke pimpinan UI untuk tidak hadir,&rdquo; tegasnya.&nbsp; </div> <label class="pointer-events-none absolute start-0 top-0 h-full origin-[0_0] truncate border border-transparent p-4 font-semibold transition duration-100 ease-in-out peer-focus:-translate-y-1.5 peer-focus:translate-x-0.5 peer-focus:scale-90 peer-focus:font-semibold peer-focus:text-gray-900 peer-disabled:pointer-events-none peer-disabled:opacity-50 peer-[:not(:placeholder-shown)]:-translate-y-1.5 peer-[:not(:placeholder-shown)]:translate-x-0.5 peer-[:not(:placeholder-shown)]:scale-90 peer-[:not(:placeholder-shown)]:text-gray-900 dark:text-white dark:peer-focus:text-neutral-900 dark:peer-[:not(:placeholder-shown)]:text-neutral-200"></label>​</div> </div> </div>

AIPKI menegaskan bahwa mereka tidak menolak dialog, namun menolak proses yang dianggap tidak transparan, sepihak, dan sarat formalitas.

Tak Jamin Dialog Terbuka dan Setara, 26 Dekan FK Perguruan Tinggi Ogah Hadiri  Diskusi dengan Kemenkes 

<div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/11/Screenshot_2025-02-11-19-32-48-890_comgoogleandroidgm-edit-1205976070.jpg" alt="Menkes Budi Gunadi Sadikin saat meninjau Cek Kesehatan Gratis (CKG) perdana di Puskesmas Manukan Kulon, Surabaya, Senin (10/2). (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menkes Budi Gunadi Sadikin saat meninjau Cek Kesehatan Gratis (CKG) perdana di Puskesmas Manukan Kulon, Surabaya, Senin (10/2). (Puguh Sujiatmiko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;&ndash; Protes Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) terkait sistem pendidikan kedokteran dan layanan kesehatan, mendapat tanggapan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Menurutnya apa yang dilakukan kementeriannya merupakan trasnformasi kesehatan yang berpihak pada 280 juta rakyat Indonesia. Budi juga menuturkan jika hubungan dengan guru besar kedokteran cukup baik. Ini terbukti dengan adanya pertemuan dengan guru besar kedokteran anak pada malam setelah aksi protes FKUI pada Jumat lalu (16/5).&nbsp; &ldquo;Kementerian Kesehatan dimandatkan untuk melakukan transformasi kesehatan,&rdquo; kata Budi. Dia menyinggung apa yang dilakukan kementeriannya berbasis kepentingan masyarakat.&nbsp; Budi menekankan bahwa stakeholder di sektor kesehatan terdiri dari banyak pihak. Sehingga dalam melakukan transformasi ini terjadi ketidaknyamanan beberapa stakeholder. Apalagi yang menjadi keutamaan adalah kepentingan masyarakat.&nbsp; &ldquo;Kemenkes sangat membuka diri kalau ketidaknyamanan ini terjadi untuk berkomunikasi,&rdquo; tuturnya. Dia mencontohkan saat penyusunan UU Nomor 17 Tahun 2023 telah mendengarkan partisipasi publik. Budi menyebutkan ada ribuan masukan yang sudah dilist.&nbsp; &ldquo;Kebijakan sekarang juga melibatkan guru besar Universitas Indonesia,&rdquo; imbuhnya. Dia mencontohkan kebijakan skrining bayi baru lahir. Kebijakan ini dilakukan dalam dua tahun terakhir dan dapat mencakup 2,3 &nbsp;juta bayi yang sudah dilakukan skrining. &ldquo;Kami memahami mungkin ada kelompok yang belum terwadahi tapi kami membuka diri,&rdquo; katanya.&nbsp; Budi juga menceritakan pada Jumat malam, dia bertemu dengan lima guru besar kedokteran spesialis anak. &ldquo;Untuk mendengarkan masukan mereka,&rdquo; bebernya. Dia menyadari bahwa transformasi kesehatan mengubah pola kebijakan Kemenkes. Sebelumnya perwakilan Guru Besar FKUI Siti Setiati menyatakan keprihatinan mendalam atas kebijakan kesheatan dan pendidikan kedokteran dari Kemenkes. Dia yang mewakili dokter dan akademisi kedokteran FKUI menyebut kebijakan tersebut dapat menurunkan mutu pendidikan dokter dan dokter spesialis. Kebijakan ini juga dapat berdampak langsung pada kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia.&nbsp; Selain melakukan seruan, ada 121 guru besar FKUI yang bersurat kepada Presiden Prabowo Subianto. Salah satu yang menjadi sorotan adalah hilangnya independensi kolegium yang bisa berdampak pada objektivitas penentuan standar dan kompetensi profesi dokter.&nbsp; </div>

Budi menekankan stakeholder di sektor kesehatan terdiri dari banyak pihak. Sehingga dalam melakukan transformasi terjadi ketidaknyamanan

Menkes Jawab Keresahan Guru Besar FKUI, Sediakan Waktu untuk Diskusi Bersama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/07/oke-PROFIL_BUDI-GUNADI-SADIKIN_ali13-1538742494.jpg" alt="Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. (Muhamad Ali/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. (Muhamad Ali/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pemerintah Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan haji. Kloter pertama jemaah haji asal Embarkasi Jakarta Pondok Gede (JKG 01) resmi diberangkatkan dari Asrama Haji Pondok Gede, Rabu (1/5/), dan dilepas langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Hadir mendampingi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, serta perwakilan DPR RI. Kloter JKG 01 terdiri dari 389 jemaah asal DKI Jakarta, didampingi empat petugas haji: satu dokter, satu perawat, satu ketua kloter, dan satu pembimbing ibadah. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa angka kematian jemaah haji Indonesia&nbsp;pada 2024 mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. "Pada 2023, ada 773 jemaah yang wafat. Tahun lalu, jumlahnya turun menjadi 461 orang. Ini hasil sinergi dan peningkatan layanan, termasuk pemeriksaan kesehatan yang lebih awal dan pendampingan intensif,&rdquo; ujar Menkes Budi. Budi menjelaskan bahwa dua penyebab utama kematian jemaah adalah pneumonia dan serangan jantung yang tidak tertangani dengan cepat. Untuk itu, Pemerintah Indonesia telah meminta alokasi khusus di area Masjidil Haram yang kini dilengkapi alat medis modern dan petugas berbahasa Indonesia. Menkes mengapresiasi Pemerintah Arab Saudi yang kini lebih terbuka dalam kerja sama sistem rujukan. Kemenkes telah memilih satu grup layanan kesehatan resmi sebagai mitra untuk penanganan darurat jemaah asal Indonesia. &ldquo;Saudi sudah mulai sadar bahwa lambatnya rujukan menjadi faktor tingginya angka kematian. Dengan optimalisasi rumah sakit dan sistem akses yang dipermudah, kami harap penanganan darurat bisa lebih cepat,&rdquo; jelas Budi. Untuk musim haji 2025, Kementerian Kesehatan telah mengerahkan 1.766 tenaga kesehatan, Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI), Pos kesehatan di bandara dan sektor, dan Armada ambulans di Makkah dan Madinah. Pemeriksaan kesehatan jemaah juga diperketat, terutama bagi jemaah lansia dengan penyakit penyerta. Pemerintah turut menyertakan pemeriksaan kognitif, kesehatan mental, serta kemampuan aktivitas harian (ADL). Selain itu, distribusi vaksin meningitis dan polio, serta paket obat-obatan dan perbekalan kesehatan, telah dilakukan secara menyeluruh. Menteri Agama Prof. Nasaruddin Umar memastikan bahwa seluruh fasilitas dan layanan di Madinah telah siap. &ldquo;Semua sudah disiapkan untuk menyambut kloter pertama. Kita ingin memastikan jemaah mendapat pelayanan terbaik,&rdquo; ujarnya.

Kloter perdana haji 2025 dilepas dari Jakarta. Pemerintah pastikan layanan meningkat, kematian jemaah turun signifikan dari tahun lalu.

Menkes: Kematian Jemaah Haji Turun Signifikan Berkat Pemeriksaan Kesehatan Lebih Dini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Menteri-Kesehatan-Budi-Gunadi-Sadikin-Hendra-Eka-2-1.jpg" alt="Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan paparan saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (4/7/22). Menkes menjelaskan mengenai tahapan kelas standar BPJS Kesehatan. Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS" width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan paparan saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (4/7/22). Menkes menjelaskan mengenai tahapan kelas standar BPJS Kesehatan. Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pelarangan sementara obat sirop untuk anak merupakan langkah konservatif untuk mencegah meluasnya penyakit gagal ginjal akut.  Langkah ini dilakukan sambil menunggu Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)  memfinalisasi temuan mereka soal tiga zat kimia berbahaya pada obat sirop. "Memang sudah ada 99 balita yang meninggal, 99 balita yang terkena gagal ginjal akut itu terdeteksi memiliki kandungan 3 zat kimia berbahaya dalam tubuhnya, yakni ethylene glycol (EG), diethylene glycol (DEG), dan ethylene glycol butyl ether (EGBE)," kata Budi Gunadi saat perayaan Hari Kesehatan Nasional tingkat Provinsi Banten di Kota Serang, Kamis.  Budi mengambil posisi konservatif dengan mengambil sampel darah serta memeriksa apakah terdapat zat kimia berbahaya yang merusak ginjal. Kemudian mendatangi rumahnya dengan mengecek obat-obatan apa yang diminum.  "Itu kita ambil tindakan preventif, karena yang meninggal ini sudah mencapai puluhan per bulan sedangkan yang terdeteksi sekitar 35-an per bulan. Saat ini rumah sakit sudah mulai penuh," ungkap Budi.  Kemenkes melarang penggunaan obat-obatan sirop mengingat balita yang teridentifikasi mengalami gagal ginjal akut sudah mencapai 35-an per bulan. "Kita larang dulu sementara, supaya tidak bertambah lagi korban balita-balita. Ini sampai BPOM memastikan obat mana yang sebenarnya berbahaya," terangnya.  Budi menyebutkan, sebenarnya kasus gagal ginjal akut anak juga terjadi di banyak negara lain, di antaranya India dan Tiongkok. Segala macam zat kimia ethylene glycol (EG), diethylene glycol (DEG), dan ethylene glycol butyl ether (EGBE) itu menyebabkan kematian di banyak negara. "Seperti kita lihat obat yang dikonsumsi korban meninggal, itu diproduksi di sini," kata Budi. (*)

Menkes: Larangan Obat Sirop untuk Cegah Meluasnya Gagal Ginjal Akut