<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Anggota-DPR-Lasmi-Indaryani.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengakui memblokir rekening milik Anggota DPR RI Lasmi Indaryani. Pemblokiran itu dilakukan KPK, karena diduga berkaitan dengan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU), yang menjerat Bupati Banjarnegara nonaktif Budhi Sarwono.  "Benar, diblokir penyidik," kata juru bicara KPK Ali Fikri dikonfirmasi, Rabu (31/8).  Juru bicara KPK berlatar belakang Jaksa ini menyampaikan, pemblokiran terhadap rekening Lasmi karena diduga berkaitan dengan proses penyidikan yang menjerat Budhi Sarwono. Terlebih, Lasmi merupakan anak dari Budhi Sarwono.  "Kebutuhan proses penyidikan perkara dimaksud," tegas Ali.  Lasmi Indaryani sebelumnya menyatakan protes usai menjalani proses pemeriksaan oleh tim penyidik KPK. Politikus Partai Demokrat itu menyatakan protes, karena rekening gajinya sebagai anggota parlemen diblokir KPK.  "Rekening saya yang gaji DPR itu diblokir, padahal tidak ada sangkut pautnya dengan urusan ini," kata Lasmi di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (30/8) malam.  Menurut Lasmi, rekening yang diblokir oleh KPK itu juga menerima tunjangan hasil kerja anggota DPR. Anak dari Budhi Sarwono itu juga mengatakan, rekening itu sudah diblokir KPK hampir setahun lamanya.  "(Gaji DPR tetap) masuk ke rekening (yang diblokir), jadi saya enggak ambil," ucap Lasmi.  Dia mengakui, sudah menyatakan protes ke penyidik KPK terkait pemblokiran rekeningnya ke penyidik. Menurutnya, penyidik meminta dia untuk memberikan bukti yang menjelaskan rekening itu tidak berkaitan dengan kasus yang menjerat Ayahnya.  "Mereka (penyidik) meminta surat dari kami bahwa keterangan bahwa itu adalah gaji saya secara anggota DPR, yang tidak ada kaitannya dengan kasus ini," tegas Lasmi.  Meski demikian, Lasmi tidak bisa menyebutkan total uang yang ada di dalam rekening itu. Pemblokiran ini dinilai menyusahkan dirinya menerima gaji dan tunjangan sebagai wakil rakyat.  "Kami merasa agak tidak adil, karena itukan rekening saya sebagai anggota DPR RI tidak ada hubungannya dengan APBD, tidak ada hubungannya dengan perusahaan, dan saya buka rekening itu waktu saya menjadi anggota DPR," pungkas Lasmi.

KPK: Pemblokiran Rekening Anggota DPR Lasmi untuk Kebutuhan Penyidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Anggota-DPR-Lasmi-Indaryani.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota DPR RI Lasmi Indaryani selesai menjalani proses pemeriksaan oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Politikus Partai Demokrat itu menyatakan protes, karena rekening gajinya diblokir KPK.  Diduga pemblokiran itu berkaitan dengan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Bupati nonaktif Banjarnegara, Budhi Sarwono.  "Rekening saya yang gaji DPR itu diblokir, padahal tidak ada sangkut pautnya dengan urusan ini," kata Lasmi di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (30/8).  Menurut Lasmi, rekening yang diblokir oleh KPK itu juga menerima tunjangan hasil kerja anggota DPR. Anak dari Budhi Sarwono itu juga mengatakan, rekening itu sudah diblokir KPK hampir setahun lamanya.  "(Gaji DPR tetap) masuk ke rekening (yang diblokir), jadi saya enggak ambil," ucap Lasmi.  Dia mengakui, sudah menyatakan protes ke penyidik KPK terkait pemblokiran rekeningnya ke penyidik. Menurutnya, penyidik meminta dia untuk memberikan bukti yang menjelaskan rekening itu tidak berkaitan dengan kasus yang menjerat Ayahnya.  "Mereka (penyidik) meminta surat dari kami bahwa keterangan bahwa itu adalah gaji saya secara anggota DPR, yang tidak ada kaitannya dengan kasus ini," tegas Lasmi.  Meski demikian, Lasmi tidak bisa menyebutkan total uang yang ada di dalam rekening itu. Pemblokiran ini dinilai menyusahkan dirinya menerima gaji dan tunjangan sebagai wakil rakyat.  "Kami merasa agak tidak adil, karena itukan rekening saya sebagai anggota DPR RI tidak ada hubungannya dengan APBD, tidak ada hubungannya dengan perusahaan, dan saya buka rekening itu waktu saya menjadi anggota DPR," pungkas Lasmi.  Juru bicara KPK bidang penindakan, Ali Fikri sebelumnya menyatakan sedang melakukan pengembangan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Bupati Banjarnegara, Budhi Sarwono. Lembaga antirasuah saat ini sedang mengumpulkan alat bukti untuk mencari pihak-pihak yang terlibat.  "Tim Penyidik KPK berdasarkan adanya kecukupan alat bukti kembali menemukan adanya dugaan perbuatan pidana lain yang diduga dilakukan oleh tersangka BS (Budhi Sarwono) dkk," ucap Ali Fikri beberapa waktu lalu.  KPK menyatakan pengusutan itu terkait proses pengadaan barang dan jasa di Pemkab Banjarnegara, Jawa Tengah Tahun 2019-2021 dan dugaan penerimaan gratifikasi. Menurut Ali, saat ini proses pengumpulan alat bukti sedang berjalan, di antaranya dengan agenda pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi.  "KPK mengharapkan partisipasi publik untuk ikut serta memantau dan mengawal proses penyidikan perkara ini dimana apabila memiliki informasi maupun data terkait perkara ini dapat menginformasikan pada Tim Penyidik KPK maupun melalui layanan call center 198," pungkas Ali.

Anggota DPR Lasmi Indaryani Protes Rekeningnya Diblokir KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/berkas-mbah-putih-dan-johar-beres-lasmi-isiap-ungkap-semua-fakta_m_.jpg" alt="Lasmi Indaryani akan membuka semua fakta dan bukti di persidangan" width="100%">
<figcaption>Lasmi Indaryani akan membuka semua fakta dan bukti di persidangan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota DPR RI Lasmi Indaryani mangkir atau tidak hadir dari panggilan pemeriksaan tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (22/7). Lembaga antirasuah akan menjadwalkan ulang terhadap Lasmi.  Sedianya Wakil Bendahara Umum Partai Demokrat itu diperiksa dalam kapasistasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat ayahnya, Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono.  "Lasmi Indaryani (Anggota DPR RI), tidak hadir karena ada kegiatan dan yang bersangkutan mengkonfirmasi pada tim penyidik untuk dijadwal ulang kembali," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (25/7).  Sementara itu, tim penyidik KPK mendalami dugaan sejumlah aset yang disamarkan. Sejumlah aset tersebut didalami KPK, karena diduga dari hasil korupsi.  Materi pemeriksaan ini ditelisik penyidik KPK kepada Wakil Bupati Banjarnegara, Syamsudin; Ajudan Bupati Banjarnegara, Yudi; Notaris dan PPAT, Indrareni Gandadinata; dua pihak swasta Koenta Prijanto dan Indra Perdana. Mereka menjalani pemeriksaan di Mako Brimob Purwokerto, Jumat (22/7).  "Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain dengan dengan dugaan adanya beberapa aset tersangka BS yang dikondisikan dan disamarkan menggunakan nama pihak-pihak tertentu," tegas Ali.  KPK sebelumnya menyatakan sedang melakukan pengembangan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Banjarnegara, Budhi Sarwono. Lembaga antirasuah saat ini sedang mengumpulkan alat bukti untuk mencari pihak-pihak yang terlibat.  "Tim Penyidik KPK berdasarkan adanya kecukupan alat bukti kembali menemukan adanya dugaan perbuatan pidana lain yang diduga dilakukan oleh tersangka BS (Budhi Sarwono) dkk," ucap Ali.  KPK menyatakan pengusutan itu terkait proses pengadaan barang dan jasa di Pemkab Banjarnegara, Jawa Tengah Tahun 2019-2021 dan dugaan penerimaan gratifikasi. Menurut Ali, saat ini proses pengumpulan alat bukti sedang berjalan, di antaranya dengan agenda pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi.  "KPK mengharapkan partisipasi publik untuk ikut serta memantau dan mengawal proses penyidikan perkara ini dimana apabila memiliki informasi maupun data terkait perkara ini dapat menginformasikan pada Tim Penyidik KPK maupun melalui layanan call center 198," pungkas Ali.

Anggota DPR Lasmi Indaryani Tak Hadiri Pemeriksaan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/WhatsApp-Image-2022-05-13-at-6.04.44-PM.jpg" alt="Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Benardy Ferdiansyah/Antara" width="100%">
<figcaption>Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Benardy Ferdiansyah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Anggota DPR RI Lasmi Indaryani/Lasmi diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi yang menjerat ayahnya, Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono. Wakil Bendahara Umum Partai Demokrat itu akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi, terkait kasus dugaan korupsi di Pemerintahan Kabupaten Banjarnegara tahun anggaran 2019-2021.  Selain Lasmi, KPK juga memeriksa Plt Bupati Banjarnegara, Syamsudin. Lembaga antirasuah juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap ajudan Bupati Banjarnegara Yudi, Notaris dan PPAT Indrareni Gandadinata, swasta Koento Prijatno.  "Pemeriksaan dilakukan di Mako Brimob Purwokerto, Jalan Letjend Pol. Soemarto No. 586, Karangjambu, Purwanegara, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, Jawa Tengah," kata pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (22/7).  Lasmi sempat diperiksa tim penyidik KPK pada Rabu (15/6) lalu. Dia saat itu ditelisik pengetahuannya terkait proses penganggaran untuk berbagai proyek di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara tahun 2019-2021.  Lasmi Indrayani juga tercatat sempat menjabat Direktur Utama PT Semangat Muda. Sejumlah proyek konstruksi pernah dimenangkan perusahaan konstruksi yang berdomisili di Jl. Dipayuda No.34, Krandegan, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara, Jawa Tengah itu. Adapun Budhi sebelumnya sempat mengaku memiliki saham di PT Semangat Muda, PT Sutikno Tirta Kencana dan PT Buton Tirto Baskoro, perusahan itu bernaung dalam PT Bumi Redjo.  KPK sebelumnya menyatakan sedang melakukan pengembangan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Banjarnegara, Budhi Sarwono. Lembaga antirasuah saat ini sedang mengumpulkan alat bukti untuk mencari pihak-pihak yang terlibat.  "Tim Penyidik KPK berdasarkan adanya kecukupan alat bukti kembali menemukan adanya dugaan perbuatan pidana lain yang diduga dilakukan oleh tersangka BS (Budhi Sarwono) dkk," ucap Ali.  KPK menyatakan, pengusutan itu terkait proses pengadaan barang dan jasa di Pemkab Banjarnegara, Jawa Tengah Tahun 2019-2021 dan dugaan penerimaan gratifikasi. Menurut Ali, saat ini proses pengumpulan alat bukti sedang berjalan, di antaranya dengan agenda pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi.  "KPK mengharapkan partisipasi publik untuk ikut serta memantau dan mengawal proses penyidikan perkara ini dimana apabila memiliki informasi maupun data terkait perkara ini dapat menginformasikan pada Tim Penyidik KPK maupun melalui layanan call center 198," pungkas Ali.

KPK Periksa Anggota DPR Lasmi Indaryani Terkait Kasus Korupsi Ayahnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/berkas-mbah-putih-dan-johar-beres-lasmi-isiap-ungkap-semua-fakta_m_.jpg" alt="Lasmi Indaryani akan membuka semua fakta dan bukti di persidangan" width="100%">
<figcaption>Lasmi Indaryani akan membuka semua fakta dan bukti di persidangan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan keterlibatan Anggota DPR RI fraksi Demokrat, Lasmi Indaryani dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara pada 2019-2021 yang menjerat Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono. Hal ini didalami tim penyidik KPK saat memeriksa Lasmi pada Selasa (14/6) kemarin.  "Lasmi Indaryani dikonfirmasi antara lain terkait dengan proses penganggaran untuk pengadaan berbagai proyek di Pemkab Banjarnegara tahun 2019-2021," kata pelaksana tugaa (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (15/6).  Namun, saat ini KPK belum mau mengungkap secara rinci sepak terjang Lasmi Indaryani dalam sengkarut dugaan korupsi yang ditangani KPK. Mengingat kasus ini sedang proses penyidikan.  Lasmi Indaryani tercatat sempat menjabat Direktur Utama PT Semangat Muda. Sejumlah proyek konstruksi pernah dimenangkan perusahaan konstruksi yang berdomisili di Jl. Dipayuda No.34, Krandegan, Kec. Banjarnegara, Kab. Banjarnegara, Jawa Tengah itu. Adapun Budhi sebelumnya sempat mengaku memiliki saham di PT Semangat Muda, PT Sutikno Tirta Kencana dan PT Buton Tirto Baskoro, perusahan itu bernaung dalam PT Bumi Redjo.  KPK sebelumnya menyatakan sedang melakukan pengembangan terkait dugaan tindak pidana korupsi yang menjerat Bupati nonaktif Banjarnegara, Budhi Sarwono. Lembaga antirasuah saat ini sedang mengumpulkan alat bukti untuk mencari pihak-pihak yang terlibat.  "Tim Penyidik KPK berdasarkan adanya kecukupan alat bukti kembali menemukan adanya dugaan perbuatan pidana lain yang diduga dilakukan oleh tersangka BS (Budhi Sarwono) dkk," ucap Ali.  KPK menyataian pengusutan itu terkait proses pengadaan barang dan jasa di Pemkab Banjarnegara, Jawa Tengah Tahun 2019-2021 dan dugaan penerimaan gratifikasi. Menurut Ali, saat ini proses pengumpulan alat bukti sedang berjalan, di antaranya dengan agenda pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi.  "KPK mengharapkan partisipasi publik untuk ikut serta memantau dan mengawal proses penyidikan perkara ini dimana apabila memiliki informasi maupun data terkait perkara ini dapat menginformasikan pada Tim Penyidik KPK maupun melalui layanan call center 198," pungkas Ali.

KPK Cecar Anggota DPR Lasmi Indaryani Soal Duit Proyek Banjarnegara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/antarafoto-pemeriksaan-bupati-banjarnegara-240921-ies-5-1.jpg" alt="Tersangka Bupati Banjarnegara nonaktif Budhi Sarwono. Indrianto Eko Suwarso/Antara" width="100%">
<figcaption>Tersangka Bupati Banjarnegara nonaktif Budhi Sarwono. Indrianto Eko Suwarso/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono divonis 8 tahun penjara dan denda Rp 700 juta subsider 6 bulan kurungan. Budhi terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa suap terkait proyek di Kabupaten Banjarnegara tahun 2017 hingga 2018.  Tak hanya Budhi, vonis 8 tahun penjara juga ditujukan kepada Kedy Afandi selaku orang kepercayaan Budhi. "Pidana masing-masing 8 tahun dan denda Rp 700 juta subsider 6 bulan," kata pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (9/6).  Vonis tersebut dibacakan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Semarang. Sidang dipimpin Hakim Ketua Rochmad dengan Hakim Anggota Rajendra dan Lujianto, serta panitera pengganti Endang Hartiningsih.  Hal-hal yang memberatkan vonis, yakni Budhi sebagai kepala daerah tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Budhi selaku kepala daerah dengan kewenangan yang dimiliki seharusnya berperan aktif ikut mencegah praktik-praktik korupsi di wilayahnya.  "Terdakwa I (Budhi) dan Terdakwa II (Kedy) tidak mengakui perbuatannya," ucap Ali.  Sementara hal yang meringankan yakni keduanya dianggap sopan selama persidangan dan memiliki tanggungan keluarga. Atas vonis tersebut, baik Budhy, Kedy, maupun tim jaksa penuntut umum pada KPK menyatakan pikir-pikir. Mereka meminta waktu apakah menerima atau melakukan upaya hukum banding atas vonis tersebut.  Budhi menerima suap dan gratifikasi sekitar Rp 26 miliar. Jumlah tersebut berasal dari dugaan gratifikasi sebesar Rp 7,4 miliar dan hasil keuntungan dari sejumlah pengerjaan proyek yang diikuti beberapa perusahaan milik Budhi sebanyak Rp 18,7 miliar.  Budhi disebut mengikutsertakan perusahaannya untuk mengerjakan proyek pekerjaan di Kabupaten Banjarnegara. Budhi selaku penerimaan manfaat dari perusahaan tersebut mengatur atau mem-ploting perusahaannya ikut serta dalam paket pekerjaan yang dibiayai APBD dan APBD-P 2017 serta DAK dan APBD 2018.  Total pekerjaan berjumlah Rp 93 miliar, serta mendapatkan keuntungan finansial dari paket pekerjaan tersebut dengan total seluruhnya berjumlah sekitar Rp 18,7 miliar.  Budhi dan Kedy terbukti melanggar Pasal 12 huruf i UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Namun hakim membebaskan keduanya dari Pasal 12B UU Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 65 KUHP. Hakim menilai perbuatan gratifikasi keduanya tak terbukti.

Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono Divonis 8 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/antarafoto-pemeriksaan-bupati-banjarnegara-240921-ies-5-1.jpg" alt="Tersangka Bupati Banjarnegara nonaktif Budhi Sarwono. Indrianto Eko Suwarso/Antara" width="100%">
<figcaption>Tersangka Bupati Banjarnegara nonaktif Budhi Sarwono. Indrianto Eko Suwarso/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati Banjarnegara nonaktif Budhi Sarwono, dituntut hukuman 12 tahun penjara, denda sebesar Rp700 juta, Subsidair enam bulan kurungan. JPU menilai, Budhi Sarwono dinilai terbukti melakukan korupsi dalam bentuk suap dan gratifikasi berbagai proyek, yang diduga melibatkan tiga perusahaan miliknya, pada kurun waktu 2017 hingga 2018.  Dalam sidang dengan agenda tuntutan di PN Tipikor Semarang, jaksa juga meminta hakim menjatuhkan hukuman tambahan berupa uang pengganti kerugian negara sebesar Rp26,02 miliar, yang jika tidak dibayarkan 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka akan diganti dengan kurungan selama 5 tahun.  Menurut dia, terdakwa terbukti Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada dakwaan pertama dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada dakwaan kedua.  Adapun dalam pertimbangannya, jaksa menilai terdakwa dengan kewenangan yang dimilikinya seharusnya berperan aktif dalam mencegah praktik korupsi, namun tidak dilakukan dan justru terdakwa terlibat dalam melanggengkan praktik korupsi.  "Terdakwa tidak mengakui perbuatannya," kata jaksa Meyer Simanjuntak dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang Jumat (20/5) dikutip dari Antara.  Dalam sidang yang digelar secara hibrid tersebut, diadili pura orang kepercayaan Budhi Sarwono, Kedy Afandi. Jaksa menuntut Kedy dengan hukuman 11 tahun penjara dan denda Rp700 juta.  Atas tuntutan tersebut, hakim memberi kesempatan terdakwa dan penasihat hukumnya untuk menyampaikan pembelaan pada sidang pekan depan.  Budhi Sarwono didakwa menerima suap Rp18,7 miliar dan gratifikasi Rp7,5 miliar dari berbagai proyek yang diduga melibatkan tiga perusahaan miliknya. Berbagai proyek infrastruktur jalan tersebut dibiayai dengan APBD 2017 dan 2018.

Bupati Banjarnegara Nonaktif Dituntut 12 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/antarafoto-pemeriksaan-bupati-banjarnegara-240921-ies-5-1.jpg" alt="Tersangka Bupati Banjarnegara nonaktif Budhi Sarwono. Indrianto Eko Suwarso/Antara" width="100%">
<figcaption>Tersangka Bupati Banjarnegara nonaktif Budhi Sarwono. Indrianto Eko Suwarso/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Plt Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri mengaku, telah melakukan penyitaan sejumlah aset milik Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono.  Menurut Ali, Budhi Sarwono telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh lembaga antirasuah.  "Sejauh ini kami telah melakukan penyitaan terkait dengan aset-aset yang diduga milik tersangka ini kurang lebih Rp 10 miliar," ujar Ali kepada wartawan, Rabu (16/3).  Namun demikian, juru bicara KPK yang berlatar belakang jaksa ini belum menjelaskan secara rinci mengenai aset-aset milik Budhi Sarwono yang telah disita.  Ali hanya menjelaskan bahwa Budhi Sarwono diduga telah menyembunyikan atau menyamarkan uang yang diduga berasal dari hasil korupsinya ke sejumlah aset.  "Kami menduga ada upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dari harta kekayaan yang diduga bersumber dari tindak pidana korupsi, di antaranya dibelanjakan dalam bentuk aset bergerak maupun tidak bergerak yang saat ini masih kami dalami," katanya.  Ali berujar, KPK akan terus memburu aset-aset milik Budhi Sarwono. Jika ada perkembangan terbaru, Ali bakal menyampaikannya ke awak media.  "Tentu prosesnya masih panjang, nanti perkembangannya akan kami sampaikan," ungkapnya.  Diketahui, KPK mengembangkan kasus dugaan korupsi terkait pemborongan, pengadaan atau persewaan pada Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara pada 2017 sampai 2018. Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono kini ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan TPPU, bersamaan dengan orang kepercayaanya, Kedy Afandi.  Dalam perkara korupsinya, Budhi diduga memerintahkan Kedy Afandi untuk mengatur proyek pekerjaan infrastruktur di Banjarnegara. Budhi juga diduga mengarahkan Kedy Afandi untuk menetapkan adanya komitmen fee terhadap para pengusaha yang ingin menggarap proyek infrastruktur di Banjarnegara.  Tak hanya itu, Budhi juga diduga berperan aktif dengan ikut langsung dalam pelaksanaan pelelangan pekerjaan infrastruktur. Diantaranya, membagi paket pekerjaan di Dinas PUPR dengan mengikutsertakan perusahaan milik keluarganya, dan mengatur pemenang lelang.  Salah satu perusahaan milik keluarga Budhi yang ikut dalam proyek infrastruktur di Banjarnegara yakni PT Bumi Redjo. Budhi diduga telah menerima komitmen fee atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara, sekitar sejumlah Rp 2,1 miliar.

KPK Sita Aset Rp 10 Miliar Milik Bupati Nonaktif Banjarnegara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/antarafoto-kpk-tahan-bupati-banjarnegara-03092021-dr-04.jpg" alt="Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Dhemas Reviyanto/Antara" width="100%">
<figcaption>Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Dhemas Reviyanto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bupati nonaktif Banjarnegara, Budhi Sarwono segera menjalani sidang kasus dugaan korupsi pemborongan, pengadaan atau persewaan pada Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2018 dan penerimaan gratifikasi. Dia akan menjalani persidangan dari perkara yang melilitnya di Pengadilan Negeri Semarang.  "Hari ini (18/1) Tim Jaksa telah melimpahkan berkas perkara Terdakwa Budhi Sarwono dkk ke Pengadilan Tipikor pada PN Semarang," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (18/1).  Penyerahan berkas dakwaan ke PN Semarang ini dilakukan setelah tim Jaksa KPK menerima penyerahan tersangka dan barang bukti tahap dua, Kamis, 30 Desember 2021 lalu. Karena seluruh isi berkas perkaranya dinyatakan lengkap.  "Penahanan selanjutnya merupakan kewenangan Pengadilan Tipikor dan para Terdakwa untuk sementara waktu masih tetap ditahan di Rutan KPK," ucap Ali.  Meski demikian, hingga kini tim Jaksa KPK masih akan menunggu penetapan dan penunjukkan Majelis Hakim. Belum diketahui kapan sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap Budhi Sarwono dibacakan.  "Masih menunggu penetapan hari sidang dengan agenda pertama pembacaan surat dakwaan," ujar Ali.  Dalam perkaranya, Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono dan orang kepercayaannya yang merupakan politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Kedy Afandi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara pada 2017-2018.  KPK menduga, Budhi Sarwono menerima fee 10 persen dalam pengadaan proyek di Pemkab Banjarnegara. Total penerimaan fee tersebut senilai Rp 2,1 miliar.  KPK juga menduga Budhi berperan aktif dengan ikut langsung dalam pelaksanaan pelelangan pekerjaan infrastruktur, diantaranya membagi paket pekerjaan di Dinas PUPR. Hal ini dengan mengikutsertakan perusahaan milik keluarganya, dan mengatur pemenang lelang.  Bahkan Kedy Afandi juga selalu dipantau serta diarahkan oleh Budhi Sarwono saat melakukan pengaturan pembagian paket pekerjaan, yang nantinya akan dikerjakan oleh perusahaan milik Budhi Sarwono yang tergabung dalam grup Bumi Redjo.  Budhi Sarwono dan Kendy Afandi disangkakan melanggar Pasal 12 i dan atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bupati Banjarnegara Segera Jalani Sidang Dugaan Kasus Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/antarafoto-kpk-tahan-bupati-banjarnegara-03092021-dr-05.jpg" alt="Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Dhemas Reviyanto/Antara" width="100%">
<figcaption>Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono usai menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Dhemas Reviyanto/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan korupsi pemborongan, pengadaan atau persewaan pada Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara Tahun 2017-2018 dan penerimaan gratifikasi yang menjerat Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono. KPK mendalami hal ini melalui Pemilik PT Himah Kurnia, Herry Mudzakir.  "HERRY MUDZAKIR (Wakil Direktur/ Pemilik PT Himah Kurnia) yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi berbagai barang bukti yang diperoleh Tim Penyidik saat melakukan penggeledahan beberapa waktu lalu dan sekaligus dilakukan penyitaan dokumen," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (14/9).  Selain Herry, penyidik juga turut memeriksa Direktur PT. Harya Dewa Sugeng Karyoto. Dia didalami terkait pengaturan proyek yang diduga dilakukan Budhi Sarwono.  "Sugeng Karyoto (Direktur PT. Harya Dewa), yang bersangkutan hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan adanya pengaturan paket proyek pekerjaan di Kabupaten Banjarnegara baik langsung oleh Tsk BS maupun melalui Tsk KA," ujar Ali.  KPK telah menetapkan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono dan orang kepercayaannya yang merupakan politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Kedy Afandi sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara pada 2017-2018. KPK menduga, Budhi Sarwono menerima fee 10 persen dalam pengadaan proyek di Pemkab Banjarnegara. Total penerimaan fee tersebut senilai Rp 2,1 miliar.  KPK juga menduga Budhi berperan aktif dengan ikut langsung dalam pelaksanaan pelelangan pekerjaan infrastruktur, diantaranya membagi paket pekerjaan di Dinas PUPR. Hal ini dengan mengikutsertakan perusahaan milik keluarganya, dan mengatur pemenang lelang.  Bahkan Kedy Afandi juga selalu dipantau serta diarahkan oleh Budhi Sarwono saat melakukan pengaturan pembagian paket pekerjaan, yang nantinya akan dikerjakan oleh perusahaan milik Budhi Sarwono yang tergabung dalam grup Bumi Redjo.  Budhi Sarwono dan Kendy Afandi disangkakan melanggar Pasal 12 i dan atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK Dalami Dugaan Korupsi Bupati Banjarnegara dari Berbagai Barbuk

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#budhi sarwono

Berita Terkini