<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/instagram-ANTARA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kasus penipuan melalui media sosial semakin menjamur. Seperti peretasan akun media sosial, pembobolan rekening, dan sejenisnya.  Masyarakat diminta untuk tidak gampang memberikan informasi rahasia dan pribadi melalui pesan langsung (direct message). Pesan tersebut disampaikan pemengaruh sekaligus praktisi literasi digital Hariqo Satria.  "Jangan mudah memberikan informasi rahasia lewat DM (direct message) atau SMS (short message service) atau media sosial lainnya kepada siapapun," katanya dalam seminar Literasi Digital untuk Pesantren yang diselenggarakan Kementerian Kominfo secara daring Senin (25/7).  Hariqo mengatakan, layanan media sosial harus digunakan secara bijak dan tidak berlebihan. Dia mengatakan, masyarakat jangan pernah mengira bahwa percakapan melalui media sosial atau SMS adalah percakapan pribadi antara dua orang.  Sebab, percakapan tersebut bisa di-capture (tangkap layar) kemudian dibagikan atau bocor ke orang lain. Dia menegaskan, dalam melakukan percakapan di layanan apapun di media sosial, masyarakat harus hati-hati.  Selain tetap bisa menjaga informasi pribadi, masyarakat juga harus tetap santun. Baginya, percakapan di media sosial, meskipun tidak dilakukan secara tatap muka, tetap harus menjaga sopan santun.  Dalam kesempatan yang sama praktisi literasi digital Rofiatul Rofiah mengatakan, sifat seseorang tecermin dari posting-annya di media sosial. Dia menegaskan kesopanan harus lebih tinggi nilainya dibandingkan kecerdasan.  Untuk itu dalam menjalankan literasi digital, perlu ditekankan juga aspek perilaku, akhlak, etika, dan moral. "Buat konten atau posting-an yang bermanfaat. Jangan membuat konten dengan kalimat provokatif," tuturnya.  Selain itu Rofiatul juga mengingatkan jangan sampai menyebar foto atau video yang memiliki hak cipta. Kemudian ketika berkomentar di posting-an orang lain, harus relevan.  Seminar Literasi Digital untuk Pesantren tersebut digelar bersama Institut Keislaman Pondok Pesantren Annuqayah, Sumenep Madura. Rektor Institut Keislaman Pondok Pesantren Annuqayah M. Mustafa mengatakan, kecakapan atau literasi digital penting untuk diberikan kepada santri atau mahasiswa.  "Supaya tidak terjerumus ke hal-hal negatif," katanya. Selain itu juga supaya tidak menjadi korban penipuan yang semakin santer di jagat dunia maya.

Jangan Gampang Beri Informasi Pribadi dan Rahasia Via Direct Message

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/digital-footprint-para-penebar-hoax_m_.jpg" alt="Ilustrasi: membaca jejak digital pelaku hoax tidak susah amat." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: membaca jejak digital pelaku hoax tidak susah amat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jejak digital kadang menyakitkan. Bahkan bisa membawa seseorang berurusan dengan aparat penegak hukum.  Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengingatkan masyarakat supaya mewaspadai rekam jejak digital masing-masing. Jangan sampai menimbulkan penyesalan kemudian hari.  Pesan tersebut disampaikan Dirjen Aplikasi Telematika (Aptika) Kementerian Kominfo Samuel Abrijani Pangerapan. Dia menegaskan untuk mencegah dampak buruk dari rekam jejak digital, perlu adanya peningkatan literasi digital di tengah-tengah masyarakat.  "Diperlukan peran guru dalam membantu masyarakat Indonesia, supaya senantiasa waspada dalam rekam jejak digital," kata Samuel dalam keterangannya Rabu (20/7).  Dia menekankan literasi digital masyarakat Indonesia perlu untuk terus ditingkatkan. Termasuk kepada para siswa di lembaga pendidikan.  Sebab saat ini para siswa sudah akrab dengan gadget serta beragam aplikasi media sosial. Kuncinya guru berperan supaya anak-anak, dan masyarakat pada umumnya, bisa lebih bijak dalam berinteraksi di media sosial atau sejenisnya.  Berdasarkan data Microsoft, Indonesia termasuk dalam kuartil empat atau terbawah dalam Indeks Keadaban Digital (Digital Civility Index). Indonesia berada pada tingkat ke-29 dari 32 negara.  Kemudian UNESCO menyebutkan, Indonesia menempati peringkat ke-60 dari 61 negara soal literasi dunia. Dengan minat baca sangat rendah sebesar 0,001 persen, atau hanya 1 dari 1.000 orang Indonesia yang rajin membaca. Literasi digital serta budaya baca masyarakat Indonesia perlu terus ditingkatkan.  Pentingnya kewaspadaan terhadap rekam jejak digital juga dibahas dalam forum Webinar Makin Cakap Digital 2022 bertema Waspada Rekam Jejak Digital di Internet. Kegiatan yang digelar di Rembang pekan lalu itu, menyasar kalangan guru-guru.  Alexander Zulkarnain selaku Executive Director Young on Top Holding menjelaskan tentang perilaku berkomentar di media sosial. Komentar yang diketik, adalah salah satu dari rekam jejak digital.  Ia mengungkap mengenai perilaku berkomentar di internet adalah hak semua orang. Namun tetap menggunakan akal dan budaya.  Ketika ingin menulis komentar atau membuat kiriman, bukan berarti boleh menyakiti hati orang lain. "Komentar dapat memberi pengaruh bagi diri sendiri dan orang lain. Berikan komentar sesuai dengan konteks. Jika tidak suka, tidak perlu menyerang," kata dia.  Alexander mengatakan, tidak sedikit pengguna media sosial yang ingin membuat orang lain merasa kesal, marah, dan memicu pertengkaran. Di lain pihak, banyak yang memilih diam atau tidak membalas komentar. Dengan tujuan tidak ingin menambah besar potensi perpecahan.

Tingkatkan Literasi, Waspadai Bahaya Rekam Jejak Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/sri-mulyani-larang-anak-buahnya-jadi-bangsa-suka-komplain_m_.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta pegawainya agar tidak menjadi bangsa yang suka komplain. Menurutnya, pegawai Kemenkeu harus menjadi bangsa yang bisa memberikan solusi. Hal itu seiring banyaknya masyarakat yang komplain kepada pemerintah lantaran terkena informasi tidak kredibel terkait keuangan negara. Sebut saja soal utang negara sampai soal anggaran negara. "Jangan jadi bangsa yang komplain, apalagi anda yang di Kemenkeu. Di larang, tidak boleh. Anda harus jadi orang-orang yang solusi maker," ujarnya dalam Seminar Budaya Digital di Aula Mezzanine, Kemenkeu, Jakarta, Selasa (12/2).&nbsp; Selain itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu juga meminta kepada para pegawainya agar tidak pernah puas belajar. Sebab, perkembangan zaman bakal menuntut manusia untuk terus belajar. "Kalau ada orang di kemenkeu sudah di terima dan merasa sudah komplit dan ga perlu belajar, itu menurut saya harus dikeluarkan," tuturnya. Dengan demikian, ke depannya budaya untuk terus belajar bakal mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kemenkeu. Apalagi, Sri Mulyani menyebut jika kementeriannya membutuhkan banyak talenta. "Saya nggak percaya orang sudah komplit dan nggak perlu belajar. Hidup ini sangat kaya dan beragam. Kerendahan hati dan kemampuan untuk menyadari jika terus kurang, kita melakukan bukan karena terpaksa, bukan karna QPI. Dalam budaya ini, dalam long life learning ini selalu diberi ruangan untuk catch up. Karena organisasi kita butuh banyak talent," tandasnya.

Sri Mulyani Larang Anak Buahnya Jadi Bangsa Suka Komplain

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/sri-mulyani-kalau-manusia-diganti-robot-siapa-yang-bayar-pajak_m_.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peran manusia dalam dunia profesional perlahan-lahan mulai digantikan robot. Seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan teknologi juga ikut berkembang.&nbsp; Beberapa riset terkemuka di dunia bahkan menyebut manusia bakal kalah berkompetisi dengan teknologi buatannya sendiri. Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Seminar Budaya Digital di Aula Mezzanine, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (12/2). "Hampir sekarang semuanya bisa dikerjakan robot dengan menggunakan teknologi AI (artificial intelligence) sehingga memunculkan prediksi dan kekhawatirkan bahwa masa depan dunia manusia dalam bekerja akan kalah berkompetisi dengan robot," tuturnya. "Sehingga ini akan memberikan dampak bagaimana manusia hidup di dunia ini," tambahnya. Sri Mulyani mengatakan, populasi manusia diprediksi bakal meningkat menjadi 9 miliar jiwa pada 2030 mendatang dari jumlah data ini sebesar 7 miliar. Peningkatan itu berpotensi bakal membuat banyak manusia yang tidak bekerja lantaran perannya mulai digantikan oleh robot. "Jumlah manusia makin banyak, middle class makin banyak, umur juga makin panjang tapi mereka nggak ada pekerjaan. Kita banyak waktu ga ada kerjaan kita mau ngapain? Itu pertanyaan yg sifatnya fundamental," ungkapnya. Oleh karena itu, dia mengatakan jika Kementerian Keuangan juga melakukan pembahasan tersebut. Jika manusia tak lagi memiliki pendapatan, maka negara bisa kehilangan penerimaan pajaknya yang signifikan. "Anda jangan menganggao ini sebagai fiksi. Kemenkeu ada di core pembahasan ini. Kalau orang nggak kerja dan digantikan robot siapa yang dapat income? Siapa yang nanti bayar pajak, siapa yang membangun pabrik utilities," tandas mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini. &nbsp;

Sri Mulyani: Kalau Manusia Diganti Robot, Siapa yang Bayar Pajak?

budaya digital

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#budaya digital

Berita Terkini

Jangan Gampang Beri Informasi Pribadi dan Rahasia Via Direct Message

Tingkatkan Literasi, Waspadai Bahaya Rekam Jejak Digital

Sri Mulyani Larang Anak Buahnya Jadi Bangsa Suka Komplain

Sri Mulyani: Kalau Manusia Diganti Robot, Siapa yang Bayar Pajak?

Download Aplikasi JawaPos.com