<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Mendagri-Tito-Karnavian-Hendra-Eka-4.jpg" alt="Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberi salam saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/8/22). Raker membahas RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. FOTO: HENDRA EKA/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberi salam saat menghadiri rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/8/22). Raker membahas RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. FOTO: HENDRA EKA/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengoptimalkan belanja tak terduga (BTT) dan bantuan sosial (Bansos) dalam rangka mengendalikan inflasi. Menurut Tito, pada sisa dua bulan tahun anggaran, Tito meminta Pemda untuk mengoptimalkan anggaran BTT dan Bansos agar segera direalisasikan.  Tito menegaskan, upaya itu dilakukan untuk mengendalikan perekonomian agar tetap stabil di tengah ketidakpastian global.  "Untuk Belanja Tak Terduga yang sudah ada arahan dari Bapak Presiden, dan sudah ada edaran dari kami untuk dapat membelanjakan untuk intervensi dalam rangka inflasi, dari 12T lebih sekarang baru terpakai 2T lebih. Berarti masih ada lebih kurang 10T lebih, (waktu) tinggal 2 bulan. BTT ini digunakan untuk hal-hal yang tak terduga, misalnya bencana, tapi juga sebagian bisa dialokasikan untuk penanganan inflasi," kata Tito dalam keterangannya, Rabu (2/11).  Tito menyampaikan, sejumlah Pemda telah merealisasikan BTT dengan cukup baik. Dia menyebut, daerah tersebut di antaranya Papua Barat, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Papua, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah.  Sedangkan untuk daerah provinsi yang realisasi BTT-nya masih di bawah 2 persen per 28 Oktober 2022 adalah Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Aceh, Sumatera Barat, Lampung, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Kepulauan Riau, dan Bengkulu.  Tito juga meminta Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan perhatian terhadap realisasi BTT yang dinilai masih rendah di daerah Kabupaten Sukoharjo, Bengkulu Selatan, Indragiri Hulu, Kota Palembang, Palopo, Kupang, dan daerah lainnya yang memiliki nilai realisasi rendah.  "BTT-nya yang masih 0 atau di bawah 2 persen, (tolong) digunakan BTT-nya," ucap Tito.  Mantan Kapolri ini juga menyoroti realisasi Bansos di seluruh Pemda sebagai upaya membantu masyarakat yang terdampak inflasi.  "Bansos juga salah satu instrumen untuk menjaga sosial safety net. Jaring pengaman sosial bagi masyarakat kita yang betul-betul mereka perlu dibantu karena ada kenaikan harga-harga, barang dan jasa," ungkap Tito.  Tito membeberkan, dari alokasi APBD Provinsi, Kabupaten/Kota se-Indonesia, jumlah alokasi anggaran bansos sebesar Rp 12,032.97 triliun. Namun angka tersebut baru terealisasi sebesar 49,68 persen atau Rp 5,977.52 triliun per 28 Oktober 2022.  Angka itu didapat dari realisasi di tingkat provinsi sebesar 52,55 persen atau Rp 3,309.50 triliun, realisasi kabupaten 47,11 persen atau Rp 2,165.56 triliun, dan realisasi di tingkat kota sebesar 44,18 persen atau Rp 502,46 miliar.  "Itu dari 12 triliun lebih seluruh Pemda terpakai lebih kurang hampir separuh, (atau) 50 persen. Masih ada dua bulan lagi (untuk) bisa dialokasikan untuk membantu masyarakat," pungkas Tito.

Mendagri Minta Pemda Optimalkan BTT dan Bansos dalam Mengatasi Inflasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ketahui-3-cara-pengganti-fungsi-ginjal-saat-memasuki-stadium-akhir_m_.jpg" alt="Ilustrasi penyakit ginjal. Penyakit Ginjal Kronik (PGK) bisa menimbulkan komplikasi jika tidak tertangani dengan baik. Setidaknya ada lima tahapan sebelum mencapai gagal ginjal." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi penyakit ginjal. Penyakit Ginjal Kronik (PGK) bisa menimbulkan komplikasi jika tidak tertangani dengan baik. Setidaknya ada lima tahapan sebelum mencapai gagal ginjal.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - DPRD DKI Jakarta mempersilakan Pemprov DKI Jakarta menggunakan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam penanganan kasus gagal ginjal akut progresif atipikal di Jakarta. Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Iman Satria mengatakan, dengan anggaran BTT, Pemprov DKI Jakarta bisa menggunakannya untuk pembelian obat maupun peralatan perawatan pasien gagal ginjal akut.  "Kita beri dukungan kalau memang diperlukan untuk pembelian obat-obat ataupun alat-alat yang dibutuhkan, kan kita sudah siapkan dana itu di BTT dan itu bisa kita pakai untuk melakukan hal itu," ujarnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa, (25/10).  Iman menilai, Pemprov DKI sudah siap menghadapi kasus-kasus gagal ginjal akut di Jakarta mulai dari pencegahan sampai penanganan pasien yang dirawat di rumah sakit. Ia menyebut bahwa Pemprov DKI sudah cukup menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat dalam pencegahan dan penanganan dugaan awal penyakit gagal ginjal akut pada anak.  "Sudah melakukan sosialisasi, di car free day (CFD) dan lain-lain, di fasilitas kesehatan juga sudah diberikan arahan-arahan. Jadi, kalau nanti ada masyarakat yang sakit, jadi nggak panik lagi dan tahu cara pencegahannya," ungkapnya.  Oleh karena itu, pihaknya juga siap membantu dengan menyetujui Pemprov DKI melalui Dinas Kesehatan untuk menggunakan BTT. Namun begitu, ia menyoroti tidak adanya penyediaan rumah sakit untuk anak milik pemerintah daerah.  "Tadi ada usulan dari rekan kita, alangkah baiknya kalau kita punya rumah sakit untuk anak. Kita dukung, daripada kita hanya mengandalkan satu rumah sakit pemerintah pusat, apa salahnya kalau kita RSUD juga mempunyai khusus rumah sehat anak," pungkasnya.

DPRD Persilakan Pemprov DKI Gunakan BTT untuk Atasi Gagal Ginjal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/duh-parkir-liar-dominasi-pelanggaran-bulan-tertib-trotoar_m_154323.jpeg" alt="Ilustrasi: Petugas Dishub sedang menilang kendaraan yang parkir di tempat sembarangan." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Petugas Dishub sedang menilang kendaraan yang parkir di tempat sembarangan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bulan Tertib Trotoar (BTT) yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan (Dishub) bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya memasuki hari terakhir, Kamis (31/8). Kepala Satpol PP DKI Jakarta Yani Wahyu Purwoko mengatakan bahwa penertiban trotoar akan tetap dilanjutkan meski tanpa sebutan Bulan Tertib Trotoar. Hal itu bertujuan untuk melaksanakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007. "Satpol PP sebagai leading sector bulan tertib trotoar itu. Ada BTT tidak ada BTT, ya saya laksanakan tugas pokok saya, Perda 8 Tahun 2007 (tentang Ketertiban Umum)," ujar Yani saat dihubungi wartawan, Kamis (31/8). Sementara itu, dari hasil penertiban selama satu bulan, tanggal 1-30 Agustus 2017, jumlah yang diperoleh mencapai 11.039 pelanggaran. Adapun perolehan angka tersebut, terdiri dari pelanggaran Pedagang Kaki Lima (PKL), kendaraan yang melintas dan parkir, serta kasus lainnya seperti penggalian got, sisa spanduk atau reklame, pot tanaman dan puing-puing bangunan yang mengganggu trotoar. Dari keempat kategori di atas, kata Yani, pelanggaran terhadap fungsi trotoar yang paling banyak, yakni parkir liar. "Jadi kebanyakan (pelanggar) yang roda dua, pelanggarannya tuh roda dua," sebutnya. Sebanyak 4.740 kendaraan yang didapati terparkir di trotoar, 2.871 diantaranya terkena Operasi Cabut Pentil (OCP) oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Sementara itu, pelanggaran oleh PKL terhitung sebanyak 1.868, kendaraan melintas 945, dan kasus lainnya 3.486.

Duh, Parkir Liar Dominasi Pelanggaran Bulan Tertib Trotoar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#btt

Berita Terkini

Mendagri Minta Pemda Optimalkan BTT dan Bansos dalam Mengatasi Inflasi

DPRD Persilakan Pemprov DKI Gunakan BTT untuk Atasi Gagal Ginjal

Duh, Parkir Liar Dominasi Pelanggaran Bulan Tertib Trotoar

Download Aplikasi JawaPos.com