<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/03/Anggota-BPK-Achsanul-Qosasi-Tersangka-Kasus-BTS-Fedrik-Tarigan-1JPG-3418315682.jpg" alt="ILUSTRASI: Anggota BPK Achsanul Qosasi Tersangka Kasus BTS mengenakan rompi tahanan usai ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi terkait proyek BTS 4G Kominfo." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Anggota BPK Achsanul Qosasi Tersangka Kasus BTS mengenakan rompi tahanan usai ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Agung terkait kasus dugaan korupsi terkait proyek BTS 4G Kominfo.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;&nbsp;Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Ketut Sumedana menyampaikan Kejagung sedang mengumpulkan beberapa bukti terkait dugaan pihak lain yang terlibat dalam Korupsi&nbsp;BTS&nbsp;Kominfo. Ketut menjelaskan hal tersebut dilakukan oleh penyidik Jaksa Agung Muda Tidak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung. Ia menduga masih ada pihak lain yang terlibat dalam korupsi proyek pembangunan infrastruktur&nbsp;BTS&nbsp;4G Bakti&nbsp;Kominfo. &ldquo;Kami sedang mengumpulkan alat buktinya ya,&rdquo; ujar Ketut di Jakarta seperti dikutip Antara pada Senin (6/11). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/013225775/hizbullah-lebanon-sebut-tiga-anak-kecil-tewas-diserang-militer-israel">Hizbullah Lebanon Sebut Tiga Anak Kecil Tewas Diserang Militer Israel</a> Bukti-bukti yang dikumpulkan adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ketut juga menyampaikan Penyidik Jampidsus akan kembali memeriksa Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo. Pemeriksaan tersebut berkaitan pengakuan terdakwa Irwan Hermawan dalam persidangan telah memberikan uang sebesar Rp 27 miliar. Namun Ketut menilai hal tersebut tergantung dengan alat bukti yang sudah didapatkan oleh Penyidik. &ldquo;Untuk memeriksa dan menaikan status seseorang sebagai tersangka ditentukan oleh alat bukti yang dimiliki teman-teman penyidik,&rdquo; tutur Ketut. Ketut pun menegaskan penyidikan kasus korupsi&nbsp;BTS&nbsp;4G paket 1 hingga 5 Bakti&nbsp;Kominfo&nbsp;tahun 2020 - 2022 masih terus berjalan. Ia pun menyampaikan semua pihak yang terlibat akan diusut, dan penyidik sedang mencermati fakta dan perkembangan yang terungkap di persidangan. &ldquo;Perkara ini masih bergulir, nanti kita lihat perkembangannya,&rdquo; tutur Ketut. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/health-issues/013225741/wajib-tahu-sama-sama-menyerang-lansia-ini-perbedaan-demensia-dan-penyakit-alzheimer">Wajib Tahu! Sama-sama Menyerang Lansia, Ini Perbedaan Demensia dan Penyakit Alzheimer</a> Pada sidang lanjutan perkara dugaan korupsi&nbsp;BTS&nbsp;4G&nbsp;Kominfo&nbsp;Selasa (26/9) lalu, terdakwa Irhan Hermawan yang juga Komisaris PT Solitech Media Sinery menyebut menyerahkan sejumlah uang Rp 27 miliar kepada seseorang bernama Dito Ariotedjo. Irwan dalam persidangan mengatakan uang tersebut tidak diserahkan langsung oleh Irwan kepada Dito namun dititipkan kepada rekannya bernama Resi Yuki Brasmanai dan Windi Purnama (tersangka). Dalam perkara ini, 16 oranf sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Pnyidik Jampidsus dan sebanyak enam orang sudah memasuki tahap tuntutan di persidangan. Tersangka terakhir yang ditetapkan pada Jumat (3/11) lalu yaitu Anggota III BKP RI Achsanul Qosasi.

Ketut Sumedana menyampaikan Kejagung sedang mengumpulkan beberapa bukti terkait dugaan pihak lain yang terlibat dalam korupsi BTS Kominfo.

Kejagung Kumpulkan Bukti Usut Dugaan Keterlibatan Pihak Lain di Korupsi BTS Kominfo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/26/bts-bakti-4104513492.jpg" alt="Mantan Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif" width="100%">
<figcaption>Mantan Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Mantan Direktur Utama (Dirut) Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Anang Achmad Latif akhirnya buka suara soal aturan penentuan pemilik teknologi atau technology owner yang bakal menggarap proyek penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G. Anang Latif ketika dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) sebagai saksi untuk terdakwa mantan Direktur Utama Dirut PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak; Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan dan Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment Mukti Ali. Pengakuan ini bermula ketika Anang Latif dicecar oleh tim kuasa hukum Mukti Ali soal adanya pihak lain yang membantu membuat Peraturan Direktur Utama (Perdirut) yang menjadi dasar layak atau tidaknya pemilik teknologi ikut proyek tersebut. Anang pung akhirnya mengaku bahwa dirinya yang membuat peraturan soal penentuan pemilik teknologi atau technology owner yang bakal menggarap proyek penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G.&nbsp; Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infrastruktur/011806308/proyek-bts-4g-target-4200-baru-selesai-1795-tower">Proyek BTS 4G: Target 4.200, Baru Selesai 1.795 Tower</a> Anang Latif menyampaikan hal ini menanggapi pertanyaan tim kuasa hukum salah satu terdakwa terkait ada atau tidaknya keterlibatan pihak lain dalam membuat Perdirut tersebut. "Apakah ada keterlibatan Huawei atau Mukti ali di sini? terkait dengan penentuan atau pengaturan terkait dengan teknologi owner dalam perdirut yang saudara saksi buat?" tanya tim penasihat hukum dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (27/9). "Sama sekali tidak," kata Anang Latif. Tim penasihat hukum terus menggali dasar Anang Latif membuat Perdirut soal penentuan pemilik teknologi yang akan menggarap proyek BTS 4G tersebut. Dalam sidang ini, Dirut Bakti itu mengeklaim memiliki pengalaman puluhan tahun di bidang teknogi. "Saya yang menetapkan persyaratan tersebut, karena saya yang pengalaman saya 27 tahun di dunia telekomunikasi cukup meyakini bahwa ini adalah persyaratan yang tepat," kata Anang Latif. "Jadi tidak ada keterlibatan dari pihak lain?&rdquo; timpal tim hukum memastikan. "Tidak ada, bahkan konsultan pun menerima arahan saya untuk mencantumkan persyaratan ini," ucap Dirut Bakti itu. Di sisi lain, Anang juga menilai proyek penyediaan menara BTS 4G tak menyebabkan kerugian negara Rp 8,032 triliun seperti yang didakwakan jaksa penuntut umum (JPU). Sebab, merujuk catatan laporan keuangan Kementerian Kominfo yang telah diiaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, tower BTS yang telah selesai dicatat sebagai aset, sementara sebanyak 3.088 tower yang belum rampung masuk dalam aset Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) senilai Rp7,3 triliun. "Itu yang muncul catatan laporan keuangan itu basisnya adalah 31 Desember 2021," ungkapnya. "Rp 7,3 trilun yang masuk dalam aset KDP, tercatat statusnya sebagai aset," sambung Anang. Kemudian, ketiga konsorsium disebut sempat mengembalikan yang senilai Rp1,7 triliun pada 31 Maret 2022. Kemudian ditindaklanjuti dengan membuat kontrak baru untuk melanjutkan perkerjaan yang belum rampung pada 1 April 2022. Namun, sampai dengan 31 desember 2021 dari kontrak senilai Rp1,7 triliun,&nbsp; Bakti baru membayar Rp450 miliar. Sehingga, kata Anang, aset yang dimiliki senilai Rp10,8 triliun. "Ya terbagi ada yang memamg aset selesai dan aset KDP tersebut Rp7,8 trilun,"&nbsp; katanya. Nilai aset itupun ditegaskan sudah melalui proses audit BPK yang terintegasi dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) pada 2021. "Jadi kalo saya tanya, tidak ada kerugian yang 8 koma sekian trilun itu pernah tercatat?" tanya tim penasihat hukum. "Menurut sepengetahuan saya tidak ada (kerugian)," jawab Anang.

Mantan Direktur Utama (Dirut) Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Anang Achmad Latif akhirnya buka suara soal BTS 4G.

Anang Buka Suara Soal Persyaratan Technology Owner di Proyek BTS 4G Bakti Kominfo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/26/JKT-1-SIDANG-PLATE-AGENDA-SAKSI-FED-4JPG-883209007.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung BAKTI Kominfo Johnny G. Plate." width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung BAKTI Kominfo Johnny G. Plate.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Hingga 31 Maret 2022, baru 1.795 tower proyek base transceiver station (BTS) 4G Kemenkominfo (Kominfo) yang selesai dikerjakan. Jauh dari target sebanyak 4.200 menara BTS. Keterangan itu diungkap M. Feriandi Mirza dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan infrastruktur BTS 4G Bakti Kominfo di Pengadilan Tipikor Jakarta kemarin (25/7). Dia menjadi saksi untuk tiga terdakwa, termasuk eks Menkominfo Johnny G. Plate. Di depan majelis hakim yang diketuai Fahzal Hendri, Mirza menyampaikan bahwa proyek itu semestinya sudah selesai 31 Desember 2021. Sampai batas waktu tersebut, hanya 668 BTS 4G yang rampung digarap. Proyek kemudian tetap berlanjut dengan adendum yang berisi perpanjangan waktu sampai 31 Maret 2022. &rdquo;(Sampai batas perpanjangan tersebut, Red) selesai 1.795 (tower),&rdquo; kata Mirza yang tercatat sebagai kepala Divisi Lastmile/Backhaul Bakti Kominfo. Keterangan itu membuat majelis hakim heran. Sebab, selisih target dan realisasi sangat jauh. &rdquo;Proyek ini nggak selesai, mangkrak,&rdquo; kata hakim. Secara terpisah, ditemui di Istana Negara, Menkominfo Budi Arie menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo meminta pembangunan proyek BTS 4G Bakti Kominfo diselesaikan. Namun, dia enggan berbicara progres proyek saat ini. &rdquo;Nanti penuh kejutan. Tenang saja dan saya sudah bilang, tahun ini akan tuntas,&rdquo; katanya. Proses hukum yang sedang berjalan, terang Budi, dipastikan tidak memengaruhi kelangsungan proyek tersebut. Dia menjelaskan, saat ini ada beberapa hal yang sedang ditinjau ulang terkait penggarapan proyek itu. Termasuk soal harga. Tim dari Kemenkominfo dan Kejaksaan Agung bekerja bersama. &rdquo;Semua opsi sedang dirumuskan, kami diskusikan, di-review. Nanti kami bicara dengan kementerian lembaga lain, termasuk Bu Sri Mulyani, menteri keuangan. Saya berharap tidak perlu tambahan,&rdquo; jelas Budi. (lyn/syn/c9/fal)

Hingga 31 Maret 2022, baru 1.795 tower proyek base transceiver station (BTS) 4G Kemenkominfo (Kominfo) yang selesai dikerjakan.

Proyek BTS 4G: Target 4.200, Baru Selesai 1.795 Tower