<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/03/Budi-Arie-Setiadi-Dery-Ridwansah-2JPG-2479584743.jpg" alt="Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dalam acara Sarasehan Kadin Bersama Menkominfo di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Kamis (3/10/2024).  (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dalam acara Sarasehan Kadin Bersama Menkominfo di Menara Kadin Indonesia, Jakarta, Kamis (3/10/2024).  (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.</strong><strong>com</strong> &ndash; Sepuluh tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kecepatan internet di Indonesia diklaim naik sepuluh kali lipat. Dari 2,5 Mbps pada 2014 menjadi 25 Mbps pada 2024.</p> <p>Menkominfo Budi Arie Setiadi mengatakan, pemerintah mengejar target kecepatan internet di angka 100 Mbps. "Target tersebut diharapkan dapat tercapai pada 2029,&rdquo; ujar Budi kemarin (8/10).</p> <p>Meski naik sepuluh kali lipat, kecepatan internet di Indonesia masih tergolong memble di antara para negara anggota ASEAN. Berada di peringkat kedelapan dari sembilan negara. Kecepatan internet Indonesia hanya lebih bagus daripada Kamboja.</p> <p>Menurut Budi, untuk mengejar target tersebut, ada sejumlah tantangan. Di antaranya, cakupan koneksi internet yang belum merata antara perkotaan dan pedesaan. Salah satu penyebabnya adalah proyek pembangunan sejumlah menara base transceiver station (BTS) yang berhenti.</p> <p>Instruksi dari presiden, lanjut dia, pembangunan BTS 4G itu harus dilanjutkan. Tanpa harus mengganggu perkara hukum yang menyelimuti.</p> <p>Pembangunan menara BTS 4G itu menjadi garapan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (Bakti) Kominfo. Sampai Juni lalu, total BTS 4G yang sudah terbangun sebanyak 6.663 unit. Selain itu, membuka 18.697 titik akses internet untuk pelayanan publik. Di antaranya, 8.836 titik sekolah, 5.182 kantor pemerintah, dan 2.606 layanan kesehatan.</p> <p>Tantangan lainnya adalah pembangunan menara BTS 4G di kawasan Papua. Pembangunan di sana kerap menghadapi kondisi darurat. Khususnya dari sisi keamanan. &rsquo;&rsquo;Misalnya pada 2022, terjadi penembakan delapan orang pahlawan telekomunikasi di Kabupaten Puncak,&rsquo;&rsquo; katanya. <strong>(wan/c7/ttg)</strong></p>

Kecepatan internet di Indonesia diklaim naik sepuluh kali lipat. Dari 2,5 Mbps pada 2014 menjadi 25 Mbps pada 2024.

Walau Kecepatan Internet di Indonesia Sudah Naik 10 Kali Lipat, tapi Masih Nomor 8 di ASEAN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/08/JKT-1-Sidang-Dakwaan-Achsanul-Qosasi-FED-3JPG-705044631.jpg" alt="Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI 2019-2024 Achsanul Qosasi menjalani Sidang Dakwaan terkait kasus dugaan korupsi BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4 dan 5 BAKTI Kominfo di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (7/3/2024)." width="100%">
<figcaption>Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI 2019-2024 Achsanul Qosasi menjalani Sidang Dakwaan terkait kasus dugaan korupsi BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4 dan 5 BAKTI Kominfo di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (7/3/2024).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Sidang perdana Achsanul Qosasi dalam kasus dugaan korupsi BTS Kemenkominfo mengungkap penerimaan uang oleh eks anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu. Uang dari mantan Dirut Bakti Kominfo Achmad Anang Latif tersebut diminta dengan kode &rdquo;Garuda&rdquo;.</p> <p>&rdquo;Terdakwa memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri,&rdquo; kata jaksa penuntut umum Bagus Kusuma Wardhana dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kemarin (7/3).</p> <p>Besarannya, lanjut jaksa, sebesar 2,64 juta dolar AS atau Rp 40 miliar. Uang itu diberikan kepada Achsanul agar membantu pemeriksaan pekerjaan BTS 4G 2021 yang dilaksanakan Bakti Kominfo memperoleh hasil wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.</p> <p>Dengan kata lain, pada proyek itu tidak ditemukan kerugian negara dalam pelaksanaannya. Dalam dakwaan dipaparkan, permintaan uang itu terjadi pada pertengahan Juni 2022. Saat itu Achsanul memanggil Anang Latif ke kantor BPK di kawasan Slipi, Jakarta. Inti pertemuan itu, Achsanul menemukan beberapa masalah terkait proyek BTS Kemenkominfo yang ditangani Anang.</p> <p>Agar laporan itu tak berkepanjangan, Achsanul meminta agar disiapkan duit. Dia menyerahkan nama dan sebuah nomor serta kode &rdquo;Garuda&rdquo; untuk mengatur penyerahan duit tersebut.</p> <p>Pada 19 Juli 2022 di sebuah kafe di Hotel Grand Hyatt Jakarta, Achsanul meminta Sadikin Rusli untuk menemui Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera Windi Purnama, suruhan Anang Latif. Windi yang menemui Sadikin langsung menyebut kata sandi pertemuan yang sudah diperintahkan: Garuda. Sadikin pun menjawab, &rdquo;Garuda&rdquo;. Windi lantas mengajak Sadikin ke basement hotel itu. Uang sekoper langsung diserahkan kepada Sadikin.</p> <p>Setelah itu, Sadikin menghubungi Achsanul yang segera meluncur ke hotel. Windi kemudian menuju sebuah kamar hotel yang telah dipesan Achsanul. Uang dari Windi lantas diserahkan Sadikin kepada Achsanul.</p> <p>Jaksa mendakwa Achsanul melanggar Pasal 12 huruf e, Pasal 5 ayat 2, Pasal 12 B dan Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dia terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.</p> <p>Menanggapi dakwaan itu, Susilo Ariwibowo selaku kuasa hukum Achsanul menyebut kliennya tidak akan mengajukan eksepsi. Sebab, pernyataan itu hanya untuk formal, bukan terkait substansi atau materi perkara. Pihaknya akan berbicara dalam agenda pembuktian.</p> <p>Soal hal yang mengganjal terkait dakwaan, Ariwibowo bakal menyampaikannya dalam sidang pembuktian. Dia mencatat, ada empat pasal yang didakwakan kepada kliennya dengan inti pasal terkait suap. <strong>(elo/c18/fal)</strong></p>

Sidang perdana Achsanul Qosasi dalam kasus dugaan korupsi BTS Kemenkominfo mengungkap penerimaan uang oleh eks anggota III BPK itu.

Sandi ”Garuda” Bernilai Rp 40 Miliar, Achsanul Qosasi Terima Uang untuk Amankan Audit Proyek BTS 4G

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/03/Anggota-BPK-Achsanul-Qosasi-Tersangka-Kasus-BTS-Fedrik-Tarigan-2JPG-3560746583.jpg" alt="Eks Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI 2019-2024 Achsanul Qosasi didakwa menerima suap senilai Rp 40 miliar." width="100%">
<figcaption>Eks Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI 2019-2024 Achsanul Qosasi didakwa menerima suap senilai Rp 40 miliar.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Eks Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI 2019-2024 Achsanul Qosasi didakwa menerima suap senilai Rp 40 miliar, terkait kasus dugaan korupsi penyediaan menara Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4 dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo.</p> <p>Penerimaan uang itu diduga berasal dari Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera, Windi Purnama yang betsumber dari Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan. Pemberian uang itu atas perintah Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif.</p> <p>"Terdakwa Achsanul Qosasi memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yaitu berupa uang tunai sebesar USD 2.640.000 atau sebesar Rp 40.000.000.000," kata jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (7/3).</p> <p>Jaksa menjelaskan, pemberian uang senilai Rp 40 miliar itu dengan maksud agar Achsanul Qosasi merekayasa hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) tahun 2022 pada BAKTI Kominfo yang isinya tidak terdapat temuan kerugian keuangan negara. Pahadal dalam PDTT tahun 2021 yang sudah terbit, terdapat temuan potensi kerugian keuangan negara.</p> <p>Karena itu, Achsanul Qosasi menyalahgunakan kekuasaannya dengan melanggar Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik BPK dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi.</p> <p>Tindak pidana terjadi pada 2021-2022 di Kantor BAKTI Wisma Kodel Lantai 6 Jalan HR Rasuna Said Kav B4, Jakarta Selatan dan atau di Kantor BPK RI Jalan Gatot Subroto Kav. 31, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat dan atau bertempat di Hotel Grand Hayatt Jakarta Jalan M.H. Thamrin Nomor Kav. 28-30, Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.</p> <p>Achsanul didakwa melanggar Pasal 12 huruf e Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) atau Pasal 5 ayat 2 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau Pasal 11 UU Tipikor atau Pasal 12 B UU Tipikor.</p> <p>Sementara itu, usai mendengarkan surat dakwaan yang dibacakan Jaksa, Achsanul Qosasi dan tim kuasa hukumnya memilih untuk tidak mengajukan eksepsi alias nota keberatan.</p> <p>"Tidak mengajukan eksepsi," tegas Achsanul.</p>

Eks Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI 2019-2024 Achsanul Qosasi didakwa menerima suap senilai Rp 40 miliar.

Eks Anggota BPK Achsanul Qosasi Didakwa Terima Suap Terkait Kasus BTS 4G Sebesar Rp 40 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/28/Screenshot_2023-12-28-21-53-21-882-edit_comandroidchrome-243891340.jpg" alt="Presiden Joko Widodo meeresmikan BTS 4G dan pengoperasian integrasi stasiun bumi untuk Satelit Republik Indonesia-1 (SATRIA-1) di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Kamis (28/12/2023)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo meeresmikan BTS 4G dan pengoperasian integrasi stasiun bumi untuk Satelit Republik Indonesia-1 (SATRIA-1) di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Kamis (28/12/2023)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com-</strong>Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya konektivitas melalui akses internet hasil pembangunan infrastruktur menara Base Transceiver Station (BTS) 4G untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh lapisan masyarakat dalam rangka memperkuat persatuan bangsa.</p> <p>Hal tersebut disampaikan Presiden saat meresmikan pengoperasian sinyal BTS 4G yang dibangun oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) beserta pengoperasian dan integrasi Satelit Republik Indonesia-1 (SATRIA-1) di BTS Bowombaru Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara, Kamis.</p> <p>"Kita sudah membangun berbagai infrastruktur konektivitas, kita juga membangun tol langit agar seluruh lapisan masyarakat memiliki akses yang setara ke dunia digital, termasuk dalam pembangunan BTS," ujar Jokowi melalui rilis pers.<br />Menara BTS 4G di Kabupaten Kepulauan Talaud tersebut merupakan salah satu dari total 4.990 menara lainnya yang berhasil dibangun dan beroperasi di daerah-daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T) lainnya sejak empat bulan ke belakang.<br />Jokowi mensyukuri pembangunan BTS 4G di Talaud yang telah selesai. Namun, Kepala Negara pun menginstruksikan jajarannya untuk segera juga menyelesaikan pembangunan BTS 4G di Tanah Papua.</p> <p>"Masih ada yang tertinggal 630 lokasi yang berada di Tanah Papua. Memang di sana medannya juga sangat sulit, keamanannya juga perlu didampingi. Tadi pagi saya sudah perintahkan ke Pak Panglima TNI dan Kapolri agar pembangunan bisa segera dimulai dan didampingi dari sisi keamanannya sehingga semuanya masalah-masalah yang ada bisa kita selesaikan dengan baik," tuturnya.</p> <p>Turut mendampingi Presiden pada kesempatan tersebut antara lain Menteri Komunikasi dan informatika Budi Arie Setiadi, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, dan Bupati Kepulauan Talaud Elly Engelbert Lasut. (*)</p>

Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya konektivitas melalui akses internet hasil pembangunan infrastruktur menara Base Transceiver Stati

Presiden Jokowi Resmikan BTS 4G dan SATRIA-1 di Kabupaten Talaud

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/18/sidang-1611956213.jpeg" alt="Sidang kasus dugaan korupsi BTS 4G. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Sidang kasus dugaan korupsi BTS 4G. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com&nbsp;-</strong> Terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan menara <em>base transceiver station</em> (BTS) 4G, Galumbang Menak Simanjuntak disebut tidak pernah meminta adanya <em>commitment fee</em> dari pihak manapun apabila ingin bergabung dalam konsorsium pelaksana proyek.</p> <p>Hal tersebut diungkapkan mantan Direktur PT Lintas Artha, Bramudya Hadinoto, saat memberikan kesaksian di Pengadilan Tipikor Jakarta.</p> <p>Bramudya Hadinoto yang juga Office Director PT Lintas Artha merupakan salah satu saksi kunci dalam kasus BTS 4G. Bramudya dianggap mengetahui soal pembahasan terkait commitment fee yang dijanjikan oleh PT Lintas Artha sebagai salah satu peserta atau konsorsium yang memenangkan tender proyek BTS 4G.</p> <p>Keterangan Bramudya yang menjawab pertanyaan kuasa hukum terdakwa tersebut bertolak belakang dengan keterangan yang disampaikan oleh Direktur Utama PT Lintasartha Arya Damar. Pada persidangan sebelumnya, dia menyebut mantan Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia (Moratel), Galumbang Menak Simanjutak meminta commitmen fee sebesar 10% kepada Lintas Artha apabila ingin bergabung ke dalam konsorsium peserta tender pengadaan BTS 4G di BAKTI Kominfo.</p> <p>&ldquo;Berdasarkan keterangan saksi Bramudya, terbukti bahwa klien kami Galumbang tidak pernah meminta coomitment fee dari Dirut Lintas Artha, Arya Damar dalam proyek Pembangunan menara BTS 4G. Bahkan diakui juga dalam rapat-rapat direksi Lintas Artha, tidak pernah ada pembahahasan permintaan commitment fee sebesar 10%,&rdquo; kata Maqdir Ismail, kuasa hukum Galumbang Menak dan Irwan Hermawan, Selasa (17/10) kemarin.</p> <p>Menurut Maqdir, kesaksian Arya yang menyebut kliennya meminta komitmen fee merupakan upaya untuk terhindar dari tindak pidana gratifikasi atau suap. "Setelah dikonfirmasi dengan Galumbang Menak bahwa yang bersangkutan tidak pernah meminta dan menerima <em>commitment fee</em>. Bahkan, Galumbang juga tidak bertanya mengenai <em>commitment fee</em>. Jadi, kami menilai bahwa keterangan Arya Damar di BAP nya bahwa ada permintaan <em>commitment fee</em> itu adalah supaya dia terhindar dari pidana suap,&rdquo; ucap Maqdir.</p> <p>Dalam persidangan sebelumnya, disebutkan bahwa Galumbang pernah menawarkan kepada Lintas Artha untuk mengikuti tender proyek BAKTI dengan syarat memberikan commitment fee sebesar 10% dari nilai pekerjaan. Permintaan commitment fee tersebut disampaikan Galumbang saat bertemu dengan Arya Damar (Dirut Lintas Artha) bersama Alfi Asman (Direktur Penjualan Lintas Artha) di kantor Moratel di kawasan Mampang, Jakarta Selatan.</p> <p>Atas tawaran tersebut, pada September 2020, Arya Damar kemudian membahas dengan direksi Lintas Artha lainnya, yakni Direktur Penjualan, Alfi Asman; Direktur Operasi &amp; Delivery, Zukfihadi; Direktur Marketing, Ginanjar; serta Office Director, Bramudya Hadinoto. Pada awalnya, BOD berkeberatan dengan komitmen fee tersebut, namun akhirnya menyetujui adanya c<em>ommitment fee</em> 10% tersebut.</p>

Galumbang Menak Simanjuntak disebut tidak pernah meminta adanya commitment fee dari pihak manapun apabila ingin bergabung dalam konsorsium.

Kasus Dugaan Korupsi BTS 4G, Saksi Sebut Galumbang Menak Tidak Pernah Minta Commitment Fee

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/27/13-3760453744.jpg" alt="Mantan Menkominfo Johnny G Plate menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi BTS 4G. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Mantan Menkominfo Johnny G Plate menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi BTS 4G. (ANTARA)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com&nbsp;&mdash;</strong>&nbsp;Ahli hukum pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Chairul Huda menyebutkan bahwa dugaan kasus korupsi proyek base transceiver station (BTS) 4G seharusnya tidak masuk ke dalam ranah tindak pidana korupsi. Hal ini, menurutnya, karena&nbsp;proyek tersebut masih berjalan, sehingga belum bisa dibuktikan secara nyata dan pasti adanya kerugian keuangan negara.</p> <p>Chairul Huda menegaskan bahwa&nbsp;kerugian keuangan negara belum bisa disimpulkan terhadap sebuah pekerjaan yang belum selesai. Hal tersebut juga berlaku pada proyek-proyek pengadaan di kementerian atau lembaga negara.</p> <p>&ldquo;Belum bisa disebut ada kerugian negara. Sebab dalam perspektif hukum pidana, sebuah kerugian merupakan sebuah akibat yang sifatnya nyata dan pasti jumlahnya. Tidak bisa potensi kerugian. Ilustrasinya seperti belum ada orang mati bagaimana bisa disimpulkan ada (tindak pidana) pembunuhan?&rdquo; kata Chairul dalam keterangan tertulis yang diterima.</p> <p>Chairul sendiri sempat menjadi saksi ahli dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi BTS 4G dengan terdakwa Anang Achmad Latif, mantan direktur utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.</p> <p>Jawaban yang sama disampaikan Chairul saat menjawab pertanyaan penasihat hukum dari Anang Latif mengenai kesimpulan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kejaksaan Agung yang menyebutkan bahwa korupsi pengadaan BTS 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merugikan negara Rp 8,03 triliun.</p> <p>BPKP dan Kejaksaan mengacu kepada jumlah menara yang belum selesai dibangun alias mangkrak sebanyak 3.242 BTS hingga 31 Maret 2022.</p> <p>Padahal, sebanyak 3.242 BTS yang dianggap mangkrak sebagian telah selesai dan hanya menunggu proses serah terima secara administratif, sebagian sudah dalam proses pembangunan, dan yang belum dibangun tetap bisa dinilai asetnya. Penentuan cut-off date 31 Maret 2022 dalam perhitungan kerugian juga tidak sesuai dengan fakta hukum karena pembangunan BTS 4G terus berlanjut dan sampai Oktober 2023 telah selesai hampir 100%.</p> <p>"Mengingat belum ada kerugian negara yang nyata dan pasti, maka (kasus ini) tidak bisa masuk domain hukum pidana. Pendapat saya hal seperti itu ranahnya hukum administrasi,&rdquo; ujar Chairul.</p> <p>Pada kesempatan yang sama, ahli pengadaan barang dan jasa Atas Yuda Kandita&nbsp;menjelaskan bahwa Badan Layanan Umum (BLU)&mdash;seperti BAKTI&mdash;bisa menjalankan sebagian proses pengadaan layaknya korporasi. BLU bisa dikecualikan dalam pengadaan barang dan jasa yang biasa dilakukan olen satuan kerja pemerintah mengacu kepada Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018.</p> <p>&ldquo;BLU berdasarkan teori pengadaan internasional bisa menentuka persyaratan kritikal dan boleh tidak menjalankan proses pengadaan dengan kompetisi terbatas,&rdquo; ujarnya.</p> <p class="class-paragraph">Keterangan ahli tersebut sekaligus menjawab dugaan bahwa pimpinan BAKTI bersekongkol menetapkan syarat konsorsium yang akan menjadi pemenang tender, yaitu pelaku usaha yang memiliki izin penyelenggara jaringan tertutup, dan memiliki teknologi (<em>technology owner</em>) dari infrastruktur BTS dengan teknologi 4G-LTE.</p>

Proyek tersebut masih berjalan, sehingga belum bisa dibuktikan secara nyata dan pasti adanya kerugian keuangan negara.

Ahli Hukum Sebut Kasus BTS 4G Harusnya Tidak Masuk Ranah Tipikor karena Proyeknya Masih Berjalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/02/Johnny-G-Plate-Fedrik-Tarigan-2JPG-1700624721.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan korupsi penyediaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung BAKTI Kominfo Johnny G. Plate menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (1/8/2023)." width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan korupsi penyediaan BTS 4G dan infrastruktur pendukung BAKTI Kominfo Johnny G. Plate menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (1/8/2023).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Sidang kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung Bakti Kominfo terus berjalan. Kasus itu ikut menjerat mantan Menkominfo Johnny G. Plate.</p> <p>Dalam sidang kemarin (3/10), jaksa penuntut umum (JPU) Kejagung mencecar saksi terkait distribusi uang dalam kasus tersebut. Terutama aliran uang kepada beberapa pihak agar kasus mangkraknya pembangunan tower itu tidak terendus publik.</p> <p>Kemarin lima saksi mahkota dihadirkan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Mereka adalah Dirut PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak, Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan, Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment Mukti Ali, Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera Windi Purnama, dan Direktur Utama PT Basis Utama Prima (BUP) Muhammad Yusrizki.</p> <p>Sementara itu, kemarin (3/10) Menteri BUMN Erick Thohir menemui Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin untuk memastikan program bersih-bersih di tubuh perusahaan pelat merah.</p> <p>Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), kata Erick, telah melakukan audit dana pensiun BUMN. Hasilnya, ditemukan kerugian sekitar Rp 314 miliar.</p> <p>Angka tersebut belum final. Sebab, uang ratusan miliar dari dana pensiun itu hanya di empat BUMN. Yakni, PT Angkasa Pura I (AP I), PT Perkebunan Nusantara (PTPN), Perhutani, dan ID Food. &rdquo;Itu baru empat (perusahaan BUMN). Kami masih mendorong yang lain,&rdquo; katanya.</p> <p>Secara keseluruhan, Erick menyebut ada 48 dana pensiun yang dikelola BUMN. Dari angka tersebut, 70 persen di antaranya dalam keadaan sakit atau pengelolaannya buruk. Karena itu, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung agar temuan tersebut ditindaklanjuti.</p> <p>Erick menyatakan, kerugian dari pengelolaan dana pensiun di BUMN masih akan bertambah. &rdquo;Artinya, angka itu bisa lebih besar lagi,&rdquo; ungkapnya. Selain tidak dikelola dengan baik, ada indikasi dikorupsi. &rdquo;Pekerja yang sudah bekerja puluhan tahun, hasilnya dirampok oleh oknum-oknum yang biadab,&rdquo; sesalnya.</p> <p>Erick memastikan mendukung penuh langkah yang akan diambil Kejagung. &rdquo;Pak Jaksa Agung dan seluruh (jajaran) kejaksaan akan menyikat oknum-oknum yang memang sangat merugikan para pensiunan,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menegaskan komitmennya pada bersih-bersih BUMN. Pihaknya bakal menindaklanjuti temuan BPKP dan laporan Kementerian BUMN. Menurut dia, banyak masalah di BUMN dan akan diselesaikan satu per satu. &rdquo;Kami mendahulukan dana pensiun sesuai dengan program kami, Kejaksaan Agung, yang menyentuh harkat orang banyak. Itu yang kami dahulukan,&rdquo; kata dia.</p> <p class="class-paragraph">Kejagung tidak hanya berhenti di empat perusahaan BUMN. Pendalaman akan terus dilakukan sebagaimana laporan Kementerian BUMN yang menyebut mayoritas pengelolaan dana pensiun dalam keadaan sakit. Namun, memang sampai detik ini belum ada kabar mengenai keberadaannya,&rdquo; ucapnya. <strong>(elo/syn/idr/tyo/lyn/c9/c7/oni)</strong></p>

Sidang kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung Bakti Kominfo terus berjalan.

Sidang Perkara Bakti Kominfo, Jaksa Hadirkan Lima Saksi Mahkota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/27/13-3760453744.jpg" alt="Mantan Menkominfo Johnny G Plate menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi BTS 4G. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Mantan Menkominfo Johnny G Plate menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi BTS 4G. (ANTARA)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Mantan Direktur Utama BAKTI Anang Achmad Latif mengungkapkan alasan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate meminta uang sejumlah Rp500 juta setiap bulan adalah untuk tambahan upah orang-orang di timnya, dikutip dari <em>ANTARA</em>.<br /><br />"Pada saat itu Pak Johnny Plate bilang, 'Nang, ini anak-anak butuh biaya tambahan untuk kerja kerasnya'. Jadi, saya meyakini pada saat itu untuk kebutuhan tim pendukungnya beliau," kata Anang dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (27/9).<br /><br />Anang menjadi saksi mahkota dalam persidangan lanjutan perkara dugaan korupsi dalam proyek penyediaan infrastruktur <em>base transceiver station</em> (BTS) 4G dan infrastruktur paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Kominfo tahun 2020&mdash;2022.</p> <p><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/013024748/niki-pukau-8000-penggemarnya-di-hari-pertama-nicole-world-tour-jakarta-2023">NIKI Pukau 8.000 Penggemarnya di Hari Pertama Nicole World Tour Jakarta 2023</a></strong><br /><br />Anang bersama Johnny Plate dan tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia Yohan Suryanto duduk di kursi saksi di hadapan majelis hakim.<br /><br />Mereka dihadirkan sebagai saksi mahkota untuk terdakwa Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak Simanjuntak, dan Account Director PT Huawei Tech Investment Mukti Ali.<br /><br />Mulanya, jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menanyakan kepada Anang terkait hubungannya dengan Irwan Hermawan. Anang mengatakan bahwa ia kerap meminta bantuan kepada Irwan karena telah mengenal satu sama lain sejak di bangku sekolah.<br /><br />"Pertolongan atau bantuan apa saja yang saudara minta kepada saudara Irwan Hermawan?" tanya Jaksa.<br /><br /><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013024742/pelaku-perundungan-siswa-smp-di-cilacap-hampir-dihajar-warga-saat-dijemput-polisi">Pelaku Perundungan Siswa SMP di Cilacap Hampir Dihajar Warga Saat Dijemput Polisi</a></strong><br /><br />"Pertama, terkait dengan adanya permintaan Rp500 juta setiap bulan itu," jawab Anang.<br /><br />Kemudian, Anang mengatakan bahwa ia meminta bantuan kepada Irwan untuk mencari solusi mengenai pengadaan uang Rp500 juta tersebut.<br /><br />"Yang saya lakukan pada saat itu, saya datangi Pak Irwan, 'Pak Irwan, ini ada permintaan Pak Menteri, lu cari solusi-nya deh'," kata Anang menirukan pernyataannya kepada Irwan.<br /><br />Setelah mendatangi Irwan, Anang mengaku mendatangi Kepala Bagian Tata Usaha dan Protokol Kementerian Komunikasi dan Informatika Happy Endah Palupi&mdash;atau yang disebut Anang sebagai sekretaris Johnny.<br /><br />"Pertemuan kedua, saya mendatangi Happy, sekretaris beliau (Johnny Plate), meminta nomor telepon. Akhirnya dikasih, namanya Bu Yunita," ucap Anang.</p> <p><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013024732/didukung-src-omzet-umkm-toko-kelontong-tembus-rp-236-triliun-pada-2023">Didukung SRC, Omzet UMKM Toko Kelontong Tembus Rp 236 Triliun Pada 2023</a></strong><br /><br />"Lalu saya, kedua kalinya, saya datangi Pak Irwan menyampaikan 'Wan, kalau kamu sudah dapat solusi, ini kontak orangnya untuk komunikasi untuk penyaluran-nya'," kata Anang lagi.<br /><br />Anang pun mengaku tidak peduli lagi dengan penyaluran uang Rp500 juta itu. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada Irwan Hermawan.<br /><br />Dalam persidangan itu, Johnny Plate pun membantah pernyataan bahwa ia meminta uang Rp500 juta. Dikatakannya, ia menghubungi Anang karena Happy dan rekannya menyampaikan terkait kebutuhan tambahan upah.<br /><br />"Ingin saya sampaikan, Yang Mulia, bahwa saya tidak pernah menyebut meminta angka Rp500 juta. Itu satu. Yang kedua, saat itu saudara Happy, saksi Happy, yang adalah tata usaha di kantor saya, menyampaikan bahwa Happy dan kawannya membutuhkan tambahan honorarium," kata Johnny kepada hakim anggota Rianto Adam Pontoh.<br /><br />"Untuk itu, waktu itu saya bertanya, dari mana ini sumber tambahan honorarium untuk ASN. Nah, terpikir untuk menghubungi Pak Anang dan saya menghubungi Pak Anang, menanyakan, apakah BAKTI bisa menyiapkan tambahan honorarium untuk Happy dan kawan-kawannya," sambung Johnny.<br /><br />Permintaan uang Rp500 juta oleh Johnny Plate sejati-nya telah termaktub dalam surat dakwaan JPU Kejagung RI.<br /><br /><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/013024628/prospek-baterai-ev-beri-angin-segar-peringkat-kredit-antam-naik-jadi-bb">Prospek Baterai EV Beri Angin Segar, Peringkat Kredit Antam Naik jadi BB+</a></strong><br /><br />Dalam sidang pembacaan dakwaan pada Selasa (27/6), Jaksa merinci bahwa Johnny menerima uang sebesar Rp10 miliar dengan cara menerima sebesar Rp500 juta per bulan sebanyak 20 kali mulai bulan Maret 2021 sampai Oktober 2022 dari Irwan Hermawan melalui Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera Windi Purnama dengan cara memerintahkan Anang Achmad Latif.<br /><br />Dalam surat dakwaan perkara ini, disebutkan pula sejumlah pihak mendapat keuntungan dari proyek pembangunan tersebut, yaitu Johnny G. Plate menerima uang sebesar Rp17.848.308.000,00; Anang Achmad Latif menerima uang Rp5 miliar; dan Yohan Suryanto menerima Rp453.608.400,00.<br /><br />Selanjutnya Irwan Hermawan menerima Rp119 miliar; Windi Purnama selaku Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera menerima Rp500 juta; dan Muhammad Yusrizki selaku Direktur PT Basis Utama Prima menerima Rp50 miliar dan 2,5 juta dolar AS.<br /><br />Berikutnya Konsorsium FiberHome PT Telkominfra PT Multi Trans Data (PT MTD) untuk Paket 1 dan 2 menerima Rp2.940.870.824.490,00; Konsorsium Lintasarta Huawei SEI untuk paket 3 menerima Rp1.584.914.620.955,00; dan Konsorsium IBS dan ZTE Paket 4 dan 5 mendapat Rp3.504.518.715.600,00.</p>

Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate meminta uang sejumlah Rp500 juta setiap bulan untuk tambahan upah timnya.

Saksi Ungkap Alasan Johnny G. Plate Minta Uang Rp 500 Juta Setiap Bulan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/26/Screenshot_20230926_085341_Instagram-1723613183.jpg" alt="Bacawapres Cak Imin Menanggapi Hadirnya Kaesang sebagai Ketum Baru PSI. (Instagram @cakiminow)" width="100%">
<figcaption>Bacawapres Cak Imin Menanggapi Hadirnya Kaesang sebagai Ketum Baru PSI. (Instagram @cakiminow)</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alias Cak Imin angkat bicara terkait adanya dugaan aliran uang korupsi base transceiver station (BTS) 4G Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengalir ke Komisi I DPR. Cak Imin meminta aparat penegak hukum untuk mengusutnya bila memang dugaan tersebut benar.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ya, semua harus diusut lah,"kata Cak Imin di Jakarta, Rabu (27/9).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013024130/arsjad-rasjid-fokus-menangkan-ganjar-pranowo-kadin-indonesia-tunjuk-yukki-nugrahawan-jadi-plt-harian">Arsjad Rasjid Fokus Menangkan Ganjar Pranowo, Kadin Indonesia Tunjuk Yukki Nugrahawan Jadi Plt Harian</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Umum PKB ini mempersilakan jika perkara yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) itu akan mengusut seluruh aliran uang dugaan korupsi BTS 4G. Namun, ia meminta Korps Adhyaksa profesional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Aparat hukum yang bisa. Saya nggak bisa apa-apa," tegas Cak Imin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013024134/surabaya-sedang-panas-panasnya-hati-hati-heatstroke-penuhi-kebuturan-air">Surabaya Sedang Panas-Panasnya: Hati-Hati Heatstroke, Penuhi Kebuturan Air</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, mantan Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan dan Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera, Windi Purnama mengungkapkan adanya aliran uang sebesar Rp 70 miliar untuk Komisi I DPR RI.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Irwan dan Windi dihadirkan jaksa penuntut umum (JPU) sebagai saksi mahkota dalam sidang kasus dugaan korupsi proyek penyediaan menara BTS 4G Bakti Kemenkominfo.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keduanya menjadi saksi terdakwa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Johnny G Plate; Direktur Utama (Dirut) Bakti Kominfo, Anang Achmad Latif; dan eks Tenaga Ahli Human Development (Hudev) Universitas Indonesia (UI) Yohan Suryanto.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/pendidikan/013024135/penjelasan-menpan-rb-soal-masa-kontrak-kerja-asn-pppk-apakah-bisa-sampai-usia-pensiun">Penjelasan Menpan RB soal Masa Kontrak Kerja ASN PPPK, Apakah Bisa Sampai Usia Pensiun?</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hakim pun mencecar Irwan dan Windi Purnama soal nama Nistra Yohan yang diduga merupakan staf ahli Anggota Komisi I DPR.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya sih dapat cerita dari Anang bahwa beliau mendapat tekanan-tekanan tertentu terkait proyek BTS terlambat dan sebagainya. Jadi selain dari Jemmy, juga dana lain yang masuk namun penyerahan kepada pihak tersebut dilakukan oleh Pak Windi," ucap Irwan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (26/9).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya baru tahu itu pada saat penyidikan. Nama itu sempat saya dengar tapi saya tidak ingat. Pada saat penyidikan Pak Windi, saya sebagai saksi, saya dengar namanya Nistra," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/013024132/sukses-buka-akses-lapangan-kerja-ganjar-ingin-konsep-pendidikan-yang-siap-guna-di-industri">Sukses Buka Akses Lapangan Kerja, Ganjar Ingin Konsep Pendidikan yang Siap Guna di Industri</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saudara tidak bisa sebut orangnya?" tanya hakim.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Belakangan saya tahu dari pengacara saya, beliau orang politik, staf salah satu anggota DPR," pungkas Irwan.</div> <p>&nbsp;</p>

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alias Cak Imin angkat bicara terkait adanya dugaan aliran uang korupsi base transceiver station (BTS).

Aliran Korupsi BTS 4G Diduga Mengalir ke Komisi I DPR, Cak Imin: Harus Diusut!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/26/JKT-1-SIDANG-PLATE-AGENDA-SAKSI-FED-1JPG-155112717.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung BAKTI Kominfo Johnny G. Plate." width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung BAKTI Kominfo Johnny G. Plate.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Direktur Niaga atau Komersial PT Aplikanusa Lintasarta, Alfi Asman mengungkapkan terdapat perubahan termin pembayaran dalam proyek pengadaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 diatur oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI). Pernyataan ini disampaikan Alfi</div> <div dir="auto">saat menjawab pertanyaan Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Amademen kontrak payung untuk pembayaran, siapa yang menyuruh? apakah ada inisiatif dari konsorsium paket tiga atau anggotanya?" tanya Mukti Ali dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (6/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Alfi lantas menjelaskan, perubahan termin pembayaran tidak diusulkan oleh konsorsium. Ia mengungkapkan, saat itu BAKTI menggelar sosialisasi perubahan termin pembayaran kepada konsorsium.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/012941840/reaksi-dr-richard-lee-usai-farel-aditya-minta-bantuan-hukum-ke-razman">Reaksi dr. Richard Lee Usai Farel Aditya Minta Bantuan Hukum ke Razman </a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Anggota konsorsium kemudian diminta untuk mengirimkan surat permintaan perubahan termin kepada BAKTI," papar Alfi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Direktur Utama PT Aplikanusa Lintasarta Arya Damar yang juga menjadi saksi dalam kasus ini mengungkapkan bahwa sampai dengan Maret 2022, Konsorsium Paket 3 telah menyelesaikan 90 persen pekerjaan, dengan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (BAPHP) dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyebut, sisa 10 persen dari pekerjaan belum dapat diselesaikan karena beberapa faktor, antara lain keadaan kahar dan perpindahan lokasi, yang telah diketahui oleh pihak BAKTI melalui rapat mingguan bersama dengan konsorsium.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski memang penyelesaian pekerjaan telah hampir 100 persen, ternyata PT Huawei Tech Investment selaku technology owner, belum mendapatkan pembayaran sepenuhnya dari hasil pekerjaan tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun konsorsium yang tergabung untuk menggarap paket 3 terdiri dari PT Aplikanusa Lintasarta, Huawei, dan PT Surya Energi Indotama. Konsorsium ini menggarap 1.795 tower yang berada di desa/kelurahan di Papua Barat dan Papua Bagian Tengah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Seluruh proses dan aturan untuk menggarap proyek BTS 4G Kominfo sepenuhnya berada di tangan BAKTI sebagai user atau pihak yang mengadakan proyek," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kasus ini, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo)&nbsp;Johnny&nbsp;G Plate didakwa merugikan keuangan negara lebih dari Rp 8 triliun terkait kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo Tahun 2020-2022.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tindakan&nbsp;Johnny&nbsp;diduga dilakukan bersama-sama dengan Anang Achmad Latif selaku Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) dan Kuasa pengguna Anggaran (KPA), Yohan Suryanto selaku Tenaga Ahli pada Human Development Universitas Indonesia (HUDEV UI), Irwan Hermawan sebagai Komisaris PT Solitech Media Sinergy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, Galumbang Menak Simanjuntak selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Mukti Ali selaku Account Director PT Huawei Tech Investment, Windi Purnama selaku Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera, dan Muhammad Yusrizki Muliawan selaku Direktur PT Basis Utama Prima.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mereka disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara Windi Purnama disangkakan melanggar Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1.</div> </div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Direktur Niaga atau Komersial PT Aplikanusa Lintasarta, Alfi Asman mengungkap terdapat perubahan termin pembayaran proyek pengadaan BTS 4G.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#BTS 4G

Berita Terkini